Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyampaikan kekecewaanya terhadap pengetatan aturan kemasan tembakau.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menjelaskan sebelumnya aksi unjuk rasa ini telah membuahkan audiensi, di mana Kemenkes diwakili oleh Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Benget Saragih, hadir menemui perwakilan FSP RTMM-SPSI dan menghasilkan keputusan bahwa Kemenkes akan mempertimbangkan kembali aturan ini.

"Secara lisan yang kami dengar saat perwakilan kami tanggal 10 Oktober diterima masuk oleh Kemenkes, dikatakan bahwa tidak dan/atau belum ada rencana penyeragaman kemasan. Namun demikian, sampai saat ini kami belum diundang kembali untuk membahas Rancangan permenkes tersebut sesuai janji dan kesepakatan tertulis," kata dia dalam keterangannya, ditulis Rabu (30/10/2024).

Akan tetapi, Sudarto mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru bahwa Kemenkes tetap akan mendorong aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Di mana Kemenkes tetap akan mewajibkan keseragaman warna kemasan dan logo, serta penulisan merek menggunakan huruf yang sama.

Tentu, keputusan ini mengecewakan FSP RTMM-SPSI karena hal ini membuktikan bahwa Kemenkes abai dengan suara mereka dan tetap mendorong aturan yang akan merugikan industri tembakau untuk memasarkan produk legalnya. "Kalau penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di mana identitas merek telah dilindungi secara hukum," ujar dia.

Sudarto juga melihat aturan ini bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sampai akhir masa jabatan. Karena kebijakan ini berpotensi mematikan seluruh ekosistem industri tembakau, imbasnya secara ekonomi mencakup penurunan penerimaan cukai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

"Seharusnya, setiap kebijakan dan regulasi harus memperhatikan dampaknya, di mana seharusnya tidak semakin menyengsarakan kelompok bawah wong cilik yang paling lemah," ucapnya.

Sudarto juga mengingatkan bahwa mandat Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 hanya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% dan Rancangan Permenkes semestinya tidak melenceng dari aturan yang semestinya diterapkan. "Wewenang Kemenkes harusnya sesuai UU Nomor 17/2023, yaitu hanya mengatur pengaturan peringatan kesehatan sebesar 50% saja," serunya.

Melihat dampak ini, Sudarto berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu dapat melindungi mereka dan secara tegas membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa merek yang akan berimbas pada sektor tembakau.

"Kami berharap pemerintahan baru dapat menjaga komitmen dan konsistensinya dengan tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik besar di masyarakat di saat gelombang PHK terus terjadi. Ini sangat kami sesalkan di mana aturan pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja," tutup Sudarto.

Pemerintah membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak tahunan bagi sebagian kendaraan. Kendaraan tersebut juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu kendaraan bermotor yang tidak dikenai pajak adalah kendaraan listrik yang mencakup motor listrik dan mobil listrik. Selain itu, ada beberapa jenis kendaraan lain yang juga tak dikenai pajak. Apa saja?

6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak Tahunan

Ada beberapa regulasi yang mengatur hal ini. Yang pertama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam ayat 7 disebutkan bahwa pajak dikecualikan untuk lima jenis kendaraan, yaitu kereta, kendaraan untuk keamanan, kendaraan perwakilan negara asing, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan kendaraan lain yang diatur peraturan daerah (perda).

Regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Dalam ayat 10, dijelaskan bahwa PKB dan BBNKB dibebaskan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berikut penjelasannya:

1. Kereta Api

Jenis kendaraan bermotor pertama yang tidak dikenai PKB dan BBNKB adalah kereta api.

2. Kendaraan untuk Keamanan

Jenis kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan ini biasanya digunakan oleh TNI dan Polri.

3. Kendaraan Perwakilan Negara Asing

Jenis selanjutnya adalah kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Kendaraan Bermotor EBT

Yang dimaksud kendaraan bermotor berbasis energi baru terbarukan (EBT) adalah yang energinya berasal dari sumber energi dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola, dengan baik, di antaranya adalah panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

5. Kendaraan Listrik

Dilansir dari laman Bapenda DKI Jakarta, PKB 0% atau pembebasan pajak ini diberlakukan untuk kendaraan listrik, baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik angkutan orang maupun barang.

Alan tetapi kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Kendaraan jenis konversi ini tetap dikenakan PKB seperti kendaraan bermotor biasa.

6. Kendaraan Lainnya

Yang dimaksud kendaraan lainnya adalah kendaraan bermotor lain yang ditetapkan dengan Perda. Misalnya seperti yang diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 4, diatur bahwa pajak tahunan dibebaskan untuk kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang tujuannya semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Nah, itulah 6 kendaraan yang dibebaskan dari pajak tahunan atau PKB, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih di 2025. Ini merupakan tahun pertama Prabowo mengelola anggaran secara penuh.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Secara rinci defisit di tahun 2025 akan mencapai Rp 616.186.060.243.000. Defisit tersebut akan ditutup pemenuhannya lewat pembiayaan anggaran oleh APBN.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616.186.060.243.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," bunyi pasal 23 dikutip dari UU 62 tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pembiayaan anggaran sendiri paling besar akan melakukan penarikan utang dengan perkiraan sebesar Rp 775.867.469.094.000. Kemudian ada juga pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 154.501.300.000.000,00

Lalu pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 5.442.108.851.000 dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 262.000.000.000.

Di pasal 24 dijelaskan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, SBN, dan/atau saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 24 ayat 4.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah berakhir. Jabatannya resmi digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam masa periode 2024-2029.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Ma'ruf Amin akan menerima uang pensiun seumur hidup. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Berdasarkan aturan itu, besaran uang pensiunan bekas presiden dan wakil presiden setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Perlu diketahui bahwa nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi dan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok terakhir yang diterima Ma'ruf Amin dan akan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga berhak untuk menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu bulan, pada 20 Oktober 2024 nanti. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun.

Berapa besaran uang pensiun Jokowi?

Perlu diketahui, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain Selain Uang Pensiun Seumur Hidup

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, Presiden dan Wakil Presiden diberikan juga:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi juga berhak menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.