Bisnis.com, JAKARTA - Negosiasi antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan Inc (FCX) untuk penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) belum mencapai kesepakatan.

Divestasi saham tersebut menjadi salah satu syarat agar PTFI dapat memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Syarat ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi," kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

Bisnis juga telah berupaya menghubungi Corporate Communication MIND ID Tiwok Pratiwa untuk menanyakan lebih lanjut soal progres negosiasi dengan FCX. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Selain divestasi 10% saham kepada MIND ID, terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi PTFI demi memperpanjang IUPK.
Secara terperinci, syarat-syarat itu antara lain memiliki smelter yang telah beroperasi serta komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas penyulingan.
Diberitakan sebelumnya, FCX mengeklaim telah memenuhi sejumlah syarat di atas. Oleh karena itu, induk perusahaan PTFI itu akan mengajukan perpanjangan permohonan IUPK kepada pemerintah.
"Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX berupaya mencapai kesepakatan dengan PT Mineral Industri Indonesia [MIND ID] mengenai perjanjian jual beli untuk pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% saham di PTFI," demikian tulis FCX dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).
FCK menyatakan perpanjangan IUPK akan memungkinkan kelangsungan operasi skala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Menurut perusahaan, perpanjangan IUP juga memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik.

Bisnis.com, JAKARTA - Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) terkait divestasi tambahan 10% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).

Divestasi tersebut menjadi salah satu syarat PTFI agar memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

Secara terperinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi Freeport untuk dapat mengajukan permohonan perpanjangan IUPK, antara lain memiliki smelter yang telah beroperasi, kepemilikan dalam negeri minimal 51% dan perjanjian dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk kepemilikan tambahan sebesar 10%, serta komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas penyulingan.

Adapun, PTFI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonan IUPK kepada pemerintah.

"Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX berupaya mencapai kesepakatan dengan PT Mineral Industri Indonesia [MIND ID] mengenai perjanjian jual beli untuk pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% saham di PTFI," demikian tulis FCX dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).

FCK menyatakan perpanjangan IUPK akan memungkinkan kelangsungan operasi skala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Menurut perusahaan, perpanjangan IUP juga memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi divestasi 10% saham PTFI sudah memasuki tahap akhir atau finalisasi.

"Insyaallah 10%. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Terkait hal ini, Bahlil menyebut, selama ini investor menganggap pemerintah lambat. Padahal, sebagian dari mereka juga lambat dalam mengeksekusi rencana.

Dia pun menegaskan bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dalam posisi yang salah. Sebab, pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengkaji lebih dalam agar tidak merugikan rakyat bangsa dan negara.

"Selama apa yang kita minta sebagai syarat mereka udah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana invetsasi tambahannya dalam konteks ekplorasi kalau udah lengkap kita mulai jalankan sekarang lagi dihitung oleh BUMN," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kabar terbaru dari penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana divestasi tersebut masih berjalan dan dalam tahap negosiasi akhir atau finalisasi. Dia memastikan bahwa kelanjutannya akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Insyaallah 10%. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Terkait hal ini, Bahlil menyebut, selama ini investor menganggap pemerintah lambat. Padahal, sebagian dari mereka juga lambat dalam mengeksekusi rencana.

Dia pun menegaskan bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dalam posisi yang salah. Sebab, pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengkaji lebih dalam agar tidak merugikan rakyat bangsa dan negara.

"Selama apa yang kita minta sebagai syarat mereka udah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana invetsasi tambahannya dalam konteks ekplorasi kalau udah lengkap kita mulai jalankan sekarang lagi dihitung oleh BUMN," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada Freeport Indonesia sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi.

Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu. Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

Perpanjangan kontrak dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum rampung jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 20 Oktober 2024 nanti.

Kabar ini ditegaskan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono.

Kendati, Agus tak menjelaskan apakah nasibnya sudah pasti dilimpahkan kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Masih dievaluasi (perpanjangan kontrak Freeport dari 2041 ke 2061)," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Pria yang akrab disapa Aca itu hanya menekankan bahwa pemerintah pasti selalu mengevaluasi. Ini dilakukan utamanya untuk melihat apakah masih ada cadangan dari tambang tersebut.

Aca mencontohkan mengapa Indonesia membuka peluang memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061. Alasannya, masih ada cadangan yang bisa dimanfaatkan.

