Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Indonesia dan China meneken kerja sama baru soal keselamatan transportasi kemaritiman. Memorandum of Cooperation (MoC) diteken Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Administrasi Keselamatan Maritim China.

Perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang. Mulai dari pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

"Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS," jelas Antoni dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, tentunya sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal. Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

"Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan," tegas Antoni.

Perjanjian kerja sama ini, jelas Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

"Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak," terangnya.

(hal/fdl)

JAKARTA - Presiden Kenya, William Ruto meminta dukungan China untuk bisa bergabung dengan BRICS , yang disampaikan setelah pertemuan dengan seorang pejabat senior China. Ketertarikan negara Afrika Timur itu disampaikan hanya berselang beberapa minggu setelah Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-16 di Kazan.

Pertemuan BRICS tersebut dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Barat dan memperkuat sinyal bahwa Rusia belum terisolasi oleh sanksi Barat terkait Ukraina. Pertemuan tahunan ini menjadi yang pertama sejak ekspansi BRICS awal tahun ini ketika Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab secara resmi menjadi anggota.

Empat member baru BRICS itu bergabung dengan pendahulunya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menurut perkiraan oleh lembaga keuangan global, negara-negara anggota BRICS saat ini menyumbang sekitar 46% dari populasi dunia dan lebih dari 36% dari PDB global.

Para analis telah mendesak pemerintah Kenya untuk bergabung dengan blok ekonomi negera berkembang tersebut sejak Ethiopia dan Mesir menjadi anggota baru BRICS. Ditambah adanya ketertarikan dari beberapa negara Afrika lainnya, termasuk Aljazair dan Nigeria, yang sudah menyatakan minat secara formal.

Meskipun menjadi sekutu utama AS (Amerika Serikat), Kenya telah berusaha untuk memperkuat hubungan dengan China dan Rusia, yang kehadirannya di Afrika telah memicu kekhawatiran Barat. Tahun lalu, Ruto mengatakan pemerintahnya akan memperdalam hubungannya dengan Moskow untuk meningkatkan volume perdagangan.

Dia membuat komitmen ketika dia menjamu Menteri Luar Negeri Rusia ,Sergey Lavrov yang berkunjung ke ibu kota, Nairobi.

Pada awal pekan, selama pembicaraan dengan Li Xi, sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis China yang berkuasa, Ruto memuji Beijing karena mendukung pendanaan "proyek prioritas," termasuk bendungan bernilai miliaran dolar.

Dia menyatakan bahwa Nairobi "sangat ingin mendapatkan manfaat dari proyek" yang akan membantu mengentaskan kemiskinan. Kenya sendiri telah mengalami krisis dalam beberapa tahun terakhir, ketika pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan.

"Kenya mencari dukungan China untuk mendorong investasi sektor swasta China di sektor perhotelan Kenya, memajukan tujuan kami untuk menjadikan Nairobi sebagai pusat konvensi regional," kata Ruto, menurut siaran pers dari kepresidenan.

"Kenya berkomitmen mempromosikan kemitraan ini di Afrika dan menjunjung tinggi kebijakan Satu China," tambahnya.

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas kontainer berisi 400.000 produk makanan olahan produksi PT Mayora Indah Tbk ke 15 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Ekspor produk camilan itu disebut senilai US$ 1 juta atau setara Rp 15,70 miliar.

Pelepasan ekspor berlangsung Selasa, (5/11) lalu di Cikupa, Tangerang, Banten. Budi mengapresiasi konsistensi eksportir dalam mengekspor produk-produk Indonesia. Terlebih lagi, ekspor kali ini menyasar pasar-pasar di negara tujuan ekspor nontradisional. Hal ini selaras dengan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk memperluas pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia.

"Perluasan pasar ekspor adalah salah satu dari tiga program utama Kemendag. PT Mayora Indah Tbk telah memperluas ekspornya ke negara-negara yang termasuk pasar ekspor nontradisional. Hal ini lah yang menjadi harapan kami, yaitu agar pasar Indonesia berkembang ke negara yang belum tersentuh," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/11/2024).

Produk yang dilepas ekspornya kali ini mencakup makanan manis (confectionery) seperti biskuit, wafer, dan permen, serta kopi instan. Kelima belas negara tujuan ekspornya adalah Palestina, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Afrika Selatan, Madagaskar, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.

