Indonesia sudah memiliki kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sejauh ini kereta cepat itu sudah menghubungkan Jakarta ke Bandung. Wacananya, Indonesia juga mau memperpanjang trayek kereta cepat, mulai dari Jakarta ke Surabaya.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka-bukaan soal nasib kereta cepat Jakarta-Surabaya di era Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat. Sejauh ini AHY bilang proyek itu masih akan dikaji lebih rinci di pemerintahan baru.

Di sisi lain, AHY menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tentu akan menjadi sebuah game changer alias gebrakan baru.

"Menurut saya memang ini akan terus kita kaji dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer kalau bisa diwujudkan," sebut AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Eks Menteri ATR/Kepala BPN di Kabinet Indonesia Maju itu memandang Jakarta-Surabaya adalah trayek yang cukup ramai. Puluhan bahkan ratusan juta penduduk, diklaim AHY bolak-balik di rute tersebut.

Dari situ, AHY bilang proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya bakal menjadi proyek yang monumental dan akan memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat.

"Ini lintasan yang digunakan oleh puluhan bahkan ratusan juta penduduk. Saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat bukan hanya monumental tetapi juga akan sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi," tegas AHY.

Modal Jumbo Kereta Cepat
Namun, dia memberikan sedikit catatan soal proyek tersebut. Catatannya adalah untuk membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentunya pemerintah butuh sumber daya tidak sedikit, baik sumber daya modal maupun manusianya.

Maka dari itu AHY nampak tak mau terburu-buru soal proyek ini. Sebagai menteri baru, dia akan mendalami dan mengkaji lebih rinci terlebih dahulu soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan juga dukungan dari berbagai pihak. Akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan sekaligus juga mempelajari target-target yang ditutupkan sebelumnya," beber AHY.

Sebagai informasi, awal tahun ini PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengabarkan sedang menggodok perencanaan pembangunan lanjutan kereta cepat ke Surabaya. KCIC merupakan operator dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannya bekerja sama dengan pihak China.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya berpeluang besar untuk membangun lanjutan kereta cepat secara bertahap, diawali dari menyambungkan jalur ke Yogyakarta terlebih dahulu.

Menurutnya, kereta cepat yang dibangun duluan hingga Yogyakarta ini merupakan bagian dari pembangunan fase I. Waktu serta biaya pembangunan kereta cepat menjadi pertimbangan utamanya.

"Ada kemungkinan begitu (sampai Yogyakarta lebih dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu, biaya, kenapa nggak Yogya?" ungkap pria yang akrab disapa Edo itu di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat Kamis (25/1/2024) silam.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) yang kala itu dijabat Budi Karya Sumadi juga mengatakan pemerintah sudah memulai mempelajari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya secara seksama. Salah satu yang dipelajari adalah rute kereta cepat serta feasibility atau kelayakan proyek. Selain itu masalah anggaran juga sedang dikaji pemerintah.

"Sekarang KCIC sedang mengajukan, kita akan pelajari dengan seksama, tentu kita akan pelajari tentang rutenya di mana feasibilitas-nya gimana, anggarannya seperti apa, dalam tahap kajian," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024) yang lalu.

Jumlah calon pimpinan (capim) dan calon Dewas Pengawas (cadewas) KPK makin meruncing. Panitia seleksi (Pansel) KPK telah merampungkan pekerjaannya dan menyerahkan 10 nama capim dan 10 nama cadewas KPK ke Presiden Jokowi, Selasa (1/10).

Nama-nama tersebut merupakan mereka yang lolos dalam seleksi terakhir di tahap wawancara dan tes kesehatan beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Jokowi akan menyerahkan masing-masing 10 nama capim dan cadewas KPK tersebut kepada DPR untuk dilakukan tahapan seleksi berikutnya, yakni fit and proper test.

"Kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama capim dan 10 nama cadewas kepada Pak Presiden, dan alhamdulillah Pak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR," ujar Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria dalam konferensi pers di Kemensetneg, Selasa (1/10).

Nantinya, DPR akan memilih masing-masing lima nama untuk ditetapkan menjadi pimpinan KPK dan komisioner Dewas KPK 2024–2029.

Hal itu juga sempat diungkapkan oleh Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh beberapa waktu lalu.

"Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5," jelas Ateh.

Sebelumnya, Arif juga mengungkapkan kriteria yang digunakan untuk menyaring 10 nama capim dan 10 cadewas KPK tersebut.

"Satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," kata Arif.

Proses penetapan kriteria tersebut tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal pansel, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO), semuanya diundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.

"Dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan cadewas," ucap dia.

