JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

KOMPAS.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip pada Sabtu (9/11/2024).

Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama.

Defisit pada anggaran negara ini terjadi karena penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Untuk menutupnya, biasanya dilakukan dengan penerbitan utang baru.

Untuk diketahui, defisit APBN pada 2024 ini bahkan dua kali lipat lebih besar dibandingkan pada Agustus lalu, yang mana defisitnya sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

Meski melebar, Sri Mulyani menyebut, realisasi defisit APBN bulan lalu masih lebih kecil dibandingkan postur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

Target defisit APBN Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menargetkan defisit APBN 2024 sebesar 2,7 persen dari PDB pada akhir tahun ini.

Meskipun hingga akhir Agustus 2024, realisasi defisit kas negara tersebut baru 0,68 persen dari PDB atau senilai Rp 153,7 triliun.

"Outlook 2,7 persen dari PDB seperti yang di Banggar dan DPR. Ini karena penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi sebelumnya.

Asal tahu saja, target defisit dalam APBN 2024 mulanya sebesar 2,29 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun, lalu melebar menjadi 2,7 persen terhadap PDB.

Adapun salah satu belanja yang akan mengalami peningkatan menjelang akhir tahun ini ialah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Per akhir Agustus 2024, realisasi anggaran IKN sudah sebanyak Rp 18,9 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 44 triliun.

Realisasi ini akan meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen pada kuartal III dan IV mendatang.

Bila dirincikan, realisasi anggaran IKN 2024 untuk klaster infrastruktur sudah mencapai Rp 16,2 triliun dari pagu anggaran Rp 40,7 triliun.

Anggaran ini di antaranya untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta Gedung Otorita IKN; pembangunan tower rumah susun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, Rumah Sakit IKN; pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan, serta Bandara IKN; dan penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN.

Kemudian, realisasi anggaran IKN 2024 untuk klaster non-infrastruktur telah mencapai Rp 2,7 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.

Anggaran non-infrastruktur itu di antaranya untuk operasional Otorita IKN; perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, atau sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L; kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dan dukungan pengamanan Polri.

(Penulis: Yohanna Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Sakina Rakhma Setiawan, Aprillia Ika)

JAKARTA,investor.id – Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Diketahui, kontribusi IHT terhadap PDB terus menurun. Pada 2010, kontribusi IHT terhadap PDB mencapai 0,98%, namun pada 2023 turun menjadi 0,71%. Meski demikian, IHT masih memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, mencapai Rp318 triliun pada 2023.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan, industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Kebijakan yang tertera pada PP 28/2024 atau UU Kesehatan berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi industri hasil tembakau (IHT) domestik.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasny .dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, baru-baru ini.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Andry mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun. Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan. Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia diperkirakan akan mereda

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,15 persen pada 2025.

Menurutnya, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintahan baru Indonesia akan mereda pada akhir tahun 2024.

“Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia diperkirakan akan mereda, seiring dengan keberpihakan Prabowo pada agenda pro-pertumbuhan yang semakin jelas. Meskipun ketidakpastian global baru-baru ini meningkat akibat sikap The Fed yang kurang dovish dan meningkatnya kemungkinan Trump memenangkan pemilihan presiden AS, jalur pemangkasan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan BI-Rate, masih diantisipasi,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah penurunan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia atau BI-Rate.

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk, yang memberikan dukungan lebih lanjut untuk investasi sektor swasta.

Diketahui, pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat sebesar 4,95 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini sedikit menurun dari triwulan II yang tercatat sebesar 5,05 persen (yoy).

Di dalam negeri, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap stabil, didukung oleh inflasi yang relatif rendah akibat normalisasi pasokan makanan. Musim liburan di sekitar Natal dan Tahun Baru juga diperkirakan akan mendorong permintaan dan mobilitas domestik pada kuartal keempat tahun 2024.

Josua mempertahankan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 di sekitar 5,04 persen, sedikit turun dari 5,05 persen pada tahun 2023.

