Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia alias Gamma takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang bebenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

Kendari demikian, Dadang juga meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat tax holiday, tak hanya menyasar ke industri pionir, sehingga manfaatnya semakin terasa ke perekonomian secara keseluruhan.

"[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya," jelas Dadang.

Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tidak ada di dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan, aliran penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia akan meningkat ke depannya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih stabil pada kisaran 5% menjadi salah satu faktor pendorong utama.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat,” kata David kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

David menambahkan bahwa kondisi likuiditas yang semakin longgar, ekspektasi pemulihan ekonomi global, dan penguatan harga komoditas juga menjadi faktor yang akan mendorong FDI di Indonesia menjadi lebih baik.

“Dengan kondisi seperti ini, FDI diharapkan meningkat seiring membaiknya prospek ekonomi global,” lanjutnya.

Meski demikian, David menyebut bahwa penurunan FDI di Indonesia sepanjang 2023 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketatnya likuiditas global dan lemahnya permintaan dunia.

Selain itu, kondisi ekonomi domestik sempat melambat karena penurunan harga komoditas dan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintahan baru.

“Arah kebijakan dan strategi pemerintahan baru akan lebih jelas pada kuartal IV tahun 2024,” jelasnya.

Menurut laporan ASEAN Investment Report 2024, total arus FDI yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$21,6 miliar, turun 15% dari tahun sebelumnya yang mencapai US$25,4 miliar.

Sektor yang mengalami penurunan signifikan dalam aliran modal asing meliputi bidang informasi dan komunikasi, keuangan, serta perdagangan grosir dan eceran, yang turun sekitar US$5 miliar dibandingkan tahun 2022.

David optimistis peningkatan FDI akan terwujud jika arah kebijakan pemerintahan baru lebih jelas dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi domestik maupun global.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi kuartal III 2024 sebesar Rp 431,38 triliun.

Realisasi investasi tersebut tumbuh 15,24% year on year (yoy), dan lebih tinggi 0,72 % dibanding kuartal sebelumnya. Angka realisasi ini juga setara 26,15% dari target investasi yang dipasang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 1.650 triliun.

Secara terperinci, realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 232,65 triliun, tumbuh 18,55 % yoy. PMA masih menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi pada periode kuartal III tahun ini, dengan kontribusi sebesar 53,92%.

“PMA pertumbuhannya cukup signifikan dengan tren yang positif,” jelas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, pada Konferesi Pers, Selasa (15/10).

Selain itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 198,83 triliun, tumbuh 11,62% yoy. Adapun PMDN menyumbang 46,08% terhadap total realisasi investasi pada tiga bulan pertama di tahun ini.

Adapun realisasi investasi luar Jawa mencapai Rp 218,78 triliun atau setara 50,70% dan realisasi investasi Jawa mencapai Rp 212,70 triliun atau setara 49,30% terhadap total realisasi investasi.

Sementara pada kuartal III 2024 ini penyerapan tenaga kerja mencapai 650.172 orang.

“Kalau dilihat trennya selalu meningkat, sejauh ini cukup stabil hingga dapat mencapai angka saat ini,” kata Rosan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aliran dana dari investor asing tercatat mulai hengkang dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 2,84 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan lokal sepanjang pekan kedua Oktober 2024.

Berdasarkan data transaksi periode 7 hingga 10 Oktober 2024 yang dihimpun Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar dari pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Terdiri dari jual neto sebesar Rp 4,47 triliun di pasar saham dan jual neto sebesar Rp 2,73 triliun,” tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/10).

Sementara itu, dalam waktu bersamaan, asing tercatat beli neto sebesar Rp 4,37 triliun Surat Berharga Negara (SBN).

Seiring dengan hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 Oktober 2024 sebesar 68,30 bps, naik dibandingkan 4 Oktober 2024 sebesar 67,25 bps.

Dengan perkembangan ini, berdasarkan data setelmen dari awal tahun hingga 10 Oktober 2024, non residen tercatat beli neto sebesar Rp 46,68 triliun di pasar saham, Rp 41,19 triliun di pasar SBN dan Rp 193,51 triliun di SRBI.

Sementara itu, bila dilihat pada semester-II 2024, non residen tercatat beli neto sebesar Rp 46,33 triliun di pasar saham, Rp 75,15 triliun di pasar SBN dan Rp 63,16 triliun di SRBI.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Donny.

Jakarta, ID- Singapura menjadi negara paling getol berinvestasi di Indonesia. Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir penanaman modal asing (PMA) dari negeri jiran itu selalu paling teratas.

Sepanjang semester pertama 2024, PMA dari Singapura tercatat senilai US$8,9 miliar naik sekitar 16% bila dibandingkan dengan periode sama 2023 yang sebesar US$7,7 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan realisasi investasi di Indonesia hingga akhir 2024 menyentuh angka Rp 1.650 triliun. Sebuah tugas yang penuh tantangan untuk Kementerian Investasi beserta sejumlah stakeholder lainnya.