Budi menekankan, kemampuan meningkatkan daya saing produk menjadi salah satu faktor utama untuk menguasai pasar, baik pasar negeri sendiri maupun pasar luar negeri. la mengingatkan, besarnya pasar dalam negeri harus menjadi motivasi produk lokal untuk merajai pasar di negeri sendiri.

Kemendag terus mendukung para pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, Kemendag terus berupaya mengamankan pasar dalam negeri melalui instrumen-instrumen perdagangan yang ada.

Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas kontainer berisi 400.000 produk makanan olahan produksi PT Mayora Indah Tbk ke 15 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Foto: Dok. Kemendag

Budi berharap, eksportir akan lebih masif lagi memanfaatkan pasar nontradisional yang telah terbuka aksesnya melalui sejumlah perjanjian dagang Indonesia dengan negara mitranya. Dalam waktu dekat, tiga perjanjian dagang ditargetkan selesai yaitu dengan Kanada, Peru, dan Eurasia.

Terkait dukungan ekspor bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program ini digagas agar semakin banyak UMKM yang merambah pasar ekspor.

"Kami mengapresiasi Mayora yang bekerja sama dengan petani kopi lokal dan turut menggunakan mesin lokal dalam proses produksinya. Kami harap, kerja sama dan kolaborasi semacam ini terus dilakukan," kata Budi.

Direktur Utama PT Mayora Indah Tbk Andre Sukendra Atmadja menyampaikan, Mayora Group sebagai perusahaan Indonesia membuktikan produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Bahkan, sejalan dengan program pemerintah untuk terus mendorong komoditas ekspor, Mayora Group hari ini melepas kontainer ekspor yang ke-400.000 dengan tujuan 15 negara sekaligus.

"Mayora ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar tukang jahit produk merek bangsa lain. Indonesia bisa menciptakan merek sendiri, produk sendiri, mengekspor, dan menjadi market leader di luar negeri. Misi kami adalah membuktikan bahwa produk dengan merek Indonesia juga berkelas dunia sehingga dapat mengangkat harga diri dan martabat Indonesia di mata dunia," kata Andre.

Meskipun ekonomi global melambat, permintaan global atas produk makanan olahan diperkirakan tetap tumbuh positif 7,74% hingga 2029 mendatang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dunia. Besarnya pasar ini menjadi kesempatan besar bagi pelaku bisnis makanan untuk ekspansi Di sisi lain, pada periode 2019-2023, tren ekspor produk makanan olahan Indonesia tumbuh sebesar 6,81%.

Begitu juga pada periode Januari-Agustus 2024, ekspor produk makanan olahan telah mencapai US$ 3,6 miliar atau tumbuh 6,48% dari periode yang sama pada 2023.

Secara umum, negara tujuan ekspor makanan olahan Indonesia meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Selain itu, Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, Jepang, dan Australia juga termasuk dalam 10 negara importir produk makanan olahan Indonesia.

(ada/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan hasil uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand.

Menurut Arief, dari 350 sampel anggur yang dites, 90% menunjukkan hasil negatif residu pestisida dan 10% terdeteksi positif. Pengecekan dilakukan bersama Dinas Urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur shine muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," katanya dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

Pengujian juga dilakukan terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur tersebut. Hasilnya, 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun di bawah batas maksimum residu,

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR," imbuhnya.

Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, salah satunya yaitu Klorpirifos. Namun jika nantinya ditemukan produk tidak aman yang beredar maka Bapanas akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku.

"Dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat," tegas Arief.

Pada kesempatan itu, Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini penting untuk mengurangi risiko adanya residu lain yang masih tertinggal di permukaan buah.

"Pertama agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi tindakan ini sangat penting untuk mengurangi resiko adanya residu atau cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah mengingat anggur merupakan komoditas yang dapat langsung dikonsumsi tanpa pengupasan," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) menyatakan akan menahan produksi pada Desember 2024. Hal ini pun memicu kenaikan harga minyak.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/11/2024), harga minyak berjangka Brent naik US$ 1,14, atau 1,56%, menjadi US$ 74,24 atau sekitar Rp 1,16 juta per barel (kurs Rp 15.747).

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga naik US$ 1,14, atau 1,64%, menjadi US$ 70,63 atau sekitar Rp 1,11 juta per barel.

OPEC+ yang terdiri dari delapan negara pengekspor minyak plus Rusia dan negara sekutu lainnya telah menyatakan akan menunda rencana peningkatan produksi minyak di bulan Desember selama satu bulan.

