Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema innovative credit scoring (ICS) dapat dilaksanakan pada tahun depan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih terus mematangkan rencana implementasinya.

Meski demikian, Yulius mengatakan bahwa Kemenkop UKM telah melakukan uji coba penilaian kredit menggunakan sekitar 72.000 data nasabah pelaku UMKM. Hasilnya, penerapan credit scoring mampu meningkatkan persetujuan kredit sebesar lima persen.

Ia menyebut skema credit scoring juga saat tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Usulan penerapan credit scoring untuk penyaluran KUR bagi UMKM telah dibahas sejak tahun lalu. Usulan itu muncul karena UMKM sering kali tidak memenuhi syarat penilaian kelayakan kredit, seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki riwayat kredit sebelumnya.

Kemenkop UKM meyakini credit scoring dapat mengatasi masalah tersebut karena metode penilaian kelayakan kredit tidak lagi menggunakan data konvensional seperti riwayat kredit, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce.

Untuk menjalankan rencana ini, Yulius mengatakan akan dibentuk sebuah konsorsium yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsorsium ini akan memiliki tugas merumuskan, mengawasi, dan menentukan secara teknis bagaimana penilaian kredit dan kriteria pemberian pinjaman akan dilakukan oleh lembaga perbankan.

Data terakhir menunjukkan realisasi penyaluran KUR per 19 September 2024 telah mencapai Rp209,84 triliun atau 73,85 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp297 triliun.

Kemenkop UKM mencatat saat ini masih ada sekitar 30,76 juta UMKM yang belum terhubung ke perbankan karena tidak memiliki histori kredit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Kami mengusulkan ICS untuk diterapkan secara mandatory atau wajib dan dengan metodologi yang seragam khusus pada program KUR

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan segera memutuskan rencana penerapan sistem innovative credit scoring (ICS) guna memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

Credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh lembaga penilaian kredit.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan, usulan penerapan ICS secara wajib pada program KUR akan segera diputuskan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan bagi UMKM.

“Kami mengusulkan ICS untuk diterapkan secara mandatory atau wajib dan dengan metodologi yang seragam khusus pada program KUR,” ujarnya.

Yulius menambahkan bahwa pemerintah akan membentuk konsorsium yang terdiri dari Kemenkop UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan bertugas mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria ICS yang akan diterapkan oleh perbankan.

Usulan penerapan credit scoring bagi UMKM telah dibahas sejak tahun lalu. Usulan itu muncul karena UMKM sering kali tidak memenuhi syarat penilaian kelayakan kredit, seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki riwayat kredit sebelumnya.

Yulius meyakini credit scoring dapat mengatasi masalah tersebut karena metode penilaian kelayakan kredit tidak lagi menggunakan data konvensional seperti riwayat kredit, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce.

“Sehingga lebih menunjukkan kondisi sebenarnya calon debitur UMKM,” ucap Yulius.

Dia menjelaskan bahwa Kemenkop UKM telah melakukan uji coba penilaian kredit menggunakan 72.004 data nasabah pelaku UMKM produktif.

Hasilnya, penerapan credit scoring mampu meningkatkan persetujuan kredit sebesar 5 persen, dengan tingkat non-performing loan (NPL) yang terjaga pada kisaran 0,6-0,7 persen. Ini, menurut dia, mengindikasikan bahwa lembaga keuangan dapat memperluas jangkauan penyaluran kredit dengan risiko yang tetap aman.

Yulius menyebut saat ini beberapa bank penyalur KUR, seperti Himbara dan beberapa bank BPD sudah menerapkan sistem ini.

Selain itu, terdapat 10 perusahaan ICS yang terdaftar di OJK, tetapi belum ada yang bekerja sama dengan lembaga keuangan penyalur KUR. Sebagian besar perusahaan ICS bekerja sama dengan bank swasta, multi-finance dan fintech.

“Apabila ICS ini bisa diterapkan, maka dapat mendorong percepatan akses pembiayaan UMKM dan kebutuhan pembiayaan UMKM dapat dipenuhi, sehingga menggerakkan perekonomian rakyat,” kata Yulius.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong perbankan menerapkan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapat pembiayaan dari program kredit usaha rakyat (KUR). Usulan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp300 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

“Ini sudah dibicarakan di Kemenko, saya bicarakan di Rakor KUR,” kata Teten kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebagai informasi, credit scoring atau reputasi kredit merupakan sistem yang digunakan oleh biro kredit atau lembaga keuangan guna mengevaluasi potensi risiko kredit individu atau perusahaan.

Ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang riwayat kredit atau pembiayaan seseorang, termasuk pembayaran pinjaman, tagihan kartu kredit, dan sejenisnya.

Dia mengatakan, skema ini sudah diterapkan di 145 negara lainnya. Dalam uji coba yang dilakukan Kemenkop UKM terhadap 72.000 UMKM, penyaluran KUR bahkan meningkat hingga 5% dengan menggunakan skema tersebut.

Meski belum menjadi hal wajib di perbankan, Teten menilai bahwa skema tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapat akses pembiayaan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan data historik, akan ada banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pembiayaan.

“Sebab kalau masih menggunakan data historik bank, 30.000 UMKM kita belum masuk perbankan, ya bagaimana? Kalau mau menunggu mereka punya aset dulu ya nggak bisa [dapat pembiayaan],” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi dari sisi perbankan serta dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyaluran KUR tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kamis (18/7/2024), OJK melaporkan bahwa realisasi KUR terus mengalami peningkatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan, realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Di sisi lain, peningkatan atas penyaluran KUR tengah dibayangi pemburukan atas kualitas kredit segmen UMKM. OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% dari sebelumnya 4,26%.

Non Performing Loan (NPL) UMKM juga tercatat naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%. Sementara itu, loan at risk (LAR) UMKM tercatat sebesar 13,83% per Mei 2024.

Di tengah meningkatnya NPL di segmen UMKM, saat ini dalam hal KUR, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperpanjang restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR).

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam sambutannya pada Peluncuran Program Tahap Lanjutan ‘Teknologi Peningkatan Ekspor UMKM Indonesia’ di JCC Senayan, Senin (22/7/2024).

“Pemerintah menambah waktu untuk restrukturisasi UMKM yang akadnya di 2022. Ini kita lakukan agar UMKM punya waktu untuk bernapas,” kata Airlangga dalam sambutannya, Senin (22/7/2024).

Kemudian dalam konferensi pers, Airlangga menuturkan bahwa rencana perpanjangan restrukturisasi KUR sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, adanya perpanjangan restrukturisasi KUR ini sebagai injeksi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

“Kami melihat memang denyutnya mengendur sedikit sehingga perlu kita injeksi dengan waktu seperti yang sebelumnya kita lakukan [saat Covid-19],” ujarnya.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, pengaturan restrukturisasi ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Restrukturisasi masih lanjut, nanti dievaluasi lagi. Teknisnya di Pak Mahendra [Ketua Dewan Komisioner OJK],” ungkapnya.

Menurut catatan Bisnis, Jumat (19/7/2024), Airlangga menyebut bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus berlanjut ke depan. Mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien.

“Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menghitung dampak dari pengambilan putusan untuk pengakhiran dari restrukturisasi kredit Covid-19. OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

“Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang restrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu,” ujar Mahendra.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi, Indonesia Financial Group (IFG), mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari alokasi APBN 2025 senilai Rp3 triliun untuk mendukung penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun,” ucap Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dana tersebut akan disalurkan masing-masing sebesar Rp2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Ia menyampaikan bahwa nilai PMN tersebut rencananya juga akan digunakan untuk penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Tanpa adanya PMN serta perbaikan tarif IJP, Hexana menuturkan bahwa tingkat kesehatan perusahaan penjamin (gearing ratio) diproyeksikan akan melampaui ambang batas (threshold) mencapai 40 kali.

Bahkan dengan adanya suntikan modal dan penyesuaian tarif tersebut, lanjutnya, gearing ratio tersebut diprediksi akan tetap melebihi 20 kali dari threshold.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” ujarnya.

Hexana mengatakan bahwa sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp1.775 triliun dan menjangkau sekitar 60 juta UMKM serta 94 juta tenaga kerja.

Ia menuturkan bahwa Askrindo dan Jamkrindo menanggung porsi risiko penjaminan KUR sebesar 70 persen dengan IJP 1,5 persen hingga 2 persen dari penyaluran KUR.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024