JAKARTA - Spanyol kembali menyerukan kepada blok Uni Eropa (UE) untuk menghentikan perdagangan bebas dengan Israel . Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, UE harus mempertimbangkan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel mengingat dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Yahudi itu.

Selain itu Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya Spanyol dan Irlandia secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk meninjau Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel pada bulan Februari, di tengah konflik di Gaza.

Serta munculnya kekhawatiran yang meluas tentang kemungkinan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional oleh Israel. Sejauh ini Brussels belum menanggapi seperti dilansir RT.

"Komisi Eropa harus menanggapi terkait permintaan resmi yang dibuat oleh dua negara Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel jika ditemukan adanya hak asasi manusia yang dilanggar," kata Sanchez pada sebuah acara.

Selain itu pemimpin Spanyol mengutuk tuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mundur dari zona pertempuran. "Tidak akan ada penarikan UNIFIL," ungkap Sanchez menekankan, sembari mengkritik serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang saat ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Spanyol Aroldo Lazaro Saenz, melaporkan setidaknya ada empat serangan Israel terhadap pasukannya pekan lalu, ketika negara Yahudi memperluas operasi daratnya.

Spanyol telah mengerahkan lebih dari 600 pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Setelah serangan itu, Sanchez meminta masyarakat internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke pemerintah Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan akan mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Palestina pada Rabu. Resolusi itu menuntut Israel mengakhiri “kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina” dalam waktu 12 bulan.

Tindakan ini akan mengisolasi Israel beberapa hari sebelum para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan mereka di PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang pada 26 September, hari yang sama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Rancangan resolusi tersebut bertujuan untuk menyambut pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada bulan Juli yang mengatakan pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan pasukan Israel di Palestina harus ditarik.

Pendapat penasihat tersebut – yang dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi PBB yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia – mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan “secepat mungkin,” meskipun rancangan resolusi Majelis Umum mengizinkan jangka waktu 12 bulan.

Rancangan resolusi tersebut adalah yang pertama yang secara resmi diajukan oleh Otoritas Palestina sejak mereka memperoleh hak dan keistimewaan tambahan pada bulan ini termasuk mendapatkan kursi di antara anggota PBB di aula pertemuan dan hak untuk mengusulkan rancangan resolusi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak negara-negara untuk memberikan suara tidak pada hari Rabu. Washington – sekutu Israel – telah lama menentang tindakan sepihak yang melemahkan prospek solusi dua negara.

Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat tetapi mempunyai bobot berdasarkan hukum internasional dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel. Resolusi Majelis Umum juga tidak mengikat, namun mempunyai bobot politik. Tidak ada hak veto di majelis.

“Setiap negara mempunyai hak suara, dan dunia memperhatikan kita,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour di Majelis Umum pada hari Selasa. "Tolong berdiri di sisi kanan sejarah. Dengan hukum internasional. Dengan kebebasan. Dengan perdamaian."

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengkritik Majelis Umum pada hari Selasa karena gagal mengutuk serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober oleh para pejuang Palestina.

Dia menolak rancangan teks Palestina. “Mari kita sebut saja ini apa adanya: resolusi ini adalah terorisme diplomatik, menggunakan alat diplomasi bukan untuk membangun jembatan tetapi untuk menghancurkannya.”

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur – wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara – dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan sejak itu membangun pemukiman di Tepi Barat dan terus memperluasnya.

Perang di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika orang-orang bersenjata Hamas menyerbu komunitas Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera, menurut penghitungan Israel.

Sejak itu, militer Israel telah meratakan sebagian besar wilayah kantong Palestina, memaksa hampir 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka, sehingga menimbulkan kelaparan dan penyakit yang mematikan serta menewaskan lebih dari 41.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Majelis Umum pada 27 Oktober menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dengan 120 suara mendukung. Kemudian pada bulan Desember, 153 negara memilih untuk menuntut – alih-alih menyerukan – gencatan senjata kemanusiaan segera pada bulan Desember.

Mayoritas dua pertiga dari mereka yang hadir dan memberikan suara – abstain tidak dihitung – diperlukan untuk meloloskan rancangan resolusi pada hari Rabu. Mansour mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa meskipun ia memperkirakan rancangan undang-undang tersebut akan diadopsi, kemungkinan besar dukungan yang diterimanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan resolusi yang diterima tahun lalu.

Otoritas Palestina mewakili rakyat Palestina di PBB, yang merupakan negara pengamat non-anggota dan delegasinya dikenal sebagai Negara Palestina.

JAKARTA - Serangan brutal Israel yang masih berlangsung hingga kini di Gaza telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah kantong Palestina tersebut. Hal itu ditegaskan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Dalam laporan tersebut, badan perdagangan PBB itu menghitung bahwa produk domestik bruto (PDB) Gaza anjlok hingga 81% pada kuartal terakhir tahun 2023, yang menyebabkan kontraksi sebesar 22% sepanjang tahun. UNCTAD menyebut, ekonomi Gaza "hancur" setelah menyusut pada pertengahan 2024 menjadi kurang dari seperenam dari levelnya pada tahun 2022.

Publikasi tersebut menyoroti bahwa antara 80% hingga 96% aset pertanian Gaza telah hancur akibat kerusakan yang meluas. "Hal ini telah melumpuhkan kapasitas produksi pangan di kawasan tersebut dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi," ungkap laporan tersebut, seperti dilansir Russia Today, Jumat (13/9/2024).

Kerusakan tersebut juga telah menghantam sektor swasta dengan keras, penggerak utama ekonomi Gaza. Menurut laporan tersebut, 82% bisnis di wilayah kantong Palestina itu telah rusak atau hancur.

Dua pertiga pekerjaan di Gaza, yang jumlahnya sekitar 201.000, telah hilang pada Januari 2024, ungkap UNCTAD, yang mencatat bahwa hilangnya pekerjaan besar-besaran telah "semakin memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sudah kritis di Jalur Gaza."

