Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk(LaR)perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dian lantas menjelaskan, hingga bulan kesembilan tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit bank hingga September 2024 juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year on year/YoY) atau 10,85% ke level Rp7.579,25 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,04% YoY menuju level Rp8.721,78 triliun, dibanding pertumbuhan 7,01% pada bulan lalu, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga September 2024 masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 112,66% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,4%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] meningkat ke 2,73%, Agustus yang lalu tercatat sebesar 2,69%, yang menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil,” lanjutnya.

Terakhir, Dian menjelaskan bahwa rasio permodalan atau CAR (capital adequancy ratio) bank terbilang tinggi selama sembilan bulan tahun ini, dengan meningkat menjadi 26,85%, dibandingkan Agustus lalu yang berada pada kisaran 26,69%.“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian mencetak laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, angka tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 44,21 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap dia dalam konferensi pers kinerja kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Dok. BRI Direktur Utama BRI Sunarso

Dari sisi intermediasi, ia memerinci, hingga akhir September 2024 BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh ini mendorong aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 1.961,92 trilliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRI pada triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Di samping NPL, bank pelat merah ini juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir kuartal III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir kuartal III-2024.

"BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien," imbuh Sunarso.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian mencetak laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, angka tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 44,21 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap dia dalam konferensi pers kinerja kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Dok. BRI Direktur Utama BRI Sunarso

Dari sisi intermediasi, ia memerinci, hingga akhir September 2024 BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh ini mendorong aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 1.961,92 trilliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRI pada triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Di samping NPL, bank pelat merah ini juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir kuartal III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir kuartal III-2024.

"BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien," imbuh Sunarso.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen.

Sementara itu, dari sisi liabilitas BRI menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sunarso menuturkan, komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17 persen atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64 persen.

Kemudian, hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp 4.034 triliun atau tumbuh 35,20 persen (yoy).

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia.

Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

“Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” tutup Sunarso.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan terus dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) di tengah pemburukan kualitas kredit yang dimiliki. Di mana, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bruto Bank Banter per Juni 2024 masih tergolong tinggi di level 9,76%.

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Bank Banten membenarkan bahwa ada kenaikan NPL bruto yang pada 31 Desember 2024 masih berada di level 9,36%.

Manajemen Bank Banten melihat ada beberapa faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan pemburukan tersebut.

Manajemen Bank Banten merinci debitur-debitur yang saat ini mengalami penurunan kualitas kredit umumya terjadi pada segmen korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut manajemen, bank selalu melakukan analisisi risiko secara menyeluruh untuk memutuskan pemberian kredit.

Untuk segmen korporasi, beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan sedang mengalami tekanan likuiditas. Sebab, Manajemen Bank Banten mengungkap, ada proyek-proyek yang tertunda akibat turunnya permintaan sehingga kemampuan membayar pun menurun.

Manajemen Bank Banten juga bilang untuk segmen UMKM yang sedang lesu adalah untuk sektor jasa dan ritel yang penyebabnya kurang lebih sama, yaitu menurunnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau.

“Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif,” ujarnya.

Adapun, beberapa strategi yang dilakukan antara lain perbaikan analisi kredit, pengembangan early warning system, serta percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Tak hanya itu, ia bilang Bank Banten juga akan melakukan diversifikasi portofolio.

“Untuk meminimalisir risiko sektoral, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluar segmen debitur yang digarap,” tandas Manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Bank perekonomian rakyat (BPR) yang mencatatkan rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) di atas 10%

Kepala OJK Jabodebek & Provinsi Banten Roberto Akyuwen mengatakan kondisi NPL yang mencapai dobel digit adalah karakteristik bawaan dari BPR. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang turut memberi tekanan pada BPR.

“Memang nature-nya begitu, secara empiric memang dari waktu ke waktu NPL BPR senantiasa di atas 10% rata-rata industri,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Rabu (16/10/2024).

Meskipun saat ini sejumlah BPR mencatat NPL hingga level dobel digit, Roberto optimis bahwa kebijakan konsolidasi yang diterapkan oleh OJK, bersama dengan perbaikan dari sisi operasional BPR saat ini, akan membawa perubahan positif.

Dirinya pun menyoroti BPR yang telah bertransformasi digital menunjukkan respons yang lebih baik dan cepat dalam menghadapi tekanan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

“Ke depan, tidak banyak lagi banyak BPR yang NPL-nya itu dobel digit. Kita berharap bisa di bawah itu,” pungkasnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah BPR memang membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% yoy.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Meski di tengah NPL yang membengkak, berdasarkan data OJK per posisi Juli 2024 perkembangan kinerja industri BPR dan BPRS secara umum masih terjaga baik.

Tercatat, total aset yang tumbuh mecapai 6,12% menjadi senilai Rp221,13 triliun, pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai 7,07% yoy menjadi Rp163,33 triliun serta penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 6,52% yoy menjadi Rp155,93 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 bulan beruntun nyatanya dapat memicu kenaikan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) perbankan.

Berdasarkan data, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), dan Agustus (0,03%) dan September (0,12%).

Pada periode yang sama, NPL gross perbankan mengalami pasang surut, di mana pada Mei 2024 NPL gross mencapai 2,34%, Juni 2024 sebesar 2,24% lalu Juli dan Agustus 2024 masing-masing 2,27% dan 2,26%. Adapun, pada Desember 2023, secara industri NPL gross bank ada di level 2,19%.