"Kan waktu (permintaan) perpanjangan (kontrak Freeport) dievaluasi, berapa sih cadangannya? Untuk menentukan perpanjangannya berapa (lama). Kalau memang enggak (ada cadangan), ya gak diperpanjang," jelasnya.

Di lain sisi, anak buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu merespons isu soal produk hilirisasi Freeport sepi peminat. Kabar ini merujuk pada hasil dari fasilitas pemurnian alias smelter Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Smelter tersebut disuntik investasi Rp56 triliun. Fasilitas pemurnian ini bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua yang kemudian menghasilkan 900 ribu ton katoda tembaga, sekitar 50 ton emas, dan 210 ton perak.

"Alhamdulillah (smelter) Manyar sudah satu tahapan lebih di hilirisasi, dari belum ada, sekarang sudah diproses. Nanti dilanjutkan lagi sampai ke final product, tapi untuk menuju sana kan harus disiapkan industrinya," tutur Aca.

"Ada (pembeli produk hilirisasi Smelter Manyar), pasti. Ini kan demand dunia, ini sudah mereka (Freeport) pikirkan. Kita kan enggak sembarangan maksain bangun sesuatu yang enggak ada pasarnya. Pasti ada (pasarnya). Kalau sudah diolah kan bisa (diekspor), kalau sudah barang olahan," tandasnya.

Perpanjangan kontrak alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport memang menjadi salah satu yang diupayakan Jokowi. Sang Kepala Negara juga ingin menambah kepemilikan saham negara dari 51 persen menjadi 61 persen.

Jokowi mengaku memang tak mudah mengamankan 10 persen saham tambahan tersebut. Namun, dirinya tetap optimistis, termasuk dengan mengebut sejumlah revisi aturan.

Saat Bahlil Lahadalia masih menjadi menteri investasi/kepala BKPM, ia juga getol menyuarakan hal ini.

Ia mengatakan upaya pemerintah merampungkan divestasi saham Freeport dan perpanjangan kontrak adalah dengan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.

Indonesian Mining Association (IMA) sebelumnya menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (dirjen minerba) ESDM Tri Winarno pengusaha memang bisa mendapat waktu izin tambang sesuai umur tambang. Namun, terdapat sejumlah syarat. Syarat itu khususnya bagi pemegang Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Secara Undang-undang kan memungkinkan sampai cadangan habis kalau terintegrasi ke BUMN, aturannya sudah ada untuk yang sampai cadangan habis," kata Tri usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun aturan yang dia maksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, pemegang IUPK diperbolehkan memperpanjang izin selama ketersediaan cadangan masih. Namun, harus ada evaluasi setiap 10 tahun.

Kemudian, pada Pasal 195B mengatur syarat agar pemegang IUPK bisa mendapat fasilitas itu. Adapun syarat itu seperti memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri.

Lalu, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas smelter. Selanjutnya, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia.

Berikutnya, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Selain itu, pemegang IUPK juga harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terakhir, pemegang IUPK juga harus memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam dua bentuk. Investasi itu yakni kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas smelter yang telah disetujui menteri.

Oleh karena itu, Tri mengingatkan pelaku usaha mengikuti aturan tersebut, jika memang ingin izin usahanya berlaku sesuai umur tambang.

"Kalau sampai sekarang kan aturannya masih yang [terintegrasi] BUMN dan yang integrasi [dengan smelter]," ucap Tri.

Seruan agar pemerintah meninjau ulang batas waktu izin tambang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau. Dia mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Rachmat hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Dia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," ujarnya.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengamini hitung-hitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal potensi pendapatan negara Rp80 triliun setiap tahunnya dari produksi yang dihasilkan oleh smelter tembaga single line di Gresik, Jawa Timur.

Tony membenarkan pernyataan Jokowi bahwa PTFI setiap tahunnya memang berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen hingga royalti. Dia menyebut nilainya rata-rata mencapai US$4 miliar. Dia menyebut potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu bakal didorong oleh kenaikan harga emas dan tembaga.

