Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan hingga 21 September 2024 sekitar 73% dari total layanan yang terdapat di Pusat Data Nasiondal Sementara (PDNS) 2 Surabaya telah pulih, dengan 42 layanan utama dipastikan dapat beroperasi normal 100%.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan, yang membuat sejumlah data kementerian masih terkunci.

Mengenai pemulihan PDNS 2, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan untuk pemulihan layanan kementerian dan lembaga pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 virtual machine (VM) yang diperkirakan membutuhkan 209 hari, berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus.

“Sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100% pada 25 Agustus. Dan hingga 21 September, 73% dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih,” kata Nezar, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Asosiasi data center atau Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) sempat mendorong kehadiran Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber guna mencegah terulangnya kembali.

Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan saat ini UU Keamanan dan Ketahanan Siber masih dibahas di DPR dalam bentuk naskah akademik. Dalam naskah tersebut diatur berbagai hal termasuk soal pengelolaan risiko siber.

Di dalamnya dibahas mengenai strategi dan kerangka kerja untuk melakukan identifikasi, analisis, mitigasi risiko, hingga standar yang harus diikuti untuk mengurangi risiko siber.

“Kalau kemarin serangan siber, ketika tidak ada manajemen dan standard dalam melakukan proses recovery, ini menjadi isu besar. Dan ini terbukti tidak ada [di PDNS 2]? kata Hendra kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah mengalami serangan ransomware pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, Kamis, (8/8/2024).

Kabar terakhir, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan tinjauan ke NeutraDC untuk percepatan pemulihan. Dalam kunjungan tersebut, Budi didampingi Dirjen Aptika Hokky Situngkir, Staf Khusus Menkominfo Dedi Permadi, Staf Khusus Menkominfo Daniel Hutagalung, Staf Khusus Menkominfo Sugiharto, dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Aris Kurniawan. Tidak ada perkembangan terbaru setelah kunjungan tersebut.

Budi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan seluruh layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses pemulihan tersebut tetap memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

Kemenkominfo melakukan strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak. Alhasil, sejumlah layanan telah pulih untuk jumlah yang tak disebutkan.

“Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi (decrypt) atau membuka data yang dikunci hacker,” ujar Budi.

Budi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Data Center Temporer PDNS 2 di Tangerang Selatan, Banten. Lantas, pada 19 Juli 2024, Menkominfo mengunjungi ke Security Operation Center PDNS 1 yang dikelola Lintasarta.

Dampak PDNS

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan.

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.

Serangan ransomware Lockbit 3.0 ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya tersebut berdampak pada 239 instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

Pada saat kejadian, dari ratusan instansi hanya 43 instansi yang selamat karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Kemenkominfo berharap seluruh data PDNS dapat pulih Agustus ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengarah Satu Data Indonesia menggelar rapat tahunan untuk percepatan transformasi digital nasional dan merespons dinamika dalam implementasi kebijakan Satu Data. Ada 7 poin yang disepakati.

Rapat digelar di tengah upaya pemerintah memulihkan data ratusan lembaga/kementerian di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang diretas Brain Cipher.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkap komitmen pemerintah dalam menghadirkan integrasi data yang aman, berkelanjutan dan inklusif lewat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Suharso menjelaskan, inisiatif Satu Data Indonesia diperlukan untuk melakukan percepatan perencanaan pembangunan Indonesia. Di mana, saat ini kebijakan (SDI) diklaim telah mencapai tingkat keterhubungan 69 K/L, 29 provinsi, dan 247 kabupaten/kota.

“Melalui kolaborasi dan sinergi antar lembaga, kita dapat memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” jelas Suharso yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) dalam Rapat Dewan Pengarah (RDP) dengan tema "Percepatan Transformasi Digital Melalui SDI", Selasa (30/7/2024).

RDP SDI menyepakati tujuh poin rencana kerja, di antaranya pengembangan platform data model untuk efisiensi data, penatakelolaan platform pertukaran data mendukung Perpres No. 82 Tahun 2023, penguatan sinkronisasi pusat-daerah, perluasan pemanfaatan data melalui integrasi Portal Satu Peta dan Portal SDI, percepatan pemenuhan prinsip SDI, perluasan clearance belanja SPBE, dan penguatan tata kelola data melalui pemutakhiran permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020.

Nantinya, Satu Data Indonesia juga akan mengembangkan tata kelola pertukaran data dalam kerangka INA Digital yang baru-baru ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski kebijakan SDI menjamin kemudahan aksesibilitas pertukaran data, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar keamanan data masyarakat terjamin.

