Pembangunan Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur terus berlanjut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan per 10 Oktober 2024 mendatang landasan pacu bandara akan bertambah lagi hingga 2.200x45 meter.

Budi Karya membagikan momen dirinya meninjau Bandara Nusantara di Instagram pribadinya @budikaryas. Terlihat dalam video yang dibagikan dia meninjau bandara di saat matahari sedang panas-panasnya.

"Menyala bersama di landasan pacu Bandara Nusantara. Menyala juga semangatnya karena meninjau landasan pacu tepat saat matahari sedang terik-teriknya," ungkap Budi Karya dikutip dari unggahannya, Senin (7/10/2024).

Meski sambil berpanas-panasan, Budi Karya bilang justru cuaca yang terik seperti yang dibutuhkan Bandara Nusantara agar pembangunannya bisa cepat selesai.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya.

BBJ-737 Bisa Mendarat

Setelah proses pembangunan selesai, Budi Karya bilang proses berikutnya adalah melakukan verifikasi kelayakan pendaratan pesawat dengan model yang lebih besar.

Rencananya, pesawat kepresidenan yang lebih besar daripada RJ85 bisa mendarat setelah landasan pacu ditambah panjangnya. Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800 akan bisa mendarat di bandara ibu kota baru.

"Setelah itu masih akan ada proses verifikasi kelayakan untuk kembali dilakukan uji pendaratan dengan jenis pesawat yang lebih besar," ujar Budi Karya.

"Kita lihat panjang 2200 lebar 45 insyaallah akan selesai tanggal 10 pagi dan sorenya uji coba," sebutnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait fenomena bandara sepi di tengah masifnya pembangunan bandara di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Budi mengatakan setidaknya ada tiga alasan beberapa bandara dalam negeri masih sepi aktivitas penerbangan. Pertama, menurunyna ketersediaan pesawat yang beroperasi dari yang sebelumnya 700 pesawat sebelum covid-19, menjadi sekitar 420 pesawat.

"Setelah kita bangun bandara dulu pesawat 700 yang beroperasi, saat covid merangkak ke 300 pesawat dan sekarang 420 pesawat, itu pun stagnan," kata Budi dalam laporan kinerja Sektor Perhubungan di Kantor Kemenhub, Selasa (1/9).

Menurutnya hal ini didorong juga karena industri penerbangan khususnya pabrikan maskapai yang masih belum pulih dari pandemi. Sehingga banyak pabrik besar yang mengalami kendala produksi.

Kedua, kondisi serupa juga terjadi di pabrikan spare part pesawat yang banyak mengalami kebangkrutan di saat covid-19.

Bahkan, sebagian pabrikan besar di Ukraina dan Rusia saat ini juga banyak yang tidak melakukan pengiriman spare part.

"Sehingga penerbangan kita banyak yang tidak beroperasi, ada tongkrongannya tapi tidak bisa jalan karena spare part, ini masalah safety," ujar Budi.

Ketiga, isu lesunya daya beli masyarakat terhadap tiket penerbangan dalam negeri.

Budi menjelaskan bahwa 70% tarif itu harus sesuai dengan batas atas. Jika Tidak demikian, banyak komponen pembentuk harga seperti avtur dan leasing yang tidak bisa dibayar.

Untuk itu, menurutnya perlu ada upaya Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan subsidi. Sehingga harga tiket tidak dilepaskan kepada mekanisme pasar untuk menekan harga.

Asal tahu aja, Kementerian Perhubungan telah membangun sebanyak 27 bandara baru, dan revitalisasi 64 bandara, selama satu dekade masa kepemimpinan Jokowi.

Pembangunan agresif bandara ini diharapkan untuk mendukung konektivitas antarwilyah di dalam negeri maupun luar negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, pembangunan infrastruktur transportasi udara dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Hal ini disampaikan Menhub melalui pesan video saat memberikan keynote speech dalam acara “Expert Talk: Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di tanah air telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujar Menhub.

Dok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Ilustrasi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.

Selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memperluas jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

Selain pembangunan bandara baru, selama satu dekade ini, Kemenhub juga telah melakukan rehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan, yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya.

Kemenhub juga memiliki program besar lain, berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.

Saat ini, terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Budi, rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, pembangunan infrastruktur transportasi udara dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Hal ini disampaikan Menhub melalui pesan video saat memberikan keynote speech dalam acara “Expert Talk: Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di tanah air telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujar Menhub.

Dok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Ilustrasi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.

Selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memperluas jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

Selain pembangunan bandara baru, selama satu dekade ini, Kemenhub juga telah melakukan rehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan, yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya.

Kemenhub juga memiliki program besar lain, berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.

Saat ini, terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Budi, rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan.

UNSPLASH/PASCAL MEIER Ilustrasi pesawat.

"Penyediaan jembatan udara sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah 3TP. Selain itu, layanan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau,” ungkap dia.

Masih di era pemerintahan Presiden Jokowi, dia bilang, dunia penerbangan Indonesia juga mendapatkan berkah yang luar biasa.

Salah satunya dengan berlakunya Flight Information Region (FIR) Jakarta untuk ruang udara di atas Kepri-Natuna yang sebelumnya dikendalikan oleh Singapura, kini resmi diatur oleh Indonesia.

Menurut Menhub, ini merupakan hal yang menggembirakan dan patut disyukuri, sebab pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB Gede Wenten menuturkan, masa depan sektor transportasi udara harus menerapkan konsep berkelanjutan.

