Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi batas usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan mantan penyidik senior Novel Baswedan hingga Praswad Nugraha.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dari majelis hakim konstitusi pada sidang hari ini, Kamis (12/9/2024).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai argumentasi pemohon uji materi dapat dipahami kebenarannya.

Meski demikian, tidak atau belum adanya kesempatan para pemohon untuk mengikuti pendaftaran calon pimpinan pada periode saat ini, tidak serta merta menutup upaya perbaikan lembaga yang menurut para Pemohon sedang berada di titik nadir dan mengalami krisis kepemimpinan.

MK menilai, apabila hal yang didalilkan para Pemohon benar, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga antirasuah dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon-calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang handal, serta teruji independensinya.

Oleh sebab itu, MK menilai tidak ada pelanggaran dalam syarat usia paling rendah calon pimpinan KPK sebagaimana yang dimohonkan uji materinya.

"Artinya, di samping tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka, Mahkamah menilai sejauh ini perubahan syarat usia paling rendah sebagai pimpinan KPK tidak membuat ketentuan atau norma demikian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan," papar Suhartoyo.

Di sisi lain, MK menyebut tidak menemukan adanya potensi yang kuat bahwa perubahan syarat usia demikian mengakibatkan kebuntuan hukum (deadlock) serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Bahwa lebih lanjut Mahkamah juga menilai permasalahan yang dihadapi KPK saat ini, sebagaimana diuraikan oleh para Permohon, tidak berkorelasi langsung dengan syarat usia paling rendah atau syarat usia paling tinggi untuk menjadi pimpinan KPK," lanjutnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Novel Baswedan dan rekan-rekannya bermaksud ingin maju sebagai calon pimpinan lembaga yang pernah menaungi mereka.

Namun, mereka harus menempuh uji materi di MK terlebih dahulu agar bisa memenuhi syarat minimal calon pimpinan KPK. 'Batu penghalang' itu yakni pasal 29 huruf e Undang-undang (UU) No.19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30/2002, yang mengatur bahwa batas usia minimal calon pimpinan KPK yakni 50 tahun. Novel, salah satunya, baru berumur 47 tahun pada tahun ini.

"Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan," demikian bunyi pasal 29 huruf e dikutip dari salinan UU KPK.

Oleh sebab itu, Novel dan 11 orang lainnya yang merupakan mantan pegawai KPK menggugat aturan tersebut ke MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berstatus ASN Polri, Novel Baswedan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) untuk menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK 2024-2029.

Petitum provisi itu menjadi salah satu materi perbaikan Novel dkk pada gugatan uji materi nomor 68/PUU-XXII/2024 tentang UU KPK.

“Sebelum menjatuhkan putusan akhir, kami para pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela pada permohonan a quo," ujar kuasa hukum Novel cs, Lakso Anindito, dalam sidang perbaikan permohonan pada Senin (5/8/2024).

"Dengan nenyatakan, menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo," ucap dia.

Dalam petitum provisi yang sama, Novel dkk juga meminta MK memberi kesempatan kepada anggota DPR RI terpilih dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Purusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Mereka juga berharap MK memerintahkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029 memberi mereka kesempatan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti rangkaian proses seleksi.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan 382 nama pendaftar yang telah lulus tahapan seleksi administratif.

Sementara itu, dalam gugatannya, Novel cs mempersoalkan syarat minimal usia pendaftar 50-65 tahun atau pernah menjadi pimpinan KPK.

Aturan dari Pasal 29 huruf e UU KPK membuat mereka tidak dapat mendaftarkan diri, padahal mereka mengaku punya pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai pegawai KPK dan saat ini berusia lebih dari 40 tahun, sesuai syarat minimal pendaftaran calon pimpinan KPK sebelum UU KPK direvisi pada 2019.

Mereka menganggap hal tersebut sebagai kerugian konstitusional sebab syarat usia minimum 50 tahun untuk menjadi pimpinan KPK tidak diatur di dalam UUD 1945.