Pansel juga memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai. Menurut Arief, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Berikut daftar lengkap 10 besar nama Capim KPK yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi:

Sementara itu, berikut daftar lengkap 10 nama calon Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi:

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui kesimpulan pansus haji 2024. Mereka menyampaikan 9 kesimpulan dan 3 rekomendasi, salah satunya meminta posisi menteri ke depan harus diisi oleh figur yang kompeten.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Puan Maharani. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesimpulan dan rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus Haji DPR, Nusron Wahid, Senin (30/9).

Berikut isi lengkap kesimpulan dan rekomendasi Pansus DPR RI:

Kementerian Agama RI dalam menyelenggarakan ibadah haji masih berperan dobel sebagai regulator dan operator. Sementara dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government akan tetapi berubah menjadi government to business. Sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak Syarikah [perusahaan operasional haji di Saudi] dengan menggunakan kerangka bisnis.

1. Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

2. Kementerian Agama cq Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari tahun 2024 sebelum diterbitkannya KMA nomor 130 tahun 2024 pada tanggal 15 Januari tahun 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

1. Pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping penggabungan dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan di mana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahramnya.

2. Sampai tahun 2024 Kemenag RI masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5678 nomor porsi kuota yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti di mana jemaah haji berada atau bertempat tinggal.

3. Terdapat ketidaksinkronan antara keputusan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah nomor 118 tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota khusus Haji 1445 Hijriah dan surat edaran Dirjen Bina haji khusus dengan nomor tentang penyampaian daftar haji khusus berhak melunaskan sisa kuota tahun 1445 H/2024 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah pasal 65 ayat 2.

4. Inspektorat jenderal kemenag RI sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah tidak menjadikan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan. Sementara pembagian kuota haji tambahan 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

1. Sistem komputerisasi haji terpadu tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem. Selain itu, terlalu banyak kepentingan yang dapat mengakses seperti subdit siskohat, subdit pendaftaran haji, kantor wilayah, kantor Kemenag di kabupaten/kota, bank penerima setoran penyelenggara haji khusus sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji.

2. Sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus tidak bisa terjamin keamanannya karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala dan terbuka. Selain itu, terlalu banyak juga pemangku kepentingan yang dapat mengakses sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang yang belum berangkat haji dapat berangkat haji tanpa antrean.

3. Lemahnya pengawasan terhadap tim verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan siskohat serta celah perubahan data.

1. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Ibadah Haji Khusus, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan.

Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antre, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah.

Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan, di mana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrean.

Jumlah jemaah Haji Lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahram, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tertunda keberangkatannya.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri. Ketentuan ini tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan ibadah Haji.

Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan selama pelaksanaan ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

Panitia angket DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, setelah melakukan temuan akhirnya melakukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi sikap Menag Yaqut Cholil Qoumas yang selalu mangkir dari undangan rapat pansus.

Cak Imin mengetahui hal itu sebab sebagai pimpinan DPR ialah yang mengkoordinir pengiriman undangan untuk Gus Yaqut.

“Ya tentu (jadi atensi), saya sebagai koorbidnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali,” kata Cak Imin saat ditemui di sela rapat paripurna akhir MPR, Rabu (25/9).

Cak Imin pun menyerahkannya kepada Pansus, apakah absennya Yaqut ini akan masuk dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti atau tidak.

“Nanti terserah Pansus kalau pansus menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa saya ya, terserah Pansus,” kata Ketum PKB itu.

Saat ini Pansus Angket Haji sedang menyusun laporan akhir untuk diberikan kepada pimpinan DPR RI, di rapat paripurna terdekat.

Cak Imin pun berpesan kepada publik agar publik menilai sendiri bagaimana hasil penyelidikan Pansus Angket Haji selama ini dalam laporan yang disampaikan.

“Ya semuanya kan sudah hari-hari transparan ya. Semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” tuturnya.

Pansus Haji sudah memanggil Menag 3 kali untuk hadir. Terakhir, Menag tidak hadir karena kunker ke Paris menggantikan Jokowi dalam acara forum perdamaian dunia.

Ketua Pansus Angket Haji 2024, Nusron Wahid, menyebut hasil rekomendasi Pansus terhadap dugaan penyelewengan penyelenggaraan Haji adalah agar diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH) biar dilakukan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Ia menilai, aparat penegak hukum juga punya penilaian apabila memang terjadi tindak pidana.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan di DPR itu one thing, aparat penegak hukum itu another thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum, jangan campur adukkan antara politik dengan hukum itu menjadi campur aduk,” kata Nusron kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

“Aparat hukum tuh punya logika sendiri. Tanpa kita tekan pun, aparat hukum itu kalau memang ada bukti dan laporan dari masyarakat dan dia punya bukti, pasti dia akan jalan dengan sendirinya,” sambungnya.