“Karena itu, penting untuk memikirkan pemanfaatan teknologi baru dan inovasi guna menciptakan transportasi udara yang lebih efisien dan tetap mengutamakan keselamatan penumpang,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, pembangunan infrastruktur transportasi udara dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Hal ini disampaikan Menhub melalui pesan video saat memberikan keynote speech dalam acara “Expert Talk: Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di tanah air telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujar Menhub.

Dok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Ilustrasi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.

Selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memperluas jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

Selain pembangunan bandara baru, selama satu dekade ini, Kemenhub juga telah melakukan rehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan, yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya.

Kemenhub juga memiliki program besar lain, berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.

Saat ini, terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Budi, rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan pembangunan infrastruktur transportasi udara, dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Hal ini disampaikan Menhub melalui pesan video, saat memberikan keynote speech dalam acara “Expert Talk: Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di tanah air telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujar Menhub.

Dok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Ilustrasi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.

Selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memperluas jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

Selain pembangunan bandara baru, selama satu dekade ini, Kemenhub juga telah melakukan rehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan, yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya.

Kemenhub juga memiliki program besar lain, berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.

Saat ini, terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Budi, rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan.

UNSPLASH/PASCAL MEIER Ilustrasi pesawat.

"Penyediaan jembatan udara sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah 3TP. Selain itu, layanan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau,” ungkap dia.

Masih di era pemerintahan Presiden Jokowi, dia bilang, dunia penerbangan Indonesia juga mendapatkan berkah yang luar biasa.

Salah satunya dengan berlakunya Flight Information Region (FIR) Jakarta untuk ruang udara di atas Kepri-Natuna yang sebelumnya dikendalikan oleh Singapura, kini resmi diatur oleh Indonesia.

Menurut Menhub, ini merupakan hal yang menggembirakan dan patut disyukuri, sebab pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB Gede Wenten menuturkan, masa depan sektor transportasi udara harus menerapkan konsep berkelanjutan.

“Karena itu, penting untuk memikirkan pemanfaatan teknologi baru dan inovasi guna menciptakan transportasi udara yang lebih efisien dan tetap mengutamakan keselamatan penumpang,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong perusahaan swasta untuk turut ambil bagian dalam membangun infrastruktur konektivitas, termasuk bandara, di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.

Pembangunan infrastruktur telah menjadi inti dari 10 tahun masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Berdasarkan data Kemenhub, Indonesia menyaksikan pembangunan 26 bandara yang membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan kota-kota besar antara tahun 2014-2023.

Menurut Budi, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara untuk membangun infrastruktur konektivitas. Negara ini akan menyambut baik investor swasta yang ingin berinvestasi di sektor transportasi nasional. Budi juga berjanji investor tidak akan kesulitan mendapatkan izin yang diperlukan.

“Infrastruktur konektivitas seharusnya tidak hanya dibangun oleh pemerintah,” kata Budi dalam acara Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia, Jakarta, pada Jumat (20/9/2024).

Beberapa perusahaan swasta turut andil dalam pembangunan infrastruktur Indonesia antara lain Bandara Dhoho Kediri dikelola bersama oleh operator bandara milik negara Angkasa Pura dan Surya Dhoho Investama, anak perusahaan raksasa tembakau Gudang Garam. Namun, pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk pembangunan Bandara Dhoho. Proyek ini sepenuhnya menggunakan investasi sektor swasta dengan total sekitar Rp 13 triliun.

“Saya kira keterlibatan swasta di Bandara Kediri patut kita sambut baik. Di Bintan juga ada bandara lain yang dibiayai swasta,” kata Budi, merujuk pada proyek yang dijalankan Bintan Aviation Investment.

Bandara Singkawang yang baru saja diresmikan merupakan contoh lain skema pendanaan kemitraan publik-swasta di sektor penerbangan. Pemerintah menggelontorkan dana publik sebesar Rp 272 miliar untuk membangun bandara tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp 155 miliar berasal dari pengusaha Singkawang.

Investasi di Sektor Transportasi

Kementerian Investasi melaporkan bahwa kelompok sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi yang paling diminati investor domestik pada paruh pertama tahun 2024. Investasi domestik di sektor tersebut mencapai Rp 59,9 triliun pada periode tersebut.

Sektor itu juga menjadi tujuan investasi ketiga yang paling diminati investor internasional, dengan investasi asing (foreign direct investment/FDI) senilai US$ 2 miliar dalam periode enam bulan yang sama.

Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengomentari alasan lembaga swasta harus ikut serta dalam pembangunan infrastruktur konektivitas Indonesia. Menurut dia, penerus Jokowi, Prabowo Subianto telah merasakan hal yang sama tentang perlunya keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada uang negara.

“Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo menyampaikan bahwa sektor swasta harus diberi kesempatan pertama untuk (membangun infrastruktur transportasi negara). Kalau mereka tidak mau dan tidak mampu, mungkin karena risikonya besar, maka BUMN bisa mengambil alih pekerjaan itu,” kata Enggartiasto yang juga menjabat sebagai Executive Chairman B-Universe Media Holdings kepada wartawan di sela-sela forum tersebut.

Dia menambahkan, APBN dengan demikian menjadi pilihan terakhir apabila baik swasta maupun BUMN tidak mampu mendanai pembangunan sektor transportasi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News