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. "Saat ini, kemiskinan memengaruhi hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat," kata UNCTAD. Badan itu juga menyerukan disegerakannya intervensi internasional untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung upaya perdamaian.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok Palestina yang bermarkas di Gaza itu melancarkan serangan pada Oktober 2023 yang disalahkan atas kematian 1.200 warga Israel. Sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu, lebih dari 41.000 warga Palestina telah tewas dan 95.000 lainnya terluka dalam serangan Israel.

Hamas menyatakan pada hari Rabu (11/9) bahwa mereka siap untuk gencatan senjata dengan Israel di Gaza berdasarkan proposal AS sebelumnya tanpa persyaratan baru dari pihak mana pun. Rencana "komprehensif" yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Juni menyediakan gencatan senjata tiga fase dengan imbalan pembebasan sandera Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sudah musimnya, pada tanggal bulan seperti kali ini tepi-tepi jalan di berbagai daerah di Indonesia dipenuhi warna merah dan putih. Para penjaja memanfaatkan membuncahnya nasionalisme menjelang perayaan kemerdekaan RI untuk menjual pernak pernik merah putih. Tahun ini, ada warna lain yang menyusup, hitam dan hijau.

“Hari ini sudah tiga yang datang nanya-nanya mau pesan,” kata Barani (50 tahun), penjual bendera dan pernak-pernik khas kemerdekaan di Halte Koperasi di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).

Barani sudah puluhan tahun berjualan bendera di lokasi tersebut. “Dari pohon itu masih kecil,” kata dia saat ditemui Republika sembari menunjuk dedalu di seberang jalan. Baru tahun ini ia menjual bendera Palestina. “Karena memang lagi ramai saja,” kata dia soal alasannya ikut menjual bendera Palestina tahun ini.

Ia menuturkan, sengaja membeli saat mengetahui bahwa produsen juga memroduksi bendera Palestina. Ia paham, ada sentimen tertentu di masyarakat Indonesia kali ini.

Sedemikian dampak genosida brutal Israel di Jalur Gaza yang sudah 10 bulan berjalan, membunuh hampir 40 ribu jiwa, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Kebrutalan itu memantik keprihatinan bagi warga di Tanah Air.

“Kasihan, Mas. Apalagi kita sudah seperti saudara sama mereka, sama-sama Muslim,” kata Barani. Ia mendoakan agar Palestina merdeka selekasnya dan pembantaian oleh Israel bisa lekas dihentikan.

Bagaimana dengan penjualan bendera Merah Putih tahun ini. ‘Sepi, Mas. Mungkin karena upacaranya di IKN kali ya,” ujarnya berseloroh. Bagaimanapun, menurut dia Bendera Indonesia yang terjual masih lebih banyak dari Bendera Palestina.

Deni (45 tahun) juga menjual bendera Palestina di sela-sela bendera Merah Putih yang ia jajakan di trotoar di seberang Pasar Minggu, tahun ini. “Karena memang lagi ramai juga,” ujarnya.

Ia tak bisa berkata-kata saat dimintai komentar soal nasib warga Palestina yang saat ini berjuang bertahan hidup dari gempuran Israel. “Saya orang kecil, hanya bisa mendoakan dalam hati setiap hari,” kata pria asal Cirebon tersebut. Ia sudah sejak 10 tahun lalu berjualan pernak-pernik kemerdekaan. Baru kali ini juga ikut menjual bendera Palestina.

Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina, Bendera Palestina didasarkan pada Bendera Perlawanan Arab pada 1916, yang saat ini diadopsi oleh Negara Palestina dan digunakan untuk mewakili rakyat Palestina.

Versi umum mengenai asal muasal bendera menyatakan bahwa warna-warna tersebut dipilih oleh ‘Klub Sastra’ nasionalis Arab di Istanbul pada 1909, berdasarkan kata-kata penyair Arab abad ke-13 Safi a-Din al-Hili:

"Putih adalah perbuatan kami, hitam adalah perjuangan kami,

Hijau adalah ladang kami, merah adalah pedang kami."

Bendera tersebut digunakan oleh Sharif Hussein, pemimpin revolusi Arab terhadap turki Utsmani pada 1916. Ia menolak pendirian negara Zionis di Tanah Palestina sehingga digulingkan Inggris yang membantu dinasti Saudi merebut kekuasaan.

Pada 18 Oktober 1948, pemerintah seluruh Palestina mengadopsi bendera Pemberontakan Arab dan Liga Arab kemudian mengakuinya sebagai bendera Palestina. Versi modifikasinya (mengubah urutan garis) telah digunakan di Palestina setidaknya sejak akhir 1930-an dan secara resmi diadopsi sebagai bendera rakyat Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1964. Pada 15 November 1988, PLO mengadopsi bendera tersebut sebagai bendera Negara Palestina, dan kemudian digunakan secara luas.

Oleh Fitriyan Zamzami

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT – Pembantaian terus menerus Israel di Gaza dan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran membangkitkan perlawanan pejuang-pejuang muda Palestina di Tepi Barat. Perlawanan yang dilakukan pejuang lokal di berbagai wilayah Tepi Barat terus meningkat meski ditekan habis-habisan oleh Israel. Bagaimana riwayat gerakan perlawanan tersebut?

Yang terkini, bentrokan meletus antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan selama serangan mereka di sekitar kamp Balata di sebelah timur kota Nablus di Tepi Barat yang diduduki pada Rabu malam. Aljazirah Arabia melansir klip video yang menangkap suara tembakan otomatis yang dahsyat di kamp pengungsi Palestina yang terletak di sebelah timur Nablus. Kantor berita WAFA melaporkan bahwa pasukan Israel menyerbu kamp tersebut pada Rabu malam dan mendapat serangan dari pejuang perlawanan Palestina setempat.