Sebelumnya pada 2023, realisasi investasi menyentuh angka Rp 1.418 trilun. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyinggung target Presiden tersebut. Ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

"Karena investasi sebuah instrumen untuk mencipatakan kawasan ekonomi baru," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/7/2024).

Tak terasa tahun ini sudah enam bulan terlalu. Artinya tersisa setengahnya. Realisasi investasi di Indonesia pada semester I 2024 mencapai Rp 829,9 triliun.

Angka demikian menunjukkan peningkatan sebesar 22,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Jika mengacu pada target Rp 1.650 triliun itu, maka realisasinya masih 50,3 persen. "Jadi kalau siapa yang jadi penerus saya ke depan, dia tinggal mencari 49,7 persen," ujar Bahlil.

Dari realisasi investasi demikian, menyerap tenaga kerja 1.225.042 orang. Terkait investornya, yang berasal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing/PMA), sekitar 50,8 persen atau Rp 421,7 triliun. Angka demikian menunjukkan kenaikan 16,1 persen yoy.

Lalu yang berasal dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) sekitar 49,2 persen atau Rp 408,2 triliun. Angka demikian menunjukkan peningkatan 29,4 persen YoY. Berikutnya, pembagian tempat investor berkreasi berdasarkan dua wilayah, yakni Jawa dan Luar Jawa.

Di Jawa, selama Semester I 2024 ini, realisasi investasi sekitar 49,8 persen atau Rp 413,7 triliun. Angka demikian menunjukkan peningkatan 27,8 persen yoy. Artinya dibandingkan dengan Semester I 2023.

Lalu di Luar Jawa, realisasi investasi pada Semester II 2024 menyentuh angka 50,2 persen atau sekitar Rp 416,2 triliun. Terjadi peningkatan sekitar 17,3 persen secara tahunan (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal II/2024 adalah sebesar Rp428,4 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pada kuartal II/2024, realisasi investasi tertinggi tercatat pada sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya yang mencapai Rp74 triliun.

“Sektor pertama di sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya. Ini menunjukkan bahwa di sektor hilirisasi berjalan massif karena menempati urutan pertama,” katanya dalam konferensi pers, Senin (19/7/2024).

Realisasi investasi terbesar kedua, yaitu pada sektor pertambangan, yang mencapai Rp45,6 triliun. Ketiga, yaitu sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan realisasi mencapai Rp41,3 triliun.

Selanjutnya, realisasi investasi keempat terbesar tercatat pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang mencapai Rp33,5 triliun, kemudian kelima sektor jasa lainnya dengan realisasi sebesar Rp30,6 triliun.

Pada kuartal II/2024, Bahlil mengatakan bahwa realisasi dari penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp217,3 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp211,1 triliun.

Jika dirincikan berdasarkan sektornya, untuk PMA, realisasi terbesar adalah pada sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya, yaitu mencapai US$4,4 miliar.

Realisasi PMA terbesar selanjutnya adalah pada sektor jasa lainnya sebesar US$1,0 miliar, diikuti sektor pertambangan US$0,9 miliar, sektor listrik, gas, dan air US$0,9 miliar, serta industri kimia dan farmasi US$0,8 miliar.

Sementara itu, untuk PMDN, realisasi terbesar adalah pada sektor pertambangan sebesar Rp32,1 triliun, diikuti sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp29,6 triliun, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp21,4 triliun, perdagangan dan reparasi Rp18,5 triliun, dan sektor kehutanan Rp16,3 triliun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mencatat, realisasi investasi kuartal II-2024 sebesar Rp 428,4 triliun. Angka tersebut, tumbuh 22,5% secara year on year (yoy), dan naik 6,7% dibanding kuartal sebelumnya.

Dalam rinciannya, realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 217,3 triliun, tumbuh 16,6% yoy. PMA masih menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi pada periode April-Juni tahun ini, dengan kontribusi sebesar 50,7%.

"Kita tahu ekonomi global sekarang masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan 95 negara sudah jadi pasien International Monetary Fund (IMF). Di balik ketidakpastian ekonomi global itu kita tetap bersyukur bahwa, publik ekonomi global masih mempercayai kia sebagai salah satu negara tujuan investasi, karena kalau kita lihat FDI kita disini 50,7%, tumbuh 16,6%," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers realisasi Investasi kuartal II-2024, Senin (29/7).

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 211,1 triliun, tumbuh tinggi mencapai 29,1% yoy. Adapun PMDN menyumbang 49,3% terhadap total realisasi investasi pada kuartal II-2024.

Adapun realisasi investasi Luar Jawa mencapai Rp 215,2 triliun, tumbuh 18,3% yoy. Angka ini setara 50,2% terhadap total realisasi investasi kuartal II-2024.

Kemudian, realisasi investasi Jawa mencapai Rp 213,2 triliun, tumbuh 27,1% atau setara 49,8% terhadap total realisasi investasi pada periode April-Juni tahun ini.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pengusaha menilai minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia masih terbilang minim.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan bahwa Indonesia masih kalah dalam menarik investor luar negeri dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam.

