TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan larangan penjualan rokok secara eceran dan di kawasan sekolah atau ramai anak.

Adapun larangan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 434 ayat (1).

"Nanti tim khusus ini akan memantau pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024," ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, saat dikonfirmasi, Kamis (8/8/2024).

Anggota tim khusus itu terdiri dari perangkat kewilayahan Kota Tangsel, seperti Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan.

"Timnya sudah dalam proses, koordinatornya asisten satu, kemudian para camat nanti juga dilibatkan karena action-nya di lapangan itu untuk melibatkan perangkat-perangkat kewilayahan kami," kata Benyamin.

Nantinya, tim khusus tersebut akan lebih dulu memberi imbauan agar para pedagang menaati larangan penjualan rokok secara eceran dan bukan di kawasan sekolah atau ramai anak.

Jika masih terdapat pelanggaran, Pemkot Tangsel akan melakukan langkah persuasif dengan memindahkan lokasi dagang para pelanggar.

Sebagaimana bunyi PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 434 ayat (1) huruf e, tidak boleh ada pedagang rokok dengan radius 200 meter dari lokasi pendidikan dan tempat main anak.

"Dua atau tiga kali kami berikan kesempatan. Kalau tidak (patuh), kami ambil langkah-langkah persuasif lainnya dengan memindahkan lokasi tempat perdagangannya," kata Benyamin.

Selain itu, kata Benyamin, pihaknya juga akan mengambil tindakan jika ada pedagang yang menjual minuman keras (miras) di kawasan sekitar sekolah, termasuk peredaran obat-obatan keras.

"Umpamanya ada minuman keras yang dibungkus dalam plastik, itu akan kami antisipasi," jelas Benyamin.

"Itu kan sering menjadi konsumsi anak-anak muda. Kemudian juga obat-obatan keras yang harus didaftarkan, obat-obatan daftar G, itu juga kami antisipasi," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Tangsel akan membuat aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran. Saat ini, PP tersebut tengah dikaji oleh Pemkot Tangsel.

Nantinya, aturan turunan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

"Kalau Perda Kesehatan kan sudah ada, tapi apakah nanti secara detail ada di situ, nanti akan kami lihat, saya akan pelajari lebih lanjut," kata Benyamin.

Lebih lanjut, Benyamin menyebut dirinya sangat mendukung larangan penjualan rokok secara eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

BEKASI, KOMPAS.com - Imas (28), pemilik warung kelontong di samping SMAN 2 Kota Bekasi, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berkeberatan jika rokok tidak boleh dijual dekat lingkungan sekolah.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang dan pedagang tidak boleh menjual di kawasan sekolah atau ramai anak.

"Enggak semua yang dekat sekolah selalu membeli rokok. Soalnya ada makanan camilan, bahkan kebutuhan sehari-hari," kata Imas saat ditemui Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Imas menuturkan, meski dekat dengan SMA 2 Kota Bekasi, tetapi siswa jarang membeli rokok di warungnya. Kebanyakan pembelinya adalah pekerja yang melintas.

"Di sini jarang anak sekolah beli, meski dekat SMA 2. Kalau beli juga paling sebatang dua batang, beli eceran. Enggak ada yang beli sebungkus karena pelajar," kata dia.

Hal senada disampaikan Abil (27), pemilik warung madura di dekat SMPN 6 Kota Bekasi, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi.

"Rata-rata di sini walaupun dekat dengan sekolahan, anak sekolah jarang beli rokok eceran atau bungkus di sini," kata Abil.

Meski begitu, Abil mengakui pernah menjual rokok kepada anak sekolah yang bukan dari SMPN 6 Kota Bekasi. Remaja itu membeli rokok saat sore atau malam hari.

"Semalam paling cuma satu atau dua orang saja kalau anak-anak, belinya bungkus ada, yang eceran juga ada," kata Abil.

Abil juga mempertanyakan, aturan larangan berjualan rokok dekat sekolah, karena menurutnya tidak semua anak merokok.

"Kenapa harus ada aturan seperti itu, kan enggak semua anak yang sekolah ngerokok, nilai negatif dari mana enggak boleh membeli rokok dekat sekolah," kata Abil.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan membangun kesepahaman dengan masyarakat terkait larangan penjualan rokok eceran dan dekat sekolah.

Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengingatkan kepada pihak sekolah agar tidak ada pedagang di sekitar lingkungannya yang menjual rokok eceran, radius 200 meter dari sekolah.

