JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memiliki tiga program prioritas di Kementerian Perdagangan.

Tiga program itu ia ungkapkan dalam acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Pertama, Mendag Budi ingin mengamankan pasar dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pasar yang besar.

“Kita itu pasarnya kan besar. Jangan sampai pasar yang besar ini justru banyak diisi oleh barang-barang asing, misalnya. Kita harus punya penguatan pasar dalam negeri,” ujar Budi.

Budi menekankan bahwa Indonesia harus memiliki daya saing agar pasar dalam negeri bisa terisi produk-produk Indonesia.

Program kedua adalah terkait perluasan pasar ekspor. Budi ingin memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara baru.

“Ke negara-negara yang selama ini mungkin belum banyak tersentuh oleh produk-produk Indonesia, dengan cara memperluas atau memperbanyak perjanjian (perdagangan),” kata Budi.

Program ketiga adalah dengan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budi ingin UMKM bisa melakukan ekspor.

“Jadi kita akan mendorong UMKM kita itu, selain mengisi produk dalam negeri, juga harus ekspor ya, kita dorong ekspor,” ujar Budi.

Sebelumnya, Budi menyoroti masih rendahnya produktivitas dan minimnya legalitas UMKM.

Hal itu disampaikan Budi dalam kuliah umum soal Kebijakan Perdagangan Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi menyebutkan beberapa tantangan yang kerap ia temui di lapangan, yaitu produktivitas UMKM yang rendah dan minimnya UMKM yang sudah memiliki sisi legalitas.

“Penciptaan lapangan pekerjaan melalui UMKM memang penting, tetapi peningkatan produktivitas merupakan kunci keberlanjutan bisnis UMKM,” kata Budi, dikutip dari siaran pers Kementerian Perdagangan, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, investor.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Budi untuk membantah tudingan yang mengatakan permedang tersebut menjadi salah satu penyebab PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," ungkap Budi, saat ditemui usai pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (3/11/2024). 

Budi menjelaskan, di dalam Permendag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian.

"Di Permendag 8 dan sebelumnya itu, TPT kan harus ada pertek atau pertimbangan teknis. Itu sudah clear," ujarnya.

Kemudian, Permendag 8 juga telah memberikan perlindungan kepada industri tekstil menyangkut impor pakaian jadi. Budi menjelaskan, kuota impor pakaian jadi telah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Nomor 7 tahun 2024.

"Kemudian, untuk TPT dikenakan bea masuk penanganan belakangan per sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," terangnya. 

Budi menegaskan, tudingan yang menyangkut pautkan aturan tersebut dengan alasan kepailitan Sritex adalah kesalahan. "Ini hanya miss komunikasi saja sebetulnya," pungkasnya.

Adapun terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyelamatkan industri tekstil, menurut Budi bukan merupakan tugas Kemendag.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perdagangan Budi Santoso telah resmi menjabat. Setelah dilantik pagi tadi di Istana Kepresidenan, siang tadi Budi telah resmi melakukan serah terima jabatan dari Zulkifli Hasan.

Sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Budi beberkan 3 program utama Kemendag yang di bawah kendalinya.

"Terdapat tiga program utama yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan peningkatan UMKM bisa ekspor. Bisa ekspor itu artinya berani inovasi dan siap adaptasi," ujar Budi dalam Sambutan Sertijab Menteri Perdagangan di Jakarta, Selasa (21/10/2024).

Pertama terkait pengamanan pasar dalam negeri menurutnya menjadi sangat penting. Sebab Indonesia yang memiliki penduduk yang sangat banyak selalu dijadikan target pasar produk asing.

Menurut Budi hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Apalagi rasio kewirausahaan Indonesia masih kecil diangka 3,47%.

"Nah kami dari sektor perdagangan ingin mengejar UMKM kita itu bisa ekspor dengan program-program yang akan kita keluarkan. Kebijakan kita juga akan inline semua dengan itu," sambungnya.

Budi juga mengatakan bahwa ekspor dalam negeri selalu surplus selama 53 bulan berturut-turut, inflasi yang terjaga, dan harga yang stabil. Capaian ini menurutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk Indonesia yang lebih maju.

