KONAWE SELATAN, iNews.id - Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot Camat Baito Sudarsono Mangidi dari jabatannya. Posisi Camat Baito kini dipimpin sementara oleh pejabat eselon II dalam hal ini Kasat Pol PP Konsel Ivan Ardiansyah.

Bupati beralasan penarikan ini agar proses hukum berjalan adil dan semua diperlakukan sama. Sebab selama ini camat kerap membantu dan mendampingi guru honorerSupriyani sehingga dianggap tidak netral.

"Camat dianggap pro ke salah satu. Ini kan sama-sama masyarakat Baito (keluarga korban dan terdakwa). Jadi terutama agar koordinasi berjalan baik," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Bupati Surunuddin menilai dalam kasus dugaan penganiayaan murid dengan terdakwa guru honorer Supriyani, Camat Sudarsono tidak berkoordinasi dengan pemerintah.

"Camat ini tidak pernah melapor kejadiannya padahal sudah viral di mana-mana. Saya malah hanya dengar informasi. Jadi kita tarik dulu agar warga desa aman," katanya.

Bukan tanpa alasan, Bupati menilai situasi atas kasus ini tidak sedang baik-baik saja. Salah satunya terkait penembakan orang tak dikenal (OTK) terhadap mobil dinas camat yang sedang dikemudikan kepala desa (kades).

"Sekarang kades saja merasa tidak aman. Jadi ini dua-duanya warga Baito, harus diperlakukan sama," katanya.

Menurutnya, langkah pencopotan ini diambil untuk menciptakan keadilan dan menyelesaikan masalah antara guru honorer Supriyani yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap murid SDN 4 Baito. Dalam kasus ini terdakwa dilaporkan karena diduga menganiaya anak polisi, Aipda Wibowo Hasyim.

Pencopotan ini juga dilakukan karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pimpinan. Selain itu diduga tidak netral dalam menangani kasus yang melibatkan kedua warganya.

Diketahui Camat Baito sebelum dicopot memberikan pendampingan terhadap Supriyani. Mulai dari penangguhan penahanan di Lapas Perempuan hingga persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan.

Selain itu camat juga memfasilitasi Supriyani tinggal di rumah jabatannya. Hingga terjadi teror penembakan oleh OTK ke mobil dinas camat yang biasa digunakan untuk mengantar jemput Supriyani.

Editor: Donald Karouw

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) karena pelanggaran berat. Amran mengungkap pejabat Kementan yang dicopot ini seorang direktur atau Eselon II telah meminta fee proyek.

Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan.

"Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (surat pencopotannya). Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran," kata dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Amran mengungkap nilai fee yang diterima pejabat sebesar Rp 700 juta.

"Iya (meminta) fee. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp 700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan," terangnya.

Amran mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini ke Inspektorat Jenderal Kementan dan Kepolisian. Ia menyebut pejabat tersebut juga telah menandatangani berita acara terkait kasusnya.

"Jadi kami verifikasi, kami panggil yang bersangkutan. Mengaku (kemudian) kami copot, jadi itu eselon II. (Akan diperiksa) di Itjen, dan yang bersangkutan juga sudah tandatangan berita acara, kita serahkan ke Kepolisian," tegasnya.

Amran mengatakan memiliki nomor pengaduan yang akan terhubung langsung kepada dirinya. Nomor telepon itu menerima semua laporan yang berkaitan dengan korupsi hingga dugaan adanya mafia di lingkungan Kementan.

"Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan. Kami punya nomor Hp yang langsung ke saya (untuk menerima pengaduan masyarakat) 081235397615," ucapnya.

Dia juga mengatakan masih ada tiga pejabat lagi di direktorat yang sama untuk diperiksa atas kasus tersebut. Untuk itu, kemungkinan pejabat yang bersangkutan atas kasus tersebut mencapai 4 orang.

"Dan sementara ini ada tiga orang lagi sedang dipersiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Amran memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian karena diduga menerima pembayaran atau korupsi suatu proyek. Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar.

Amran mengungkap, korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian. Kemudian pegawai Kementan tersebut menyanggupi dengan meminta fee 25% dari proyek.

"Ada oknum dari luar meminta proyek. Kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya. Ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar, dan ini sudah berproses di penegak hukum," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.