JAKARTA, investor.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Mardiono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah harus dapat mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Menurut Mardiono, arahan Prabowo tersebut disampaikan saat pelaksanaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

"Presiden ingin mengembalikan kepada UUD 45 Pasal 33 bahwa bumi kekayaan harus diperuntukan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat sebesar besarnya, ujar Mardiono setelah mengikuti retret di Akmil Magelang, Minggu (27/10/2024).

Mardiono mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memberikan banyak pencerahan-pencerahan tentang strategi dalam melakukan percepatan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

"Khususnya di bidang saya, bidang ketahanan pangan," ucap Mardiono.

Mardiono pun mengaku selama menjalani pembekalan di Akmil Magelang, seluruh anggota Kabinet Merah Putih telah mendapatkan berbagai pelajaran yang membuat internal kabinet semakin disiplin. Selain itu, berbagai materi juga diberikan selama retret kabinet.

Dia mengatakan, hal ini merupakan modal positif bagi menteri dan jajaran kabinet untuk tancap gas menjalankan berbagai program pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Yang ini tinggal nanti mengimplemantikan di lapangan dan bapak presiden menginginkan untuk langsung dikerjakan lebih cepa. Kita tidak ada banyak lagi untuk menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat," jelas Mardiono.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto melantik utusan khusus presiden bersama dengan stafsus, penasihat presiden, kepala badan, hingga Gubernur Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). Ada sejumlah nama pesohor yang dilantik, salah satunya Raffi Ahmad.

Raffi dilantik Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi menjadi utusan khusus bersama dengan 6 orang lainnya, yakni:

1. H. Muhamad Mardiono, B.A. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. H. Setiawan Ichlas Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan

Perbankan

3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman, S.Pd. sebagai Utusan Khusus

Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

5. Prof. Mari Elka Pangestu, M.Ec., Ph.D. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan

6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Dengan jabatan ini, mereka mendapat sejumlah fasilitas. Bahkan, jabatan ini juga setingkat menteri.

Tugas dan fasilitas yang didapat para utusan khusus ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus PResiden, Stafsus Presiden, dan Stafsus Wakil Presiden.

Berikut tugas dan fasilitas yang didapat:

BAB II

UTUSAN KHUSUS PRESIDEN

Untuk memperlancar tugas Presiden, dibentuk Utusan Khusus Presiden.

(1) Utusan Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunEln organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

(21 Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Laporan tugas Utusan Khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

(1) Pengangkatan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(21 Utusan Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Utusan Khusus Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Utusan Khusus Presiden, diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.

Masa bakti Utusan Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

Utusan Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/ atau pesangon.

Utusan Khusus Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet.

(l) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, setiap Utusan Khusus Presiden dibantu paling banyak 2 (dua) Asisten dan setiap Asisten dibantu paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten.

(2) Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/ atau Kementerian Sekretariat Negara.

Asisten dan Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

(1) Asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(2) Pembantu Asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(1) Dalam hal Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon ILa.

(2) Dalam hal Pembantu Asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(3) Dalam hal Asisten dan Pembantu Asisten yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan dari jabatannya, yang bersangkutan tidak diberikan hak pensiun dan/ atau pesangon.

(1) Asisten dan Pembantu Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.

(2) Masa tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Utusan Khusus Presiden.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas Asisten dan Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet.

Berikut isi Perpres:

Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Garuda Ahmad Ridha Sabana, artis Raffi Ahmad, hingga pendakwah Gus Miftah akan menjadi satu tim di posisi setara menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka akan bertugas di keahliannya masing-masing.

Setelah bertemu Prabowo, Mardiono menyebut tim ini akan menangani persoalan-persoalan mengenai pelayanan, ketahanan pangan, hingga kemiskinan.

"Hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat," kata Mardiono di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

"Sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah mungkin kami nanti akan diberi tugas untuk hal-hal yang berkait dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, persoalan pengentasan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan," sambungnya.