Untuk tahun 2025, konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran target dan potensi penurunan lebih lanjut pada BI-Rate.

“Ke depan, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat pada tahun 2025, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan aktivitas investasi. Sebaliknya, pertumbuhan belanja pemerintah diperkirakan akan melambat, sementara ekspor neto cenderung stabil,” jelasnya.

Di sisi perdagangan eksternal, lanjut Josua, ekspor neto diperkirakan akan tetap stabil relatif terhadap level tahun 2024. Pertumbuhan ekspor dapat memperoleh momentum karena penurunan suku bunga global dan efek dasar yang rendah mulai tahun 2024.

Pada saat yang sama, pertumbuhan impor diproyeksikan akan meningkat, didorong oleh peningkatan permintaan input dan barang modal untuk mendukung aktivitas investasi.

Adapun saat konferensi pers pada Selasa (5/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 yang sebesar 4,95 persen (yoy) lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kekuatan ekonomi dunia lainnya.

Ia menilai bahwa secara historis, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III seringkali menunjukkan penurunan dari capaian pada triwulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada triwulan II.

Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan tidak terdapatnya kegiatan besar nasional, seperti perayaan hari besar keagamaan atau liburan sekolah yang dapat menjadi pendorong pergerakan mesin-mesin ekonomi domestik sepanjang triwulan III.

“Namun, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga (pertumbuhan ekonominya) relatif rendah di 4,1 persen, Arab Saudi sebesar 2,1 persen, Amerika Serikat sebesar 2,8 persen, dan Meksiko sebesar 1,5 persen,” ujar Airlangga.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan tersebut dicapai Indonesia dengan inflasi yang rendah sebesar 1,7 persen (yoy) pada Oktober 2024 serta rasio utang yang terkendali pada level 39,4 persen di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, belum pastinya hasil pemilu Amerika Serikat, serta pelemahan daya beli kelas menengah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berjanji membereskan masalah yang kerap timbul pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Utamanya, yang berkaitan dengan penerimaan jalur zonasi.

Ia mengaku telah banyak mendengar persoalan dalam jalur zonasi. Hampir setiap tahun dalam PPDB, zonasi menjadi polemik di masyarakat.

"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian," kata Mu'ti di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Pihaknya bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk membahas persoalan PPDB Jalur Zonasi. "Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi dan pendidikan," beber dia.

Mu'ti menyebut akan mendengarkan masukan sesungguhnya terkait pelaksanaan zonasi di lapangan. Termasuk, suara dari masyarakat.

"Karena memang selama ini kan masih ada persoalan-persoalan baik menyangkut regulasi maupun beberapa hal teknis yang membuat zonasi ini menjadi polemik juga di masyarakat," ujar dia.

Mu'ti menegaskan zonasi bertujuan mendekatkan peserta didik ke sekolah. Selain itu, jalur zonasi memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak.

"Tempat tinggal ini memang menjadi pertimbangan, selain juga memang ada afirmasi yang mungkin dilakukan," tutur dia.

Dia juga ingin pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan zonasi. Mu'ti berharap berbagai masukan itu bisa memberikan perbaikan.

"Jadi mohon menunggu, tunggu waktunya," ujar Mu'ti.

Baca juga: PPDB 2024, Kemendikbudristek Sebut Keberadaan 'Siswa Siluman' Bisa Jadi Masalah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa perhelatan Moto GP Mandalika dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 melalui lapangan usaha penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa, menuturkan bahwa lapangan usaha yang tumbuh tinggi secara tahunan atau year-on-year (yoy) salah satunya adalahpenyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang tumbuh 8,33 persen yoy.

Selain itu, lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan masing-masing juga tumbuh signifikan secara tahunan sebesar 9,95 persen yoy dan 8,64 persen yoy.

“Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain transportasi dan pergudangan, sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang, serta akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh agenda berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika dan PON XXI,” ujarnya.

