Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

(shc/hns)

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, mengklaim bahwa honor sejumlah panitia pelaksana (Panpel) sudah disalurkan.

Honor yang disalurkan pun mempunyai besaran yang beragam sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya dari ketua panpel cabor, koordinator, hingga anggota.

Selain itu, besaran honor juga disesuaikan jumlah hari kerja yang beragam. Hal tersebut dibuktikan dengan absen sebagai kelengkapan berkas.

Honor paling besar adalah Rp 6,6 juta. Sementara yang terendah Rp 400 ribu.

Berikut data selengkapnya:

Budi pun memastikan honor yang menggunakan rekening Bank Sumut sudah disalurkan. Namun, memang ada sejumlah kendala.

Mulai dari rekening yang ternyata sudah mati hingga kesalahan nomor.

“Laporan dari Bank Sumut 18 (cabor) itu sudah 100 persen disalurkan. Tapi itu kendala, kita tunggu laporan itu dari Bank Sumut,” kata Budi pada Selasa (1/10).

“Siapa saja yang balik, siapa aja yang salah namanya itu dia (honornya tidak sukses ditransfer),” kata dia.

Selain itu, Budi mengakui adanya pembayaran yang belum diselesaikan. Katanya, hal ini dikarenakan adanya kendala administrasi mulai dari berkas dari panpel yang lama hingga tidak menggunakan Bank Sumut.

“Prinsip kami rapi dulu (administrasi) baru dibayar karena enggak mau (ada masalah di kemudian hari,” kata Budi.

“Ini mereka kebanyakan ngasih data Jumat, Sabtu-Minggu kan libur . Jadi baru saja sore, besoknya udah komplain. Ini makanya kita siap, kita kan ada rekam jejaknya, rekam digital, kan ada kalau bohong kan bisa dicek,” ujarnya.

Sorotan terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pada 2024 belum juga berhenti. Padahal, gelaran acaranya sudah selesai.

PON XXI Aceh-Sumut resmi ditutup pada Jumat (20/9). Namun masalah penyelenggaraan tersebut ternyata masih ada.

Kini, pembayaran honor panitia pelaksana di 19 cabang olahraga (cabor) malah mandek. Padahal, keringat mereka sudah mengering, seiring usainya penyelenggaraan pesta olahraga nasional itu.

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, angkat bicara. Dia menyebut honor yang belum terbayarkan karena kendala teknis.

"Honor pasti dibayarkan, ada kendala teknis, Pj Gubernur meminta paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat," kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/9).

Budi pun memaparkan proses pembayaran Panpel atau panitia yang tergabung di PB PON. Proses dimulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses verifikasi dokumen.

"Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut, begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga (Cabor) yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen," kata Budi.

Saat ini ada 19 cabor yang pembayarannya belum dilakukan. Sementara, 7 lainnya sudah dibayarkan. Namun tak disebut cabor-cabor apa saja yang dimaksud.

"Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan," kata Budi.

"Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer," kata Budi.

Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.

“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo buka suara terkait honor tersebut.

Ia menyatakan tidak ada keterlambatan pemberian honor, hanya saja masih dalam proses pemberkasan.

“Semua berproses, yang kelengkapan administrasinya sudah lengkap sudah ditransfer, kalau belum ditransfer sedang proses pemberkasan sesuai ketentuan SPJ (surat pertanggungjawaban),” kata Dito, Senin (30/9).

Dito mengeklaim tidak ada masalah terkait pembayaran honor. “Tidak ada masalah, kita selalu monitor,” kata Dito.

Tak disebut juga berapa honor para panitia tersebut. Yang jelas menurutnya proses administrasi sudah selesai.

PON XXI memang cukup menuai sorotan selama pelaksanaan. Untuk Sumut misalnya, ada masalah mulai dari akses menuju venue yang becek, bocor, hingga permasalahan konsumsi yang dinilai tidak memenuhi standar.

PON XXI Aceh-Sumut resmi ditutup pada Jumat (20/9). Meski begitu ada masalah yang tersisa usai perhelatan olahraga nasional itu.

Masalahnya adalah terkait mandeknya pembayaran honor panitia pelaksana di 19 cabang olahraga (cabor).

Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, pun angkat bicara soal ini. Budi memastikan honor yang belum terbayarkan disebabkan kendala teknis.

"Honor pasti dibayarkan, ada kendala teknis, Pj Gubernur meminta, paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat," kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/9).

Budi pun memaparkan proses pembayaran Panpel atau panitia yang tergabung di PB PON. Proses dimulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses verifikasi dokumen.

"Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut, begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga (Cabor) yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen," kata Budi.

Budi bilang, saat ini ada 19 cabor yang pembayarannya belum dilakukan. Sementara, 7 lainnya sudah dibayarkan. Namun tak disebut cabor-cabor apa saja yang dimaksud.

"Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan," kata Budi.

"Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer," kata Budi.

Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.

“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.

PON XXI memang cukup menuai sorotan selama pelaksanaan. Untuk Sumut misalnya, ada masalah mulai dari akses menuju venue yang becek, bocor, hingga permasalahan konsumsi yang dinilai tidak memenuhi standar.

