TEMPO.CO, Jakarta - Pada 14 September 2024, Nurdin Halid menjadi pimpinan Munaslub Kadin Indonesia yang melengserkan Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum Kadin. Nurdin mengungkapkan pelengseran Arsjad karena melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tidak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

“Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah, itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” kata Nurdin Halid, setelah Munaslub Kadin berlangsung.

Nurdin mengungkapkan, desakan agar Arsjad Rasjid dicopot sebagai Ketua Umum Kadin datang dari bawah dan tidak bisa terhindarkan. Bahkan, keluhan pelanggaran Arsjad sudah datang sejak 4 bulan yang lalu. Posisi Arsjad pun kini telah diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Profil Nurdin Halid

Nurdin Halid lahir pada 17 November 1958 di Watampone, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di IKIP Ujung Pandang (sekarang Universitas Negeri Makassar) pada 1977-1982. Selanjutnya, ia bekarier dalam berbagai bidang, yaitu koperasi, sepak bola, dan politik.

Nurdin sudah jatuh cinta pada koperasi sejak kecil. Lalu, pada 1983, ketika menjadi Manajer Penyuluh Koperasi Kabupaten Gowa, ia mulai meniti karier dalam koperasi. Dua tahun kemudian, ia pindah tempat ke Sidenreng Rappang yang disusul pengangkatannya menjadi kepala perwakilan Puskud Hasanudin, Kabupaten Pinrang pada 1987. Kemudian, pada 1992, ia ditunjuk menjadi Direktur Utama Puskud Hassanuddin. Lalu, pada 1998, posisinya di koperasi semakin tinggi dengan dibuktikan menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Jakarta.

Berdasarkanthenurdinhalidinstitute, Nurdin juga berkontribusi menjadi pionir sekaligus peletak dasar sepak bola Indonesia modern. Pada 1999-2004, ia diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PSSI. Selain itu, ia juga menangani PSM Makassar musim 1995-1996 yang berhasil membawa tim ini merebut gelar juara Liga Indonesia pada 2001 dan menembus babak 8 Besar Liga Champions. Lalu, pada 2003-2011, ia diangkat sebagai Ketua Umum PSSI. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komite Tetap Asian Football Confederation pada 2005-2011.

Tak hanya aktif dalam dunia koperasi dan sepak bola, Nurdin juga terjun ke politik. Ia mengawali karier dalam politik lebih dahulu daripada sepak bola, yaitu pada 1988 melalui Partai Golkar. Keberhasilan dalam dunia koperasi dan sepak bola membuatnya terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 1997. Setelah itu, ia mendapatkan jabatan strategis dalam Partai Golkar, yaitu Ketua DPP bidang Pemilu Sulawesi, Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, dan Ketua Panitia Pengarah Munas “rekonsiliasi” Partai Golkar.

Keberhasilan Nurdin Halid memimpin Munas Golkar mendapat apresiasi yang membuat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mempercayainya menjadi Ketua Harian Partai Golkar. Setelah itu, ia mendapatkan restu maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan pada 2018. Namun, pada Pilgub 2018 tersebut, ia harus mengakui keunggulan pasangan calon lain dari PDIP, yaitu Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman.

RACHEL FARAHDIBA R | OYUK IVANI

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada 14 September 2024, Arsjad Rasjid diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan ini disertai dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yang terpilih secara aklamasi dengan dukungan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain melanjutkan kepemimpinan Arsjad hingga 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya untuk memimpin satu periode penuh dari 2024 hingga 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Bhima Yudhistira, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), menyayangkan terjadinya perpecahan di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini berpotensi menghambat pembangunan, mengingat peran penting Kadin sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi dari para pelaku usaha.

