Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

PT Bukalapak.com Tbk divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

Sebelumnya, PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Sementara itu pihak Bukalapak menyatakan masih ada tahapan Peninjauan Kembali (PK) sehingga eksekusi tidak serta-merta bisa dilakukan. Terkait statement tersebut, Nana kembali mengingatkan Bukalapak bahwa upaya PK tidak menangguhkan eksekusi yang sudah diajukan oleh kliennya.

"Namun, dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Kami merasa bersyukur masih ada keadilan yang hidup di Indonesia ini untuk klien kami yang sudah dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Bukalapak," pungkas Nana.

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo meminta Majelis Hakim peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming untuk bersikap tegas.

Dia mengatakan salah seorang hakim menangani PK Maming adalah Hakim Ad Hoc Tipikor, Ansori. Dalam hal ini, Yudi menyoroti rekam jejak Hakim Ansori saat memutuskan salah satu perkara tipikor.

Misalnya, saat memperkuat vonis bebas Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan dalam kasus suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

“Hakim Agung Ansori harus bisa tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan tidak meringankan hukuman. Hal ini penting agar PK tidak dijadikan solusi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai ajang coba-coba mendapatkan keringanan hukuman,” kata Yudi dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2024).

Yudi berharap, Majelis Hakim dapat secara independen dan tegas menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Mardani H Maming. Pasalnya, dia optimistis bahwa Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali atau PK Mardani masih independen.

“Kita lihat saja, karena kan ada musyawarah diantara hakim PK mereka independen dalam memutuskan. Tapi sekali lagi saya berharap Mahkamah Agung atau MA menolak PK [Maming]," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, Mardani awalnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik KPK atas kasus suap pemberian izin usaha pertambangan. Mantan Bendahara Umum PBNU itu lalu dibawa ke persidangan di PN Banjarmasin.

Pada Februari 2023, dia dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan dan uang pengganti Rp110 miliar.

Atas putusan pengadilan tingkat pertama itu, tim jaksa KPK lalu menyatakan banding utamanya untuk mengejar pidana uang pengganti kepada negara yakni Rp118 miliar.

Pada tingkat banding, hukuman bui Mardani ditambah menjadi 12 tahun. Dia juga dijatuhi denda Rp500 juta, namun hukuman uang penggantinya tetap sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama yakni Rp110 juta.

Lalu, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Mardani tetap dihukum membayar uang Rp110 miliar ke negara.

JAKARTA, investor.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara terhadap Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin (YM), dalam perkara korupsi proyek pembangunan Tol Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/07), terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair JPU pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Sementara berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, terdakwa YM dinyatakan bersalah.

"Menyatakan terdakwa YM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Menyikapi putusan tersebut penasihat hukum YM, Raden Aria Riefaldhy menyesalkan majelis hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan sejumlah fakta selama proses persidangan, sehingga tidak maksimal.

"Kami menilai ada fakta-fakta yang tidak terungkap 100 persen yang seharusnya disampaikan di persidangan,” ujar Aria menyesalkan.

Aria menyebutkan, Majelis Hakim menjelaskan nilai kerugian keuangan negara Rp 510 miliar merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Desember 2023. Hakim membebankan KSO Waskita-ACSET untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut. "Dengan dibebankannya KSO Waskita-ACSET untuk membayar penuh atas kerugian negara tersebut, seharusnya unsur perbuatan merugikan negaranya kepada terdakwa tidak dapat terbukti. Seharusnya unsur dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti sah," ujar Aria.

Aria juga menambahkan, dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa baik YM maupun terdakwa lainnya yaitu Eks Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono (DD) juga tidak terbukti melakukan persekongkolan secara bersama-sama untuk meloloskan dan memenangkan KSO Waskita-ACSET dalam lelang jasa konstruksi pembangunan Tol MBZ.

Dalam surat dakwaan, korupsi dilakukan bersama-sama, antara empat terdakwa dan seorang lagi bernama Dono Parwoto selaku kuasa KSO-Waskita Acset yang hanya dihadirkan sebagai saksi, tidak ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa.

“Kenapa hanya empat orang dan satunya (Dono Parwoto) tidak dihadirkan. Itu yang nantinya akan jadi perhatian kami ke depan," tutur Aria. Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan YM hukuman 3 tahun penjara, Aria mengaku menghormati putusan majelis hakim. Walaupun bila melihat dari fakta-fakta persidangan dan putusan yang dibacakan Majelis Hakim, seharusnya YM dan DD dibebaskan dari segala tuduhan JPU. "Pada dasarnya dalam nota pembelaan inginnya kebebasan yang sesuai nilai keadilan. Tapi Majelis Hakim punya pendapat lain. Jadi kami berbesar hati untuk bersikap dengan bijak seperti itu,” ungkapnya. Selanjutnya, mengenai langkah hukum apa yang akan diambil pasca putusan, Aria mengaku, kliennya masih akan mempertimbangkan. “Ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, apakah mengajukan banding atau menerima putusan hukum,” pungkasnya

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, iNews.id – Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa perilaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Mahfud menilai putusan bebas terhadap Ronald Tannur itu harus diperiksa karena bertentangan dengan logika publik dan tidak masuk akal.

