JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) 3 Kilogram (Kg) atau gas melon tidak mengalami perubahan. Artinya kedepan, penyalurannya masih menggunakan skema tertutup dengan pendaftaran melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan subsidi LPG akan diminta mendaftarkan NIK. Apabila masyarakat sudah terdaftar dalam sistem website Subsidi Tepat LPG, maka berhak mendapatkan subsidi LPG tersebut.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," jelas Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bahlil pun menargetkan proses pendaftaran subsidi LPG berbasis NIK ini paling lambat rampung pada kuartal pertama tahun depan. "Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.

Berbeda dengan LPG ini, Bahlil mengakui pemerintah masih mengkaji secara mendalam skema penyaluran subsidi BBM dan listrik. Sebab menurutnya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati2 karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah akan mempertahankan skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ). Demikian diungkapkannya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Subsidi Energi Tepat Sasaran yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Kami sudah memutuskan untuk LPG, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," jelas Bahlil.

Artinya, lanjut Bahlil, untuk LPG skema penyaluran subsidinya masih berlaku seperti sekarang. "Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," imbuhnya.

Bahlil menambahkan, untuk subsidi BBM dan listrik, pemerintah masih mengkaji lebih dalam. Sebab diakuinya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya yang berhasil menindak kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Atas penindakan itu, perusahaan mendukung penuh tindakan yang dilakukan kepolisian menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dilakukan para oknum.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG non subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Heppy menjelaskan modus penyalahgunaan LPG Subsidi ini dilakukan dengan cara pelaku membeli LPG 3 kg dari pangkalan. Isi tabung gas melon tersebut lalu dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg, yang kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, pihaknya juga terus berupaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

"Per 30 September lalu, sudah 97 persen transaksi LPG 3 Kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran," jelas Heppy.

Mengingat LPG 3 Kg adalah barang subsidi Pemerintah, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran distribusi produk energi ini dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat.

"Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutup Heppy.

Menurut konsumen dapat mengenali produk LPG 3 Kg yang asli dari seal cap atau segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung.

"Untuk menghindari produk palsu, konsumen dapat membeli LPG Pertamina pada pangkalan dan outlet BrightGas dan juga dapat dilakukan melalui call center Pertamina 135 untuk produk LPG BrightGas," pungkasnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

JAKARTA - Pemerintah disebut-sebut bakal melakukan pembatasan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Kedepan, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi harus mendaftarkan kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina .

Situasi di SPBU

Suasana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Tendean 31.127.02 Pertamina hari ini, Selasa (1/10/2024) masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin juga belum mengular hingga keluar SPBU.

Sebagai informasi, ihwal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober pertama kali dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Namun demikian, Bahlil memberikan sinyal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Respons Penggendara

Sulaiman, salah satu pengemudi Grab mengaku dirinya masih bisa mengisi bensin seperti biasa tanpa menggunakan QR Code My Pertamina."Saya isi bensin Pertalite 20 ribu masih seperti biasa tidak ada perubahan," jelasnya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia pun mengungkapkan dirinya belum melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian Pertalite seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. "Saya sudah tau (harus mendaftar) tapi kayaknya menurut saya lebih praktis begini aja (tidak perlu daftar-daftar)," pungkas Sulaiman.

Pendataan

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika,. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," terang Heppy dikutip dari laman resminya.

Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

?Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,? imbau Heppy.

TEMPO.CO, Bandung - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melayani distribusi bahan bakar minyak dan elpiji di tiga provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Officer Communication Relation Regional Jawa Barat Pertamina Patra Niaga, Gayuh Mustiko Jati, menyatakan, jaringan distribusi energi di tiga provinsi itu terdiri dari 41 kabupaten terdiri dari 1.646 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 206 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), 3 SPBE Industri, 1.557 agen LPG Public Service Obligation (PSO) atau subsidi, 259 agen LPG non-PSO, dan 47.495 pangkalan LPG PSO.

"Kami memiliki 9 terminal BBM, ada 4 terminal Elpiji, 5 aviation fuel terminal, atau dulu familiar dengan depo pengisian pesawat udara," kata Gayuh menjelaskan jumlah penyalur BBM dan Elpiji di Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 23 September 2024.