Pemangkasan produksi ini terjadi setelah melihat proyeksi permintaan yang lemah, terutama di pasar China.

Belum lagi OPEC melihat ada peningkatan pasokan produksi minyak di luar kelompok tersebut. Pasar akhirnya dibanjiri minyak dan membuat harganya jauh lebih murah. Untuk menjaga harga tidak turun, OPEC+ menahan pasokan dengan menunda produksi.

Tadinya, OPEC+ sudah sepakat akan meningkatkan produksi pada bulan Desember sebagai bagian dari rencana untuk secara bertahap mencabut kebijakan pemotongan produksi hingga 2,2 juta barel per hari yang pernah diterapkan.

Namun, pada akhirnya rencana itu urung dilakukan. Pemotongan produksi 2,2 juta barel per hari diperpanjang hingga akhir Desember.

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa BRICS akan menambah lebih banyak anggota penuh ke dalam organisasi tersebut pada tahun 2025. Hal itu untuk mengakomodasi tingginya minat banyak negara untuk bergabung.

Saat ini, BRICS yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan telah memperluas keanggotannya dengan masuknya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kemudian, pada KTT di Kazan, Rusia, sebanyak 13 negara diakui sebagai mitra BRICS, yakni Indonesia, Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

"BRICS memengaruhi proses domestik dalam arti bahwa dengan mendapatkan informasi tentang pekerjaan BRICS, pencapaiannya, serta rencana yang ditetapkan dan dilaksanakannya, orang-orang ingin bergabung dalam proses yang adil dan saling menguntungkan ini," ungkapnya seperti dilansir Sputnik News, Minggu (3/11/2024).

Menurut dia, orang-orang di negara-negara Timur dunia memilih politisi yang mengumumkan rencana mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan BRICS dengan satu atau lain cara. "Sejumlah negara tengah mengupayakan keanggotaan penuh. Masalah ini akan dipertimbangkan sepanjang tahun depan," katanya.

Lavrov menambahkan, ada lebih dari 30 negara yang ingin ambil bagian dalam acara-acara BRICS. BRICS, kata dia, akan menyepakati kriteria untuk kategori negara mitra. Setelah pertemuan puncak di Kazan, presiden Rusia mengirimkan undangan ke beberapa negara yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Menurutnya, ada 10 negara yang menikmati konsensus di antara anggota BRICS yang ada.

"Kami memiliki kesepakatan bahwa segera setelah kami menerima balasan dari negara yang diundang, negara ini akan diproklamasikan bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra. Kami yakin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam semua acara BRICS," tambahnya.

Dia menambahkan, format pertemuan terpisah yang hanya melibatkan anggota penuh kemungkinan besar akan dipertahankan, dan semua format lainnya, termasuk yang Outreach Plus, pertemuan menteri luar negeri dan lainnya (ekonomi, energi, perdagangan, kesehatan, budaya) akan terbuka untuk negara-negara tersebut.

"Kami ingin negara mitra bergabung dalam pekerjaan ini. Mereka akan mengambil bagian dalam hampir semua acara (BRICS)," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi, bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS dan berniat menjadi anggota tetap kelompok negara-negara berkembang yang dipimpin Rusia-China tersebut.

Anindya mengatakan secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Dia menjelaskan, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Ia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," terang Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah Indonesia untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral," sambung Anindya.

Sekadar informasi, Kadin Indonesia menghelat reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024).

Dalam gelaran acara yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Kadin Indonesia mengundang sejumlah menteri beserta 80 Duta besar dan representasi negara-negara sahabat.

Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini apa pentingnya buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara, Jumat (1/11/2024).

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pemerintah akan tunduk dan patuh atas putusan tersebut.

"Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," katanya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (1/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kemnaker, di antaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, APINDO, KADIN, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.

"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ucap Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menegaskan bahwa pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Pasalnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena PHK.

Sebagai informasi, beberapa poin dikabulkan MK sesuai dengan tuntutan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

(ily/kil)

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

JAKARTA - Uranium menjadi salah satu komoditas terpenting di sektor energi, dan mengetahui negara-negara dengan cadangan uranium terbanyak adalah kuncinya. Sumber daya uranium telah menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir selama lebih dari 60 tahun, dan saat ini tenaga nuklir melayani 10% dari kebutuhan energi global.

Permintaan uranium global diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang, yang menjadi pertanda baik untuk harga uranium di masa depan. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia (WNA), sekitar 60 reaktor nuklir sedang dibangun di seluruh dunia, dan peningkatan kapasitas yang signifikan juga menjadi salah satu rencana.