Dalam pokok permohonannya, Novel dkk meminta MK memberi tafsir baru bahwa calon pimpinan KPK “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK, dan paling tinggi 65 tahun".

Adapun dalam gugatan ini, tercatat sebagai pemohon selain Novel Baswedan yakni Mochamad Praswad Nugraha (ASN Polri), Harun Al Rasyid (PNS), Budi Agung Nugroho (karyawan swasta), Andre Dedy Nainggolan (PNS), Herbert Nababan (PNS), Andi Abd Rachman Rachim (PNS), Rizka Anungnata (Polri), Juliandi Tigor Simanjuntak (PNS), March Falentino (karyawan swasta), Farid Andhika (karyawan swasta), serta Waldy Gagantika (karyawan swasta).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai KPK lainnya. Gugatan itu terkait uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni perihal syarat usia calon pimpinan lembaga antirasuah.

Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan digelar di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (22/7/2024). Ketua MK Suhartoyo memimpin jalannya sidang panel dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani.

Di hadapan Mahkamah, Novel Baswedan mengatakan, Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK yang saat ini berlaku merugikan hak konstitusional para pemohon. Oleh karena itu, para pemohon ingin MK memaknai kembali pasal dimaksud.

"Dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, yaitu di Pasal 29 e yang mana mengubah batas usia menjadi 50 sehingga keadaan tersebut membuat saya dan beberapa pemohon lainnya itu menjadi tidak bisa berkontribusi untuk melaksanakan hak kami sebagai warga negara yang tentunya dilindungi oleh konstitusi untuk bisa membantu penguatan KPK," kata Novel.

Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK yang digugat Novel dan kawan-kawan, sejatinya telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Kuasa hukum para pemohon, Lakso Anindito, mengatakan bahwa batas usia 50 tahun menghalangi para pemohon untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Padahal, para pemohon yang belum berusia 50 tahun itu telah berpengalaman sebagai pegawai KPK.

Dia mengatakan, pegawai KPK yang telah menjabat lima tahun juga berhak mendaftar sebagai calon pimpinan. Menurut Lakso, pengalaman tersebut setidaknya telah memberikan mereka pengetahuan yang cukup mengenai KPK.

Oleh karena itu, para pemohon meminta MK memaknai kembali Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK menjadi:

Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 itu diajukan oleh 12 orang pemohon, yakni Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

Di akhir persidangan, majelis hakim memberikan nasihat kepada para pemohon. Enny Nurbaningsih, salah satunya, menyarankan frasa pengalaman sebagai pegawai KPK di dalam petitum perlu diperjelas ruang lingkupnya. "Pegawai KPK yang dimaksud itu apa ruang lingkupnya? Luas sekali kan pegawai KPK itu," kata Enny.

MK memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Berkas permohonan yang diperbaiki paling lambat harus diterima MK pada 5 Agustus 2024.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan permintaan putusan sela Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai KPK lainnya dalam perkara uji materi Undang-Undang KPK sepenuhnya tergantung kepada rapat permusyawaratan hakim (RPH). "Semua terserah nanti bagaimana rapat hakim menyikapi kalau tadi akan ada permohonan provisi," kata Suhartoyo selaku Ketua Majelis sidang panel dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel MK, Jakarta, Senin.

Pada mulanya, kuasa hukum para pemohon, Lakso Anindito, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengajukan putusan sela yang salah satunya agar proses seleksi calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung ditunda terlebih dahulu.

Lakso mengatakan perkara uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ini telah diajukan sejak bulan Mei 2024.

Akan tetapi, MK saat itu fokus menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dan Pileg 2024 sehingga tidak bisa langsung menyidangkan perkara yang mereka ajukan.

Sementara itu, pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029 telah berakhir pada 15 Juli 2024. Oleh karena itu, para pemohon meminta MK menjatuhkan putusan sela dimaksud.

"Nantinya pada revisi ini kami juga mengajukan terkait dengan putusan sela, Yang Mulia, apabila diperkenankan agar pemohon kami tidak semakin jauh kehilangan haknya dan tetap mendapatkan dispensasi atau bisa juga prosesnya ditunda pada proses seleksi yang sedang berlangsung," ucap Lakso.

