JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah kepada delapan perusahaan pelat merah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dia mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN yakni PT Bank BRI Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Telkomsel Tbk, PT PLN (Persero), PT PGN Tbk, ID Survey, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

Pertama, BRI, BNI dan Mandiri akan menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi. Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi. "Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," paparnya,

Kelima, ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan badan gizi nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024," pungkas dia.

JAKARTA - PT Sucofindo berkomitmen mewujudkan Sustainable Development Goals ( SDGs ) khususnya dalam upaya mendukung program pemerintah untuk kebutuhan pangan dan kesehatan anak. Untuk itu, dalam rangkaian HUT ke-68 perusahaan, Sucofindo memberikan bantuan makan bergizi untuk siswa-siswi sekolah dasar (SD) di 17 kota lokasi cabang perusahaan.

"Kami merayakan HUT ke-68 dengan memberikan kontribusi yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Inisiatif ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan program pemerintah yang ingin menciptakan masyarakat lebih sejahtera, berdaya, dan setara," kata Direktur Utama Sucofindo Jobi Triananda dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Jobi menambahkan, perayaan HUT perusahaan tahun ini bukan hanya momentum bagi perusahaan untuk merayakan pencapaian bisnis, tetapi juga untuk memperkuat komitmen dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. "Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan yang baik dan pendidikan berkualitas," ujarnya.

Program bantuan Sucofindo berlangsung serentak di beberapa titik, yakni kota Bandar Lampung, Bandung, Cirebon, Cilegon, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Pontianak, Samarinda, Surabaya, dan Timika. Sebanyak lebih dari 1.700 siswa dari 17 sekolah menerima bantuan makan siang bergizi selama program ini berlangsung.

Menu makanan yang disajikan dipastikan memenuhi standar gizi, dengan kombinasi karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan yang seimbang. Selain itu, makanan terjamin memiliki proses yang higienis mulai dari tahapan penyiapan, pengolahan, hingga penyajiannya. Dalam kesempatan yang sama, Sucofindo juga menyalurkan bantuan peralatan sekolah kepada siwa-siswi SD. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan.

"Kami ingin memberikan dampak positif yang nyata bagi anak Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah fondasi bagi masa depan bangsa dan kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Melalui bantuan ini, kami berharap dapat mendorong semangat belajar dan mencapai cita-cita mereka," ungkap Direktur Sumber Daya Manusia Sucofindo David Sidjabat.

Memperkuat kontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pangan di Indonesia, Sucofinod juga terus berinovasi dan menyediakan layanan-layanan yang mendukung tercapainya ketahanan pangan serta konsumsi makanan bergizi bagi masyarakat. Sejalan dengan visi tersebut, perusahaan TIC ini menawarkan serangkaian solusi yang dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan ketahanan pangan nasional.

Layanan tersebut di antaranya meliputi Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), sertifikasi organik, Sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP), sertifikasi halal, berbagai pengujian di laboratorium untuk makanan dan minuman, verifikasi traceability ternak dan bahan pangan, serta SNI ISO 22000 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Pangan, yang merupakan syarat ekspor termasuk jika dibutuhkan pengujian laboratorium untuk parameter tertentu.

Jakarta -

Program unggulan Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi hari dan siang hari.

Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo sekaligus CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo. Kondisi ini sedikit berbeda dari rancangan awal program ini yang sempat dinamai program makan siang gratis.

"Di sini saya mau luruskan ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, pemberian makan gratis sebanyak satu kali tidaklah cukup untuk membantu mengatasi persoalan gizi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah.

"Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, kenapa ranking-ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk," ujarnya.

Hashim mengatakan, Indonesia sendiri tertinggal jauh dari sejumlah negara tetangganya dalam hal pendidikan. Salah satunya ada Singapura yang masuk ke dalam jajaran negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Selain itu juga ada Korea Selatan, Finlandia dan Selandia Baru.

"Indonesia konsisten termasuk paling buruk di dunia. Kita 63 dari 70 selalu tidak bergeser," kata dia.

Rencana awalnya, program ini hanya akan diberikan kepada anak sekolah. Namun seiring dengan persiapannya, Hashim mengatakan, program MBG diperluas dengan menyasar anak di rumah dan ibu rumah tangga. Hal ini diharapkan juga dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi anak Indonesia.

Pemerintah sendiri berencana mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis 2025. Anggaran itu masuk dalam anggaran pendidikan dalam APBN 2025 yang dianggarkan Rp 722,6 triliun. Salah satu menu yang ia pastikan akan hadir dalam program ini ialah menu telur.