Produksi uranium global mencapai 57.651 metrik ton (MT) U3O8 pada tahun 2022. Tercatat ada lima negara yang menjadi penyumbang terbesar untuk produksi uranium. Lalu siapakah negara yang memiliki cadangan uranium terbanyak saat ini, yang bisa memainkan peran kunci saat pembangkit nuklir mulai menjamur.

Berikut gambaran umum tentang lima negara dengan sumber daya uranium terbesar, dengan data yang bersumber dari WNA. Sedangkan bata cadangan untuk deposito yang dimiliki oleh perusahaan publik bersumber dari MiningDataOnline.

Ini 5 Negara dengan Cadangan Uranium Terbanyak di Dunia

5. Namibia

Cadangan uranium: 470.100 metrik ton (8% dari sumber daya uranium dunia)

Namibia merupakan negara penghasil uranium terbesar ketiga di dunia, dan berada pada urutan kelima untuk negara pemilik cadangan terbanyak.

Tambang Langer Heinrich milik negara yang kendalikan oleh Paladin Energy, dan tambang R�ssing, yang mayoritas dimiliki oleh China National Uranium, mampu menghasilkan 10% dari produksi uranium dunia. Langer Heinrich menampung total cadangan yang terbukti dan kemungkinan mencapai sebesar 83,8 juta pound uranium dari 84,8 juta MT.

Selain itu deposit Namibia juga tersimpan di dalam Trekkopje, yang berada di dekat R�ssing dan dimiliki oleh Orano, dan tambang uranium Husab kelas dunia, yang juga mayoritas dimiliki oleh China National Uranium. Husab diperkirakan menampung 224,8 juta pon cadangan uranium.

Pemerintah Namibia terus mendukung perluasan industri pertambangan uranium. Meskipun tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Namibia, ada beberapa dukungan untuk industri tenaga nuklir secara nasional.

4. Rusia

Cadangan uranium: 480.900 metrik ton (8% dari sumber daya uranium dunia)

Sebagai negara dengan daratan terbesar, Rusia memiliki kekayaan sumber daya, termasuk 8% uranium dunia. Mayoritas produksi uranium domestik Rusia berasal dari Rosatom, anak perusahaan ARMZ Uranium Holding, yang memiliki tambang bawah tanah Priargunsky dan sedang mengembangkan deposit Vershinnoye di Siberia Selatan.

Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, pemerintah Rusia berencana menggenjot produksi uraniumnya. Menurut WNA, energi nuklir menyumbang 19% dari bauran energi Rusia pada Desember 2021, data terbaru yang tersedia.

Rusia memiliki 36 reaktor nuklir yang menghasilkan 26.802 megawatt listrik, dengan tambahan empat unit yang sedang dibangun. Dikenal sebagai salah satu dari 10 produsen uranium teratas dunia, Rusia juga memiliki cadangan yang signifikan.

Namun perang Rusia Ukraina menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Rusia akan dapat melanjutkan ekspor. Namun, negara-negara Eropa seperti Prancis masih mengimpor uranium Rusia.

Pada tahun 2023, Rusia dilaporkan menyumbang 27% dari semua uranium yang dipasok ke pembangkit nuklir AS. Tapi pada Mei 2024, Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang larangan impor uranium dari Rusia. Pada pertengahan September 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempertimbangkan untuk membatasi ekspor uranium sebagai tanggapan atas sanksi yang sedang berlangsung.

3. Kanada

Cadangan uranium: 588.500 metrik ton (10% dari pasokan uranium dunia)

Produsen uranium terbesar kedua dipegang oleh Kanada, yang masuk tiga besar negara-negara uranium teratas berdasarkan kepemilikan cadangan. Cekungan Athabasca Saskatchewan menjadi lokasi utama eksplorasi uranium dan sudah dikenal di seluruh dunia karena memiliki deposit uranium bermutu tertinggi di planet ini.

Negara Amerika Utara ini adalah rumah bagi penambang uranium top dunia: Danau Cigar Cameco dan Sungai McArthur. Bersama-sama, mereka menjadikan provinsi Saskatchewan sebagai pemimpin internasional di sektor uranium, meskipun dalam beberapa tahun terakhir operasional lebih banyak offline.