Mengenai hal itu, Suhartoyo mengatakan bahwa MK memang tengah fokus menangani perkara PHPU Pilpres dan Pileg saat Novel dan kawan-kawan mengajukan perkara tersebut.

Dijelaskan Suhartoyo, ketika MK melaksanakan kewenangan lain yang bersamaan dengan tahapan perkara pengujian undang-undang (PUU) maka tahapan persidangan PUU menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.

Hal itu, kata dia, telah diatur dalam Pasal 82 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

"Jadi, memang kemudian selalu dijadikan pendirian MK, perkara Pengujian Undang-Undang di-hold (ditahan), dihentikan, karena memang sidang yang (PHPU) Pilpres itu sifatnya maraton, bahkan kami di hari Sabtu-Minggu pun sampai tidak libur," ucap Suhartoyo.

Di sisi lain, Suhartoyo menyebut permohonan yang dikabulkan dalam putusan sela tergantung kepada argumentasi hukum yang ditawarkan.

"Tapi memang MK pada titik untuk mengabulkan yang putusan sela, provisi itu, jarang sekali. Meskipun memang ada (yang dikabulkan). Itu artinya memang sangat dikaitkan dengan case by case (kasus per kasus) bagaimana relevansi dan bobot argumentasi yang disampaikan," ujar Suhartoyo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 12 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan uji materi (judicial review) terkait batas usia calon pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang uji materi perkara tersebut digelar perdana hari ini, Senin (22/7/2024).Pada agenda sidang perdana hari ini, para hakim konstitusi menggelar agenda pemeriksaan pendahuluan pada perkara No.68/PUU-XXII/2024 itu.

Pokok perkara yang digugat oleh pemohon yakni ketentuan mengenai batas usai calon pimpinan KPK itu tertuang pada UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30/2002 tentang KPK.

Untuk diketahui, aturan batas usia calon pimpinan KPK tertuang pada pasal 29 huruf e yang berbunyi:"Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan."

Oleh sebab itu, 12 orang pemohon uji materi yang merupakan mantan pegawai KPK itu meminta kepada MK untuk mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan dan menyatakan pasal 29 huruf e UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan paling tinggi 65 tahun," ujar Lakso Anindito, penasihat hukum yang mewakili pihak pemohon di ruang persidangan gedung MK, Jakarta, dikutip dari YouTube MK, Senin (22/7/2024).

Tidak hanya itu, pihak pemohon turut mengajukan permohonan putusan sela untuk menunda proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini bergulir.

Tujuannya, agar para pemohon uji materi UU KPK itu bisa ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK 2024-2029 yang pendaftarannya sudah ditutup sejak 15 Juli lalu.

Ia menjelaskan, kliennya telah mengajukan permohonan dimaksud sejak Mei 2024. Namun, perkara itu baru mulai masuk tahap persidangan pada 22 Juli atau sekitar seminggu setelah pendaftaran calon pimpinan KPK periode selanjutnya ditutup."Mungkin MK sedang berfokus pada penanganan PHPU dan lainnya. Untuk itu, kami nantinya pada revisi ini juga kami ingin mengajukan terkait dengan putusan sela, Yang Mulia. Apabila diperkenankan agar pemohon kami tidak semakin jauh kehilangan haknya dan tetap mendapatkan dispensasi atau bisa juga prosesnya ditunda pada proses seleksi yang sedang berlangsung," paparnya .

Adapun di antara 12 orang pemohon uji materi itu yakni Ketua Indonesia Memanggil atau IM57+ Praswad Nugraha dan mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Berikut 12 nama dari IM57 yang diketahui ingin mendaftar calon pimpinan KPK:

1. Mochamad Praswad Nugraha

2. Novel

3. Harun Al Rasyid

4. Budi Agung Nugroho

5. Andre Dedy Nainggolan

6. Herbert Nababan

7. Andi And Rachman Rachim

8. Rizka Anungnata

9. Juliandi Tigor Simanjuntak

10. March Falentino

11. Farid Andhika

12. Waldy Gagantika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan permintaan putusan sela Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya dalam perkara uji materi Undang-Undang KPK sepenuhnya tergantung kepada rapat permusyawaratan hakim (RPH). Novel Baswedan mengajukan uji materi UU KPK terkait pasal syarat minimal usia calon pimpinan KPK.