Brigade Al-Quds-Batalyon Nablus mengumumkan bahwa mereka menargetkan "pasukan pendudukan yang menyerbu Nablus dengan hujan peluru, dan kami terus menghadapi penjajah."

Bagaimana awalnya kebangkitan pejuang di Tepi Barat belakangan? Sedianya, kebangkitan itu sudah jauh sebelum Operasi Topan al-Aqsa pada Oktober 2023. Kamp pengungsi Jenin menjadi rumah bagi para pejuang yang membentuk kelompok perlawanan itu pada 2021. Dilaporkan Aljazirah, ratusan pejuang bergabung di bawah panji Brigade Jenin yang terdiri atas para pejuang dari beberapa faksi bersenjata. Pejuang dari kelompok Jihad Islam Palestina, Fatah, dan Hamas juga diduga aktif di Jenin.

Peningkatan jumlah pemuda Palestina yang mengangkat senjata ini seiring meningkatnya operasi militer Israel dan upaya untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. Bersamaan dengan Gaza, Jenin kini menjadi simbol utama perlawanan Palestina. Brigade Jenin hanyalah salah satu kelompok yang baru muncul. Mereka menunjukkan kekecewaan yang meningkat terhadap Otoritas Palestina dan frustrasi terhadap pendudukan Israel yang sedang berlangsung.

Para pejuang muda ini sangat terlokalisasi. Mereka beroperasi di parit kamp pengungsi dan kota tua. Sebagian besar pemuda berasal dari seantero Tepi Barat, dari gurun Jericho yang sepi hingga Nablus yang luas di utara dan pengungsi Jenin. Mereka sering terlihat membawa senapan M16 dan mengenakan balaclava agar tidak teridentifikasi.

“Brigade Jenin adalah organisasi bersenjata Palestina yang muncul pada 2021 di Kota Jenin dan berbasis di kamp Jenin dan dianggap sebagai salah satu kelompok modern yang muncul di Tepi Barat. Sedangkan, Lion’s Den berbasis di Kota Nablus. Hari ini, beberapa dari mereka tiba di Jenin untuk membantu menghadapi penjajah di Jenin dan membantu perlawanan di sana,” ujar Konsultan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Dr Ahed Abu Al Atta kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan, kelompok-kelompok baru ini tak terafiliasi dengan kekuatan tradisional, tapi mereka mendapatkan dukungan yang meluas. “Tentu saja faksi-faksi Palestina mendukung mereka. Tapi, mereka bekerja dengan semua orang Palestina. Dan orang-orang memfasilitasi mereka dengan segala kebutuhan, sangat mencintai mereka dan memberi mereka perlindungan,” Dr Ahed menambahkan.

Ia juga mengindikasikan ada semacam ketakpuasan atas perkembangan negosiasi Pemerintah Palestina saat ini yang mendorong perlawanan tersebut. “Intifada membutuhkan unsur-unsur besar dan saat ini kendala terbesar bagi terbentuknya intifada adalah koordinasi keamanan dengan pendudukan oleh penguasa. Namun, peristiwa ini dapat menjadi indikasi berkembangnya aksi perlawanan,” kata dia.

Menurutnya, perlawanan terkini akan punya dampak panjang. Setiap tekanan yang dihadapi warga Palestina, menurut Dr Ahed, akan membuat perlawanan Palestina semakin kuat, semakin kompak, dan semakin bertenaga.

Sedangkan Dr Achmed Mohammed Omar al Madani, seorang warga Palestina yang juga pakar terkait konflik di wilayah tersebut mengingatkan bahwa Israel pernah melakukan tindakan pemberantasan serupa pada 2002. Saat itu, mereka berpikir telah mengenyahkan akar perlawanan di Jenin setelah membunuh ratusan orang di pengungsian tersebut. “Sekarang setelah 20 tahun, muncul generasi-generasi pejuang baru ini,” kata dia kepada Republika.

Al Madani menjelaskan, kelompok bersenjata itu muncul dari ketidakpuasan dan keputusasaan akan kondisi terkini. Kekuatan-kekuatan politik di Palestina tak kunjung bisa menegosiasikan kemerdekaan. Sementara ada ancaman nyata dari Israel yang dipimpin kelompok sayap kanan yang tak ragu melancarkan perang dan pembunuhan.

Selain itu, para pemukim ilegal Yahudi kian merangsek ke wilayah Tepi Barat dan melakukan serangan terhadap warga Palestina. “Jadi apa yang harus kami lakukan? Komunitas internasional tak bisa membantu kami, Otoritas Palestina tak bisa membantu kami. Kami tak punya pilihan selain mengangkat senjata!” ujar Al Madani berapi-api.

Ia meyakini, perlawanan yang bangkit belakangan tak akan dengan mudah diberantas Israel. Pada 2002, Israel berpikir dengan memberantas perlawanan pejuang senior, anak-anak muda Palestina akan lebih moderat. Yang terjadi justru sebaliknya. “Mereka pernah mencoba pada 2002 tapi tak berhasil. Apalagi sekarang dengan teknologi seperti ini!? Apapun yang terjadi, ide perlawanan Palestina tak akan musnah sampai kami merdeka”.

Aboud, seorang pemuda di Ramallah, mengiyakan harapan generasinya kepada para pejuang muda tersebut. Ia sudah tak peduli lagi dengan pertentangan antarfaksi di Palestina. “Singa-singa ini yang akan menyelamatkan kami semua. Sekarang giliran generasi kami berjuang untuk tanah air kami,” kata dia, dilansir the Christian Science Monitor.

Dalia Hatuqa, kolumnis Foreign Policy yang berbasis di Tepi Barat, menganalisis, secara tradisional, kelompok militan Palestina berfungsi sebagai sayap bersenjata partai politik, seperti Hamas dan Fatah dari Otoritas Palestina. Operasi milisi mendukung tujuan politik partainya. Namun, selama intifada kedua, serangan serigala tunggal alias lone wolf lebih meluas.

