Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 memberikan lima rekomendasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, mengatakan hal pertama yang direkomendasikan yakni perlunya revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“...dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi,” kata Nusron saat membacakan laporan Pansus Haji pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2024).

Pihaknya juga menilai perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan agar peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Pansus Haji juga mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.

Terakhir, Pansus Haji mengharapkan agar pemerintah mendatang menempatkan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengisi posisi Menteri Agama (Menag).

“Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya.

Berikut rekomendasi lengkap Pansus Haji 2024:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaanibadah haji di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

5. Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI memastikan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tetap berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya untuk merespons hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI).

“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/9/2024).

Kendati begitu, Wisnu menghormati hasil survei tersebut. Pasalnya, hasil survei dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil survei ini, kata Wisnu, juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan, tidak hanya DPR.

Ke depannya, Wisnu mengharapkan agar Tim Pengawas DPR dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS.

“Akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 mengalami peningkatan.

IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Nilai ini menunjukkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sangat memuaskan. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebanyak 14.400 jemaah haji dilibatkan dalam survei ini, yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Bandara, dengan nilai indeks sebesar 90,83. Kenaikan nilai IKJHI terbesar dibandingkan 2023 adalah operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), naik sebesar 5,23 poin.

Sementara itu, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks mencapai 91,61 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Wisnu mengatakan, investigasi yang dilakukan Pansus Haji bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji dengan kualitas pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Adapun, rekomendasi dalam bentuk laporan yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna akan diteruskan ke Presiden lewat Pimpinan DPR.

Seiring dengan adanya temuan-temuan tersebut, Pansus Haji memperingatkan Sekjen Kemenag untuk memprioritaskan panggilan rapat dari DPR RI agar ke depannya tak ada lagi pejabat Kemenag yang mangkir dengan dalih penugasan instansi.

“Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR,” tegasnya.

Ancam Panggil Paksa Menag

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini. Mestinya, pada Senin (9/9/2024), Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir lagi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar bahwa dirinya mangkir panggilan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI.

“Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Yaqut pun mempertanyakan dasar informasi tersebut lantaran dia mengaku belum pernah mendapat surat panggilan rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

“Makanya saya pengen tahu juga. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima [surat panggilan] sampai saya datang ke sini nih saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana saya tidak tahu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 menyisakan persoalan yang masih belum tuntas hingga saat ini mulai dari masalah kuota hingga fasilitas yang dinilai tidak layak.

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut, DPR akhirnya resmi membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji pada 9 Juli 2024.

Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat menyorot berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh kementerian Agama. Pada Senin (2/9) Pansus Haji menggelar dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Pada agenda pertama Pansus menghadirkan 12 agen travel haji dan umrah. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Pada rapat yang berlangsung hingga malam itu anggota Pansus menyorot persoalan kuota hingga biaya yang harus dilunasi jemaah haji. Sementara dari perwakilan travel berharap agar pengelolaan haji juga bisa diserahkan kepada swasta.

Berikut sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam rapat Pansus Haji DPR

Dugaan Permainan Pengelolaan Kuota Haji Plus

Pansus haji tengah menyelidiki penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia namun malah dijadikan kuota haji plus. Sedianya, kuota haji reguler Indonesia berjumlah 221 ribu, pemerintah Arab Saudi menambahkan sebanyak 20 ribu sehingga total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu.

Beriringan dengan penambahan kuota haji itu, pada Februari 2024 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan yang berjumlah 20 ribu tadi ke dalam dua klasifikasi. 10 ribu untuk kuota reguler, 10 ribu sisanya untuk kuota haji plus.

DPR menilai kebijakan membagi kuota haji itu menyimpang. Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menyebut, dalam praktiknya, banyak calon jamaah yang tak perlu menunggu untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Namun di sisi lain, jemaah lainnya harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk berangkat ke tanah suci.

Marwan menyebut, dugaan "permainan" itu terdapat pada masa pelunasan yang mana waktunya hanya tiga hari. "Ada edaran untuk pengisian kuota baru yang di dalamnya sudah ada nama jamaah dan identitas lainnya. Nah, waktu pelunasan yang diberikan hanya tiga hari,” ujar Marwan.