Melalui penggunaan produk-produk dalam negeri, ia percaya bahwa program ini mampu mendorong geliat usaha UMKM. Dengan demikian, ekonomi RI pun juga akan terkerek naik.

"Direncanakan setiap hari, kita akan sediakan 82 juta butir telur tiap hari. Nah, saya kira pasti ada anggota Kadin lewat asosiasi-asosiasi anggota pedagang ayam atau telur," ujarnya.

Program makan bergizi gratis ini menyasar setidaknya 82 juta orang penerima untuk dapat makan gratis dua kali sehari. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Hashim menyebut, dibutuhkan anggaran 450 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Dana itu pun akan berputar kembali di pasar domestik RI sehingga bisa memberi sumbangsih besar bagi perekonomian. "Ini menyangkut nanti perlu dana Rp 450 triliun. Rp 450 triliun itu disuntik ke ekonomi Indonesia," kata Hashim.

(shc/kil)

JAKARTA - DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2025 menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan itu, diambil dalam forum Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Apakah RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Baca Juga: DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2%

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya dan Pemerintah sepakat penambahan alokasi belanja negara untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Said menyampaikan, pihaknya juga sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran kementerian/lembaga yang baru.

"Sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun jumlah kementerian/lembaga dalam pemerintahannya," kata Said.

Baca Juga: Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025, Belanja Tahun Pertama Prabowo Rp3.621 Triliun

Adapun alokasi anggaran yang disepakati untuk program pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai berikut;

1. Program makan siang bergizi gratis: Rp71 triliun.
2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan skrining penyakit katastropik: Rp3,2 triliun.
3. Pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan RS di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana, serta alat kesehatannya: Rp1,8 triliun.
4. Renovasi sekolah sebanyak 22 ribu sekolah: Rp20 triliun.
5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi: Rp4 triliun.
6. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150 ribu hektar, serta dukungan sarana prasarana pendukung: Rp15 triliun.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka .

Sehingga anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp71 triliun di 2025. Saat ini program unggulan Prabowo-Gibran terus disempurnakan oleh tim khusus yang sudah dibentuk.

?Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,? ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, Makan Bergizi Gratis didesain untuk menciptakan anak-anak yang cerdas, namun memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya, program ini mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan UMKM, dengan begitu stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah.

?Tujuannya untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi lokal juga akan ditekankan yaitu UMKM nya makin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak,? paparnya.

Menkeu, belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Seperti porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencatat program Makan Bergizi masuk dalam mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Hal tersebut pun sudah dituangkan dalam asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi undang-undang (UU) Cipta kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Dia hanya menegaskan program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

Jokowi mengatakan program Makan Bergizi Gratis, yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak. Sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, program ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.

?Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,? kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu Presiden Jokowi mengungkapkan strategi jangka menengah dalam pemerintahan selanjutnya diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

?Mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial,? pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santosa memprediksi program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat impor pangan melonjak. Apalagi produksi padi di Tanah Air sedang menurun.

"Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun," kata Andreas, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Andreas menyebut, ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pangan. Baginya, apa yang disampaikan para Founding Father soal pentingnya sektor pertanian dan pangan, harus dihidupkan lagi.

"Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI 1952, beliau menyatakan dalam naskahnya, pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesai sudah," ujarnya.

Dia juga menyoroti soal Indonesia yang belakangan disebut sebagai lumbung pangan dunia. Andreas mengatakan, faktanya saat ini dalam 10 tahun terakhir sejak 2013 sampai 2023, nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.

"Terlepas setuju atau tidak, program makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga sehingga tidak menjadi bencana," ujarnya.

Selain melonjaknya impor pangan, Andreas juga memprediksi bakal ada peningkatan impor susu. Sebab, susu menjadi salah satu item yang ada dalam program makan siang gratis. Sementara, kondisi Indonesia saat ini tidak cukup sapi perah dan pemeliharaan sapi perahnya.

"Sehingga impor susu pun bisa melonjak lima kali lipat," imbuhnya.

Maka dari itu, ia menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengemas sebuah program diversifikasi pangan. Kalau tidak, impor beras dan susu akan melonjak tinggi.

Sementara itu, moderator dalam FGD Mindo Sianipar, sepakat dengan pernyataan Andreas soal pentingnya pemerintah melakukan diversifikasi pangan. Dia menyebut, PDIP selalu berkomitmen agar Indonesia berdaulat di bidang pangan dan memperkuat produktivitas padi.

"Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP selalu menggalakkan 10 makanan pendamping beras bagi kepala daerah yang diusung PDIP," ucap Mindo.