Tambang tersebut menampung deposit bermutu tinggi, dengan kemungkinan cadangan yang tersimpan di Danau Cigar berjumlah 208,6 juta pon uranium dari 600.000 MT dengan nilai 17,03%, dan Sungai McArthur mencapai 380,5 juta pon uranium dari 2,6 juta MT dengan nilai 6,72%.

Energi nuklir menyumbang sekitar 15% dari permintaan listrik Kanada, dan infrastruktur tenaga nuklir yang dimiliki negara ini mencakup 19 reaktor nuklir. Sebagai negara terbesar kedua berdasarkan daratan, menyediakan energi yang andal ke banyak daerah terpencil menjadi tantangan untuk Kanada.

Namun teknologi reaktor baru, seperti reaktor modular kecil, memiliki potensi untuk memasok daya ke jaringan listrik yang lebih kecil atau ke daerah terpencil di luar jaringan.

2. Kazakhstan

Cadangan uranium: 815.200 metrik ton (13% dari sumber daya uranium dunia)

Kazakhstan berada di urutan kedua dalam cadangan uranium, tetapi menempati urutan pertama untuk produksi uranium. Perusahaan tambang uranium yang dimiliki secara nasional, Kazatomprom merupakan produsen uranium terbesar di dunia.

Tambang uranium Inkai Kazatomprom, yang dijalankan oleh perusahaan patungan 60/40 dengan Cameco Kanada, menampung cadangan yang diperkirakan mencapai sebesar 261,7 juta pon uranium yang terkandung dalam 305,6 juta MT bijih dengan kadar 0,04%.

Setidaknya 67% produksi listrik Kazakhstan berasal dari batu bara, dengan sisanya dipasok oleh gas alam (225), hidro (9%) serta matahari dan angin (1,5%). Namun rencana pengembangan energi di Kazakhstan terdapat perubahan pada bauran yang akan mencakup 5% untuk pembangkit listrik dari tenaga nuklir dan 10% dari energi terbarukan pada tahun 2030.

Kazakhstan memiliki dua pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan dan sedang direncanakan.

Perang Rusia Ukraina telah menciptakan hambatan yang signifikan bagi ekspor uranium Kazakhstan ke pasar barat. Sanksi yang dijatuhkan pada Rusia telah membuat rute hemat dengan biaya rendah melalui St Petersburg tidak lagi menjadi pilihan yang layak untuk transportasi.

Sementara itu beberapa masalah lain yang dihadapi sektor pertambangan uranium Kazakhstan adalah kekurangan pasokan asam sulfat, yang digunakan selama pencucian in-situ untuk melarutkan uranium dari batuan induk. Tak berhenti sampai di situ, penundaan konstruksi di proyek-proyek terbaru juga menjadi hambatan, hingga menyebabkan Kazatomprom memangkas target produksinya untuk tahun 2025 sebesar 17%.

1. Australia

Cadangan uranium: 1.684.100 metrik ton (28% dari sumber daya uranium dunia)

Negara mana yang memiliki uranium paling banyak? Meski Australia menempati urutan keempat untuk urusan produksi uranium global, namun Australia memimpin sebagai negara dengan cadangan uranium terbanyak di dunia.

Sumber utama Australia adalah Bendungan Olimpiade, deposit uranium tunggal terbesar yang dikenal di dunia dengan cadangan yang terbukti dan kemungkinan mencapai sebesar 588 juta MT pada kadar rata-rata 590 gram per MT (g/t) uranium in-situ. Tambang ini dimiliki oleh BHP (ASX:BHP,NYSE:BHP,LSE:BHP) dan menghasilkan uranium sebagai produk sampingan.

Selain itu ada juga Ranger, Beverley dan Four Mile yang menjadi deposit uranium utama yang dimiliki Australia. Dua yang disebutkan terakhir dikuasai oleh perusahaan swasta, dimana Ranger dimiliki oleh Energy Resources of Australia, dengan Rio Tinto menjadi penguasa mayoritas. Namun produksi di Ranger dihentikan pada awal 2021 dan situs tersebut sekarang sedang dalam tahap direhabilitasi.

Australia merupakan pemain kunci di dalam industri uranium global, akan tetapi penambangan bahan tersebut diperdebatkan secara politik di negara ini. Misalnya, pemerintah Australia Barat telah mengerem persetujuan proyek pertambangan uranium baru, meskipun mengizinkan proyek yang ada untuk dilanjutkan. Selain itu, pemerintah federal juga menentang kehadiran energi nuklir.