Ia menyebut praktik tersebut membuka ruang terjadinya 'main mata' antara travel haji dan Kemenag untuk memberangkatkan jamaah haji plus yang nol tahun alias tanpa antrian. Praktik itu kata Marwan sudah didengar oleh Dewan.

Marwan mengatakan Kemenag dan pihak travel beralasan calon jamaah yang dapat melakukan pelunasan dapat diberangkatkan duluan untuk memenuhi kuota. Padahal menurut dia informasi adanya kuota sudah diketahui jauh-jauh hari.

“Kenapa calon jamaah hanya diberi waktu tiga hari pelunasan sehingga ada banyak calon jamaah yang tidak siap, kemudian kuotanya 'diperjualbelikan' kepada mereka yang siap," kata dia.

Biaya Penyelenggaraan Haji

Dalam rapat tersebut, dihadirkan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Ia dihadirkan sebagai saksi untuk mendalami pembayaran ibadah haji lantaran adanya perbedaan besaran nilai manfaat haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dari rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 lalu.

Bila merujuk hasil rapat dengan Komisi VIII kala itu, BPKH menyiapkan dana sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024. Jumlah ini akan menjadi dana nilai manfaat operasional biaya haji.

Besaran dana itu juga telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH Tahun 2024. Besarannya ditetapkan berdasarkan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu orang. Kuota ini telah termasuk tambahan 20 ribu jamaah.

Namun, pada 10 Januari 2024, BPKH menerima surat dari Kementerian Agama yang mana terdapat perubahan alokasi kuota haji.

Alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi 213.320 untuk haji reguler dan 27.680 haji khusus didasari pada perubahan pembagian kuota haji tambahan yang berjumlah 20 ribu. Berdasarkan pada perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itu Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH senilai Rp 7,8 triliun.

"Kami tetap berpegang pada pagu. Kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi salah," kata Fadlul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9) malam.

Sorot Penggunaan Kata Pagu

Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji Arteria Dahlan menyatakan tidak sepakat dengan pemakaian kata pagu terkait nilai manfaat operasional biaya haji. Hal tersebut dia sampaikan menanggapi penjelasan Fadlul mengenai dana nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kementerian Agama.

Menurut Arteria, Rp 8,2 triliun itu bukanlah pagu atau batas transfer nilai manfaat operasional haji oleh BPKH, melainkan total nilai manfaat pada Haji 2024 untuk 241.000 peserta haji. Nilai itu mencakup alokasi dana untuk 92% peserta haji reguler yang setara dengan 221.720 orang dan 8% peserta haji khusus yang setara dengan 19.280 orang. Diketahui pula bahwa 241.000 peserta haji tersebut sudah termasuk dengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang.

Beda Nilai Manfaat

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Fadlul menanggapi pertanyaan anggota Pansus Angket Haji DPR RI Ace Hasan mengenai perbedaan beda besaran nilai manfaat haji yang ditransfer BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 itu.

Diketahui bahwa BPKH justru mentransfer nilai manfaat haji sebesar Rp 7,8 triliun atau lebih rendah dari kesepakatan hasil rapat bersama Komisi VIII. Ia menjelaskan BPKH berpedoman pada pagu yang merujuk pada Rp 8,2 triliun dalam mentransfer nilai manfaat operasional biaya haji. Dengan demikian, kata dia, selama biaya yang diminta Kemenag tidak melewati pagu, permintaan akan dipenuhi oleh BPKH.

"Kami berpegang pada target Rp 8,2 triliun sebagai pagu," ucap Fadlul.

Nominal dana nilai manfaat Rp7,8 triliun, kata dia, diberikan BPKH berdasarkan surat dari Kemenag pada 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Di dalamnya disebutkan alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi sebanyak 213.320 orang untuk haji reguler dan 27.680 orang haji khusus.

Pembagian itu didasarkan pada perubahan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu orang di dalamnya menjadi 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus. Sejalan dengan perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itulah, Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH adalah senilai Rp 7,8 triliun.

Ia mengatakan pula bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib memindahkan dana dari kas haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterimanya surat.

