Sri Mulyani Indrawati ditunjuk jadi Menteri Keuangan (menkeu) lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bendahara Negara itu menilai tidak ada yang berubah dari tugasnya, kecuali target yang semakin tinggi.

Sri Mulyani memohon dukungan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tetap mendukungnya dalam memulai tanggung jawab yang lebih besar bersama tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

"Hari ini kita disumpah jabatan dan memulai tanggung jawab baru dengan tiga wakil menteri. Saya mohon untuk Bapak/Ibu sekalian dan pasangan, tetap mendukung kami semuanya membantu maksimal. Nggak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi," kata Sri Mulyani dalam rapat pimpinan Kemenkeu yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (22/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu agar terus bekerja optimal dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan terus bertambah dan semakin kompleks ke depannya.

"Tantangan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks ke depannya. Namun, seluruh tugas dan amanah yang kita emban pasti bisa kita lalui jika kita melangkah bersama. Terus bersinergi dan saling mendukung. Kemenkeu satu. Kemenkeu terpercaya," tutur Sri Mulyani.

Secara simbolis, Sri Mulyani menerima laporan pertanggungjawaban lima tahunan yang telah disusunnya bersama Wamen Suahasil dan Wamen Thomas pada akhir periode jabatan sebelumnya.

"Kalau lihat fotonya ada saya, Pak Wamen Suahasil dan Pak Wamen Thomas memegang buku yaitu pertanggungjawaban 5 tahun. Yang sebelah kanan menyerahkan kepada Sri Mulyani, Wamen Suahasil, Wamen Thomas dan Wamen Anggito sebagai the new incoming. Saya tahu ini adalah satu kerja yang luar biasa untuk kami bisa menyelesaikan tugas di bawah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ucap Sri Mulyani.

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan pandangannya soal nasib Jakarta. Menurut Bambang Jakarta akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara, ibu kota Nusantara atau beken disebut IKN kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

Di dalamnya rekomendasi tersebut ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities. Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan.

Ide tersebut, menurut Bambang, sangat menarik untuk proses pemindahan ibu kota Indonesia.

"Pada kurun waktu hingga lima tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira nggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya lima tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus film porno "Kramat Tunggak", Fatra Ardianata, mengeklaim dirinya merupakan korban dari proses produksi film tersebut.

Kuasa hukum Fatra, Rendi Rumapea, menyebut, rumah produksi Kelas Bintang terkesan memaksa kliennya untuk bergabung dalam pembuatan film.

Bahkan, untuk meyakinkan bahwa pembuatan film ini legal, rumah produksi menyewa pengacara.

"Kenapa kita bilang bahwa klien kita adalah korban penipuan, saudara Irwansyah (pemilik rumah produksi Kelas Bintang) juga setiap bertemu dengan klien membawa yang namanya lawyer untuk meyakinkan bahwa ini legal," kata Rendi saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

Rendi menyebut, tidak ada kontrak yang ditandatangani oleh Fatra ketika bergabung dalam produksi film ini.

Namun, bayaran untuk Fatra ditahan oleh pihak rumah produksi dan baru diberikan setelah produksi seluruh episode film rampung.

"Sebenarnya kalau kontrak secara tertulis tidak ada, namun dengan penahanan fee adalah salah satu upaya dari pemilik PH (production house/rumah produksi) supaya klien kita tidak keluar atau putus dengan mereka," tambah dia.

Saat pembuatan film masih berlangsung, kata Rendi, kliennya sempat menolak untuk melanjutkan proses produksi.

Namun, pihak rumah produksi selalu berhasil membujuk Fatra dengan berbagai alasan.

"Sebenarnya dia udah ada menolak, proteslah. Namun balik lagi, yang punya PH membujuk kembali dan mengiming-imingi serta menyampaikan bahwa untuk judul yang sudah diadegankan, harus berbarengan dengan beberapa judul dulu, supaya ada pembayaran fee. Jadi fee-nya ditahan untuk judul pertama," tambah dia.

Untuk diketahui, 12 terdakwa kasus film porno "Kramat Tunggak" menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (29/7/2024).

Fatra Ardianata alias AFL yang merupakan salah satu pemeran pria dalam kasus tersebut menjadi salah satu terdakwa.

Fatra dan tiga pemeran film lainnya dalam "Kramat Tunggak" didakwa pasal pornografi.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang berasal dari operasionalisasi Blok Migas Langgak periode 2010-2015 naik penyidikan.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan kasus tersebut teregister dalam laporan No.LP/A/12/VII/2024/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI, tertanggal 11 Juli 2024.

Kemudian, Bareskrim mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) nomor : Sprin.Sidik/28.a/VII/2024/Tipidkor pada 12 Juli 2024.

Selanjutnya, penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara kasus BUMD Riau ini pada Jumat (12/7/2024). Hasilnya, penyidik menemukan unsur pidana korupsi dalam kasus ini.

"Meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT SPR sebagai BUMD dari Pemerintah Provinsi Riau yang sumbernya berasal dari operasionalisasi blok migas langgak Tahun 2010-2015 ke tahap penyidikan," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Peningkatan status penyidikan itu juga dilakukan usai Bareskrim Polri telah memeriksa 18 saksi hingga penyitaan sejumlah barang bukti. Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara detail sosok dari belasan saksi tersebut.

Adapun, jenderal polisi bintang satu ini masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait duduk perkara dugaan korupsi ini. Sebab, penyidik masih melakukan penelusuran bukti untuk menemukan tersangka.

"Penyidik tipidkor Bareskrim akan melanjutkan proses melalui kegiatan penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya," tambahnya.

Di sisi lain, Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan pihaknya telah menyita sejumlah alat bukti berupa surat terkait dugaan korupsi ini.

Dia menambahkan, pihaknya juga masih melakukan perhitungan terkait dengan kerugian negara dengan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Telah ada dugaan kerugian, namun jumlahnya masih didalami oleh penyidik dengan berkoordinasi dengan ahli [dari BPKP]," kata Arief.