Dia mengatakan, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat ini memiliki enam area pemasaran. Wilayah distribusi itu terdiri dari Banten, Jabodetabek, Sukabumi, Karawang, Bandung, dan Cirebon. "Untuk distribusi regionalnya, seperti (fuel terminal) Jakarta, terdapat di daerah Plumpang dan Tanjung Priok," kata dia.

Selain itu terminal bahan bakar minyak Tanjung Gerem di Cilegon, terminal Cikampek di Karawang, terminal bahan bakar Bandung Grup di Ujung Berung dan Padalarang, terminal Tasikmalaya, dan Integrasi Terminal Balongan di Indramayu. Patra Niaga, kata dia, bertugas mendistribusikan energi ke sejumlah sektor, seperti ritel, industri, aviasi, dan maritim.

Gayuh mengatakan, Pertamina Patra Niaga merupakan Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero). Patra Niaga menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir Pertamina mulai dari penerimaan, penimbunan, dan penyaluran produk BBM, LPG, pelumas, dan petrokimia. "Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri," ujarnya.

Pilhan Editor: Dua Pekan Sekali LNG Tangguh Suplai Gas Cair ke PLTGU Jawa I Cilamaya

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat memangkas anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani mengatakan hal ini disebabkan karena asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2025 yang turun dari RP16.100 ke Rp16.000.

"Dengan demikian untuk total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di panja A adalah Rp203,4 triliun, ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025 (Rp204,5 triliun)," jelasnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2025, Rabu (4/9/2024).

Dikatakan Menkeu, untuk subsidi energi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilo terjadi penurunan yaitu dari yang semula Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.

"Ini terutama untuk jenis BBM tertentu ada penurunan Rp0,04 triliun atau Rp40 miliar karena tadi perubahan dari kurs, subsidi LPG tabung 3 kilo turun Rp0,6 triliun atau ini juga karena adanya perubahan kurs tadi," terang Menkeu.

Kemudian, untuk subsidi listrik juga terjadi penurunan dari Rp90,2 triliun ke Rp89,7 triliun atau turun Rp0,5 triliun.

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 1 Oktober 2024, mendatang. Meski penerapan pembatasan BBM subsidi tersebut masih dibahas, masyarakat khususnya ojek online (ojol) , sudah mengeluh atas wacana itu.

Salah satu ojol di bilangan Pondok Gede, Bayu (26) mengatakan, wacana pembatasan BBM bersubsidi tersebut, memberatkan pendapatan. Bayu yang sudah menjadi ojol sejak 2017 itu mengungkapkan, saat ini pendapatannya menurun dibandingkan tujuh tahun sebelumnya.

"Pendapatan saya sekarang pahit, pahit sekali. Sudah potongannya besar, BBM mau dibatasin lagi. Dulu sehari bisa dapat Rp300-Rp500 ribu, sekarang Rp200 ribu saja sulit," jelas Bayu kepada MPI, Minggu (1/9/2024).

Bayu mengakui, dirinya baru mengetahui adanya wacana pembatasan BBM subsidi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan kebijakan tersebut seakan-akan pemerintah tidak berbelas kasihan dengan para ojol.

"Jangan sampai terjadi, pemerintah harus kasihan dengan para ojol. Kita sudah berat sekarang (pendapatannya), pengeluaran buat bensin Pertalite sehari bisa Rp60 ribu untuk dua kali isi," katanya.

"Kalau beneran diterapin itu pembatasan BBM, kita ojol ini semua mau dapat apa? Berat sekali itu, yang ada narik (ojol) sekarang cuma dapat panas-panasan saja," sambung Bayu.

Hal senada, Ghani (23) yang sudah menjadi ojol sejak 2019 pun mengaku keberatan atas wacana pembatasan BBM tersebut. Ghani mengatakan, dengan bekerja sebagai Ojol, dirinya dapat membiayai kuliah dan mencicil pembelian sepeda motornya saat ini.

Ghani mengakui, dirinya saat ini juga sering mengalami kesulitan mencari ketersediaan BBM bersubsidi di setiap pom pengisian BBM.