Mereka akan berada dalam satu tim. Tim ini akan bekerja sama dengan badan lain yang akan dibentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami berlima ya mungkin bidang tugasnya beda-beda tetapi merupakan bagian dari satu tim itu yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan, sehingga sekali lagi Indonesia yang dikaruniai alam yang sangat melimpah ini jangan sampai ada kemiskinan," ujarnya.

Saat disinggung badan atau lembaga apa yang akan ditempati oleh mereka, Mardiono menyerahkan pengumumannya kepada presiden terpilih.

"Nanti Bapak Presiden nanti yang akan umumkan bidangnya, tapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan pada umumnya adalah kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Miftah menegaskan posisi mereka nantinya bukan sebagai wakil menteri. Bukan juga tergabung dalam sebuah lembaga. Dia sendiri akan bertugas di bidang moderasi dan toleransi.

"Yang jelas ada amanah presiden yang saya diperintahkan fokus ke toleransi dan moderasi," kata Miftah.

Kemudian, Raffi juga menyinggung tugasnya nanti di bawah Prabowo-Gibran.

"Diminta membantu beliau di bidang yang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang, lebih begitu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pasnya lagi agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Mohon doanya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ketua DPW PPP Maluku Utara Mubid A Wahid dalam peristiwa terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024).

Mardiono menyebutkan, Mubid merupakan kader yang loyal dan dikenal pekerja keras untuk memperjuangkan semangat politik PPP.

“Innalillahi wa inna ilahi raji’un, tentunya kami sekeluarga besar PPP sangat merasa kehilangan dan berduka. Beliau adalah kader terbaik dan sudah menunjukkan komitmen serta jadi dirinya yang loyal terhadap PPP,” ujar Mardiono dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Ia menyebutkan, PPP bakal memberikan penghargaan dan penghormatan pada Mubid sebagai pejuang PPP.

Pasalnya, Mubid selama ini dianggap sebagai kader yang ikut membesarkan dan terus berjuang bersama partai berlambang Ka’bah itu.

“Karena beliau juga kader lama yang tak pernah henti dan terus mengabdi di PPP. Jadi, beliau layak diberikan penghargaan dari DPP menjadi bagian pejuang sejati,” sebut dia.

Diketahui Mubid dan 5 korban lainnya meninggal dunia setelah speedboat berisi 33 orang terbakar di Pelabuhan Bobong.

Ia tengah melakukan perjalanan bersama calon gubernur (cagub) Maluku Utara, Benny Laos yang juga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Jakarta: Utusan Khusus Presiden (UKP) Republik Indonesia, Muhamad Mardiono, tengah mempersiapkan transisi kepemimpinan bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Hal itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional.

Muhamad Mardiono mengatakan, diskusi kali ini mengundang para stakeholder dari Kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi terkait. Tujuannya merangkum berbagai masukan strategis bagi perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di akhir pemerintahan.

“FGD ini ingin mengekstrak catatan dan masukan penting atas kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, sekaligus menjadikannya rekomendasi bagi transisi pemerintahan yang akan datang,” kata Mardiono melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Oktober 2024.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap hasil kajian yang dilakukan menjadi masukan bagi pemerintahan mendatang. Sehingga upaya menghadapi tantangan global dan pencapaian Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

“Agar apa yang kita kerjakan nanti diharapkan tidak kembali ke titik nol atau dari awal lagi. Setidaknya ini menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan megatren global dalam menggapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” jelas Muhamad Mardiono.

Baca juga: Program Swasembada Pangan Prabowo-Gibran Didukung Penuh Melalui 2 Cara Ini

Sementara itu, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University, Drajat Martianto, mengapresiasi langkah yang dilakukan Mardiono. Menurut dia, kegiatan seperti harus dilakukan agar masukan yang disampaikan tepat.