Sebagai buntut pemberontakan, dan di bawah tekanan intelijen Israel, banyak kelompok tradisional melihat barisan mereka menyusut dan struktur organisasi runtuh. Ini memberi jalan bagi model perlawanan yang terdesentralisasi, dengan sel-sel kecil dan faksi-faksi yang memisahkan diri mendominasi lanskap militan.

Sejak 2022, para pejuang dari berbagai faksi tradisional mulai bekerja sama di bawah payung baru. Banyak pemuda memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri setelah tumbuh dewasa melihat kubu pendudukan Israel, pengeboman rutin Jalur Gaza, dan pertumbuhan permukiman Israel. Mereka juga kecewa dengan Otoritas Palestina (PA), yang strategi politiknya tidak membuahkan hasil nyata selama hidup mereka.

Lion’s Den alias Kandang Singa di Nablus dan Brigade Jenin adalah kelompok baru yang terbesar. Tetapi, kelompok yang lebih kecil juga muncul, seperti Brigade Balata di kamp pengungsi Balata dan Batalyon Osh al-Dababir (Sarang Lebah), juga di kamp Jenin.

Lion’s Den secara teratur terlibat dalam bentrokan bersenjata dan penembakan terhadap tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat. Oktober lalu, kelompok itu menembak dan membunuh seorang tentara Israel di wilayah pendudukan. Pada Februari, Batalyon Nablus, Sarang Singa, dan Brigade Martir al-Aqsha (sayap bersenjata Fatah) di Nablus mengatakan, anggota mereka telah menembak pasukan Israel yang menyerbu kota.

Munculnya kelompok-kelompok ini tidak mengejutkan para pengamat jika mengingat tangan besi yang digunakan Israel untuk menguasai Tepi Barat dan ketidakmampuan Otoritas Palestina untuk menindak kelompok-kelompok ini tanpa menimbulkan kemarahan publik. “Lions’ Den dan pejuang lain di kota-kota Tepi Barat adalah produk alami dari 30 tahun kegagalan internasional mengakhiri pendudukan Israel,” kata Nour Odeh, mantan juru bicara pemerintah PA, dilansir Foreign Policy. “Itu juga merupakan respons wajar terhadap kebangkitan partai-partai fasis-rasial di Israel yang agendanya mengancam keberadaan rakyat Palestina.”

Pertempuran kemarin menambah daftar panjang perlawanan di Tepi Barat. Brigade al-Quds-Brigade Jenin, salah satu kelompok Perlawanan paling aktif di Tepi Barat, mengumumkan beberapa operasi sepekan belakangan. Sejak Senin sore hingga malam, para pejuang Brigade menyerang beberapa posisi pasukan pendudukan Israel dan meledakkan sejumlah alat peledak yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam kendaraan militer lapis baja.

Para pejuang brigade juga beberapa kali melawan pasukan infanteri Israel dan menembakkan senjata otomatis mereka ke pasukan yang bergerak melalui jalur pasokan ke Jenin. Pada Selasa pagi, Brigade tersebut mengumumkan bahwa para pejuangnya melakukan sejumlah penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Israel dan pasukan infanteri di poros Jabairat dan poros Mahyoub, dengan menyatakan bahwa hal tersebut menimbulkan banyak korban jiwa di pihak penjajah.

Brigade al-Qassam-Batalyon Tubas menyatakan bahwa para pejuangnya, bersama faksi Perlawanan Palestina lainnya, terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Israel. Batalyon Tubas mengumumkan bahwa mereka telah meledakkan alat peledak yang menargetkan kendaraan militer Israel di Aqaba, dan mengklaim serangan langsung.

Brigade al-Qassam-Batalyon Jenin, bersama dengan Brigade al-Quds, Brigade Martir al-Aqsa, dan Brigade Mujahidin, menyatakan bahwa pejuang mereka berhasil memukul mundur pasukan Israel.

Brigade al-Qassam-Batalyon Jenin menegaskan bahwa para pejuangnya, bersama dengan faksi Perlawanan lainnya, melawan pasukan Israel di Kota Jenin dan kamp pengungsi, menargetkan tentara dan kendaraan militer dengan tembakan dan alat peledak improvisasi (IED).

Brigade Mujahidin-Batalyon Jenin melaporkan meledakkan dua IED terhadap kendaraan militer Israel di dekat Cinema Square di Jenin. Brigade Martir al-Aqsa - Batalyon Jenin juga meledakkan IED yang kuat terhadap tentara dan kendaraan Israel di sekitar Pemakaman Martir, menargetkan mereka dengan tembakan keras. Pernyataan mereka mencatat konfrontasi sengit dengan pasukan Israel yang menggunakan senapan mesin dan alat peledak di Kamp Jenin.

Sementara tentara penjajah Israel melanjutkan kampanye penggerebekan dan penangkapannya di kota-kota Tepi Barat yang diduduki, Klub Tahanan Palestina mengumumkan bahwa jumlah tahanan di Tepi Barat telah meningkat menjadi 10.000 orang.

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa seorang anak terluka oleh peluru tajam saat pasukan pendudukan menyerbu kamp Askar al-Jadeed di kota Nablus, kemarin. Sementara koresponden Aljazirah mengindikasikan cedera kedua selama operasi penyerbuan tersebut.

Perkembangan lainnya, koresponden Aljazirah melaporkan seorang anak Palestina terluka terkena peluru karet di kepala di kota Hebron, selatan Tepi Barat. Reporter itu menambahkan bahwa pasukan pendudukan menyerbu kota Hebron dan menyita peralatan dari fasilitas industri di desa Abda, selatan kota Dura, dan selatan Hebron.

Pasukan pendudukan juga menyerbu kota Qalqilya (Tepi Barat bagian utara), dan menggerebek rumah para syuhada Jamal Abu Haniya dan Ali Bakr, yang menjadi syuhada setelah sebuah drone menargetkan mobil mereka di kota Tulkarem beberapa hari yang lalu, selain itu hingga menyerbu rumah syahid Ihab Hamed dan menangkap ayahnya serta ayah syuhada Ali Bakr sebelum mundur.