"Kemarin saya juga sempat mencari BBM Pertalite, sekarang mulai langka di pom bensin. Biasanya di Pom bensin nomor 31 kan ada, tetapi sudah sulit," terang Ghani.

Ghani berujar, jika memang pemerintah hendak membatasi ketersediaan BBM bersubsidi, setidaknya mempertimbangkan untuk kebutuhan para ojol.

"Kalau memang mau dibatasi (oleh pemerintah), setidaknya harga maupun ketersediaan BBM subsidi itu diberikan juga hak istimewa buat para ojol. Soalnya sehari, saya isi bensin itu bisa Rp30-40 ribu, kalau sebulan bisa jutaan. Tolong kebijakan dibuat tepat sasaran lah," jelas Ghani.

Meski demikian, Ghani mengatakan dirinya mendukung wacana pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah, agar tidak diakses oleh kalangan kelas ekonomi mampu. Untuk itu, dia berharap wacana kebijakan tersebut dapat memberikan alternatif bagi para ojol.

"Pokoknya kami keberatan, jadi biar tepat sasaran, pemerintah juga mendata ojol untuk kebutuhan BBM bersubsidi, bukan kalangan kelas atas," ungkap Ghani.

Lebih lanjut, Panca (36) mengatakan dirinya sejak 2018 mampu menafkahi anak, istri dan keluarganya melalui pendapatan ojol. Dia mengaku saat ini pendapatannya mengalami penurunan karena sebelumnya bisa mendapatkan Rp500 ribu plus bonus, sedangkan saat ini hanya setengahnya yakni Rp200 ribu.

"Yaa kalau pemerintah mau membatasi BBM bersubsidi, yaa kita sih mau tak mau ikut saja. Tapi kan, pengeluaran kita semakin besar lagi untuk operasional," tutur Panca.

Panca mengatakan, dengan pendapatan Rp200 ribu, dia memerlukan pengeluaran untuk membeli BBM bersubsidi sebesar Rp60 ribu untuk dua kali isi. Oleh karena itu, dia mengaku keberatan atas wacana pembatasan BBM tersebut.

"Yaa berat banget kalau nantinya ada pembatasan BBM bersubsidi itu, ini pengeluaran semakin berasa jadinya," tegas Panca.

Diketahui, bocoran pembatasan BBM subsidi seperti pertalite dan solar subsidi bakal dimulai 1 Oktober 2024. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat.

Sebelum memberlakukannya, pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa. "Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi menambahkan, perlunya pembatasan BBM bersubsidi dengan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," katanya.

JAKARTA - Kebijakan pembatasan subsidi BBM (bahan bakar minyak)yang baru diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat. Hal ini menjadi kesimpulan acara diskusi ?Ruang Tengah? yang dilaksanakan oleh Think Policy, pada 9-10 Juli 2024.

Salah satu pembicara yang hadir dalam acara yang bertujuan mendiskusikan potensi dampak pembatasan BBM yakni Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu menyampaikan, bahwa reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.

?Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," ungkapnya.



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan pembatasan BBM dalam kata sambutannya

"Filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan, namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan," ungkap Rachmat Kaimuddin.

"Kita harus melihat bagaimana subsidi BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera," bebernya.

Sorotan utama dalam diskusi ini mencakup

Krisis Kesehatan Publik: Kandungan sulfur dari subsidi BBM kualitas rendah berdampak negatif terhadap polusi udara, terutama untuk diesel dan bensin RON 90 (pertalite). Pemerintah perlu mempertimbangkan transisi ke BBM kualitas tinggi yang memenuhi standar EURO-4.

Mistargeting Subsidi ?Terbuka? BBM: Subsidi BBM (diesel dan pertalite) lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas. Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi ini seharusnya dialokasikan untuk program-program yang mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan, dan miskin.

Implementasi Bertahap: Pembatasan subsidi BBM perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan timeline implementasi, prioritisasi sektor, dan target kelompok masyarakat.

Sistem Evaluasi dan Monitor: Dibutuhkan sistem evaluasi dan monitor yang mendorong akuntabilitas dan transparansi, untuk menghindari salah sasaran di mana masyarakat kelas menengah ke atas lebih menikmati subsidi dibanding masyarakat miskin.