"Semua terserah nanti bagaimana rapat hakim menyikapi kalau tadi akan ada permohonan provisi," kata Suhartoyo selaku Ketua Majelis sidang panel dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel MK, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada mulanya, kuasa hukum para pemohon, Lakso Anindito, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengajukan putusan sela yang salah satunya agar proses seleksi calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung ditunda terlebih dahulu. Lakso mengatakan, perkara uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ini telah diajukan sejak bulan Mei 2024.

Akan tetapi, MK saat itu fokus menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dan Pileg 2024 sehingga tidak bisa langsung menyidangkan perkara yang mereka ajukan. Sementara itu, pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029 telah berakhir pada 15 Juli 2024. Oleh karena itu, para pemohon meminta MK menjatuhkan putusan sela dimaksud.

"Nantinya pada revisi ini kami juga mengajukan terkait dengan putusan sela, Yang Mulia, apabila diperkenankan agar pemohon kami tidak semakin jauh kehilangan haknya dan tetap mendapatkan dispensasi atau bisa juga prosesnya ditunda pada proses seleksi yang sedang berlangsung," ucap Lakso.

Mengenai hal itu, Suhartoyo mengatakan bahwa MK memang tengah fokus menangani perkara PHPU Pilpres dan Pileg saat Novel dan kawan-kawan mengajukan perkara tersebut. Menurut Suhartoyo, ketika MK melaksanakan kewenangan lain yang bersamaan dengan tahapan perkara pengujian undang-undang (PUU) maka tahapan persidangan PUU menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.

Hal itu, kata dia, telah diatur dalam Pasal 82 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

"Jadi, memang kemudian selalu dijadikan pendirian MK, perkara Pengujian Undang-Undang di-hold (ditahan), dihentikan, karena memang sidang yang (PHPU) Pilpres itu sifatnya maraton, bahkan kami di hari Sabtu-Minggu pun sampai tidak libur," ucap Suhartoyo.

Di sisi lain, Suhartoyo menyebut permohonan yang dikabulkan dalam putusan sela tergantung kepada argumentasi hukum yang ditawarkan.

"Tapi memang MK pada titik untuk mengabulkan yang putusan sela, provisi itu, jarang sekali. Meskipun memang ada (yang dikabulkan). Itu artinya memang sangat dikaitkan dengan case by case (kasus per kasus) bagaimana relevansi dan bobot argumentasi yang disampaikan," ujar Suhartoyo.

Dalam perkara ini, Novel Baswedan dkk. meminta kepada MK agar Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK, yakni perihal syarat usia calon pimpinan KPK dimaknai ulang menjadi:

Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah pihak lain yang mewakili IM 57+ Institute meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengeluarkan putusan sela atau dismissal terkait gugatan mereka soal syarat batas umur calon pimpinan KPK.

Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha berharap agar MK segera memutus gugatan tersebut.

“Kami juga sudah ajukan putusan sela agar para pemohon yang sekarang sedang memohon itu bisa diberi kesempatan untuk tetap mengikuti proses seleksi (capim KPK) yang sedang berlangsung,” kata Praswad usai sidang perdana di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Adapun pendaftaran capim KPK periode 2024-2029 sudah ditutup pada Senin (15/7/2024).

“Tadi sudah disampaikan juga, hakim akan mempertimbangkan. Lalu ada masukan-masukan dari hakim yang sudah kami catat dan akan kami perbaiki secepatnya,” ujar Praswad.

Sekretaris Jenderal IM 57+ Institute Lakso Anindito mengatakan bahwa pihaknya juga meminta panitia seleksi (pansel) capim KPK memperhatikan proses gugatan mereka di MK.