Politisi Golkar itu pun membantah adanya intervensi pada rapat Pansus yang digelar secara tertutup tersebut. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam suatu forum adalah hal biasa, bukan berarti intervensi.

“Yang namanya orang Pansus itu kan 30 orang, 30 orang itu masing-masing mempunyai otak dan pemahaman berbeda-beda. Kita mencari titik temu di antara 30 orang itu kita ambil yang mayoritas, ya kalau ada 1, 2 yang enggak cocok ya biasa, masa ada yang cocok semua,” ungkapnya.

Sebelumnya anggota Pansus dari PKB, Marwan Jafar, mengatakan adanya intervensi dalam pengambilan kesimpulan Pansus Haji tersebut. Hasil rekomendasi untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum juga menjadi tipis.

“Kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan pansus meskipun itu tipis-tipis,” ujar dia.

“Jadi pansus ini sangat tidak independen, karena ada intervensi dari berbagai banyak pihak. Sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” lanjutnya.

Pansus Angket Haji 2024 menggelar rapat internal untuk membahas kesimpulan dan rekomendasi terhadap dugaan penyelewengan penyelenggaraan Haji 2024.

Rapat Pansus tersebut sudah menghasilkan kesimpulan yang nantinya akan dibacakan pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/9).

Salah satu anggota Pansus Haji dari PKB, Marwan Jafar menyebut Pansus Haji telah diintervensi menjadi berubah tujuannya tidak seperti saat Pansus itu dibentuk.

“Dalam tanda kutip, masuk angin, itu dari internal Pansus sendiri. Di samping dari ada intervensi-intervensi dari luar yang memang luar biasa,” kata Marwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Lebih lanjut, Marwan juga menyebut dari hasil Pansus untuk meneruskan kesimpulan ke Aparat Penegak Hukum (APH) memang tetap dimasukkan,. Tapi, kata Marwan, poin tersebut tidak ditulis secara tegas.

“Kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan Pansus meskipun itu tipis-tipis,” ujar dia.

“Jadi pansus ini sangat tidak independen, karena ada intervensi dari berbagai banyak pihak. Sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tutup dia.

Ada banyak hal yang didalami Pansus Haji selama bergulir. Salah satu yang jadi fokus utama, yakni dugaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan kuota haji.

Pansus Haji juga sudah memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tapi, sampai 3 kali panggilan, Gus Yaqut tak juga hadir di Pansus Haji.

PKB menegaskan, dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan Haji 2024 harus diusut tuntas. PKB tidak ingin masalah ini dibiarkan berlarut agar tidak terulang dalam Haji 2025 dan ke depannya.

Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, menyatakan sikap PKB pada Pansus Angket Haji 2024 tidak akan berubah.

“Sikap PKB firm dari awal dan tidak berubah sampai hari ini tetap pelanggaran harus diusut, tindak pidana harus diusut,” kata Marwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Marwan menanggapi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang tidak hadir dalam Pansus Angket Haji ataupun rapat bersama Komisi VIII DPR.

Hal tersebut, kata Marwan bakal menjadi catatan kesimpulan Pansus Angket Haji yang akan diserahkan pada Rapat Paripurna, Kamis (26/9) mendatang.

Ia menyebut, tak menutup kemungkinan hasil Pansus akan diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Tinggal bagaimana Pansus ini mengemas dalam sebuah kalimat, dalam sebuah rekomendasi akan diteruskan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

“Kalau sudah dilanjutkan pada aparat penegak hukum itu artinya sudah ada temuan-temuan yang melibatkan misalnya audit BPK, misalnya audit BPKP, lalu kalau penegak hukum ya bisa KPK, bisa Kejaksaan, bisa Kepolisian, kan itu,” imbuhnya.

Pansus Haji 2024 dibentuk DPR untuk mengetahui duduk perkara alokasi tambahan kuota haji ke haji khusus. PKB adalah salah satu parpol di pansus angket Haji.

Pansus Angket Haji 2024 memasuki babak akhir. Pansus bakal segera menyusun kesimpulan untuk diserahkan ke rapat Paripurna meski Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tak hadiri panggilan Pansus untuk memberikan klarifikasi.