“Pelibatan multisektor termasuk akademisi untuk mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD semacam ini adalah sesuatu yang perlu terus dilakukan. Kita berharap apa yang dirumuskan menjadi awal dari masukan penting untuk pemerintahan ke depan,” kata Drajat.

Dalam kesempatan ini turut hadir juga perwakilan Kementerian Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendesa-PDTT, PUPR, Peneliti BRIN, Pengamat kebijakan dan stakeholders lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melepas pengurus harian DPP PPP yang akan berangkat umroh, di kediaman Permata Hijau, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan dalam rangka membangun keakraban.

“Ini dilakukan dalam rangka membangun kekeluargaan dan keakraban dalam kepengurusan. Supaya kelak kita dapat berjuang kembali menghadapi agenda politik besar di masa mendatang sudah satu irama,” kata Mardiono melalui keterangan tertulis, Sabtu, 7 September 2024.

Mardiono mengungkapkan, selain memanjatkan doa untuk partai berlambang Kabah, perjalanan umroh pengurus harian kali ini akan dibarengi dengan ziarah ke makam KH Mbah Maimoen Zubair. Ziarah ke makam Mbah Moen disebut merupakan suatu budaya di PPP.
“Memang suatu tradisi kader PPP kalau berangkat haji atau umroh adalah ziarah ke makam guru kita KH Maimoen Zubair di Mekkah. Selanjutnya karena bertepatan dengan momentum maulid nabi maka mereka akan melakukan di sana,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prof Prijono Tjiptoherijanto mengapresiasi kepemimpinan Muhamad Mardiono yang telah memberangkatkan para pengurus harian untuk umroh bersama. Kegiatan tersebut baru dilakukan kali ini.

“Kami berharap akan berlangsung terus, karena partai Islam kita bisa menghormati hal-hal yang berhubungan dengan Islam,” ujar Prijono.

Baca juga: PPP Gabung PKS-NasDem Dukung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilgub Jabar

Prijono berharap para pengurus harian yang akan berangkat ke Tanah Suci dapat menjalankan ibadah dengan lancar hingga kembali ke Tanah Air.

“Kami juga berharap teman-teman nanti berdoa di sana untuk kebangkitan dan kesuksesan PPP di masa yang akan datang. Karena kita tidak selesai pada tahun ini, tetap akan berlangsung pada tahun-tahun berikutnya,” ujar dia.

Adapun keberangkatan umroh pengurus harian terbagi menjadi beberapa kloter. Di mana kloter pertama para pengurus harian akan berangkat bersama anggota keluarganya, kemudian didampingi oleh Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi dan Bendahara Umum DPP PPP Arya Permana Graha.

Sedangkan, kloter berikutnya dilanjutkan dengan keberangkatan Plt ketua umum, para majelis, dan pengurus harian lainnya. Selain pelepasan, dilakukan juga doa bersama untuk kelancaran perjalanan ibadah umroh.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan rekomendasi dukungan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad untuk kembali maju pada Pilkada Kepri 2024.

Surat rekomendasi diberikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kepada Ansar dan pasangannya, Nyangnyang Haris di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

"PP memberikan dukungan kepada Pak Ansar Ahmad selaku incumbent gubernur Kepri,” ujar Mardiono dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Ia berjanji bakal mengerahkan semua kader PPP di Kepri untuk menjadi mesin politik pemenangan Ansar-Nyangnyang.

Menurut Mardiono, hal itu penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Kepri yang selama ini sudah dilakukan Ansar sebagai gubernur.

“Kami juga insya Allah menggerakkan semua kader di lapangan untuk kerja politik memenangkan Pak Ansar dan Pak Nyangnyang agar melanjutkan program kerja, supaya mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata dia.

Sementara itu, Ansar berjanji bakal selalu berkolaborasi dengan kader PPP di Kepri untuk ikut memperbesar partai berlambang Kabah itu.