Ke depan, SDI diharapkan dapat mendukung ekosistem pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terkini untuk berbagai agenda pembangunan dan memperkuat agenda transformasi digital.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Nanik Murwati menjelaskan bahwa nantinya data yang akan dimuat dalam portal Satu Data Indonesia akan dipilah terlebih dahulu ke dalam 3 jenis data. Di antaranya data sensitif, data terbatas, dan data terbuka.

Akan tetapi, perincian mekanismenya saat ini masih disusun. Di mana, pelaksanaan pemilahan data itu ke depan bakal dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi tak semua data pemerintah itu disimpannya di PDN, bisa juga di cloud, tapi ada kriterianya,” tambahnya.

Nanik menyebut, kebijakan ini juga dinilai bakal jauh lebih efisien. Pasalnya, lewat pemilahan data itu pemerintah dapat menekan biaya pengembangan sistem ke depan.

“Misalnya di Singapura itu hanya 10% data yang harus di keep pemerintah karena itu merupakan data sensitif. Selebihnya mereka menyimpan di cloud, jadi artinya tak terlalu berat pemerintah menyediakan infrastruktur yang keamanannya harus dijaga betul berkaca dengan kasus kemarin kan begitu ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkap komitmen pemerintah dalam menghadirkan integrasi data yang aman, berkelanjutan dan inklusif lewat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Kebijakan Satu Data Indonesia ini dilakukan usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami peretasan 6 minggu lalu. Hingga saat ini data PDNS 2 Surabaya belum pulih.

Suharso menjelaskan, inisiatif Satu Data Indonesia diperlukan untuk melakukan percepatan perencanaan pembangunan Indonesia. Di mana, saat ini kebijakan (SDI) diklaim telah mencapai tingkat keterhubungan 69 K/L, 29 provinsi, dan 247 kabupaten/kota.

“Melalui kolaborasi dan sinergi antar lembaga, kita dapat memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” jelas Suharso yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) dalam Rapat Dewan Pengarah (RDP) dengan tema "Percepatan Transformasi Digital Melalui SDI", Selasa (30/7/2024).

RDP SDI menyepakati tujuh poin rencana kerja, di antaranya pengembangan platform data model untuk efisiensi data, penatakelolaan platform pertukaran data mendukung Perpres No. 82 Tahun 2023, penguatan sinkronisasi pusat-daerah, perluasan pemanfaatan data melalui integrasi Portal Satu Peta dan Portal SDI, percepatan pemenuhan prinsip SDI, perluasan clearance belanja SPBE, dan penguatan tata kelola data melalui pemutakhiran permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020.

Nantinya, Satu Data Indonesia juga akan mengembangkan tata kelola pertukaran data dalam kerangka INA Digital yang baru-baru ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski kebijakan SDI menjamin kemudahan aksesibilitas pertukaran data, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar keamanan data masyarakat terjamin.

Ke depan, SDI diharapkan dapat mendukung ekosistem pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terkini untuk berbagai agenda pembangunan dan memperkuat agenda transformasi digital.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Nanik Murwati menjelaskan bahwa nantinya data yang akan dimuat dalam portal Satu Data Indonesia akan dipilah terlebih dahulu ke dalam 3 jenis data. Di antaranya data sensitif, data terbatas, dan data terbuka.

Akan tetapi, perincian mekanismenya saat ini masih disusun. Di mana, pelaksanaan pemilahan data itu ke depan bakal dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi tak semua data pemerintah itu disimpannya di PDN, bisa juga di cloud, tapi ada kriterianya,” tambahnya.

Nanik menyebut, kebijakan ini juga dinilai bakal jauh lebih efisien. Pasalnya, lewat pemilahan data itu pemerintah dapat menekan biaya pengembangan sistem ke depan.

“Misalnya di Singapura itu hanya 10% data yang harus di keep pemerintah karena itu merupakan data sensitif. Selebihnya mereka menyimpan di cloud, jadi artinya tak terlalu berat pemerintah menyediakan infrastruktur yang keamanannya harus dijaga betul berkaca dengan kasus kemarin kan begitu ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma tak kunjung pulih setelah 3 minggu mengalami gangguan akibat diretas. Meski aktor Brain Cipher telah memberikan kunci dekripsi, faktanya hingga saat ini sejumlah layanan masih belum pulih. Saham pengelola PDNS bergerak fluktuatif.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan sebanyak 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.

Menurut Hadi percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

SDM Tidak Kompeten Kelola PDNS

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berhari-hari.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

“Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” ujar Erick, Rabu (10/7/2024).