“Untuk bisa menjamin para pemohon mendapatkan haknya. Pertama, kami minta pansel memperhatikan juga soal perkembangan proses sidang di MK. Katena hal tersebut juga sudah kami sampaikan kepada hakim MK dan harapannya menjadi salah satu pertimbangan dalam putusannya,” kata Lakso.

“Dan kami diberikan waktu untuk memperbaiki sampai dengan 5 Agustus 2024,” ucap Lakso.

Adapun Novel Baswedan dan para pemohon mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mereka mengaku menjadi pihak yang dirugikan atas pemberlakuan Pasal 29 huruf e UU KPK sehingga melanggar hak konstitusionalitas pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945.

Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa pasal-pasal yang diuji telah diputus oleh Mahkamah pada 2022.

“Nanti saudara kembangkan di situ, apakah ini bisa melewati yang disebut dengan istilah nebis in idem. Silakan uraikan sedemikian rupa mengenai hal itu,” kata Enny kepada para pemohon dalam sidang perdana di MK, Jakarta Pusat, Senin.

“Tapi ini berat, karena barang ini sudah diputus oleh Mahkamah. Baru saja putusannya, putusan 112. Kan tahun 2022. Kemudian minta lagi untuk diputus. Ini memang harus bisa meyakinkan Mahkamah, di mana letak persoalan konstitusionalitas itu,” ujar Enny.

Enny mengatakan, para pemohon harus bisa meyakinkan Mahkamah agar permohonan dikabulkan.

“Jadi tolong nanti saudara pikirkan untuk bisa meyakinkan yang sudah diputus oleh Mahkamah, apalagi putusan itu mengabulkan,” kata Enny.

Adapun Novel Baswedan bersama sejumlah pihak lain yang mewakili IM 57+ Institute melayangkan gugatan uji materi ke MK terhadap syarat batas umur calon pimpinan KPK.

Terdapat 12 pemohon, yakni Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

Gugatan itu sudah terdaftar di dalam akta pengajuan permohonan pemohon (APPP) nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024.

Mereka menggugat Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mempersyaratkan calon pimpinan KPK berusia maksimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun.

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 kemudian menambah klausul "... atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK" sebagai syarat alternatif usia pada pasal itu.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, Novel dkk yang belum berusia 50 tahun merasa mengalami diskriminasi dan kerugian konstitusional karena terhalang untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar IM 57+ Institute menguraikan secara rinci gugatan uji materi soal syarat batas umur calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun pemohon yang diwakili eks penyidik KPK, Novel Baswedan, mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mereka mengaku menjadi pihak yang dirugikan atas pemberlakuan Pasal 29 huruf e UU KPK sehingga melanggar hak konstitusionalitas pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945.

Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa pasal-pasal yang diuji telah diputus oleh Mahkamah pada 2022.

“Nanti saudara kembangkan di situ, apakah ini bisa melewati yang disebut dengan istilah nebis in idem. Silakan uraikan sedemikian rupa mengenai hal itu,” kata Enny kepada para pemohon dalam sidang perdana di MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

“Tapi ini berat, karena barang ini sudah diputus oleh Mahkamah. Baru saja putusannya, Putusan 112. Kan tahun 2022. Kemudian minta lagi untuk diputus. Ini memang harus bisa meyakinkan Mahkamah, di mana letak persoalan konstitusionalitas itu,” ujar Enny.

Enny mengatakan, para pemohon harus bisa meyakinkan Mahkamah agar permohonan dikabulkan.

“Jadi tolong nanti saudara pikirkan untuk bisa meyakinkan yang sudah diputus oleh Mahkamah, apalagi putusan itu mengabulkan,” kata Enny.

Sementara itu, Hakim Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa Mahkamah jarang memutus soal perkara persyaratan usia.

“Sebenarnya itu sangat jarang. Kalau pun ada, hanya melakukan pemaknaan secara bersyarat. Kalau langsung angka ke angka itu, sepertinya susah untuk didapatkan putusan MK,” kata Suhartoyo.

Adapun Novel Baswedan bersama sejumlah pihak lain yang mewakili IM 57+ Institute melayangkan gugatan uji materi ke MK terhadap syarat batas umur calon pimpinan KPK.