Di Betlehem, pasukan pendudukan menyerbu kamp Deheishe dan menggerebek rumah martir Muhammad Hamash, pelaku "operasi terowongan" yang terjadi kemarin di selatan Yerusalem yang diduduki, yang mengakibatkan cederanya seorang tentara Israel dan kematian syahidnya. pelakunya. Pasukan pendudukan menginterogasi anggota keluarga korban dan menghancurkan isi rumah duka. Klub Tahanan Palestina melaporkan pasukan pendudukan menangkap 26 warga Palestina dalam penggerebekan di beberapa wilayah di Tepi Barat sejak Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memimpin pertemuan para menlu ASEAN dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Vientiane, Laos, Sabtu (27/7/2024). Dalam pidatonya, Retno mengangkat isu Palestina.

Retno mengatakan, meskipun saat ini ASEAN dan AS menikmati hubungan baik, tapi kemitraan tersebut harus turut berkontribusi pada perdamaian serta stabilitas global. Dia menekankan, hukum internasional harus bisa diterapkan pada semua isu, termasuk Ukraina, Laut Cina Selatan, dan Palestina.

"Di Palestina misalnya, kita tidak bisa terus menutup mata melihat situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza. Saat ini hampir 40 ribu orang telah meninggal. Kita memerlukan gencatan senjata, kita memerlukan perdamaian berkelanjutan untuk menghentikan penderitaan manusia ini," ujar Retno dalam pidatonya, seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI.

Saat berpartisipasi dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pada Kamis (25/7/2024) lalu, Retno juga mengangkat isu Palestina. Dia mengatakan ASEAN perlu ikut bersuara untuk menghentikan aksi genosida Israel di Jalur Gaza.

"Saya kembali menekankan pentingnya ASEAN untuk bersatu dalam menyuarakan dihentikannya genosida dan segera dilakukannya gencatan senjata permanen di Gaza," ujar Retno ketika berbicara di AMM.

Dia menambahkan, sebagai organisasi berbasis hukum, ASEAN harus terus menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional secara konsisten. "Termasuk untuk kasus Gaza dan Palestina," ucap Retno.

Menlu mengatakan, ASEAN harus mendorong implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 dan Ketetapan Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional (ICJ). "ASEAN harus terus menyuarakan dan mendesak agar pendudukan ilegal Israel di Palestina segera diakhiri," kata Retno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pihak Israel memperkirakan bahwa pendapat nasihat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ), yang meminta Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina, dapat mendorong para hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Haaretz pada hari Ahad (21/7/2024), dilansir dari Middle Eas Monitor, mencatat kekhawatiran di antara para pejabat di Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman Israel bahwa pendapat penasihat ICJ akan “memberikan lebih banyak legitimasi” pada kemungkinan keputusan oleh ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Karim Khan.

Penilaian di negara pendudukan menunjukkan kemungkinan dampak politik yang dihasilkan dari pendapat ICJ, tambah surat kabar tersebut.

Pengajuan permintaan mendadak oleh Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dengan tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza merupakan upaya pertama ICC untuk menangkap pemimpin negara yang didukung oleh Barat ketika masih menjabat.

Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional, kata Presiden ICJ Nawaf Salam pada Jumat (19/7/2024).

Seperti yang disampaikan hakim ketua pada awal persidangan, pengadilan PBB itu menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Selain itu, pengadilan tersebut memiliki informasi yang cukup mengenai isu itu.

Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, kata Salam selama persidangan.

Dia menyebutkan bahwa aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional terus meluas.

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, katanya menambahkan.

ICJ, yang berbasis di Den Haag, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari.

Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional, Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut.

Delegasi Palestina meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal sebab penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi harapan terakhir bagi solusi dua-negara-negara.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Norwegia menyatakan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai pendudukan Israel di Palestina sangat jelas dan bahwa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Tel Aviv harus diakhiri.

"Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai aneksasi sebagian besar Wilayah Pendudukan Palestina. Ini melanggar hukum internasional dan harus diakhiri," tulis Kementerian Luar Negeri Norwegia di platform X, Sabtu (20/7/2024).

BACA JUGA: Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot

"Keputusan ICJ adalah sebuah pesan tegas kepada Israel, yang kami harap mereka segera patuhi," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide dalam pesan terpisah di platform X.

Dalam sebuah langkah bersejarah, pengadilan PBB itu telah memerintahkan Israel untuk mengakhiri pendudukan mereka di wilayah Palestina secepat mungkin dan juga menyerukan Tel Aviv melakukan reparasi penuh atas tindakan yang salah secara internasional.

Pengadilan itu menemukan beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel termasuk aktivitas yang mirip dengan apartheid (diskriminasi ras). Presiden ICJ Nawaf Salam membacakan pendapat pengadilan tersebut pada Jumat (19/7/2024).

"Pengadilan menganggap pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap larangan perolehan wilayah dengan kekerasan dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri mempunyai dampak langsung terhadap legalitas kelanjutan kehadiran Israel, sebagai kekuatan pendudukan, di wilayah pendudukan Palestina," kata Nawaf Salam.

Penyalahgunaan yang terus-menerus...

"Penyalahgunaan yang terus-menerus oleh Israel terhadap posisinya sebagai kekuatan pendudukan, melalui aneksasi dan penegasan kontrol permanen atas wilayah Palestina yang diduduki dan frustrasi yang terus-menerus terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri," kata Salam.

"Melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan menjadikan Israel tidak bertanggung jawab atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum," kata Salam.

Sejak Tel Aviv melancarkan serangan brutal pada 7 Oktober 2023, lebih dari 38.900 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 89.600 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat di Gaza.