"Orang sudah terbukti meninggal dan melalui pemeriksaan saksi juga kok tiba-tiba bebas. Karena itu, KY bisa turun untuk memeriksa hakim. Badan Pengawas (Bawas) MA juga bisa diturunkan untuk melakukan pendalaman-pendalaman," kata Mahfud MD usai menjadi pembicara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (31/7/2024).

Mahfud mengatakan, upaya hukum terhadap putusan bebas itu tidak bisa dilakukan banding. Namun jalan yang ditempuh bisa menggunakan jalur kasasi. Oleh sebab itu Mahfud berharap kejaksaan melakukan kasasi.

“Hari ini, saya membaca kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum bisa kasasi karena belum mendapat turunan vonisnya. Alasannya begitu, tapi itu gampang bisa diminta,” ujarnya.

Menurut Mahfud, kejaksaan bisa menyiapkan dulu tuntutan berdasarkan putusan yang telah diunggah di laman Mahkamah Agung sambil menunggu turunan aslinya diserahkan dalam waktu 14 hari ke depan setelah putusan. 

"Tapi, saya kira itu sangat-sangat teknis kalau belum menerima salinan putusan itu," kata dia. 

Mahfud juga menegaskan alasan yang digunakan untuk membebaskan tersangka bertentangan dengan common sense. Di antaranya tidak ada hubungan langsung antara pemukulan benda tajam dengan kematian.

"Kemudian meskipun itu meninggal tapi terdakwahnya itu masih berusaha membawakan ke rumah sakit nah itu senua tidak masuk akal. kalau begitu nanti setiap perbuatan seperti itu bisa saja dinyatakan tidak bersalah secara hukum," katanya.

Sebelumnya, majelis hakimPN Surabaya memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Sidang vonis kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak mantan anggota DPR menyita perhatian publik. Dalam sidang tersebut, Majelis HakimPengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan.

Hakim menyatakan Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya tersebut tewas. Dia dibebaskan dari segala dakwaan JPU dan diminta segera dikeluarkan dari tahanan.

Para hakim yang memimpin persidangan ini pun menjadi sorotan. Ketiganya yakni Hakim Ketua Erintuah Damanik, hakim anggota Heru Hanindyo dan Mangapul.

Erintuah Damanik berasal dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dia lahir pada 24 Juli 1961.

Jabatannya saat ini merupakan hakim Kelas 1A Khusus dengan pangkat golongan Pembina Utama Madya. 

Erintuah Damanik meniti karier sebagai Humas dan hakim Pengadilan Negeri Medan di tahun 2019. Setahun kemudian atau tepatnya di 2020, Erintuah Damanik dimutasi ke Pengadilan Negeri Surabaya dan menyandang pangkat pembina Utama Madya dan menangani perkara kelas IA.

Kasusnya yang paling terkenal yakni menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa pembunuhan hakim Jamaluddin di Medan. Terdakwa merupakan istri korban yang merencanakan menghabisi nyawa suaminya tersebut.

Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, harta kekayaan Erintuah Damanik pada 2022 tercatat sebesar Rp8.055.000.000 (Rp8 miliar) yang terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak serta kas dan setara kas.

Mangapul merupakan hakim tingkat pertama di PN Surabaya yang saat ini berusia 58 tahun. Dia berasal dari Labuhanbatu, Sumatera Utara lulusan S1 di Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Mangapul tercatat pernah menangani kasus besar tragedi Kanjuruhan. Dalam perkara itu, dia menjadi hakim anggota yang memberikan vonis bebas kepada dua terdakwa. Keduanya yakni mantan Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi.

Berdasarkan data LHKPN, Mangapul memiliki harta kekayaan Rp1,3 miliar.

Heru Hanindyo bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sejak November 2023. Dia sebelumnya menjadi hakim di PN Jakarta Pusat dan hakim di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 2018-2019.

Heru tercatat pernah menangani kasus kebakaran lahan di Kalimantan Selatan dan punya harta kekayaan Rp6,7 miliar berdasarkan data LHKPN.

Editor: Donald Karouw

SIDOARJO, iNews.id – Kekecewaan mendalam dirasakan keluarga Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan hingga tewas di klub malam Surabaya pada Oktober 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu (24/7/2024) memvonis bebas terdakwa, Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak seorang mantan anggota DPR dari Fraksi PKB.

Tidak terima dengan vonis tersebut, keluarga korban melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melaporkan kasus ini ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga adanya permainan dalam proses persidangan yang berujung pada vonis bebas bagi terdakwa.

"Kami sangat kecewa dan mempertanyakan putusan majelis hakim," ujar kuasa hukum keluarga korban, Dimas Yemahura Alfaruq dalam konferensi pers di Sidoarjo, Kamis (25/7/2024).

Dia menjelaskan, laporan terhadap ketiga hakim yang terlibat dalam perkara ini ke MA atas dugaan pelanggaran prosedur hukum. 

Selain itu, kata dia laporan juga akan diajukan ke KY untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Terakhir, lanjut dia laporan ke KPK bertujuan untuk mengusut dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

"Kami menduga ada permainan uang dalam kasus ini sehingga majelis hakim berani membebaskan terdakwa," ucapnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum telah mendakwa Gregorius Ronald Tannur dengan pasal pembunuhan berencana. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Editor: Kurnia Illahi