“Berhubung pansus ini harus dikejar paripurna, tanggal 26 [September] kita harus memparipurnakan hasil pansus maka ya dua hari ini sampai tanggal 26 [September)] itu adalah fokus pembahasan mengenai kesimpulan dan rekomendasi,” kata Anggota Pansus, Marwan Jaffar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Marwan bahkan menyebut, Pansus Angket Haji ini kalau diperlukan bisa diteruskan di periode DPR berikutnya. Sebab, kata dia, waktu yang mepet dalam pembahasan di periode saat ini yang akan segera memasuki masa akhir jabatan.

“Kalau perlu, ini kalau perlu ya kalau perlu, Pansus ini akan diteruskan oleh periode yang akan datang, kalau dianggap perlu. Tetapi meskipun demikian, ini sudah close, sudah selesai dalam konteks Pansus hari ini,” ujar dia.

Diketahui, Yaqut sudah beberapa kali dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait penyelenggaraan Haji 2024 baik itu dipanggil oleh Pansus maupun Komisi VIII DPR sebagai mitranya. Marwan menilai tindakan tersebut sama saja tidak menghargai DPR.

“Bukan hanya Pansus yang tidak dihargai tetapi rapat Komisi VIII dua kali kemarin sehari juga tidak dihadiri,” ungkapnya.

Teranyar, Yaqut tak menghadiri rapat bersama Komisi VIII yang dijadwalkan pada Senin (23/9). Ia tak hadir karena sedang dinas luar negeri ke beberapa negara. Marwan juga menyebut, Menag Yaqut tak pantas menjabat sebagai Menteri Agama.

“Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, yang ditanyakan tadi itu otomatis rapor merah itu bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama, bukan hanya rapor merah itu,” tutup dia.

Pansus Angket Haji 2024 bakal menyerahkan laporan hasil penyelidikan penyelenggaraan haji saat rapat paripurna, Kamis (26/9).

Anggota Pansus Haji 2024, Marwan Jaffar mengatakan nanti malam pansus haji akan bersurat ke badan musyawarah (Bamus) DPR RI untuk dijadwalkan laporan terakhir pansus haji saat rapat paripurna, Kamis (26/9) mendatang.

"Kita tanggal 23 [September] malam ini pimpinan pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir pansus," kata Marwan Jaffar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Saat ini pansus masih menyusun hasil laporan secara tertutup. Marwan membocorkan, salah satu materi yang akan dilaporkan adalah dugaan pelanggaran hukum terkait pembagian kuota haji.

"Kalau pembagian kuota itu kita sepakati jam 7 nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," kata politisi PKB itu.

Jika benar ditemukan pelanggaran, laporan penyelidikan pansus angket haji ini juga bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) seperti KPK, Kejaksaan, maupun kepolisian.

"APH kan KPK, kejaksaan dan kepolisian," tuturnya.

Seleksi calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK telah memasuki tahap akhir. Masing-masing 20 orang Capim dan 20 orang calon Dewas KPK telah menyelesaikan seleksi wawancara dan tes kesehatan pada 17-20 September 2024.

Selanjutnya, panitia seleksi (Pansel) KPK bakal menyaring masing-masing 10 nama capim dan 10 calon Dewas KPK untuk diserahkan kepada Presiden.

Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa 10 nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden pada 2 Oktober 2024 nanti.

"[Pengumuman hasil wawancara] mungkin saat diserahkan ke Presiden awal Oktober. Kira-kira tanggal 2 Oktober tergantung waktu kesediaan Bapak Presiden," ujar Ateh saat dikonfirmasi, Senin (23/9).

Dengan begitu, pelaksanaan fit and proper test bagi 10 Capim KPK tersebut bakal digelar untuk DPR di periode berikutnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2024 nanti.

"Iya betul [fit and proper test oleh DPR periode berikutnya]," ujar dia.

Sebelumnya, Ateh juga menyatakan bahwa Pansel KPK nantinya bakal melakukan rapat untuk menilai hasil wawancara yang telah didapat tersebut pada akhir September nanti.

Hal itu disampaikannya seusai pelaksanaan tes wawancara bagi Capim KPK rampung pada Rabu (18/9).

"Alhamdulilah udah selesai, macam-macam kan jawabnya. Yang penting udah selesai lah, nanti kita inikan, kita rapatkan lagi tanggal 27–28 (September)," kata Ateh di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Setelah dinilai, lanjutnya, Pansel KPK akan menyaring 10 nama yang dianggap memenuhi kriteria untuk kemudian diserahkan ke Presiden Jokowi.

"Kan ini udah ini, setelah ini kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5," jelas Ateh.

"Awal Oktober. Secepatnya lah (kata Ateh soal penyerahan 10 nama ke Jokowi)," ujarnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mangkir untuk kedua kalinya atas undangan klarifikasi dari Pansus Angket Haji DPR RI.

Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah itu pun menyebut bahwa sikap Yaqut adalah pelecehan kepada DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

"Saya menyayangkan Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9).

Bacalon Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, Yaqut tidak hadir pada panggilan pertama Pansus Haji DPR di tanggal 10 September 2024 dengan alasan menghadiri agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Sedangkan kedua diberikan pada tanggal 19 September 2024, lagi-lagi Yaqut kembali tidak hadir dengan alasan melakukan kunjungan kerja ke Eropa.

Pansus Haji DPR pun kembali memberikan undangan ketiga untuk Yaqut agar bisa hadir Senin, 23 September mendatang.

Namun Luluk mendapatkan informasi bahwa Yaqut akan melanjutkan kunjungan kerja ke Prancis dengan agenda menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada tanggal 22 September 2024, sehari sebelum pemanggilan Menag ke DPR.

"Sepertinya Menag sengaja menghindari panggilan Pansus dengan cara melakukan kunjungan ke luar negeri," kata Luluk.

Pansus Haji ingin meminta klarifikasi langsung dari Yaqut terkait dugaan pelanggaran UU yang dilakukan dalam pelaksanaan Ibadah Haji pada tahun 2024 yang menjadi tanggung jawabnya.

"Menag pasti tahu jika Pansus sudah bekerja dan bahkan memanggil para pihak termasuk para pejabat terkait di Kemenag. Jika punya itikad baik, Menag pasti tidak ke Luar Negeri karena menghargai DPR," kata Luluk.

"Jika begini artinya Menag sadar jika melakukan pelanggaran UU atas pengalihan kuota haji ke haji khusus," tegas Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV tersebut.

Lebih lanjut, Luluk pun mendesak Pansus Haji DPR untuk menggandeng pihak kepolisian jika Yaqut mangkir untuk ketiga kalinya. Hal itu dimungkinkan berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

"Saya harap pimpinan Pansus segera lakukan langkah berikutnya. Kita dukung jika melakukan pemanggilan paksa," ucap Luluk.

Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Gedung Sistem komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag RI, Rabu (4/9).

Pansus ingin meminta klarifikasi tentang bagaimana Siskohat mengatur siapa saja yang berangkat dalam 1 kali periode haji.

Sebab dalam rapat sebelumnya, Pansus telah menemukan 3.500 jemaah haji khusus yang langsung berangkat tanpa melalui masa tunggu yang seharusnya.

Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji, Hasan Affandi pun langsung dicecar oleh anggota pansus untuk meminta keterangan siapa yang mengatur keberangkatan 3.500 jemaah mencurigakan itu.

“Kenapa 3.500 itu kemudian bisa masuk (daftar keberangkatan haji khusus) itu menurut saya, kami (Siskohat) tidak punya kewenangan,” kata Hasan.

Hasan lalu menjelaskan bahwa ia memang menerima daftar nama keberangkatan 3.500 jemaah haji khusus untuk kemudian ia input di Siskohat. Daftar nama itu ia terima dari Subdit Haji Khusus Kemenag.

Daftar nama ini, diberikan dari Subdit Haji Khusus Kemenag kepada Hasan dalam bentuk surat edaran.

“Kami menerima daftar nama jemaah optimal tersebut itu dari Subdit Haji Khusus,” lanjutnya.

Anggota Pansus Haji dari PDIP, Arteria Dahlan pun melihat bahwa ada cacat prosedur dalam penginputan ini.

“Artinya ada yang menampung iya kan, regulasinya bermasalah itu kalau ada yang menampung gini kan, sudah disiapkan buat peraturan jahat, pakai undang-undang ini,” cecar Arteria.

Pansus pun meminta agar Subdit Haji Khusus dihadirkan di Kantor Siskohat yang masih berada di dalam kompleks perkantoran Kementerian Agama. Namun Kasubdit Haji Khusus sedang tidak berada di lokasi.

Setelah melakukan sidak, dugaan Pansus bahwa ada gratifikasi dalam proses penginputan jemaah semakin menguat.

“Soal haji khusus itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ,” kata anggota pansus Marwan Jafar kepada wartawan saat menjabarkan temuan pansus sementara ini.

Bahkan pansus tidak menutup kemungkinan pejabat tinggi ikut terlibat dalam keberangkatan jemaah tanpa waktu tunggu ini.

“Nah ini pernyataan yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel udah ada dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa, ya kita bisa tebak kalau di atasnya berarti direktur, atasnya lagi berarti Sekjen, atasnya lagi berarti menteri,” tuturnya.