Lebih dari sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade yang melumpuhkan makanan, air bersih dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida oleh ICJ. ICJ dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di selatan kota Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserbu pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berbagai negara menyambut fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) yang menekankan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan harus segera diakhiri. PBB didesak segera menerapkan pandangan hukum tersebut.

Pemerintah Spanyol mengatakan keputusan ICJ tersebut “mencakup pernyataan-pernyataan penting mengenai ilegalnya pendudukan Israel di wilayah Palestina dan permukiman, serta aspek-aspek lainnya. Sebab itu, PBB dan komunitas internasional harus bertindak.

“Pemerintah Spanyol mendesak PBB dan komunitas internasional untuk mempertimbangkan kesimpulan laporan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini,” tulis pernyataan resmi mereka dilansir.

Kasus ICJ bermula dari permintaan pendapat hukum dari Majelis Umum PBB pada 2022. Hal ini terjadi sebelum serangan brutal Israel ke Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan 7 Oktober oleh pejuang Palestina. Serangan Israel kini telah menewaskan hampir 39.000 orang.

Pendapat ICJ yang dibacakan pada Jumat mengatakan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum dan semua negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui pendudukan sebagai tindakan sah dan tak boleh “memberikan bantuan” untuk mempertahankan kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan sejak itu membangun dan memperluas permukiman di Tepi Barat. Sejak itu, Israel menduduki secara militer Tepi Barat dan Yerusalem, juga memblokade Jalur Gaza. Mahkamah Internasional mendesak Israel mundur dan menghentikan pendudukan serta blokade atas wilayah-wilayah tersebut.

Israel juga diharuskan melakukan repatriasi alias mengembalikan tanah dan rumah-rumah kepada pemilik sahnya, yakni warga Palestina yang mereka usir. ICJ menyampaikan pandangan itu dengan pedoman batas wilayah kedua pihak sebelum 1967.

Kementerian Luar Negeri Belgia juga meminta PBB dan negara-negara anggotanya untuk “mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza dan menjamin hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri”.

Sedangkan Indonesia menilai Mahkamah Internasional telah memenuhi perannya dalam menegakkan tata dunia berlandaskan hukum dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

“Sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya di platform X, seperti dilansir Antara, Sabtu (20/7/2024). Indonesia juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Indonesia selanjutnya mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. “Indonesia mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina,” ujar Kemlu.

Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan Ronald Lamola mengatakan keputusan tersebut “menegaskan posisi lama Afrika Selatan bahwa pendudukan wilayah Palestina oleh Israel tetap melanggar hukum internasional”.

“Sekarang ada kewajiban hukum tambahan bagi semua negara untuk mengakhiri keterlibatan dalam tindakan ilegal Israel dan bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Saat ini, penerapan pandangan ICJ tersebut mendapat ancaman besar di PBB. Pasalnya, Amerika Serikat yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB menyatakan tak setuju dengan putusan Mahkamah Internasional tersebut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang sering menekankan “tatanan berbasis hukum”, mengkritik keputusan tersebut meskipun mengakui bahwa pemukiman Israel tidak konsisten dengan hukum internasional.

“Kami khawatir bahwa luasnya pendapat pengadilan akan mempersulit upaya penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi yang sangat dibutuhkan dengan kedua negara hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada berita Reuters.

Sementara para pejabat Palestina memuji keputusan Mahkamah Internasional sebagai “momen penting” dalam perjuangan mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan keadilan. Israel dengan cepat mengutuk keputusan Jumat itu.

Mahkamah Internasional PBB (ICJ) telah mengeluarkan pandangan yang mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina “secepat mungkin” dan melakukan reparasi penuh atas pengusiran warga Palestina serta pencurian tanah mereka. Hal itu tertuang dalam opini legal bersejarah yang dibacakan ICJ pada Jumat (19/7/3024).

Dalam putusannya, ICJ menyatakan menemukan banyak pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel termasuk aktivitas yang merupakan bentuk apartheid. Hal ini akan menjadi peringatan serius bagi para sekutu Israel, karena pengadilan tersebut menyarankan bahwa negara-negara lain berkewajiban untuk tidak mengakui pendudukan tersebut sebagai hal yang sah dan tidak memberikan bantuan atau membantu pendudukan tersebut.

“Pengadilan menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap larangan akuisisi wilayah dengan kekerasan dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri mempunyai dampak langsung pada legalitas berlanjutnya kehadiran Israel, sebagai kekuatan pendudukan, di wilayah pendudukan Palestina,” ujar presiden ICJ, Nawaf Salam, membaca putusan itu, seperti dikutip the Guardian.

ICJ menilai bahwa Israel melakukan penyalahgunaan yang terus-menerus atas posisinya sebagai kekuatan pendudukan melalui aneksasi dan penegasan kendali permanen atas wilayah Palestina yang diduduki. Israel juga dinilai terus-menerus menghalangi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. “Kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum,” Salam menambahkan.

Pendapat tersebut diberikan sebagai tanggapan atas permintaan Majelis Umum PBB pada 2022. Hal ini mendahului serangan ke Gaza belakangan dan tidak terkait langsung dengan konflik tersebut tetapi akan menambah tekanan pada Israel – dan sekutunya – untuk mengakhiri serangan militernya. Serangan itu sejauh ini telah menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Menurut ICJ, ada sejumlah pelanggaran hukum internasional yang diidentifikasi oleh pengadilan. Diantaranya penggusuran paksa, pembongkaran rumah secara besar-besaran dan pembatasan tempat tinggal dan pergerakan. Selain itu, penempatan pemukim ilegal Israel ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur serta pemeliharaan kehadiran mereka.

Israel juga dinilai gagal mencegah atau menghukum serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal. Israel juga membatasi akses penduduk Palestina terhadap air. Hakim ICJ juga menilai penggunaan sumber daya alam oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina dan perluasan hukum Israel ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai tindakan melanggar hukum.