Moto GP Mandalika digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 27-29 September sementara PON XXI dilaksanakan di sejumlah kota di Aceh dan Sumatera Utara pada 9-20 September.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang tinggi, tiga lapangan usaha tersebut bukanlah yang memiliki andil tertinggi terhadap PDB.

Amalia menyatakan bahwa lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan (19,02 persen), pertanian (13,71 persen), perdagangan (13,09 persen), konstruksi (10,06 persen), dan pertambangan (9,06 persen).

Kelima lapangan usaha tersebut masing-masing mencatatkan PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp1.072,6 triliun, Rp773,2 triliun, Rp738,2 triliun, Rp567,3 triliun, serta Rp511,1 triliun.

“Pada triwulan III 2024 secara year-on-year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total share (andil) kelima lapangan usaha ini adalah sebesar 64,94 persen terhadap PDB,” imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen yoy, menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan II sebesar 5,05 persen yoy.

Meskipun begitu, perekonomian Indonesia tumbuh secara kumulatif sebesar 5,03 persen sepanjang Januari hingga September 2024.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jika kita lihat dari sektor lapangan usaha meskipun industri pengolahan itu dapat tumbuh 4,72 persen secara tahunan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 5,20 persen, maka ini tentu perlu menjad

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah perlu untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tercapai.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 yang sebesar 4,95 persen (yoy) banyak ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 4,72 persen (yoy) dan memiliki distribusi terhadap PDB sebesar 19,02 persen.

“Jika kita lihat dari sektor lapangan usaha meskipun industri pengolahan itu dapat tumbuh 4,72 persen secara tahunan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 5,20 persen, maka ini tentu perlu menjadi perhatian tersendiri pemerintah. Hal ini karena industri pengolahan merupakan salah satu mesin perekonomian, dan ketika industri ini mengalami perlambatan pertumbuhan maka dia juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Yusuf di Jakarta, Selasa.

Ia menilai apabila Presiden Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka ke depan industri pengolahan harus didorong lebih tinggi.

Menanggapi rilis data BPS soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, Yusuf mengatakan bahwa terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024. Pada kuartal I 2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (yoy), kemudian pada kuartal II 2024 sebesar 5,05 persen (yoy), dan kuartal III tercatat 4,95 persen (yoy).

"Perlu digarisbawahi jika melihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal III, ada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari kuartal pertama, hingga kuartal ketiga," ujarnya.

Kendati demikian, secara kumulatif ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen selama periode Januari sampai dengan September 2024.

BPS melaporkan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Komponen rumah tangga pada triwulan III tumbuh 4,91 persen (yoy) serta berkontribusi terhadap PDB sebesar 53,08 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit melambat jika dibandingkan kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen.

“Ini sebenarnya juga selaras dengan kondisi di kuartal III di mana deflasi, kemudian juga PMI manufaktur yang datanya tidak terlalu baik, dan menggambarkan kondisi daya beli masyarakat terutama yang mengalami perlambatan di kuartal tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menambahkan bahwa untuk memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat, sangat penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kolaborasi kebijakan yang efektif.

Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan menurunkan suku bunga acuan, yang bertujuan untuk melonggarkan kondisi moneter. Namun, upaya ini juga perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang strategis dan terarah.

Sedangkan dari sisi fiskal, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi belanja yang tidak hanya efisien tetapi juga target spesifik yang dapat langsung mendukung peningkatan daya beli. Hal ini bisa meliputi program bantuan sosial yang lebih terfokus atau subsidi yang dirancang untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif kepada mereka yang membutuhkan.

“Terutama kalau kita bicara konteks di sisa tahun ini, realisasi belanja pemerintah saya kira juga akan ikut baik langsung maupun tidak langsung memengaruhi target pertumbuhan ekonomi setidaknya untuk 2024,” imbuh Yusuf.