Pansus haji pada hari ini pun kembali menggelar sejumlah rapat yakni RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji khusus Kemenag RI, RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji reguler dan kuota tambahan Kemenag RI, kemudian RDPU dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Haji Khusus, dan Kasubdit SISKOHAT.

Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat menyorot berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh kementerian Agama. Pada Senin (2/9) Pansus Haji menggelar dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Pada agenda pertama Pansus menghadirkan 12 agen travel haji dan umrah. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Pada rapat yang berlangsung hingga malam itu anggota Pansus menyorot persoalan kuota hingga biaya yang harus dilunasi jemaah haji. Sementara dari perwakilan travel berharap agar pengelolaan haji juga bisa diserahkan kepada swasta.

Berikut sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam rapat Pansus Haji DPR

Dugaan Permainan Pengelolaan Kuota Haji Plus

Pansus haji tengah menyelidiki penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia namun malah dijadikan kuota haji plus. Sedianya, kuota haji reguler Indonesia berjumlah 221 ribu, pemerintah Arab Saudi menambahkan sebanyak 20 ribu sehingga total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu.

Beriringan dengan penambahan kuota haji itu, pada Februari 2024 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan yang berjumlah 20 ribu tadi ke dalam dua klasifikasi. 10 ribu untuk kuota reguler, 10 ribu sisanya untuk kuota haji plus.

DPR menilai kebijakan membagi kuota haji itu menyimpang. Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menyebut, dalam praktiknya, banyak calon jamaah yang tak perlu menunggu untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Namun di sisi lain, jemaah lainnya harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk berangkat ke tanah suci.

Marwan menyebut, dugaan "permainan" itu terdapat pada masa pelunasan yang mana waktunya hanya tiga hari. "Ada edaran untuk pengisian kuota baru yang di dalamnya sudah ada nama jamaah dan identitas lainnya. Nah, waktu pelunasan yang diberikan hanya tiga hari,” ujar Marwan.

Ia menyebut praktik tersebut membuka ruang terjadinya 'main mata' antara travel haji dan Kemenag untuk memberangkatkan jamaah haji plus yang nol tahun alias tanpa antrian. Praktik itu kata Marwan sudah didengar oleh Dewan.

Marwan mengatakan Kemenag dan pihak travel beralasan calon jamaah yang dapat melakukan pelunasan dapat diberangkatkan duluan untuk memenuhi kuota. Padahal menurut dia informasi adanya kuota sudah diketahui jauh-jauh hari.

“Kenapa calon jamaah hanya diberi waktu tiga hari pelunasan sehingga ada banyak calon jamaah yang tidak siap, kemudian kuotanya 'diperjualbelikan' kepada mereka yang siap," kata dia.

Biaya Penyelenggaraan Haji

Dalam rapat tersebut, dihadirkan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Ia dihadirkan sebagai saksi untuk mendalami pembayaran ibadah haji lantaran adanya perbedaan besaran nilai manfaat haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dari rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 lalu.

Bila merujuk hasil rapat dengan Komisi VIII kala itu, BPKH menyiapkan dana sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024. Jumlah ini akan menjadi dana nilai manfaat operasional biaya haji.

Besaran dana itu juga telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH Tahun 2024. Besarannya ditetapkan berdasarkan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu orang. Kuota ini telah termasuk tambahan 20 ribu jamaah.

Namun, pada 10 Januari 2024, BPKH menerima surat dari Kementerian Agama yang mana terdapat perubahan alokasi kuota haji.

Alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi 213.320 untuk haji reguler dan 27.680 haji khusus didasari pada perubahan pembagian kuota haji tambahan yang berjumlah 20 ribu. Berdasarkan pada perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itu Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH senilai Rp 7,8 triliun.

"Kami tetap berpegang pada pagu. Kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi salah," kata Fadlul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9) malam.

Sorot Penggunaan Kata Pagu

Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji Arteria Dahlan menyatakan tidak sepakat dengan pemakaian kata pagu terkait nilai manfaat operasional biaya haji. Hal tersebut dia sampaikan menanggapi penjelasan Fadlul mengenai dana nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kementerian Agama.