“Ini amanah yang besar buat kami untuk memenangkan pertarungan pilkada di Kepri. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan PP, baik yang mencalonkan diri maupun jajaran di Kepri,” kata.

Adapun Ansar merupakan kader Partai Golkar yang sudah menerima dukungan dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Kepri 2024.

Bahkan, surat rekomendasi dukungan dari Partai Gerindra diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengunjungi Kota Batam, Minggu (4/8/2024).

Kala itu, Prabowo berpesan jika terpilih, Ansar mesti menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat yang bakal dipimpinnya kelak.

“Dalam penyampaian program diselaraskan dengan program pemerintah pusat agar nantinya berjalan berkesinambungan dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ucap Prabowo.

Selain itu, Ansar dan Nyangnyang juga telah mendapatkan dukungan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga Partai Demokrat.

Presiden RI terpilih yang sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyambut baik bergabungnya Partai NasDem ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal tersebut diungkapkannya usai menerima Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8).

“Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa dan karena itu saya menyambut baik bersedianya (Partai) Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa,” kata Prabowo.

Ia menambahkan keputusan ini pada dasarnya menjadi bentuk tekad dan komitmen untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat. “Perbedaan pendapat itu bagian dari hidup. Perbedaan pilihan wajar, baik. Kita saling menghormati, tapi sekarang saatnya bersatu dan bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.

Pernyataan senada turut disampaikan Surya Paloh yang mengungkapkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan KIM diambil usai diskusi yang cukup intensif.

“Semuanya mempunyai tekad dan pilihan yang sama, bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita harus terus bergerak secara dinamis agar persatuan masyarakat dapat semakin tercapai,” jelasnya.

Sementara, Surya Paloh sepakat dengan semangat persatuan yang disampaikan Prabowo. Hal itu pula yang semakin meyakinkan NasDem untuk bergabung.

"Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita betapa pentingnya para elite bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi," tutur dia.

"Harapan-harapan kita agar progres berjalan ini agar tak boleh terhenti dengan keangkuhan, ketidakpahaman, betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mengorganisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita," ucap dia.

Surya Paloh menegaskan akan menyerahkan semua daya upaya untuk ikut menjalankan pemerintahan ke depan.

Prabowo Terima NasDem di Koalisi: Sekarang Saatnya Bersatu untuk Bekerja

Prabowo Subianto menyambut baik kehadiran partai NasDem untuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia pun mengajak untuk saatnya semua bersatu untuk bekerja demi rakyat Indonesia.

Hal ini diutarakannya saat menerima kunjungan Ketum partai NasDem Surya Paloh di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis, (15/8).

"Intinya adalah suatu tekad, suatu kesadaran untuk bekerja sama, kolaborasi untuk rakyat, sekarang saatnya bersatu untuk bekerja, untuk rakyat," kata Prabowo.

Lebih lanjut, kata presiden terpilih periode 2024-2029 ini, saat pemilu yang lalu, perbedaan pendapat antara Gerindra dan NasDem itu wajar, baik dan terjaga karena saling menghormati.

"Jadi perbedaan pendapat dan pilihan itu bagian dari hidup, wajar dan baik kita tetap saling menghormati, tetapi sekarang saatnya bersatu," tegas Prabowo.

Mardiono: PPP Dukung dan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8) malam.

Hasil pertemuan itu yakni PPP memutuskan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, PPP, sahabat lama saya juga, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami, koalisi kami, mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin mulai 20 Oktober yang akan datang," ujar Prabowo kepada wartawan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Prabowo menyambut baik bergabungnya PPP dalam pemerintahan. Menurutnya, kerja sama ini akan membawa manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia ke depan.

"Sebagaimana saudara berkali-kali sudah dengar, saya sangat mengutamakan kolaborasi, kerja sama, persatuan dari semua unsur, stakeholder Indonesia, semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik bersatu bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan rakyat," kata Prabowo.

Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tak Bahas Jatah Menteri

Tiga partai politik yang sempat berseberangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menyambangi kediaman Presiden terpilih tersebut, di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Tiga partai itu adalah Partai NasDem, PPP, dan Partai Perindo. Partai NasDem merupakan partai pengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara, PPP dan Perindo merupakan pendukung paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dua bulan jelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih, ketiga partai tersebut menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo.

Partai terakhir yang mendatangi Kertanegara 4 hari ini adalah Partai Perindo. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa partainya telah resmi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini bentuk silaturahmi kami, saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo yang baru, ya, dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo, ya tentunya ini merupakan salah satu bentuk memang, kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus mendukung pemerintahan, ya," ujar Angela saat ditemui wartawan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

"Karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, kita harus bergabung dengan pemerintah. Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah, Prabowo-Gibran," sambung dia.

Lebih lanjut, ia mengakui tak membahas jatah menteri saat bertemu dengan Prabowo hari ini.

"Oh, kami tidak membahas sampai sejauh itu [jatah kursi menteri]. Kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa harus berkontribusi," ucapnya.

Ia berharap, bergabungnya Perindo ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat menyumbangkan gagasan generasi muda untuk pemerintahan ke depan.

JAKARTA, investor.id - Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Perindo Resmi gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Tambahan partai koalisi ini menjadikan sebutan koalisi menjadi KIM Plus.  Kedua partai politik tersebut memutuskan bergabung dalam gerbong KIM Plus setelah kedua Ketua Umum Partai tersebut bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Prabowo mengatakan, bergabungnya PPP untuk mendukung pemerintahannya mulai 20 Oktober mendatang. KIM menyambut baik kehadiran PPP tersebut agar dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk kepentingan bangsa.

"Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih, rasa gembira saya atas nama teman teman gabungan koalisi kita,” kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dikatakan Prabowo, dukungan tersebut diharapkan akan mendapat manfaat besar demi keutuhan bangsa dan bernegara.

"Saya kira intinya itu dan kita merasa kerja sama ini sangat besar manfaatnya dan sudah terlihat di banyak daerah kita sudah bersinergi saya kira begitu,” ujar prabowo.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, PPP juga berterima kasih telah diterima di kediaman Prabowo dalam rangka bersilaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mulai 20 Oktober mendatang.

Mardiono mengatakan, PPP berkomitmen akan mendukung jalannya pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo-Gibran.

Selain itu, senada dengan PPP, Ketua umum Perindo, Angela tanoesoedibjo juga menyambut baik di terima langsung oleh Prabowo, sebagai bentuk silaturahmi dan bergabung dalam koalisi untuk kebaikan bersama dan kemajuan Perindo ke depan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sekaligus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka.

Prabowo mengatakan, pernyataan dukungan itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP Mardiono saat bertemu di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024) malam.

"Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang," kata Prabowo, Kamis, dikutip dari Antara.

Ketua umum Partai Gerindra itu pun menyambut baik keputusan PPP yang akan bergabung ke pemerintahannya kelak.

Ia mengatakan, pemerintahan yang akan ia pimpin bakal mengutamakan kolaborasi, kerja sama, dan persatuan dari semua unsur pemangku kepentingan demi bangsa dan rakyat Indonesia.

"Saya kira intinya itu dan kita merasa kerja sama ini sangat besar manfaatnya, dan sudah terlihat di banyak daerah. Kita sudah bersinergi, saya kira begitu," imbuh Prabowo.

Sementara itu, Mardiono mengatakan bahwa keputusan partainya untuk bergabung dengan koalisi Prabowo karena proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah selesai.

PPP merupakan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu.

"Tetapi karena itu (pilpres) sudah kita lakukan, sudah selesai, sudah ada keputusan, maka PPP tidak ada alasan lain harus mendukung kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo agar bisa menjalankan semua program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata dia.