Terpecahnya Kadin dapat membuat aspirasi dari pelaku usaha tidak tersampaikan dengan lancar kepada pemerintah. “Dari sisi pemerintah (perpecahan) ini akan menimbulkan kebingungan, Kadin mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi pengusaha,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Senin, 16 September 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait perbedaan antara ketua umum hasil Munas, Arsjad Rasjid, dan ketua umum hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Supratman mengatakan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, menanggapi dugaan bahwa Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisi Ketua Umum Kadin karena pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud. Menurut Dhaniswara, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat Arsjad dari jabatan pimpinan Kadin.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” kata Dhaniswara, pada Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara menyatakan bahwa Arsjad Rasjid telah mengajukan cuti sementara sebagai Ketua Umum Kadin saat mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024, dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus serta Anindya Bakrie. Ia juga menambahkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI)—sepakat hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam konferensi pers pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

MYESHA FATINA RACHMAN I OYUK IVANI S I RACHEL FARAHDIBA S I HANIN MARWAH I YUDHONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada 14 September 2024, Arsjad Rasjid diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan ini disertai dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yang terpilih secara aklamasi dengan dukungan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain melanjutkan kepemimpinan Arsjad hingga 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya untuk memimpin satu periode penuh dari 2024 hingga 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Bhima Yudhistira, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), menyayangkan terjadinya perpecahan di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini berpotensi menghambat pembangunan, mengingat peran penting Kadin sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi dari para pelaku usaha.

Terpecahnya Kadin dapat membuat aspirasi dari pelaku usaha tidak tersampaikan dengan lancar kepada pemerintah. “Dari sisi pemerintah (perpecahan) ini akan menimbulkan kebingungan, Kadin mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi pengusaha,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Senin, 16 September 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait perbedaan antara ketua umum hasil Munas, Arsjad Rasjid, dan ketua umum hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Supratman mengatakan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, menanggapi dugaan bahwa Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisi Ketua Umum Kadin karena pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud. Menurut Dhaniswara, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat Arsjad dari jabatan pimpinan Kadin.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” kata Dhaniswara, pada Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara menyatakan bahwa Arsjad Rasjid telah mengajukan cuti sementara sebagai Ketua Umum Kadin saat mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024, dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus serta Anindya Bakrie. Ia juga menambahkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI)—sepakat hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam konferensi pers pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

MYESHA FATINA RACHMAN I OYUK IVANI S I RACHEL FARAHDIBA S I HANIN MARWAH I YUDHONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024, di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Pemilihan Anindya Bakrie didukung 21 pimpinan Kadin daerah dan 25 anggota luar biasa Kadin Indonesia. Setelah terpilih, Anindya menyampaikan harapannya bahwa hasil Munaslub ini akan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, mengingat pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pengusaha dan pemerintah.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya saja, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” kata Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Tak hanya melanjutkan masa jabatan Arsjad Rasjid hingga 2026, peserta Munaslub menyepakati bahwa Anindya akan memimpin Kadin untuk satu periode penuh, yaitu dari 2024 hingga 2029. “Masa bakti yang ditetapkan oleh Munaslub adalah periode 2024-2029,” kata Nurdin Halid, Ketua Sidang Munaslub Kadin 2024.

Penolakan Laporan Arsjad

Selain memilih ketua baru, Munaslub 2024 juga secara resmi mendemisionerkan kepengurusan Arsjad Rasjid. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban dari Arsjad dan kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya, 21 pengurus Kadin provinsi menolak pelaksanaan Munaslub yang bertujuan menggantikan Arsjad Rasjid. Mereka menyatakan bahwa Munaslub tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha dan tokoh publik Indonesia yang lahir pada 10 November 1974. Ia merupakan bagian dari keluarga Bakrie, salah satu keluarga pengusaha terkemuka di Indonesia. Anindya menjabat sebagai CEO Bakrie Global Ventura dan berperan aktif dalam berbagai bidang bisnis yang dimiliki oleh kelompok Bakrie, termasuk media, infrastruktur, dan energi.

Selain kiprahnya di dunia bisnis, Anindya juga aktif dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pada 2024, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Anindya merupakan lulusan Northwestern University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Teknik Industri, dan meraih gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnisnya, Anindya dikenal sebagai figur yang memiliki visi untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui dunia usaha dan kolaborasi strategis dengan pemerintah.