Pengadilan Den Haag memutuskan bahwa Israel melanggar pasal tiga konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (CERD), yang berbunyi: “Para pihak secara khusus mengutuk segregasi rasial dan apartheid dan berupaya mencegah, melarang, dan memberantas semua praktik diskriminasi rasial dan apartheid di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.”

“Pengadilan mengamati bahwa undang-undang dan tindakan Israel memaksakan dan berfungsi untuk mempertahankan pemisahan yang hampir menyeluruh di Tepi Barat dan Yerusalem Timur antara pemukim dan komunitas Palestina. Karena alasan ini, pengadilan menganggap bahwa undang-undang dan tindakan Israel merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 CERD,” Salam mengatakan.

Selain memerintahkan diakhirinya pendudukan sesegera mungkin, pengadilan yang terdiri dari 15 hakim tersebut mengatakan Israel harus mengakhiri semua tindakan yang melanggar hukum, termasuk menghentikan semua aktivitas pemukiman baru dan mencabut undang-undang yang mempertahankan pendudukan, termasuk tindakan yang melanggar hukum yang mendiskriminasi warga Palestina atau berupaya mengubah komposisi demografi wilayah pendudukan.

Salam mengatakan reparasi mencakup kewajiban Israel untuk mengembalikan tanah dan harta tak bergerak lainnya, serta semua aset yang disita dari perorangan atau badan hukum sejak pendudukan dimulai pada 1967, dan semua aset budaya yang disita dari orang perseorangan atau badan hukum sejak pendudukan dimulai pada tahun 1967, termasuk arsip dan dokumen.

“Hal ini juga memerlukan evakuasi seluruh pemukim dari permukiman yang ada dan pembongkaran bagian tembok yang dibangun oleh Israel yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki, serta memungkinkan semua warga Palestina yang mengungsi selama pendudukan untuk kembali ke tempat asal mereka tinggal." ICJ mengatakan jika perbaikan secara material memungkinkan, maka kompensasilah yang harus dibayarkan.

Israel tidak berpartisipasi dalam persidangan tersebut, yang menampilkan argumen dari 52 negara, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Israel mengajukan argumen tertulis pada bulan Juli tahun lalu, mendesak ICJ untuk menolak permintaan pendapat tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Pasukan penjajahan Israel (IDF) mengakui bahwa setelah sembilan bulan perang, sebagian besar jaringan terowongan Hamas masih dalam “kondisi fungsional yang baik” di banyak wilayah Gaza. Pejuang Palestina juga disebut masih memiliki kapasitas untuk mengatur serangan di dekat perbatasan dengan Israel dan bahkan mungkin melintasinya.

Media Israel Channel 12 melaporkan, terowongan Hamas berada dalam kondisi baik di kamp-kamp pengungsi di Gaza tengah, sebagian besar Rafah di selatan, dan Shejaiya di utara. Laporan itu mengutip apa yang disebut sebagai penilaian IDF yang ditulis baru-baru ini.

Di Khan Younis, di selatan Jalur Gaza, banyak terowongan yang menjadi sasaran IDF telah diperbaiki, begitu pula pabrik-pabrik di wilayah tersebut yang memproduksi beton untuk membangun terowongan tersebut, kata laporan itu.

Meskipun IDF telah fokus untuk menangani Hamas di Rafah dalam beberapa pekan terakhir, terowongan fungsional di wilayah tersebut memungkinkan operasi teror untuk mendekati perbatasan Israel, dan hanya beberapa rute yang telah dihancurkan di Rute Philadelphia, di sepanjang Jalur Gaza-Mesir. perbatasan, menurut laporan itu.

Terowongan di Kota Gaza berada dalam kondisi sedang hingga baik, dan memungkinkan Hamas untuk mendekati perbatasan Israel, tambahnya. Secara keseluruhan, jika perang berakhir sekarang, laporan tersebut mengatakan, “Hamas masih memiliki kapasitas untuk mengatur serangan di dekat perbatasan dan bahkan mungkin melintasi perbatasan, [walaupun] tidak sebesar yang terjadi di masa lalu.”

Laporan tersebut mencatat bahwa IDF tetap fokus pada penanganan jaringan terowongan Hamas, dan secara bertahap menghancurkannya, termasuk di dekat perbatasan. Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa kepala pasukan pertahanan sipil untuk masyarakat di sepanjang perbatasan yang telah membaca dokumen tersebut merasa terganggu dengan temuannya, dan ingin upaya menetralisir terowongan dilakukan sebagai prioritas pertama.

Pasukan pertahanan sipil termasuk yang pertama merespons serangan Hamas pada 7 Oktober, dan banyak di antara mereka yang bertempur sebelum pasukan keamanan dapat memberikan tanggapan.

Meskipun demikian, laporan tersebut mencatat bahwa para panglima militer, “mengingat pencapaian hingga saat ini” dalam perang tersebut, masih mengatakan bahwa jika kesepakatan dapat dinegosiasikan dengan Hamas, “adalah hal yang tepat untuk berhenti (perang) sekarang untuk mendapatkan kembali para sandera.”

Sejak melancarkan serangan darat setelah 7 Oktober, pasukan Israel telah berupaya untuk menghancurkan terowongan-terowongan tersebut. Pejabat senior pertahanan Israel pada bulan Januari menilai bahwa jaringan terowongan Hamas di Gaza memiliki panjang antara 350 dan 450 mil, sebuah angka yang luar biasa mengingat luas total wilayah tersebut hanya sekitar 140 mil persegi.

Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada the Times of Israel bahwa diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membongkar terowongan tersebut, dan mencatat bahwa jalur bawah tanah harus dipetakan dan diperiksa untuk mencari jebakan dan sandera sebelum pasukan Israel dapat menghancurkannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menang dalam pemilihan presiden putaran kedua di Iran, Masoud Pezeshkian menulis di platform X bahwa akan ada "Jalan sulit ke depan yang tidak bakal mulus, kecuali dengan persahabatan, empati, dan kepercayaan".