Perbesar

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan audit investigasi.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Pergerakan Saham Telkom Indosat

Sementara itu saham emiten telekomunikasi, mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) hingga PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredo Hutchison (IOH) bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup menguat saat insiden Brain Cipher ransomware menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Diketahui, Indonesia memiliki 3 PDNS yang berlokasi di Serpong, Surabaya dan Batam. PDNS 1 Serpong dikelola oleh Lintasarta, anak usaha Indosat. Sementara itu PDNS 2 Surabaya dikelola oleh Telkomsigma anak usaha Telkom, adapun PDNS 3 di Batam dikelola oleh Telkom.

Hampir tiga pekan serangan Brain Cipher ransomware melumpuhkan sistem layanan PDNS 2 yang dikelola PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) pada 20 Juni 2024.

Saat insiden serangan ransomware terjadi, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ditutup di zona hijau di harga Rp2.840 atau naik 0,35% pada Kamis (20/6/2024). Pergerakan harga saham TLKM terpantau bergerak fluktuatif meski masih berada di zona hijau.

Namun, harga saham TLKM mulai terkoreksi pada 1–4 Juli 2024, dengan penurunan tajam terjadi pada Kamis (4/7/2024) di level Rp2.960 atau merosot 2,31%. Meski demikian, menutup akhir pekan, harga saham TLKM kembali menguat di level Rp3.020 pada Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, harga saham TLKM pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (11/7/2024), masih bertengger di zona hijau dengan harga Rp3.180 atau menguat 0,63%. Kapitalisasi pasar atau market TLKM mencapai Rp315,02 triliun.

Adapun selama periode 20 Juni hingga 11 Juli 2024, saham Telkom masih naik 7,8%.

Perbesar

Sama seperti TLKM, harga saham PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredo Hutchison (IOH) ditutup menguat pada perdagangan Kamis (20/6/2024). Kala itu, harga saham ISAT berada di harga Rp10.250, atau menguat 1,74%.

Saham ISAT terus menguat, namun jatuh di level Rp10.350 atau turun 1,43% pada 25 Juni 2024. Pada 27 Juni, harga saham ISAT kembali terkoreksi 0,72% ke level Rp10.350 seusai rebound di harga Rp10.425 pada 26 Juni 2024.

Sampai dengan penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, saham ISAT menguat 4,55% ke level Rp11.500 dengan market cap sebesar Rp92,72 triliun.

Adapun selama periode 20 Juni 2024 hingga 11 Juli 2024 pukul 12.00 WIB, saham Indosat mengalami lesatan yang lebih tinggi dibandingkan Telkom yaitu 10,31%

Sementara itu saham XL Axiata dan FREN juga mengelami pergerakan dalam beberapa pekan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) menyampaikan telah menerapkan manajemen sistem keamanan ISO 27001 dalam memberikan layanan kepada pelanggan sekaligus menjaga keamanan data.

ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS).

Sistem membantu perusahaan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan ISMS sehingga perusahaan mampu mengelola dan mengendalikan risiko security system serta melindungi ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi.

“Dalam hal Tata kelola keamanan siber Telkomsigma senantiasa mengedepankan aspek compliance termasuk standard ISO 27001,” kata VP Legal and Compliance Reza Permana Topobroto kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

ISO 27001 mencakup beberapa hal seperti pengelolaan risiko keamanan informasi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Perusahaan yang menerapkan ISO 27001 juga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan informasi termasuk privasi data, peraturan perlindungan data pribadi, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Dilansir dari website Sucofindo, perusahaan dengan ISO 27001 juga mengatur pengelolaan risiko keamanan informasi yang terkait dengan vendor dan mitra bisnis. Organisasi akan meninjau dan mengevaluasi keamanan informasi dari pihak ketiga yang mereka bekerja sama.

Reza juga mengatakan hingga saat ini perusahaan selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) PDNS 2 Surabaya, fokus dalam upaya pemulihan (recovery) serta menjalankan Disaster Recovery Plan secara intensif melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 Always On.

Telkomsigma juga memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2. Saat peristiwa peretasan terjadi PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

“Perusahaan sangat kooperatif dalam proses digital forensik dan menunggu hasilnya dari badan yang ditunjuk pemerintah. SCC telah bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kemenkominfo,” kata Reza.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) menyampaikan telah menerapkan manajemen sistem keamanan ISO 27001 dalam memberikan layanan kepada pelanggan sekaligus menjaga keamanan data.

ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS).

Sistem membantu perusahaan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan ISMS sehingga perusahaan mampu mengelola dan mengendalikan risiko security system serta melindungi ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi.