"Penyebabnya banyak faktor, utamanya, birokrasi yang masih berbelit-belit," kata Diana pada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Diana menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk memangkas birokrasi yang rumit ternyata gagal. Bahkan, UU Cipta Kerja juga tidak menjamin kemudahan berinvestasi bagi pengusaha karena di lapangan masih banyak pihak yang mempersulit perizinan.

Hal ini tampaknya sangat sulit dikontrol oleh pemerintah. Parahnya lagi, sudah diberi izin ke perusahaan A, tapi mendadak dicabut dan diberikan ke perusahaan B," jelas Diana.

Selain itu, tingginya pungutan liar (pungli) juga menjadi kendala besar. Pungli ini dilakukan mulai dari pengurusan perizinan hingga pembangunan pabrik, dan melibatkan pejabat pemerintah serta organisasi masyarakat (ormas).

Menurut Diana, pungli ini menyebabkan investasi dalam negeri memakan banyak biaya, yang bisa mencapai 30% dari total investasi yang dikeluarkan.

Kepastian hukum juga menjadi masalah. Regulasi yang tumpang tindih serta penindakan yang lemah terhadap pelanggar hukum menambah kebingungan pelaku usaha. Hal ini membuat para pelaku usaha meragukan keseriusan aparat penegak hukum di Indonesia.

"Tentunya, para pelaku usaha akan lebih mencari negara yang regulasinya lebih ramah," urai Diana.

Untuk itu, Diana mengimbau pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap masalah-masalah tersebut guna meningkatkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Sebutan Indonesia sebagai surga dan primadona para investor cuma lip service saja tanpa dibarengi keseriusan membenahi regulasi, menghentikan pungli, dan memberi kepastian hukum," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sembilan fraksi yang bernaung di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025. Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI (DPR) RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024), sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP, Haris Turino yang menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 triliun selama 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 triliun.

"Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB, Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk Untk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," kata Tommy.

Fraksi Gerindra juga menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 44 triliun. Wakil Ketua VI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian apik BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami bangga walau banyak kritik dengan PMN tapi dividennya telah berkontribusi melebihi apa yg kita gunakan kembali dalam PMN. Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hekal menyampaikan Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan BUMN semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hekal mencontohkan PMN untuk sektor industri, transportasi, ketahanan pangan, ketahanan negara, industri obat-obatan pengembangan usaha masyarakat kecil untuk mendukung program KUR, hingga infrastruktur yang dibangun BUMN karya.

Hekal menyampaikan memang BUMN belum sempurna. Namun fraksi Gerindra mendukung upaya presiden terpilih Prabowo Subianto dengan meningkatkan pembangunan yang maba salah satunya melalui BUMN.

"Ini sudah di arah yang benar, apa yang diusulkan Menteri BUMN sudah di jalan yang benar, jadi Fraksi Partai gerindra bisa menyetujui PMN sebesar Rp 44 triliun," kata Hekal.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang Triwulan I 2024. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat, nilai PMA Kota Batam mencapai Rp 5,73 triliun pada Kuartal I 2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dari Kuartal I tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 2,61 triliun.

Di samping itu, Singapura masih menjadi negara yang mendominasi realisasi PMA di Batam sepanjang Kuartal I 2024 dengan nilai investasi sebesar 240,097 juta dolar AS atau setara Rp 3,601 triliun. Tidak hanya Singapura, dua negara Asia lainnya juga masih berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai PMA Kota Batam.

Negara kedua ialah China dengan nilai investasi 72,16 juta dolar AS atau setara Rp 1,082 triliun dan Jepang dengan nilai investasi 34,13 juta dolar AS atau setara dengan Rp 512,085 miliar.

Kepala BP Batam, H Muhammad Rudi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam menjaga kenyamanan dan keamanan investor. Sehingga, situasi kondusif di Batam mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi.

Selain itu, Muhammad Rudi mengatakan jika pencapaian ini juga tidak terlepas dari peran strategis BP Batam dalam memberikan kemudahan perizinan pada investor.

"Gairah investasi sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi Batam. Saya berharap, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif kota tercinta ini agar perekonomian bisa terus bergerak," ujar Muhammad Rudi, Rabu (3/7/2024).

Ia mengajak seluruh komponen daerah untuk mendukung langkah strategis BP Batam dalam menjaga iklim investasi. Tujuannya untuk menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.

"Kalau kita semua kompak, tentu tidak ada yang sulit. Ekonomi harus terus bangkit dan kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan Batam sebagai kota maju," tambah Rudi.

Berikut daftar lima negara dengan nilai investasi terbesar di Batam pada Kuartal I 2024.

• Singapura 240,097 juta dolar AS atau Rp 3,601 triliun
• China 72,16 juta dolar AS atau Rp 1,082 triliun
• Jepang 34,13 juta dolar AS atau Rp 512,085 miliar
• Perancis 15,85 juta dolar AS atau Rp 237,77 miliar
• Hongkong 4,95 juta dolar AS atau Rp 74,304 miliar