Profil Anindya Bakrie

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha Indonesia yang berkiprah di sektor teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik. Dilansir dari berbagai sumber, saat ini, ia merupakan pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir, serta menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group, yang mengendalikan berbagai perusahaan publik dengan total kapitalisasi pasar mencapai sekitar US $15 miliar.

Putra Aburizal Bakrie juga merupakan pendiri dan CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group, yang memiliki beberapa media penting seperti stasiun televisi berita dan olahraga tvOne, stasiun hiburan ANTV, serta portal berita VIVA.co.id. Selain itu, Anindya telah memimpin Grup Bakrie untuk beralih ke sektor energi baru dan terbarukan. Sebagian besar keuntungan dari bisnis batu bara grup tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek energi hijau dan berbagai inisiatif transisi energi.

Selain terlibat dalam bisnis, Anindya juga mendirikan Bakrie Center Foundation, yang menjadi wadah bagi berbagai kegiatan filantropi yang ia lakukan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan pernah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Direktur APEC Business Advisory Council (ABAC).

MICHELLE GABRIELA | OYUK IVANI

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024, di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Pemilihan Anindya Bakrie didukung 21 pimpinan Kadin daerah dan 25 anggota luar biasa Kadin Indonesia. Setelah terpilih, Anindya menyampaikan harapannya bahwa hasil Munaslub ini akan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, mengingat pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pengusaha dan pemerintah.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya saja, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” kata Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Tak hanya melanjutkan masa jabatan Arsjad Rasjid hingga 2026, peserta Munaslub menyepakati bahwa Anindya akan memimpin Kadin untuk satu periode penuh, yaitu dari 2024 hingga 2029. “Masa bakti yang ditetapkan oleh Munaslub adalah periode 2024-2029,” kata Nurdin Halid, Ketua Sidang Munaslub Kadin 2024.

Penolakan Laporan Arsjad

Selain memilih ketua baru, Munaslub 2024 juga secara resmi mendemisionerkan kepengurusan Arsjad Rasjid. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban dari Arsjad dan kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya, 21 pengurus Kadin provinsi menolak pelaksanaan Munaslub yang bertujuan menggantikan Arsjad Rasjid. Mereka menyatakan bahwa Munaslub tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha dan tokoh publik Indonesia yang lahir pada 10 November 1974. Ia merupakan bagian dari keluarga Bakrie, salah satu keluarga pengusaha terkemuka di Indonesia. Anindya menjabat sebagai CEO Bakrie Global Ventura dan berperan aktif dalam berbagai bidang bisnis yang dimiliki oleh kelompok Bakrie, termasuk media, infrastruktur, dan energi.

Selain kiprahnya di dunia bisnis, Anindya juga aktif dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pada 2024, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Anindya merupakan lulusan Northwestern University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Teknik Industri, dan meraih gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnisnya, Anindya dikenal sebagai figur yang memiliki visi untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui dunia usaha dan kolaborasi strategis dengan pemerintah.

Profil Anindya Bakrie

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha Indonesia yang berkiprah di sektor teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik. Dilansir dari berbagai sumber, saat ini, ia merupakan pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir, serta menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group, yang mengendalikan berbagai perusahaan publik dengan total kapitalisasi pasar mencapai sekitar US $15 miliar.

Putra Aburizal Bakrie juga merupakan pendiri dan CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group, yang memiliki beberapa media penting seperti stasiun televisi berita dan olahraga tvOne, stasiun hiburan ANTV, serta portal berita VIVA.co.id. Selain itu, Anindya telah memimpin Grup Bakrie untuk beralih ke sektor energi baru dan terbarukan. Sebagian besar keuntungan dari bisnis batu bara grup tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek energi hijau dan berbagai inisiatif transisi energi.

Selain terlibat dalam bisnis, Anindya juga mendirikan Bakrie Center Foundation, yang menjadi wadah bagi berbagai kegiatan filantropi yang ia lakukan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan pernah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Direktur APEC Business Advisory Council (ABAC).