Pada Selasa (5/11), Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan nilai PDB mencapai 4,95 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

“Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto pada triwulan III 2024 atas dasar harga berlaku Rp5.638,9 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.279,6 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 jika dibandingkan triwulan III 2023 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 4,95 persen,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan sesi pertama pada Selasa (5/11/2024) di zona merah setelah rilis data ekonomi kuartal III/2024 memperlihatkan performa di bawah konsensus.

Merujuk data Bursa Efek Indonesia, IHSG turun 0,27% ke level 7.459,59 setelah melewati sesi dengan gerak fluktuatif di kisaran 7.453,73 sampai 7.495,37.

Sebanyak 305 saham berakhir di zona merah, 215 saham menutup sesi I dengan penguatan, dan 217 saham lainnya tidak beranjak dari posisi saat pembukaan.

Mayoritas indeks sektoral berada di teritorial negatif dengan penurunan terdalam dialami indeks sektor properti yang terkoreksi 0,88%. Kemudian sektor infrastruktur dan industri menyusul dengan pelemahan masing-masing 0,78% dan 0,77%.

Beberapa sektor yang menguat di antaranya adalah sektor energi dengan kenaikan 0,43%, ditopang oleh kenaikan harga saham ADRO dan INDY masing-masing sebesar 4,58%.

Sektor konsumer non-cyclical terpantau menguat 0,28% seiring dengan menguatnya sama Indofood CBP (ICBP) sebesar 1,01% ke Rp12.450 dan emiten pengelola Alfamart (AMRT) yang menguat 0,30% ke Rp3.300.

Investor asing terpantau melakukan aksi beli bersih di semua pasar sepanjang sesi dengan nilai Rp261,07 miliar. Saham ASII memimpin jajaran saham yang paling banyak dibeli investor asing dengan nilai net foreign buy mencapai Rp81,9 miliar, kemudian disusul saham INDF Rp70,36 miliar dan BBRI Rp66,81 miliar.

Adapun deretan saham yang paling banyak mencetak net foreign sell di antaranya adalah BBCA dengan nilai Rp100,74 miliar, PANI sebesar Rp69,73 miliar dan TLKM Rp46,93 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 mencapai 4,95% (year-on-year/YoY). BPS mencatat produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun. Adapun, PDB berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.279,6 triliun.

Data ekonomi ini cenderung lebih rendah dari nilai tengah (median) konsensus yang dihimpun Bloomberg. Dari 32 ekonom, median proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Sementara proyeksi tertinggi di angka 5,13% oleh Ekonom PT Danareksa Securities Helmy Kristanto. Proyeksi terendah berasal dari Ekonom Pantheon Macroeconomics Ltd Miguel Chanco, yakni sebesar 4,8% secara tahunan.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2024 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,95 persen (yoy).

Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05 persen (YoY). Meski demikian, BPS mencatat seluruh lapangan usaha tumbuh positif secara year on year (yoy) di Kuartal III-2024.

Lapangan usaha utama yang memberi kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan perdagangan.

"Total share ke-5 usaha ini adalah sebesar 64,94 persen terhadap PDB," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia merinci, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni 0,96 persen. Kemudian, konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 0,71 persen, perdagangan memberikan kontribusi sebesar 0,63 persen, serta informasi dan komunikasi memberi kontribusi sebesar 0,45 persen.

Pada kesempatan yang sama, Amalia merinci lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang.

Kemudian, akomodasi & makanan minuman yang didorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika, Pon XXI, dan International Sustainable Forum.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III-2024 atas harga berlaku sebesar Rp 5.638,9 triliun.

Sementara itu pertumbuhan berdasarkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.279,6 triliun.

“Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024, bila dibandingkan dengan kuartal III-2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 4,95%," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Bila dibandingkan dengan kuartal II-2024 secara quarter to quarter (QtQ) tumbuh sebesar 1,50 %.

Amalia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang Januari hingga September 2024 (c-to-c).