"Dan dengan kenaikan harga tembaga dan emas sekarang, tahun ini dapat mencpaai US$5,7 miliar, kira-kira Rp80 triliun," ujarnya kepada wartawan usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Tony menjelaskan bahwa smelter milik PTFI itu baru akan berprodusksi 100% atau secara penuh pada Desember 2024. Fasilitas pemurnian tembaga dengan nilai investasi Rp58 triliun itu sebenarnya sudah mulai beroperasi Juni 2024. Akan tetapi, tungku pembakaran atau furnace dari smelter itu masih perlu dipanaskan.

Nantinya, kapasitas produksi gabungan antara smelter PTFI apabila sudah beroperasi penuh serta dari PT Smelting bisa mencapai 1 juta ton katoda tembaga setiap tahunnya.

"Sekarang yang kita murnikan di smelter ini musti saya hitung, kira-kira sekitar 200.000 sampai 300.000 ton. Operasi penuh 650.000 ton. Kalau ini kita tambah dengan PT Smelting 350.000 ton, jadi kita bisa produksi 1 juta ton katoda tembaga per tahun," jelas Tony.

Adapun mengenai keuntungan PTFI, Tony menyebut perusahaan yang sahamnya dimiliki Indonesia 51% itu bisa mencetak net profit setiap tahunnya sekitar US$3 miliar hingga US$4 miliar.

"Revenue dikurang biaya produksi dapat untung kotor kurang pajak dan lain-lain akhirnya kemudian ada net profit. Net profit PTFI bisa sekitar US$3 miliar–US$4 miliar. Kita soalnya selalu hitung pendapatan negara terus karena kami ingin bermanfaat bagi negara. Jadi gini, penerimaan negara akan jauh lebih besar dibanding PTFI," jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim Indonesia berpotensi mendapatkan Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara berkat hilirisasi tembaga melalui produksi smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi mengatakan nilai itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan olehnya. Menurut presiden asal Solo itu, negara berpotensi memanen penerimaan Rp80 triliun dari investasi yang telah dikucurkan senilai Rp58 triliun.

"Iseng-iseng saya berhitung berapa sih revenue-nya? Paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah berapa. Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun," ujarnya saat meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Menurut Jokowi, potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu berasal dari dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor dan lain-lain.

Bisnis.com, GRESIK — Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal potensi komoditas selenium untuk pengembangan industri semikonduktor di Indonesia. Untuk diketahui, selenium turut diproduksi di Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pembicaraan 'bisik-bisik' Jokowi ke Erick itu terjadi saat perjalanan keduanya menuju Smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Mereka membicarakan soal potensi hilirisasi komoditas mentah di dalam negeri setelah nikel dan tembaga.

Smelter milik PTFI itu diketahui memurnikan konsentrat tembaga yang diantarkan langsung dari tambang Freeport di Papua. Kapasitas produksinya disebut sekitar 1,7 juta ton.

Di antara komoditas lain yang juga dihasilkan di smelter itu yakni selenium.

"Hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik, bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini," tuturnya pada sambutan dalam peresmian produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Erick menyampaikan bahwa perlunya berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan hilirisasi yang digalakkannya.

Dia mencontohkan nikel, yang nilai ekonomisnya meningkat dari kisaran US$1 miliar hingga US$2 miliar, menjadi US$40 miliar.

Jokowi pun mengamini pernyataan pria yang menjabat sebagai ketua tim pemenangannya pada kampanye Pilpres 2019 lalu itu.

Kepala Negara menyebut pengembangan industri semikonduktor turut menjadi incaran Indonesia untuk dikembangkan bersama dengan investor.

"Itu [industri semikonduktor] juga menjadi incaran kita karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semikonduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerja sama," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tambang tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua perlu diperpanjang jika ada wacana perpanjangan kontrak hingga 2041.

Perpanjangan kontrak tersebut perlu dilakukan karena Freeport sudah melaksanakan semua kawajibannya bersedia mengkonversi Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara itu, Freeport telah memenuhi syarat menjadi IUPK, seperti menaikan penerimaan negara, penciutan lahan, penggunaan jasa domestik, divestasi 51% saham, hingga pembangunan pabrik smelter tembaga.

Pernyataan dukungan perpanjangan kontrak Freeport ini tertuang dalam Focus Group Discussion yang dihadiri Pengamat Tambang Pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma dan Prof Faizal Caniago, Dosen Program Doktoral Universitas Borobudur pada 24 Agustus 2024.