MICHELLE GABRIELA | OYUK IVANI

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Ia pun membantah hanya sedikit yang ingin Arsjad diganti. Nurdin menyebutkan desakan agar Arsjad Rasjid dicopot tersebut datang dari bawah dan tidak bisa terhindarkan.

Aspirasi ini, kata Nurdin, bahkan sudah datang sejak 4 bulan yang lalu. Pihaknya mengklaim sudah mencoba mendamaikan masalah ini, namun pertentangannya terus terjadi.

Keluhan-keluhan yang datang dari daerah ini, kata Nurdin, sudah diupayakan solusinya oleh Kadin Pusat, khususnya lewat Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan. Mereka telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini. "Namun, ternyata aspirasi dari bawah ini tidak bisa dibendung."

Sebelumnya, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024/2029 dalam Munaslub Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia meski sempat ditolak sejumlah pengurus Kadin yang lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid diduga main perkara di Mahkamah Agung (MA) melalui kakak Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Bahdar Saleh.

Hal ini terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik keterangan Bahdar Saleh saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat sang adik.

Mulanya, salah satu jaksa KPK mendalami kedekatan Bahdar dengan Nurdin Halid.

Kakak Gazalba Saleh itu mengaku kenal dengan eks Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

“Dengan Pak Nurdin Halid Saudara kenal?” tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

“Kenal, Pak,” jawab Bahdar.

“Apakah ada membicarakan masalah perkara?” tanya jaksa lagi.

“Beliau pernah menanyakan, saya enggak tahu permasalahannya apa, sudah saya forward,” jawab Bahdar.

Mendengar jawaban itu, jaksa lantas mendalami perkara yang dikomunikasikan Nurdin Halid kepada Bahdar.

Namun, Bahdar berdalih tidak mengerti permasalahan tersebut.

Lantaran berkelit, jaksa komisi antirasuah itu pun memperlihatkan bukti komunikasi antara kakak Gazalba Saleh itu dan politikus Partai Golkar tersebut.

“Ini saya tunjukkan Saudara pernah ada komunikasi dengan Pak Gazalba ini di foto antara percakapan Saudara dengan Pak Nurdin Halid. Ini ada percakapan Saudara ini,” ujar jaksa.

“Saudara menunjukkan ada info perkara, penganiayaan, ini hakimnya Desnayeti, Gazalba Saleh, Sofyan Sitompul. 'Iya terima kasih, Ndi.' Ndi itu maksudnya apa, Pak?” tanya jaksa.

“Oh iya, saya cuma meneruskan saja, Pak,” kata Bahdar.

Jaksa terus mencecar kakak Gazalba Saleh atas komunikasi dengan Nurdin Halid.

Terlebih lagi, ada emoticon menangis dalam percakapan tersebut.

“Ada jawaban Pak Gazalba kepada Saudara, 'Tolong bilang sama puang kenapa baru bilang kalau ada pe itu, aduh sayang sekali karena saya yang pegang' sambil ini emoticon nangis nih Pak, apa maksudnya?” cecar jaksa.

“Saya teruskan ke Pak Nurdin,” jawab Bahdar.

“Atau mungkin sudah telat misalnya pengurusannya? karena ini yang pegang Pak Gazalba?” kata jaksa.

“Saya cuma forward saja,” jawab Bahdar lagi.

Kakak Gazalba Saleh terus berkelit saat didalami maksud dari komunikasi tersebut.

Bahkan, ia mengaku lupa kontes percakapan dengan eks petinggi PSSI tesebut.

“Untuk bilang sama puang kenapa baru ada pe itu, aduh sayang sekali karena saya yang pegang, gimana pak?” cecar jaksa.

“Saya sudah lupa, Pak, apa itunya,” kata Bahdar.

Selepas persidangan, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan, komunikasi antara Bahdar dan Nurdin Halid dibuka untuk membongkar dugaan adanya penerimaan oleh Gazalba Saleh.