Oleh karena itu, Mindo mengatakan PDIP akan mendukung upaya kedaulatan pangan dengan melaksanakan training center untuk pertanian terpadu.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan tidak hanya diberikan untuk makan siang saja, namun juga mencakup sarapan. Dengan begitu anak sekolah bisa mendapat makan gratis dua kali sehari.

Kabar ini datang langsung dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Namun apa pemerintah siap jika program ini benar dijalankan?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat jika rencana perluasan program makan bergizi gratis termasuk sarapan benar terjadi, akan memengaruhi APBN pemerintah ke depan terlebih dari sisi pengeluaran.

Sebab penambahan jumlah periode pemberian makan bergizi gratis otomatis menambah anggaran yang perlu dikeluarkan pemerintah. Padahal, menurutnya saat ini APBN masih sangat terbatas.

"Ini kan masalah alokasi anggaran, bagaimana memanfaatkan ruang fiskal yang sempit, yang tidak mewah dan terbatas itu untuk bisa menjalankan program yang suka tidak suka itu adalah pilihannya rakyat," kata Piter kepada detikcom, Rabu (6/7/2024).

"Rakyat memilih Prabowo dan Gibran ketika mereka mengusung makan siang gratis. Artinya (program) itu disukai, dipilih, dan ditunggu oleh masyarakat, ya laksanakan saja itu yang sudah dijanjikan," ucapnya lagi.

Meski rencana ini dapat mengubah struktur APBN, namun menurut Piter belum tentu akan memberatkan anggaran pemerintah ke depan. Sebab semua itu tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

"Tergantung bagaimana mengelolanya, kita kan belum tahu dia (pemerintah) mengelolanya akan seperti apa. Apakah akan meng-cut anggaran lain. Bisa saja dia tidak menambah beban ketika dia bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang selama ini dianggap tidak cukup efektif," tutur Piter.

"Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa ini bisa menjadi beban baru bagi APBN, akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan Prabowo melakukan, mengidentifikasi mana yang bisa melakukan efisiensi atau pemerintahan Prabowo bisa menaikkan penerimaan dari segi APBN," sambungnya.

Oleh karenanya program makan bergizi gratis ini akan sangat bergantung pada pengelolaan keuangan negara ke depan. Walaupun menurut Piter lebih baik tetap fokus pada rencana awal yang hanya menyediakan untuk makan siang saja.

"Akan sangat bergantung pada pemerintahan Prabowo nanti di dalam menyeimbangkan sisi penerimaan dan pengeluaran. Karena bisa saja pemerintahan Prabowo punya kiat-kiat bagaimana meningkatkan penerimaan misalnya. Sehingga tambahan anggaran untuk makan gratis itu bisa ditutup dengan tambahan penerimaan," katanya.

Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan hal yang sama di mana rencana ini dapat menambah pengeluaran APBN ke depan.

Untuk itu ia berpendapat pemerintahan Prabowo ke depan perlu terlebih dahulu menyiapkan sumber tambahan anggaran sebelum memperluas program ini ke sarapan. Dengan begitu program ini tidak akan memberatkan APBN.

"Pertama tentu untuk pak Prabowo ini dan tim finance-nya lah, itu harus mencari sumber-sumber financial alternatif, tidak hanya APBN, harus cari sumber yang lain," ucapnya.

Tidak hanya dari segi anggaran yang terbatas, menurutnya ketersediaan pangan juga belum siap sepenuhnya. Karena itu ia pribadi merasa kurang senang dengan hasil uji coba makan siang gratis yang sudah dilakukan beberapa kali ini, di mana ada kemungkinan di beberapa wilayah nasi harus diganti sagu atau jagung sebagai sumber karbohidrat lain.

Sebab menurutnya ini dari program ini adalah bagaimana meningkatkan gizi anak usia sekolah. Oleh karena itu pemberian makan gratis ini harus memiliki standar tertentu, termasuk pemilihan makanan pokok dan lauk. Bersamaan dengan itu pemerintah juga harus memperhatikan selera anak, karena menurutnya percuma disediakan makanan gratis kalau anak-anak tidak mau memakannya.