Terdapat 12 pemohon, yakni Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

Gugatan itu sudah terdaftar di dalam akta pengajuan permohonan pemohon (APPP) nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024.

Mereka menggugat Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mempersyaratkan calon pimpinan KPK berusia maksimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun.

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 kemudian menambah klausul "... atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK" sebagai syarat alternatif usia pada pasal itu.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, Novel dkk yang belum berusia 50 tahun merasa mengalami diskriminasi dan kerugian konstitusional karena terhalang untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK 2024-2029.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengungkapkan ada empat anggotanya yang mendaftar calon pimpinan (capim) KPK 2024-2029. Mereka yang dipaksa keluar dari KPK karena 'disingkirkan' mantan ketua KPK Firli Bahuri tersebut bersedia mendaftar karena ingin KPK dihuni orang yang rekam jejaknya baik.

Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengungkapkan ada empat anggotanya yang mendaftar Calon Pimpinan KPK 2024-2029. Mereka bersedia mendaftar karena ingin KPK dihuni orang yang rekam jejaknya baik.

"Untuk itu, pada saat ini, terdapat empat calon eks KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang mendaftar," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Praswad menyampaikan para mantan pegawai KPK tak bisa diam saja menyaksikan citra KPK terus anjlok. Mereka akhirnya bersedia berkompetisi dalam bursa pemilihan capim KPK demi memulihkan nama baik KPK. "Ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa KPK harus diisi oleh orang berintegritas," kata Praswad.

Keempat orang yang dimaksud itu ialah mantan Deputi PIPM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) KPK Herry Muryanto, mantan Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono, mantan Kepala Training ACLC KPK Hotman Tambunan, dan eks Kabag Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.

Selain itu, Praswad menghimbau orang-orang berintegritas untuk mendaftar pada kesempatan akhir ini. Praswad sebenarnya berencana mendaftar tetapi terkendala syarat usia minimal 50 tahun. Syarat ini pula yang 'mengganjal' mantan penyidik KPK Novel Baswedan tidak bisa mendaftar. Novel kini diketahui berusia 47 tahun. Gugatan Praswad Dkk ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan syarat usia juga belum membuahkan hasil.

"Kami pun berencana mendaftar tetapi sampai hari ini belum ada putusan MK yang sudah kami ajukan beberapa bulan yang lalu diadili oleh MK," ujar Praswad.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) KPK mengajak publik mendaftar di hari terakhir pada 15 Juli 2024. Pansel menyinggung agar mereka yang perduli pemberantasan korupsi ikut mendaftar.

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengimbau siapapun yang mempunyai perhatian terhadap masa depan pemberantasan korupsi agar dapat mendaftarkan diri. Pansel terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

"Di penghujung waktu pendaftaran ini, kami ingin mengajak putra putri terbaik bangsa yang peduli terhadap masa depan Indonesia, yang peduli terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk segera mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut," kata Arif dalam keterangan yang dikutip pada Senin (15/7/2024).

Arif menyebut pendaftaran dibuka pada 26 Juni sampai 15 Juli 2024. Dengan begitu ada 20 hari yang dapat digunakan untuk mendaftar sebagai Capim dan Dewas KPK. Metode mendaftarnya cukup dengan membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/.

"Nantinya setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim KPK dan 10 nama calon Dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke DPR RI," ujar Arif.

Tercatat, ada 210 orang yang mendaftar capim dan 142 orang mendaftar Dewas dari data yang masuk pada hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 pukul 06.50 WIB. Dengan demikian, total terdapat 352 orang pendaftar capim dan Dewas KPK.

Ketua Pansel Capim-Dewas KPK, Yusuf Ateh menyebut Pansel tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran setelah menerima ratusan pendaftar Capim-Dewas KPK periode 2024-2029. "Nggak ada perpanjangan waktu," ujar Yusuf.

Pendaftaran Capim KPK bakal tetap ditunggu sampai Senin malam ini. Pendaftaran ini sudah dibuka sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan karena tuntasnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.