Sebab, Komisi Antirasuah menduga Hakim Agung nonaktif MA itu menerima uang dari pengurusan perkara, salah satunya dari Nurdin Halid.

“Jadi ini sebenarnya kita dapatkan dari bukti percakapan yang di-capture. Dari situ kan disebutkan bahwa itu ada Nurdin Halid. cuma sebenarnya kaitannya dengan perkara ini tidak terlalu kelihatan,” kata Wawan.

“Cuma kami munculkan sebagai bukti bahwa ada pengurusan perkara yang dilakukan oleh terdakwa melalui kakaknya. Itu saja yang kami tampilkan di persidangan ini,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di MA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, hingga kini belum ada pengurus pusat partai beringin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar. "Belum-belum, plt harus melalui rapat pleno DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Nurdin saat dihubungi di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Nurdin, saat ditanya mengenai jadwal rapat pleno DPP Partai Golkar, menjawab sampai saat ini belum ada jadwal yang ditetapkan. Belum ada, belum, belum," katanya.

Informasi yang beredar di kalangan jurnalis menyebutkan politikus Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga Menteri Perindustrian RI, dikabarkan akan ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar. Namun, hingga kini belum ada petinggi Golkar yang membenarkan kabar tersebut.

KOMPAS.com – Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) periode 2024-2028 secara resmi dilantik.

Upacara pelantikan PP Pelti berlangsung di Auditorium Wisma Graha Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/7/2024).

Nurdin Halid menjadi Ketua Umum PP Pelti 2024-2028. Selanjutnya, Andi Fajar Asti sebagai Sekretaris Jenderal.

Jajaran Wakil Ketua Umum diisi oleh Jafar Hafsah, Azis Syamsudin, Raffi Ahmad, dan Endang Agustin.

Sementara itu, Bendahara Umum PP Pelti dijabat Rinto Subekti dengan wakilnya, yakni Risman Pasigai, Denny Karmaina, dan Roofy Ardianto.

Menpora RI, Dito Ariotedjo, ikut hadir langsung dalam pelantikan PP Pelti 2024-2028.

Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman melantik dan mengambil sumpah jajaran PP Pelti periode 2024-2028.

Menpora Dito mengucapkan selamat kepada jajaran PP Pelti yang baru dikukuhkan dan dilantik di bawah kepemimpinan Ketum Nurdin Halid

Terlebih lagi, Nurdin Halid bukan nama baru di olahraga Tanah Air. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

“Saya yakin prestasi tenis pasti naik. Dulu ketika Nurdin memegang PSSI, timnas kita sempat peringkat 94 dunia, itu adalah pencapaian luar biasa,” kata Dito dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Dito Ariotedjo menambahkan, kepengurusan PP Pelti yang diketuai Nurdin Halid terdapat sosok-sosok penggiat olahraga, khususnya tenis.

Selain itu, Ketum Nurdin Halid telah memiliki serangkaian program jangka pendak dan jangan panjang yang diyakini mampu membawa tenis Indonesia lebih baik lagi.

“Saya sangat senang Pak Nurdin sudah komitmen membuat liga profesional tenis,” kata dia.

“Saya rasa itu yang dibutuhkan untuk olahraga tenis ini karena kalau liga profesional berjalan, otomatis pembinaan ke bawahnya juga jalan. Termasuk juga kejurnas usia dini,” tuturnya.

“Jadi target Pelti menembus Olimpiade di bawah kepemimpinan Nurdin Halid saya rasa itu bukan mustahil,” imbuh Menpora.

Adapun dalam susunan pengurus harian PP Pelti 2024-2028, Ketum dijabat Nurdin Halid, dengan Wakil Ketum meliputi Jafar Hafsah, Azis Syamsudin, Raffi Ahmad, Endang Agustin.

Kemudian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dijabat Andi Fajar Asti dengan Wakil Sekjen meliputi Wiyono Adie, Arsyad Achmadin, Efendi, dan Pahlevi Pangerang.