Selain itu, ia juga menulis bahwa "Saya mengulurkan tangan saya ke arah Anda dan bersumpah demi kehormatan saya bahwa saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian di jalan ini. Jangan tinggalkan saya sendiri".

Seperti diberitakan berbagai media di berbagai penjuru dunia, Pezeshkian yang dikenal sebagai seorang reformis moderat itu menang dalam pilpres putaran kedua Iran dengan meraih 16.384.403 suara, sedangkan saingan terdekatnya, yaitu Saeed Jalili, yang dikenal berasal dari kubu konservatif, hanya bisa meraih 13.538.179 suara. Jumlah pemilih pada putaran kedua ini tercatat lebih dari 50 persen total penduduk, atau lebih tinggi dibanding jumlah pemilih pada putaran pertama yang diberitakan hanya mencapai sekitar 40 persen penduduk.

Pezeshkian akan menggantikan Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei bersama tujuh orang lainnya.

Mantan Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan Mohamad Khatami (2001-2005) ini juga merupakan anggota parlemen sejak 2008, serta merupakan pemimpin dari Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz, yang merupakan salah satu institusi medis terkemuka di Iran utara.

Sejumlah negara, terutama negeri sahabat Iran, seperti Rusia, dengan cepat memberikan ucapan selamat.

Kremlin, sebutan bagi Istana Kepresidenan Rusia, menyatakan Presiden Putin telah memberikan selamat kepada Pezeshkian, serta memaparkan hubungan antara kedua negara sebagai hubungan yang bersahabat dan bertetangga baik.

Putin juga mengakui bahwa Moskow dan Teheran selama ini juga telah melakukan upaya kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dan efektif dalam mengatasi beragam agenda internasional.

Stabilitas regional

Putin mengutarakan harapannya pula agar terpilihnya Pezeshkian sebagai presiden juga akan memperluas kerja sama bilateral di berbagai bidang demi kepentingan menyederhanakan keamanan dan stabilitas regional.

Sementara nada positif, meski juga diwarnai rasa skeptisisme yang kental, juga datang dari negara-negara Barat. Media CNN menulis bahwa Pezeshkian sebagai sosok yang lebih mementingkan dialog dengan lawan-lawan Iran.

Dialog dengan lawan Iran tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan domestik yang selama ini dirasakan Negeri Para Mullah itu.

Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House (lembaga wadah pemikir di London), Sanam Vakil menyatakan bahwa tentu saja terpilihnya Pezeshkian akan dapat begitu saja mengubah kebijakan Iran, tetapi Pezeshkian dinilai akan berupaya menghasilkan kondisi yang tidak terlalu represif.

Diakui bahwa kekuasaan presiden di Iran adalah terbatas, tetapi Pezeshkian dinilai akan membuat ruang untuk sejumlah kebebasan sosial, kata Vakil, sebagaimana dikutip CNN.

Senada, media CNBC mengutip peneliti Center for International Policy Sina Toosi juga menyadari bahwa hasil pemilihan presiden di Iran dapat mengubah prioritas, nada, dan taktik dari kebijakan, baik domestik maupun luar negeri Iran.

Apalagi, lanjut Toosi, selama ini prinsip utama yang memandu keputusan strategis Iran sangat ditentukan oleh kerangka yang telah ditetapkan pemimpin tertinggi serta sejumlah lembaga yang sangat berpengaruh lainnya di Iran, seperti Garda Revolusi.

Untuk itu, kemenangan Pezeshkian dinilai dapat membuka jalan bagi pembaruan hubungan diplomatik dan kebijakan dalam negeri yang sedikit lebih progresif.

Namun, dengan batasan yang ada dalam struktur menyeluruh lanskap politik Iran, maka perubahan yang akan terjadi dinilai akan terjadi secara bertahap.

Meski demikian, potensi perubahan dari gaya keras menjadi lebih tidak represif seharusnya dihargai oleh berbagai pihak, terutama mereka yang pro terhadap jalan perdamaian yang abadi secara luas di kawasan Timur Tengah.

Timteng terus membara

Bila mengingat bahwa saat ini Timteng masih terus membara, dan "bara" terakhir yang menjadi sorotan global adalah baku tembak yang dilakukan oleh pasukan Israel dan pejuang Hizbullah Lebanon.

Dengan nada yang saling mengancam antara kedua belah pihak, terlebih dengan serangan rudal serta amunisi lainnya yang membahayakan nyawa manusia, maka banyak pihak mencemaskan akan pecahnya perang terbuka.

Sebuah hikmah tersembunyi lain juga sebenarnya bisa dipetik dari keputusan para pemilih Iran yang lebih banyak mencoblos sosok reformis demokrat dibandingkan mereka yang garis keras, adalah berarti banyak warga yang tidak menginginkan perang yang berkelanjutan dan terus-menerus.

Untuk itu, para pemilih juga pasti lebih memilih sebuah pemerintahan di Iran yang lebih stabil, terutama guna mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.

Seorang warga Teheran, Hossein Imani, kepada CNN menyatakan bahwa dengan kepemimpinan Pezeshkian, maka ke depannya diharapkan berbagai sanksi yang diterapkan kepada Iran akan dapat diangkat.

Imani menyatakan bahwa bila sanksi itu akan betul-betul dapat diangkat, maka hasilnya akan lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Iran.

Untuk itu, dia juga merasakan adanya aura positif mengenai terpilihnya Pezeshkian sebagai presiden, asalkan memang berbagai janji yang ada benar-benar dipenuhi oleh presiden terpilih.

Membuat perubahan memang bukanlah langkah yang mudah, terlebih di suatu kawasan seperti Timteng.

Namun, adanya seseorang yang terpilih sebagai presiden Iran yang dengan terbuka mementingkan dialog dan empati adalah hal yang sangat layak diapresiasi, karena beragam aspek tersebut juga esensial dalam rangka mewujudkan perdamaian sejati ke depannya. Semoga!