Menurut Arteria, Rp 8,2 triliun itu bukanlah pagu atau batas transfer nilai manfaat operasional haji oleh BPKH, melainkan total nilai manfaat pada Haji 2024 untuk 241.000 peserta haji. Nilai itu mencakup alokasi dana untuk 92% peserta haji reguler yang setara dengan 221.720 orang dan 8% peserta haji khusus yang setara dengan 19.280 orang. Diketahui pula bahwa 241.000 peserta haji tersebut sudah termasuk dengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang.

Beda Nilai Manfaat

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Fadlul menanggapi pertanyaan anggota Pansus Angket Haji DPR RI Ace Hasan mengenai perbedaan beda besaran nilai manfaat haji yang ditransfer BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 itu.

Diketahui bahwa BPKH justru mentransfer nilai manfaat haji sebesar Rp 7,8 triliun atau lebih rendah dari kesepakatan hasil rapat bersama Komisi VIII. Ia menjelaskan BPKH berpedoman pada pagu yang merujuk pada Rp 8,2 triliun dalam mentransfer nilai manfaat operasional biaya haji. Dengan demikian, kata dia, selama biaya yang diminta Kemenag tidak melewati pagu, permintaan akan dipenuhi oleh BPKH.

"Kami berpegang pada target Rp 8,2 triliun sebagai pagu," ucap Fadlul.

Nominal dana nilai manfaat Rp7,8 triliun, kata dia, diberikan BPKH berdasarkan surat dari Kemenag pada 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Di dalamnya disebutkan alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi sebanyak 213.320 orang untuk haji reguler dan 27.680 orang haji khusus.

Pembagian itu didasarkan pada perubahan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu orang di dalamnya menjadi 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus. Sejalan dengan perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itulah, Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH adalah senilai Rp 7,8 triliun.

Ia mengatakan pula bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib memindahkan dana dari kas haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterimanya surat.

Pansus haji pada hari ini pun kembali menggelar sejumlah rapat yakni RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji khusus Kemenag RI, RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji reguler dan kuota tambahan Kemenag RI, kemudian RDPU dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Haji Khusus, dan Kasubdit SISKOHAT.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengaku tidak tahu siapa yang mengusulkan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Sebagai informasi, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah sehingga total kuota ibadah haji untuk 2024 mencapai 241.000 jemaah. Kuota tersebut oleh Kemenag dibagi secara merata untuk haji reguler dan haji khusus masing-masing sebanyak 10.000 kuota.

“Berkaitan dengan pembagian kuota 50:50, terus terang pak Maman saya tidak mengetahui karena pada saat kami diskusi salah satunya berkaitan dengan kepadatan di Mina, tetapi akhirnya ini sudah diputuskan menjadi 50:50,” kata Jaja dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Jaja untuk menjawab pertanyaan Anggota pansus Haji 2024 Maman Imanul Haq. Dalam rapat tersebut, Maman menanyakan siapa yang mengusulkan kuota haji tambahan dibagi secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

Lebih lanjut, Maman juga menanyakan apakah Jaja berusaha untuk menyampaikan kepada petinggi Kemenag bahwa pembagian tersebut menyalahi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun menurut Jaja, pihaknya dalam melakukan pembagian kuota tambahan sudah sesuai dengan Pasal 9, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Menteri menetapkan kuota haji tambahan dan ketentuan pengisian kuota haji tambahan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

“Itulah diskusi kami pak yang akhirnya kami menyimpulkan itu,” ujarnya.

Lantaran, pembagian kuota haji tambahan sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA), maka pihaknya harus melaksanakan regulasi yang ada.

“Kalau saya tidak laksanakan, saya salah lagi pak,” ungkapnya.

Alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Inilah yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menemukan sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji khusus.

Anggota Pansus Haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan, beberapa PIHK ini semena-mena terhadap jemaah haji khusus meski para jemaah haji sudah membayar mahal untuk berangkat ke Arab Saudi.

“Bahkan mohon maaf ada yang menipu para jemaahnya. Dia sudah membayar mahal tetapi pelayanannya tidak maksimal,” kata Selly dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Atas temuan tersebut, Selly kemudian meminta penjelasan Jaja mengenai Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemenag. Dia juga sempat menanyakan peran Jaja dan timnya dalam menghadapi PIHK-PIHK yang bermasalah tersebut.