“Dalam hal Tata kelola keamanan siber Telkomsigma senantiasa mengedepankan aspek compliance termasuk standard ISO 27001,” kata VP Legal and Compliance Reza Permana Topobroto kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

ISO 27001 mencakup beberapa hal seperti pengelolaan risiko keamanan informasi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Perusahaan yang menerapkan ISO 27001 juga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan informasi termasuk privasi data, peraturan perlindungan data pribadi, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Dilansir dari website Sucofindo, perusahaan dengan ISO 27001 juga mengatur pengelolaan risiko keamanan informasi yang terkait dengan vendor dan mitra bisnis. Organisasi akan meninjau dan mengevaluasi keamanan informasi dari pihak ketiga yang mereka bekerja sama.

Reza juga mengatakan hingga saat ini perusahaan selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) PDNS 2 Surabaya, fokus dalam upaya pemulihan (recovery) serta menjalankan Disaster Recovery Plan secara intensif melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 Always On.

Telkomsigma juga memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2. Saat peristiwa peretasan terjadi PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

“Perusahaan sangat kooperatif dalam proses digital forensik dan menunggu hasilnya dari badan yang ditunjuk pemerintah. SCC telah bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kemenkominfo,” kata Reza.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Puluhan layanan terbuka setelah pekan lalu peretas yang disebut bernama Brain Cipher memberikan kunci dekripsi pada Rabu (4/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.

Menurut Hadi percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kemenkominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Dirjen Ismail. dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Ismail

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma masih belum dapat beroperasi optimal setelah 3 minggu lalu mendapat serangan. Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan Menteri BUMN Erick Thohir buka suara.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang dikelola Telkomsigma.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

“Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” ujar Erick, Rabu (10/7/2024).

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan audit investigasi.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma pada Kamis (20/6/2024) lalu. Perlu diketahui, PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal memperbaiki tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya dengan melakukan reset kata sandi (password). Selain itu, pada Juli - September 2024 akan dilakukan audit.

Selain memperbaiki tata kelola, Kemenkominfo juga memiliki tiga langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk memulihkan data center yang lumpuh.

Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Ismail mengatakan bahwa saat ini fokus utama yang dilakukan pemerintah adalah dengan memulihkan layanan publik terlebih dahulu.

Ismail mengklaim bahwa saat ini sebagian pelayanan publik sudah kembali beroperasi menggunakan data cadangan (backup) yang dimiliki masing-masing kementerian/lembaga.

“Kejadian kemarin [serangan ransomware PDNS 2] kami anggap ada di zona merah dan dikarantina, dan kami pindahkan ke zona biru sebelum nanti menuju goal di zona hijau,” kata Ismail dalam Diskusi Publik bertajuk Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa untuk zona biru, pihaknya melakukan berbagai macam penguatan keamanan melalui pembersihan terhadap berbagai macam suspicious virus dan malware yang mungkin ada di data.

“[Lalu] dilakukan perbaikan tata kelola, riset semua password dan sebagaimana yang selama ini beredar dari masing-masing user atau tenant, kami perkuat, kami lakukan proses two autentifikasi, kami lakukan perbaikan tata kelola,” jelasnya.

Dengan demikian, rancangan strategi pemulihan layanan PDNS 2 untuk jangka pendek adalah melalui emergency recovery.

Pada tahap ini, sirkulasi surat kewajiban, forensik, penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, serta pemulihan layanan yang memiliki backup dan layanan lainnya dilakukan selama periode Juli 2024.

“Setelah nanti proses zona biru selesai, baru kami pindahkan ke zona hijau. Itu secara umum yang sedang kami kerjakan sekarang,” terangnya.

Untuk jangka menengah, strategi pemulihan yang dilakukan adalah dengan rebuild ecosystem environmet. Artinya, dari Juli—Agustus 2024 akan dilakukan full recovery layanan PDNS, re-Deplu layanan tenant, melakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP), dan melakukan evaluasi tata kelola PDNS.

“Jadi konsep-konsep terhadap tata-kelola, pendekatan keamanan, tools, sistem, dan berbagai macam hardware dan software akan dilakukan evaluasi total, dilakukan pembenahan ulang,” terangnya.

Namun, Ismail mengaku bahwa proses pemulihan PDNS 2 sangat membutuhkan bantuan dan masukan dari para pakar dan ahli di bidang keamanan siber.

Selanjutnya, untuk jangka panjang akan mulai dilakukan normalisasi.

Ismail menyampaikan bahwa pada Juli—September 2024 akan dilakukan audit keamanan PDNS 1 dan 2 oleh pihak ketiga independen. Sedangkan implementasi hasil audit baru akan dilakukan pada September—November tahun ini.

“Saya berharap kita semua bersatu padu untuk kita menghadapi hal-hal yang selalu dan mungkin akan timbul ke depan, termasuk evaluasi tata kelola yang ada sekarang yang sedang berjalan,” tandasnya.