Meski demikian, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan deflasi secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada kinerja bisnis bank. Dia menyebut deflasi berdampak salah satunya pada permintaan kredit.

“Adapun dari sisi permintaan kredit, ketika deflasi terjadi menggambarkan bahwa daya beli itu rendah. Jadi ketika daya beli rendah, artinya masyarakat menurunkan konsumsinya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Kemudian, saat konsumsinya mengalami penurunan, maka permintaan terhadap produk dari industri juga menurun. Hal ini tecermin dari Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang saat ini berada di bawah level 50. Tercatat, PMI manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi dalam tiga bulan terakhir. Per September 2024, berada di level 49,2.

“Yang sekarang [PMI] sudah di bawah 50 ya, itu menggambarkan bahwa sektor bisnis kita itu tidak optimis melihat ke depan gitu,” ujarnya.

Kemugkinan lainnya, lanjut Abdul, pelaku bisnis sedang wait and see terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti.

Lebih lanjut, apabila permintaan terhadap industri turun, maka kapasitas industri itu juga tidak maksimal dan akan beroperasi di bawah level optimal. Dengan demikian, ketika kondisi itu terjadi, maka hal tersebut bakal menyebabkan ekspansi bisnis terkendala, yang pada akhirnya mengurangi penggunaan tenaga kerja.

“Penggunaan tenaga kerja di industri itu banyaknya buruh harian, pada artinya ketika itu terjadi, maka daya beli mereka akan turun, ketika mereka tidak dipakai lagi,” ucapnya.

Dia juga mengatakan bahwa penurunan pendapatan bisa menjadi bahaya serius bagi perbankan karena dapat memicu kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL).

Akan tetapi, kata Abdul apabila disoroti secara kasus per kasus, di mana deflasi terjadi lantaran masyarakat mengerem belanja, sebaliknya kondisi ini bisa memperbaiki kemampuan dalam membayar cicilant

“Berarti harus dapat dilihat dua persepsi, persepsi makronya dan persepsi individunya. Tapi saya lebih kepada melihat dari sisi makronya sih bahwa deflasi itu karena daya beli masyarakat yang turun. Jadi orang enggak punya duit untuk belanja,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 19 penyelenggara fintech peer to peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP) di atas 5 persen.

Batas 5 persen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura, Selasa (23/1/2024).

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"OJK juga akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Sebagai catatan, berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

Di sisi lain, OJK juga melaporkan, melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 19 penyelenggara fintech peer to peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP) di atas 5 persen.

Batas 5 persen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura, Selasa (23/1/2024).

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"OJK juga akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Sebagai catatan, berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

Di sisi lain, OJK juga melaporkan, melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

"Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai efisiensi beban operasional," kata dia.

Sementara itu, industri P2P lending juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

Total outstanding pembiayaan mencapai Rp 72,03 triliun pada Agustus 2024, atau tumbuh 35,62 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 19 penyelenggara fintech peer to peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP) di atas 5 persen.

Batas 5 persen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura, Selasa (23/1/2024).

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"OJK juga akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Sebagai catatan, berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

Di sisi lain, OJK juga melaporkan, melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 19 penyelenggara fintech peer to peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP) di atas 5 persen.

Batas 5 persen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura, Selasa (23/1/2024).

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"OJK juga akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Sebagai catatan, berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

Di sisi lain, OJK juga melaporkan, melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

"Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai efisiensi beban operasional," kata dia.

Sementara itu, industri P2P lending juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

Total outstanding pembiayaan mencapai Rp 72,03 triliun pada Agustus 2024, atau tumbuh 35,62 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 19 penyelenggara fintech peer to peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP) di atas 5 persen.

Batas 5 persen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura, Selasa (23/1/2024).

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"OJK juga akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Sebagai catatan, berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

Di sisi lain, OJK juga melaporkan, melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

"Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai efisiensi beban operasional," kata dia.

Sementara itu, industri P2P lending juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

Total outstanding pembiayaan mencapai Rp 72,03 triliun pada Agustus 2024, atau tumbuh 35,62 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 19 penyelenggara fintech peer to peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP) di atas 5 persen.

Batas 5 persen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit penyelenggara fintech peer to peer lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, pada Juli 2024 jumlah fintech lending yang memiliki tingkat kredit bermasalah tinggi ada sebanyak 20 penyelenggara.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura, Selasa (23/1/2024).

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta fintech lending membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Tak hanya itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"OJK juga akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Sebagai catatan, berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

Di sisi lain, OJK juga melaporkan, melaporkan industri fintech peer-to-peer lending mencetak laba bersih senilai Rp 656,80 miliar per Agustus 2024.

Laba bersih industri fintech lending ini terus tumbuh sekurang-kurangnya dalam dua bulan terakhir.

Agusman menuturkan, peningkatan laba ini topang oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

"Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai efisiensi beban operasional," kata dia.

Sementara itu, industri P2P lending juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

Total outstanding pembiayaan mencapai Rp 72,03 triliun pada Agustus 2024, atau tumbuh 35,62 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).