Pemkot Bekasi terus berupaya menghindarkan anak-anak dari kecanduan rokok karena dampaknya sangat berbahaya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) akan membuat aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran.

Saat ini, PP tersebut tengah dikaji oleh Pemkot Tangsel.

"Mungkin ada beberapa poin yang harus saya turunkan di tingkat kota dengan keputusan wali kota," ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie saat dikonfirmasi, Rabu (7/8/2024).

Benyamin mengatakan, aturan turunan tersebut kemungkinan akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

"Kalau perda kesehatan kan sudah ada, tapi apakah nanti secara detail ada di situ, nanti akan kami lihat, saya akan pelajari lebih lanjut," jelas dia.

Lebih lanjut, Benyamin menyebut dirinya sangat mendukung larangan penjualan rokok secara eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

"Prinsipnya saya sangat sepakat. Saya tidak ragu misalnya diperlukan keputusan wali kota untuk menjabarkan peraturan ini, Insya Allah," kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik. Aturan itu dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Yayasan Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, larangan penjualan rokok eceran dapat mengurangi tingkat perokok di bawah umur di Indonesia.

"Larangan penjualan ketengan itu untuk melindungi para perokok baru, khususnya anak-anak dan remaja agar tidak terlalu mudah membeli dan akses produk rokok," kata Tulus saat ditemui di kantornya di Jalan Pancoran Barat VII, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Saat ini angka prevalensi perokok anak di bawah umur di Indonesia mencapai 9,1 persen.

Angka tersebut naik sebesar 0,6 persen dari angka sebelumnya, yaitu 8,5 persen.

Jika tidak diatur, angka perokok di bawah umur bisa saja melonjak hingga 15 persen.

"Dan kalau tanpa pengendalian tanpa batasan, itu akan terjadi lonjakan sampai 15 persen. Salah satunya, maka larangan (jual rokok eceran) itu menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks melindungi anak dan remaja," tambah dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Repulik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, larangan pernjualan rokok eceran sangat penting bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sebab, masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia menggunakan mayoritas sebagian pendapatannya untuk membeli rokok.

"Aturan ini penting bagi masyarakat menengah bawah karena rumah tangga miskin di Indonesia itu, pendapatannya mayoritas justru untuk membeli rokok," ujar Tulus saat ditemui di Kantor YLKI, Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, hal ini sangat berbahaya sebab pendapatan masyarakat yang terbatas justru dialokasikan untuk pembelian rokok, bukan konsumsi utama.

"Nah mengapa mereka konsumsi rokoknya tinggi di rumah tangga miskin karena rokok bisa dijual dengan ketengan. Itu mereka, karena membeli satu bungkus tidak bisa, akhirnya membeli dengan batangan. Tapi akhirnya terakumulasi di dalam pola konsumsinya," tambah dia.

Untuk itu, larangan pembelian rokok eceran adalah langkah yang berpihak bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Karena di dalam data BPJS, yang sakit justru mayoritas dari rumah tangga miskin. Sebab, untuk orang kaya, tingkat kesadaran untuk menjaga kesehatannya semakin tinggi. Mereka tidak merokok," tambah dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. PP tersebut mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang. Aturan juga mengharuskan pedagang rokok tidak menjual di kawasan sekolah atau ramai anak.

PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP No 28/2024 tentang Kesehatan) itu diberlakukan pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Juli 2024.

Pasal 434 ayat 1 memuat aturan menyangkut penjualan rokok konvensional maupun rokok elektronik. Salah satunya adalah rokok tidak boleh dijual secara eceran atau ketengan.

Baca juga: IYCTC Dorong Larangan Penjualan Rokok di Sekitar Sekolah

Berikut bunyi (PP) No 28/2024 pasal 434 ayat 1 poin a hingga c:

(1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
a. menggunakan mesin layan diri;
b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;

Pada poin berikutnya, tertulis bahwa rokok konvensional maupun elektronik juga tidak boleh dijual di area pintu masuk atau keluar, serta dekat dengan kawasan sekolah dan taman bermain anak:

d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
e. dalam radius 2OO (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak;

Baca juga: Begini Jurus Pemerintah Jepang Tekan Konsumsi Rokok

Selanjutnya pada poin f dijelaskan warga dilarang menjual rokok menggunakan situs web atau aplikasi elektronik komersial serta media sosial. Kecuali, jika terdapat verifikasi umur.

“Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur,” demikian tertulis pada ayat 2.

(UWA)