Ferdy Hasiman sekaligus penulis buku 'Freeport, Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' mengatakan, Freeport adalah salah salah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang dari hulu sampai hilir.

“Di hulu Freeport mengoperasikan tambang open-pit di Grasberg dengan kapasitas produksi 160.000 biji [emas, tembaga dan perak] per hari. Selain itu, Freeport juga menambang di daerah operasi yang sangat sulit dan tak mungkin bisa dilakukan perusahaan local, yaitu, tambang underground [bawah tanah]," ujarnya dalam siaran pers.

Alasannya adalah operasional tambang underground ini sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Walhasil, kebutuhan investasi harus dilakukan sedini mungkin.

"Investasinya juga harus jauh-jauh hari. Setelah open-pit selesai, Freeport bertumpu pada underground dan mereka sudah investasi sejak tahun 2002 dan baru berproduksi komersial tahun 2021. Butuh waktu hamper 20 tahun investasi untuk mulai produksi," imbuhnya.

Ferdy mengatakan, selain investasi di underground, Freeport juga sudah membangun pabrik smelter berkapasitas 1,7 juta ton untuk menghasilkan konsentrat tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Dana investasinya juga besar hampir mencapai Rp30 triliun. Atas dasar itu, tambang Freeport itu disebut tambang terintegrasi hulu sampai hilir.

“Kalau tambang lain kan hanya di hulu, punya konsensi tambang, lalu dijual ke pemilik smelter, selain itu juga tambang lain tak sanggup mengoperasikan tambang underground dengan investasi sangat besar. Butuh manajemen seperti Freeport Indonesia untuk mengolah itu dan membutuhkan kepercayaan perbankan untuk memulai investasi. Kepercayaan bank itu butuh manajemen yang bersih," kata Ferdy.

Dengan demikian, sambungnya, jika manajemen Freeport sekarang ingin meminta perpanjangan kontrak lagi sampai tahun 2061 sangat beralasan. Namun, izinnya harus diberikan sekarang, karena menimbang risiko investasi dan kepastian hukum.

Sementara, Prof Faizal Chaniago mengatakan, secara hukum, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Artinya, jika mau memperpanjang kontrak hingga 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039. Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51%, permintaan perpanjangan kontrak sangat masuk akal.

“Pembangunan smelter kalua saya tidak salah sangat besar dan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Selain itu, pemerintah melalui BUMN dan pemerintah daerah di Papua sudah menguasai 51 persen saham Freeport. Hanya saja, Freeport harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Perpanjangan kontrak harus sesuai dengan amanat UUD’45, tambang kita harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Faisal.

Faisal berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," tandasnya.

Meskipun permintan perpanjangan kontrak oleh Freeport sangat beralasan, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma menegaskan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945.

"Setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi. Artinya, kesejateraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenehi, silakan," ujarnya.

Pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, PTFI masih lambat dalam proses perpanjangan kontrak tersebut.

"Freeport-nya lagi kita bahas, karena Freeport-nya agak-agak lambat dikit," katanya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Saat ditanya apa yang membuat lambat, Bahlil tak mengatakan secara detail. Dia hanya mengatakan, sedang dibicarakan dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Dia juga bilang, negosiasi dengan BUMN juga masih berlangsung.

"Ya nanti dibicarakan sama Pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN ya," ujarnya.

Sebelumnya, Tony Wenas menyatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan IUPK. Menurut Tony, diskusi itu termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Bahlil sendiri bukan sekali menyebut jika Freeport lambat dalam proses IUPK ini. Terkait tudingan ini, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses percepatan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) tak sepenuhnya berjalan mulus di tengah intensi pemerintah untuk menyelesaikannya sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru saja dilantik, menyebut bahwa proses penerbitan perpanjangan IUPK Freeport hampir selesai. Namun, dia menyayangkan lambatnya gerak Freeport dalam menyiapkan sejumlah persyaratan untuk perpanjangan kontrak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi.

Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," sambungnya.

Sebelumnya, Bahlil menyebut, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Bahlil mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk menjaga operasional Freeport ke depan, khususnya setelah IUPK yang dimiliki perusahaan itu habis masa berlaku yakni sampai 2041 nanti.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai (IUPK yang saat ini dimiliki), kalau tidak siapa yang mengelolanya?," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7).

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.