Kegiatan pameran di sekolah sering kali melibatkan susunan panitia lengkap, mulai dari ketua hingga seksi-seksi. Jika melihat beban kerja seksi-seksi dalam kepanitiaan, seksi apa yang tugasnya paling berat dalam penyelenggaraan kegiatan pameran di sekolah?

Seksi yang mempunyai tugas paling berat adalah seksi perlengkapan karena harus berkoordinasi bidang lain, seperti seksi dekorasi dan seksi pengumpulan karya. Selain seksi perlengkapan, setiap panitia pameran juga mempunyai tanggung jawab besar.

Pameran di sekolah merupakan salah satu acara besar karena melibatkan banyak unsur, seperti siswa, guru, nama sekolah, orang tua siswa, dan sebagainya. Oleh karena itu, rencana pameran di sekolah selalu memiliki susunan panitia yang lengkap.

Susunan panitia pameran di sekolah dapat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta sejumlah seksi dengan tugas yang berbeda. Jika melihat beban kerja yang ada, seksi apa yang tugasnya paling berat dalam penyelenggaraan kegiatan pameran di sekolah?

Seksi yang tugasnya paling berat dalam penyelenggaraan pameran di sekolah adalah seksi perlengkapan. Dikutip dari buku Seni Budaya untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2, Soetedja, dkk. (2017: 11), berikut adalah tugas seksi perlengkapan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa seksi perlengkapan memiliki banyak tugas. Selain mengatur alat dan fasilitas pameran, seksi perlengkapan juga harus melakukan koordinasi dengan seksi yang lain.

Setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan pameran sekolah sebenarnya sama-sama mempunyai tanggung jawab besar untuk keberhasilan acara. Namun, tanggung jawabnya berbeda-beda antara ketua, sekretaris, bendahara, dan para seksi.

Mengutip dari buku yang sama, Soetedja, dkk. (2017: 8 – 9), berikut adalah penjelasan tentang beberapa jenis panitia dalam kegiatan pameran sekolah beserta tugasnya.

Ketua adalah pimpinan penyelenggaraan pameran yang memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Ketua diharapkan dapat mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah sejak perencanaan hingga pelaksanaan pameran.

Wakil ketua memiliki tugas sebagai pendamping ketua serta bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal. Wakil ketua juga memiliki tugas untuk memperlancar kegiatan setiap seksi serta menggantikan tugas ketua jika ketua berhalangan.

Sekretaris mempunyai tugas untuk menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran. Sekretaris juga menjadi pihak yang membuat serta mengarsipkan surat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran.

Bendahara mempunyai tanggung jawab penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk sebagai biaya penyelenggaraan pameran. Bendahara juga harus menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan.

Seksi kesekretariatan memiliki tugas untuk membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen tertulis. Beberapa contoh adalah membuat surat, menyusun proposal kegiatan, serta mencatat segala hal mengenai pameran.

Setelah menyimak penjelasan di atas, jadi seksi apa yang tugasnya paling berat dalam penyelenggaraan kegiatan pameran di sekolah? Seksi yang tugasnya paling berat dalam penyelenggaraan pameran di sekolah adalah seksi perlengkapan. (AA)

Kelompok orang yang bertanggung jawab mengatur persiapan dan pelaksanaan pertunjukan musik adalah salah satu contoh soal PAT Seni Budaya kelas 10. Banyak murid yang mencari jawaban untuk soal tersebut.

Sebab, tidak semua murid memahami tentang persiapan pertunjukan musik. Terlebih lagi, untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan musik harus melalui proses yang sangat panjang.

Kelompok orang yang bertanggung jawab mengatur persiapan dan pelaksanaan pertunjukan musik adalah panitia. Dikutip dari buku Pengantar Manajemen Bisnis, Nurcahaya, et al. (2023), panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan khusus, yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seseorang atau suatu majelis (banyak orang).

Agar dapat terselenggara dengan baik, pertunjukan musik membutuhkan panitia penyelenggara. Terdapat banyak orang yang menjadi bagian dari panitia.

Masing-masing orang tersebut memiliki posisi dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut ini adalah contoh susunan kepanitiaan dan tugasnya.

Dalam suatu kepanitiaan, biasanya akan ada penanggung jawab. Seperti namanya, tugas dari posisi tersebut adalah bertanggung jawab atas acara yang diselenggarakan. Posisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, posisi ini harus ditempati oleh seseorang yang jujur, bertanggung jawab, cakap, cerdas, dan berdedikasi tinggi.

Posisi selanjutnya adalah ketua panitia. Ketua panitia memiliki tugas untuk memimpin para anggotanya. Seorang ketua panitia yang baik harus bisa mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada persiapan pertunjukan musik.

Wakil ketua merupakan orang yang mendampingi ketua dalam memimpin anggota di bawahnya. Wakil ketua memiliki tugas untuk menggantikan posisi ketua jika sedang berhalangan. Selain itu, wakil ketua juga membantu ketua dalam menjalankan tugas.