Diskusi pun menghasilkan beberapa rekomendasi relokasi dana subsidi BBM, yaitu Program Bantuan Langsung: Sejak hari pertama implementasi, harus sudah ada program bantuan langsung untuk memastikan dampak terhadap kelompok paling rentan dan miskin, termasuk dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Transisi Energi, yakni Relokasi dana bisa diarahkan ke transportasi umum dan/atau integrasi sistem transportasi. Sektor Produktif dengan Efek ?Multiplier? Pertumbuhan Ekonomi: Selain BLT, realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.

Program Pendidikan dan Kesehatan: Kelas menengah yang sebelumnya paling banyak mengkonsumsi subsidi BBM dapat menikmati kompensasi yang lebih membawa ?eksternalitas positif? seperti program pendidikan atau kesehatan.

CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami menjelaskan, secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan Ruang Tengah untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," ucap Andhyta Firselly.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai pembelian liquefied petroleum gas atau LPG bersubsdi perlu dibatasi oleh pemerintah. Pengetatan ini agar penyalurannya bisa tepat sasaran.

Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi saat ini, namun masih digunakan masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya. ?Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG importnya tinggi sekali sekarang,? ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pemerintah diketahui berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Bahan bakar disubsidi yang ditetapkan otoritas adalah Solar dan Pertalite.

Erick mengatakan, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) 191 hasil revisi. Dia memastikan, BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan baru tersebut.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Hal ini sudah diatur melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2023.

Beleid itu mengatur mengenai upaya pemerintah untuk melakukan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel). Langkah tersebut untuk mewujudkan swasembada gula nasional, menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, serta meningkatkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih.

Adapun, percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

?Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran. Dan kita juga mendorong Perpres 40 kalau tidak salah, mengenai bioetanol, supaya nature based ini bisa menjadi solusi,? paparnya.

?Apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya tadi kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita,? lanjut Erick

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana pengaturan pembelian BBM subsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191. Tak cuma BBM, Erick juga mendukung pengaturan pembelian LPG subsidi.

Hal ini mengingat, impor LPG semakin besar."Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," katanya di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Sejalan dengan itu, pihaknya juga mendorong penggunaan bioetanol melalui implementasi Perpres 40 Tahun 2023. Menurutnya, bioetanol menjadi salah satu solusi pemenuhan energi dalam negeri.

Dia mengatakan, pemerintah tak ingin terus-menerus impor minyak mentah. Di sisi lain, Indonesia merupakan pasar untuk mobil listrik dan mobil untuk bahan bakar.

Dengan penggunaan bioetanol, kata dia, maka Indonesia menggunakan bahan bakar yang lebih bersahabat.

"Karena ke depan, Indonesia kan policy tidak mau terlalu banyak impor crude oil, tetapi dengan ada 50% marketnya EV, dan 50% combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya, apalagi kita punya gula, punya sawit, itu kan sesuatu yang bagus," ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya mendukung rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi hingga penggunaan bioetanol.

"Karena itu, kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya tadi kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita," ungkapnya.

(acd/das)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritian dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berharap, pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi mulai dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya jelas Fadjar kepada media, Rabu (10/7/2024).

Diungapkannya, Pertamina saat ini juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran. Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

Menurutnya, melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian BBM jenis solar di atas 200 liter untuk satu kendaraan bermotor atau kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya, akan termonitor langsung oleh Pertamina.

Fadjar mengatakan, sejak implementasi exception signal pada 1 Agustus 2022 hingga kuartal I-2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 281 juta dollar AS atau sekitar Rp4,4 trilliun.

Kedua, perusahaan migas berpelat merah ini memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Pertamina melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8.000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," paparnya.

Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Keempat, Pertamina mendorong masyarakat ikut dalam program subsidi tepat secara daring guna mengidentifikasi konsumen yang berhak serta memonitor konsumsi atas Solar dan Pertalite.

Melalui upaya-upaya tersebut, Pertamina disebut mampu mengendalikan penyaluran Solar dan Pertalite berada di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah. Adapun pada 2023, penyaluran Solar mencapai 17,4 juta kiloliter (KL) dan Pertalite sebanyak 30 juta KL.

"Selama tahun 2023 Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah," tutup Fadjar.