"Yang jadi persoalan itu kalau kemudian nggak ada standarnya maka terus berubah-ubah. Nah kalau berubah-ubah itu bisa saja target nggak tercapai, karena pemberian gizi itu kan dampak jangka panjang. Nah maksud saya jangan (program makan bergizi gratis) jadi (program) sekedar makan,"

"Misalnya ini nasi diganti ke sagu, lah sagu mungkin bagi orang sana yang biasa makan sagu sudah kurang. Karena anak-anak di wilayah Papua, Riau, Maluku kan sudah meninggalkan sagu, sudah ke beras konsumsinya. Saya khawatir anak-anak jadi nggak suka, kok makan sagu? Ujungnya jadi nggak ada peningkatan gizi (karena anak enggan makan)," jelasnya lagi.

Kalaupun pemerintah benar ingin memperluas program makan bergizi gratis ini hingga sarapan, Trubus menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada wilayah-wilayah tertentu yang memang mengalami masalah pangan.

Sebab pada akhirnya program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan nilai gizi anak secara keseluruhan. Sehingga wilayah-wilayah yang belum mendesak untuk mendapatkan makan gratis ini bisa diabaikan terlebih dahulu.

"Jadi kalau perluasan sendiri (makan siang dan sarapan) saya sendiri sepakat, memang harus diperluas. Tapi kan masalahnya anggarannya kan. Kalau mau ya lebih baik tidak semua wilayah diberi dulu, tapi fokus ke wilayah-wilayah yang angka stuntingnya tinggi. Kan maksud dari program ini untuk meningkatkan gizi, nggak perlu wilayah seperti Pondok Indah atau PIK dikasih kan," jelasnya.

(rrd/rir)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku mendapatkan perintah dari Jokowi agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menampung program-program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto termasuk makan bergizi gratis. Dia memastikan bahwa program tersebut masuk dalam postur APBN 2025.

"Jadi kami mulai menghitung program-program yang sudah disebut seperti makan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program insentif baru yang akan difinalkan tim presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025," jelasnya saat memberikan keterangan pers usai ratas bersama Jokowi terkait di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan bahwa Jokowi meminta proses transisi pemerintahan baru ini bisa berjalan dengan mulus. Ia pun mengklaim proses transisi dapat berjalan dengan baik. "Proses transisi berjalan sangat baik, komunikasi intens antara pemerintah sekarang dan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih," imbuhnya.

Lebih lanjut, setelah mendapatkan arahan dari Jokowi, total anggaran program prioritas termasuk makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. "Mengenai detil-nya presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan tim-nya terkait pelaksanaan," jelas Sri Mulyani.

Jakarta -

Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah digodok. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada tujuh bidang yang akan diprioritaskan pada APBN 2025, termasuk hilirisasi dan makan bergizi gratis.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan pada bidang kesehatan akan berfokus pada penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu caranya dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.

"Di bidang kesehatan tentunya kita akan mengaktualisasi penurunan stunting menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat," katanya dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring, Selasa (30/7/2024).

Meski begitu, dia tidak menyebut secara rinci apakah program makanan bergizi yang masuk dalam pos belanja bidang kesehatan itu merupakan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Selain belanja di bidang kesehatan, pemerintah di tahun depan juga akan berfokus pada bidang pendidikan.

Rofyanto menyebut pada bidang pendidikan akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini untuk merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Kemudian pada perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Tak kalah penting, pemerintah juga akan belanja di bidang infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"(Bidang) ketahanan pangan (pemerintah) untuk mendorong kemandirian pangan akses pangan dan kualitas pangan. Kemudian (Bidang) hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif," jelasnya.

Dia memastikan belanja prioritas itu akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat. Dia menyebut ada empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat.

Pertama belanja birokrasi akan terus diefisienkan. Kedua, belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.

(kil/kil)

Jakarta -

Program makan bergizi gratis menjadi salah program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini menyasar 82 juta penerima selama 5 tahun ke depan.

Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Dirgayuza Setiawan mengatakan, program ini menyasar anak-anak usia sekolah hingga hingga ibu hamil. "Target penerimanya 82 juta ini termasuk 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil," ujar Dirgayuza dalam acara Economist Gathering:The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency, Senin (29/7/2024).

Program makan bergizi gratis akan dilayani oleh 48 ribu unit pelayanan. Unit pelayanan ini harus bisa menyalurkan makanan bergizi gratis pada 82 juta penerima tersebut.

"Pertama harus bisa men-deliver makanan bergizi gratis setiap hari kepada 82 juta penerima ini," ungkapnya.

Dari data yang ia sajikan, program ini membutuhkan 12,7 juta ton pangan setiap tahunnya. Adapun rinciannya, karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah, 1,8 juta ton sayuran per tahun.

"Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Dirgayuza juga mengungkapkan, jika Prabowo Subianto telah menjajal program makan bergizi gratis dari Januari 2024. Dia menerangkan, dalam mengambil keputusan, Prabowo melakukan pendekatan yang merupakan gabungan data science dan human science. Menurutnya, di balik setiap data ada cerita manusianya.

"Dan di sini Pak Prabowo selalu menggunakan dua approach ini dalam cara berpikir beliau untuk membuat sebuah keputusan, policy," katanya.

Sebagai contoh, pihaknya pernah melakukan studi antropologi di Sukabumi. Wilayah ini merupakan lokasi uji coba program makan bergizi gratis.

"Jadi Pak Prabowo sudah menjalankan piloting dari bulan Januari 2024 sekarang berarti sudah 7 bulan berjalan," katanya.

Dia mengatakan, dalam uji coba itu pihaknya mengikuti sejumlah kegiatan anak yang merupakan penentu kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita mengikuti key day event yang menentukan kesehatan dan pendidikan anak di sana. Jadi dimulai dari tidur, mandi dan buang air, makan pagi, belajar di kelas, makan siang, belajar di rumah, makan malam," ungkapnya.

(acd/kil)

Riau -

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun untuk 2025.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait program tersebut. Dia mengatakan, semua upaya pasti memerlukan biaya.

"Ya semua upaya itu pasti ada biayanya ya dan ada manfaatnya. Memang ada biayanya, pasti. Tapi manfaatnya ialah memperbaiki kita punya generasi muda," kata JK saat berkunjung ke Riau, Selasa (9/7/2024).

Dia menambahkan, program ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. "Gizinya berarti memperbaiki juga fisiknya dan juga pengetahuannya. Bahwa ada biayanya, ya. Tapi saya kira sebaiknya dilaksanakan secara bertahap," tutur JK.

Selain itu, ia menilai, butuh perubahan besar terkait program makan bergizi gratis tersebut. Dia menerangkan, di manapun negara yang menerapkan program ini, siswa-siswanya belajar sampai sore.

"Karena untuk makan siang gratis di manapun negara yang ada makan gratisnya, itu karena murid itu belajar 5 hari seminggu. Belajar sampai sore. Karena itu belajar sampai sore. Kalau belajar sampai sore, otomatis makan siang di sekolah," terang JK.

Sementara, sekolah negeri di Indonesia belajar dari jam 07.00 hingga pukul 13.00 sehingga tidak diperlukan makan siang di sekolah.

"Jadi juga karena itu, maka ini perubahan yang sangat drastis. Mengubah jam sekolah dan akibatnya, dan itu tidak apa-apa,"ujarnya.

JK Juga bicara soal tidak mudah pindah IKN. Langsung klik halaman berikutnya

JK juga buka suara mengenai rencana pindah ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut pria yang akrab disapa JK, pindah ibu kota tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat.

Dia mengatakan, Brasil saja butuh waktu sampai 20 tahun. JK mengatakan, pindah ibu kota untuk sebuah negara kesatuan tidak mudah.

"Pindah ibu kota itu kalau mau pindah tidak ada waktu singkat. Brasil butuh 20 tahun. Di kota lain juga hampir seperti itu. Tidak ada yang mau 5 tahun langsung pindah, tidak ada ko. Apalagi negara kesatuan. Yang pindah itu umumnya negara federal karena kantor pusatnya sedikit, pemerintahnya sedikit. Kalau negara kesatuan nggak mudah sama sekali," kata JK.

Ia sendiri mengaku baru saja membaca berita jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu kesiapan infrastruktur untuk pindah kantor ke IKN. JK kembali mengatakan pindah ibu kota tidak mudah.

"Baru saya baca, Pak Jokowi menunda untuk tinggal di ...karena air, karena listrik. Ya nggak mudah. Negara seperti Indonesia yang mau pindah ke ibu kota sejak awal saya katakan tidak mudah," katanya.

Saat ditanya apa saran supaya pemindahan ibu kota mulus, JK bilang tidak usah pindah dulu. Menurutnya, membenahi Jakarta lebih penting.

"Nggak usah pindah dulu," ungkap JK.

"Banahi banjir Jakarta, lalu lintas Jakarta itu lebih penting," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi buka suara soal rencana berkantor di IKN pada Juli. Jokowi mengatakan, jika air dan listrik sudah siap, dirinya siap pindah.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau (sudah) siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi sudah mendapatkan laporan di lapangan soal kesiapan air dan listrik. Jokowi mengatakan sejauh ini air dan listrik belum siap. "Sudah (dapat laporan) tapi belum (siap)," ujarnya.

(acd/hns)