Mardiono menegaskan, PPP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta bekerja sama dengan Partai Gerindra pada Pilkada 2024.

"Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerja sama pada pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ini telah berjalan sejak proses pencalonan pilkada itu dilakukan. Itu sudah berjalan. Jadi, masih ada beberapa tempat lagi," ucap Mardiono.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8) malam.

Hasil pertemuan itu yakni PPP memutuskan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, PPP, sahabat lama saya juga, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami, koalisi kami, mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin mulai 20 Oktober yang akan datang," ujar Prabowo kepada wartawan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Prabowo menyambut baik bergabungnya PPP dalam pemerintahan. Menurutnya, kerja sama ini akan membawa manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia ke depan.

"Sebagaimana saudara berkali-kali sudah dengar, saya sangat mengutamakan kolaborasi, kerja sama, persatuan dari semua unsur, stakeholder Indonesia, semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik bersatu bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan rakyat," kata Prabowo.

"Saya kira intinya itu, dan kita merasa kerja sama ini sangat besar manfaatnya dan sudah terlihat di banyak daerah kita sudah bersinergi," tandasnya.

Sementara Mardiono menekankan saat ini partainya ingin merajut persatuan usai gelaran Pemilu 2024.

Saat Pilpres 2024, PPP berada di gerbong yang berbeda dengan Prabowo. Partai berlambang ka'bah itu mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres, bersama dengan PDIP, Perindo, dan Hanura.

"Bahwa ketika pada saat kita mengawal demokrasi kita, pada pemilu, PPP berada di tempat yang berbeda, arah perjalanannya, arah pemenangannya," ucap Mardiono.

"Tetapi, karena itu sudah kita lakukan dan kita selesaikan, dan sudah ada keputusan, maka PPP tidak ada alasan lain yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto, agar bisa menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu rakyat Indonesia, bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas dia.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono meminta seluruh kader di Jatim untuk bersatu kembali berjuang dalam momentum pilkada. Seperti memberikan dukungan dengan kerja politik kader mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC, hingga DPW untuk memenangkan calon yang diusung.

Salah satunya, pasangan cagub-cawagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) ke-1 DPW PPP Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (31/7/2024).

“Seluruh kader di Jatim berkewajiban untuk melakukan kerja pemenangan. Semua tingkatan harus bekerja memenangkan calon yang kita usung,” kata Mardiono.

Mardiono juga mengatakan, Mukerwil Jatim kali ini mampu melahirkan ide gagasan untuk kemajuan partai berlambang Ka'bah ini.

“Saya berharap Mukerwil ini bisa melahirkan ide gagasan untuk PPP ke depan. Sekaligus dapat merumuskan rencana kerja partai, di samping menyukseskan agenda terdekat yaitu Pilkada,” ungkapnya.

“Saya percaya kader di Jatim masih semangat membara,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab menjelaskan Mukerwil kali ini bertujuan untuk menyatukan barisan pemenangan di pilkada mendatang.

“Agar supaya tidak ada istilah, DPP telah memberikan rekomendasi tapi di bawah tidak kerja. Kita satukan seluruh Jatim, bahkan sampai desa ranting supaya semua satu komando memenangkan Ibu Khofifah-Emil,” kata Munjidah.

Bupati Jombang Periode 2018-2023 ini menambahkan, kader PPP di Jatim sangat solid.

“PPP Jatim satu komando, di internal tidak ada perpecahan. Karena semua prinsipnya dilakukan secara musyawarah dan istikamah,” jelasnya.

Di tempat yang sama, cagub Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih kepada PPP atas amanah yang telah diberikan kepadanya.

“Kami kembali menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PPP dari rekomendasi DPW kemudian disetujui DPP, kami telah menerima SK itu. Kami siap bekerja keras menjalankan amanah ini,“ tutur Khofifah.

Selain Khofifah-Emil, turut hadir juga para calon kepala daerah di Jatim yang diusung PPP.