Dalam suatu kepanitian, bendahara adalah posisi yang sangat penting. Sebab, bendahara memiliki tugas untuk mengatur dana untuk pertunjukan musik. Setelah pertunjukan digelar, bendahara memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Sekretaris merupakan panitia yang bertugas untuk membuat dokumen tertulis. Dokumen tertulis di antaranya adalah penyusunan proposal. Pembuatan surat, dan mencatat hasil rapat.

Pertunjukan musik tidak akan berjalan tanpa panitia atau seksi-seksi. Seksi-seksi yang ada di pertunjukan seni antara lain adalah seksi publikasi dan dokumentasi, seksi acara, seksi keamanan, seksi konsumsi, dan lain sebagainya.

Jadi, kelompok orang yang bertanggung jawab mengatur persiapan dan pelaksanaan pertunjukan musik adalah panitia. Tanpa panitia, sebuah pertunjukan musik tidak dapat berjalan dengan baik. (FAR)

Komponen yang memuat pegangan bagi pelaksanaan kegiatan adalah salah satu soal dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas XI. Soal tersebut berkaitan dengan materi proposal kegiatan yang sangat penting di dunia pendidikan maupun kerja.

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia harus direncanakan dengan matang. Hal ini menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga setiap panitia perlu memahami pegangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Salah satu komponen yang memuat pegangan bagi pelaksanaan kegiatan adalah Iatar belakang. Tidak dipungkiri, latar belakang adalah faktor penting yang perlu direncanakan dengan matang sebelum menyelenggarakan acara atau kegiatan.

Mengutip buku Cerdas Menulis Karya Ilmiah oleh Suyono, dkk (2015), latar belakang adalah alasan yang melatarbelakangi suatu kegiatan diselanggarakan. Beberapa alasan yang biasanya dipilih untuk membuat panitia kegiatan lebih kompak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Komponen kegiatan merupakan sekumpulan elemen yang membentuk kegiatan atau acara. Komponen ini berbeda-beda karena tergantung dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Komponen yang berisi pegangan bagi pelaksanaan kegiatan juga bervariasi, tergantung dengan jenis kegiatan yang dimaksud.

Selain latar belakang, masih ada beberapa komponen lainnya yang penting untuk direncanakan dan direalisasikan. Adapun berbagai komponen tersebut yakni sebagai berikut:

Jadi, komponen yang memuat pegangan bagi pelaksanaan kegiatan adalah latar belakang atau rencana. Dengan mengetahui latar belakang kegiatan, maka setiap panitia memiliki motivasi untuk menyukseskan acara. (DLA)

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 menegaskan akan tetap bekerja secara profesional dan independen.

Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah mengakomodasi calon atau pendaftar Capim dan Dewas titipan.

"Kita bekerja secara independen," kata Arif saat ditemui di Kota Makassar, Kamis (11/7).

Ia menegaskan bahwa Pansel bekerja dengan berpedoman pada undang-undang.

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada dalam undang-undang. Itu adalah pegangan dan acuan kami," ujarnya.

Pansel Capim dan Dewas KPK dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, Pansel KPK mengaku tidak mendapatkan arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait calon pimpinan dan Dewas KPK.

"SK berasal dari beliau (Jokowi). Kita bekerja sesuai dengan undang-undang. Tidak ada arahan khusus," ujarnya singkat.

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyoroti minimnya pendaftar dari kalangan perempuan.

Anggota Pansel KPK, Rezki Sri Wibowo, menyatakan bahwa hingga hari ini, Kamis (11/7), pendaftar perempuan untuk Capim dan Dewas KPK hanya sebanyak 7 orang.

"Sampai hari ini, baru satu perempuan mendaftar untuk Capim KPK dan 6 orang untuk Dewas KPK," kata Rezki Sri Wibowo di Makassar, Kamis (11/7).

Menurutnya, jumlah partisipan perempuan ini sangat memprihatinkan. Padahal, perempuan sangat dibutuhkan sebagai pemimpin.

"Ini sangat penting karena perempuan bisa menjadi pejuang utama dalam pemberantasan korupsi. Kita sangat membutuhkan banyak perempuan yang mendaftar," tuturnya.

Rezki pun mengajak para aktivis dan penggiat antikorupsi dari kalangan perempuan untuk segera mendaftar sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Ayo, para aktivis perempuan dan penggiat antikorupsi yang berpotensi, mohon segera mendaftar," harapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menyebut jumlah pendaftar hingga hari ini, Kamis (11/7), telah mencapai 632 orang.

"Hingga hari ini, pendaftar Capim KPK yang sudah mendaftar akun mencapai 632 orang. Dari jumlah tersebut, 79 orang telah mengirimkan dokumen untuk Capim, sementara untuk Dewas, sudah 64 orang. Jumlah ini terus bertambah setiap hari," kata Arif di Makassar.

JAKARTA - DPR diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu untuk mendalami proses dan penetapan kuota impor.

?Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,? ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian Indonesia. Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani.

?Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,? jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut. Sehingga, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras tersebut. ?Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,? tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.