Merepsons hal tersebut, Jaja menyebut akan menyerahkan SOP dan SPM kepada Pansus DPR RI. Mengingat, dirinya baru dilantik pada 28 Desember 2023.

“SOP-nya nanti akan kami sampaikan,” jawabnya.

Selly dalam kesempatan ini juga mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini telah mengeluarkan banyak izin untuk penerbitan PIHK-PIHK baru.

Anggota Komisi VIII itu menduga, PIHK baru ini justru digunakan untuk mengakomodir 10.000 kuota tambahan yang memang dialihkan untuk haji khusus.

Berkaitan dengan penerbitan izin, Jaja mengakui bahwa pihaknya telah menerbitkan sekitar 75 izin untuk PIHK baru sepanjang 2024. Namun, pihaknya tidak dapat menghentikan pengajuan izin tersebut lantaran dapat menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkaitan dengan izin, kita tidak bisa menyetop izin itu karena memang Cipta Kerja menyatakan itu tidak bisa kita hentikan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah turut mengatur soal PIHK. Dalam beleid ini, pemerintah menyebut bahwa PIHK harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat izin.

Selain itu, melalui Pasal 63 ayat 1 huruf c, PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan.

Adapun, PIHK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat 1, pemerintah mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid mengaku tidak tahu soal legal standing atau kedudukan hukum pembagian kuota haji tambahan 2024.

“Kami tidak tahu,” kata Subhan dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Haji, di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Subhan untuk merespons pertanyaan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Iskan Qolba Lubis. Dalam rapat tersebut, Iskan menanyakan apakah ada legal standing dari Arab Saudi yang mengatakan bahwa kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dibagi rata untuk jemaah haji reguler dan khusus.

“Yang [kuota tambahan] 20.000 dibagi 50% itu, itu ada kebijakan Arab Saudi tidak?” tanya dia.

Menurutnya, ada ketidakkonsistenan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengenai masalah pembagian kuota haji. Dalam salah satu rapat dengan Menag, Komisi VIII sempat menanyakan apakah memungkinkan jika kuota tambahan diberikan kepada haji khusus mengingat tahun sebelumnya kuota haji khusus banyak yang tidak terserap.

Namun, Menag, kata Iksan, menyebut bahwa kuota tambahan untuk haji khusus tidak diizinkan di Arab Saudi.

Iksan juga menanyakan alasan kuat Kemenag membagikan kuota haji khusus ke travel-travel. Apalagi pembagian kuota haji ke travel tanpa menginformasikan Komisi VIII sebagai mitra Kemenag.

“Nggak tahu,” jawab Subhan singkat.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya juga menanyakan hal serupa. Wisnu mengatakan, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, disampaikan bahwa pembagian kuota haji tidak ditentukan oleh Arab Saudi.

Untuk itu, dia meminta Subhan memberikan alasan pertimbangan pembagian kuota haji secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

“Kita udah dapat jawaban, bukan dari otoritas Arab Saudi, tapi dari Kemenag, dan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari Anda, tolong dijawab,” tanya Wisnu.

Merespons hal tersebut, Subhan menuturkan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan pertimbangan realitas yang ada.

“Apabila jumlah jemaah terus bertambah, sedangkan luasan Mina tidak bertambah, kondisinya akan semakin padat,” tuturnya.

Adapun, hingga berita ini ditayangkan, rapat bersama Pansus masih berlangsung. Sebelum pemeriksaan dilakukan, rapat dimulai dengan pengambilan sumpah Subhan sebagai saksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Untuk diketahui, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sejak 6 November 2023, DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan diprioritaskan untuk lansia reguler. Namun, apa yang dilakukan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, justru berbeda dari kesepakatan awal.

“Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah,” kata Wisnu dalam keterangannya, dikutip Senin (26/8/2024).

Sebagai informasi, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 jemaah (92%) dari total untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus.

Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi rata kuota haji masing-masing 50% untuk haji reguler dan haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Menurut Wisnu, tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi pihak Arab Saudi sejatinya untuk mempersingkat lamanya antrean jemaah haji Indonesia yang dapat mencapai 47 tahun, melalui kuota tambahan ini.

“Namun yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan,” ujarnya.

Pembagian kuota tambahan sebelumnya sempat disinggung dalam rapat perdana Pansus dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief pada pekan lalu.

Anggota Pansus Hak Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mempertanyakan Hilman selaku saksi pertama dalam Pansus, mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, hingga dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Apa yang saudara ketahui tentang ibadah haji 2024? Apa yang saudara ketahui mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, apa saja dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024?” tanya Lulu dalam Rapat Pansus di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Anggota lainnya turut mempertanyakan apakah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk reguler dan haji khusus telah sesuai dengan kesimpulan dalam rapat Komisi VIII beberapa waktu lalu.

“Menurut saksi dengan membagi 50% regular dan 50% khusus apakah itu sesuai dengan apa yg menjadi keputusan dan kesimpulan rapat Komisi VIII yang memang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait?” tanya My Esti Wijayati.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Untuk diketahui, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sejak 6 November 2023, DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan diprioritaskan untuk lansia reguler. Namun, apa yang dilakukan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, justru berbeda dari kesepakatan awal.

“Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah,” kata Wisnu dalam keterangannya, dikutip Senin (26/8/2024).

Sebagai informasi, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 jemaah (92%) dari total untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus.

Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi rata kuota haji masing-masing 50% untuk haji reguler dan haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Menurut Wisnu, tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi pihak Arab Saudi sejatinya untuk mempersingkat lamanya antrean jemaah haji Indonesia yang dapat mencapai 47 tahun, melalui kuota tambahan ini.

“Namun yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan,” ujarnya.

Pembagian kuota tambahan sebelumnya sempat disinggung dalam rapat perdana Pansus dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief pada pekan lalu.

Anggota Pansus Hak Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mempertanyakan Hilman selaku saksi pertama dalam Pansus, mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, hingga dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Apa yang saudara ketahui tentang ibadah haji 2024? Apa yang saudara ketahui mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, apa saja dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024?” tanya Lulu dalam Rapat Pansus di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Anggota lainnya turut mempertanyakan apakah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk reguler dan haji khusus telah sesuai dengan kesimpulan dalam rapat Komisi VIII beberapa waktu lalu.

“Menurut saksi dengan membagi 50% regular dan 50% khusus apakah itu sesuai dengan apa yg menjadi keputusan dan kesimpulan rapat Komisi VIII yang memang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait?” tanya My Esti Wijayati.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak AngketHaji 2024 DPR RI mengendus adanya kejanggalan dalam pengelolaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, kejanggalan tersebut ditemukan usai pihaknya melakukan investigasi selama sepekan terakhir.

“Dari sejumlah keterangan saksi yang telah kami gali dari Kemenag, Pansus mengendus kejanggalan terkait dengan proses percepatan haji yang tidak sesuai dengan ketentuan di Siskohat. Bahkan, berkembang rumor ada jual-beli [kuota haji] di sana,” kata Wisnu dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/8/2024).

Terhadap temuan tersebut, Pansus berencana akan memanggil pihak dari Direktorat Data dan Siskohat Kemenag serta beberapa KBIH untuk menggali keterangan dari mereka pekan ini.

“Agar tidak menjadi fitnah, pansus akan melakukan proses tabayyun [klarifikasi] terhadap mereka, sehingga tidak menjadi isu liar yang menimbulkan kerugian pada pihak terkait,” ujarnya.

DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan, DPR menginginkan agar pelaksanaan haji menjadi lebih sehat dan membawa kemaslahatan bagi jemaah haji.

Menyusul pembentukan Pansus, Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih sebagai Ketua Pansus. Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya sebelum pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

Setidaknya, terdapat tiga fokus utama Pansus terkait penyelenggaraan haji 2024. Pertama, masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan tahun 2024 yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler, dialihkan ke kuota khusus.

Kedua, terkait operasional haji 2024, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistem operasional secara keseluruhan. Dan ketiga, pembenahan sistem keuangan haji Indonesia di masa depan.