"Oleh karena itu kami minta dukungan pelaku usaha, stakeholder dan semua rekan-rekan dari Kemendag untuk menjalankan program itu dengan baik," tutupnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menetapkan tiga target dalam 100 hari pertama masa kerjanya di Kabinet Merah Putih. Fokus utama Budi tak terlepas dari penguatan industri dalam negeri dan memperluas ekspor.

Ditemui awak media selepas Sertijab, Budi mengatakan, bakal memacu industri lokal secara optimal, serta mengintegrasikan ke dalam rantai pasok global.

“Ekspor kita kan dalam 53 bulan ini selalu surplus. Jadi kita tingkatkan terus, dengan cara memperluas pasar ekspor,” kata Budi di Auditorium Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Langkah berikutnya, Budi mengaku, bakal memperluas akses UMKM ke pasar internasional.

Dalam hal ini, perwakilan Indonesia di luar negeri diharapkan memainkan peran lebih aktif dalam membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal.

“Banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Di sisi lain, rasio kewirausahaan kita itu masih kecil ya, 3,47 persen,” kata Budi.

Budi menyebut, untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan rasio kewirausahaan mencapai 12 persen. Baginya, ini perlu mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

“Nanti kita bikin program-program (bagi UMKM),” tutur dia.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto resmi menunjuk Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029. Sebelum didapuk sebagai Mendag, Budi merupakan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan.

Adapun, pada hari ini, Senin (21/10/2024), Budi Santoso baru saja melangsungkan serah terima jabatan dari menteri terdahulu Kabinet Indonesia Maju, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 10.30 WIB, para eselon 1 dan tamu undangan telah memenuhi Auditorium Kementerian Perdagangan.

Zulkifli Hasan dan Budi Santoso tiba bersama sekitar pukul 12.14 WIB. Keduanya kompak mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi birunya. Keduanya juga mengenakan kopiah hitam.

Dalam sambutannya sambil menahan tangis, Budi mengaku terharu atas tugas yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena hari ini hari yang bersejarah buat kami semua di mana seorang menteri perdagangan yang pertama kali dipercayakan kepada pejabat karier Kemendag. Sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang berat, kita semua harus menjalankan tugas ini dengan baik,” kata Budi dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Budi juga mengapresiasi kinerja di bawah kepemimpinan Zulhas, di mana kinerja ekspor surplus selama 53 bulan berturut-turut, begitu pun dengan harga pangan yang stabil.

Adapun ke depan, Budi menyampaikan bahwa Kemendag akan menjalankan tiga program untuk untuk mengejar visi Indonesia Emas 2045, mulai dari menggenjot pasar dalam negeri, pasar ekspor, dan peningkatan ekspor UMKM go global.

“Kami mohon dukungan kepada pelaku usaha dan stakeholder, terutama teman-teman Kemendag untuk menjalankan program itu dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Zulhas juga mengucapkan selamat atas jabatan yang diemban Budi Santoso menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan keluarga, Kemendag sudah punya menteri dari internal. Jadi nggak usaha khawatir, besok ada harapan, bahkan jadi menko atau wapres Insya Allah,” ujar Zulhas.

Menilik rekam jejaknya, hingga saat ini, Budi juga menjabat sebagai Komisaris Utama holding BUMN pangan, ID FOOD.

Sebelum menjadi Sekjen, Budi juga pernah menjabat beberapa posisi di lingkungan Kemendag. Budi pernah diamanatkan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sejak 2022–Agustus 2024.

Pria kelahiran 1968 itu sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kepala Biro Keuangan Kemendag.

Pada 2010 silam, lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) dari Universitas Sebelas Maret (UNS) itu juga pernah menduduki jabatan sebagai kasubdit ekonomi kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di Kemendag dan dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India.

Ditilik dari jenjang pendidikannya, Budi mendapatkan gelar Magister Ilmu Administrasi (S2) di Universitas Indonesia (UI), dan melanjutkan jenjang Doctor Ilmu Komunikasi (S3) di Universitas Sahid.

Seperti diketahui, Prabowo telah melantik 48 menteri dan lima kepala lembaga di Istana, Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Adapun, pelantikan yang tergabung ke dalam Kabinet Merah Putih ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

Selain Budi Santoso, Prabowo juga menunjuk Dyah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Dyah merupakan politisi dari Partai Golkar.