Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Ketika mengirim lamaran kerja ke perusahaan tertentu, seringkali pelamar mengalami penolakan dari HRD (Human Resources Department) karena berbagai alasan.

Penolakan ini tentu dapat membuat para pelamar merasa kesal atau frustasi, namun penting bagi pencari kerja untuk memahami alasan di balik penolakan tersebut untuk evaluasi lamaran kerja selanjutnya.

Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) Ivan Taufiza mengatakan salah satu penyebab utama lamaran kerja seringkali ditolak perusahaan karena ketidakcocokan antara kriteria yang diinginkan perusahaan tidak sesuai dengan lamaran.

"Isunya itu adalah kualitas yang dicari, itu bisa matching nggak dengan penawaran yang ada," kata Ivan kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Sayang, menurut Ivan banyak pelamar yang belum memahami kriteria yang dibutuhkan perusahaan ini dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga banyak di antara mereka yang mengirim lamaran 'hanya untuk ditolak' perusahaan.

"Saya sering kali liat, skillnya itu Microsoft Office, itu mah bukan skill. Microsoft Office itu adalah kewajiban lu harus bisa itu. Nah itu contohnya, jadi sering kali teman-teman itu nggak bisa membedakan keterampilan yang memang dibutuhkan itu apa," jelasnya.

Selain itu, Ivan mengatakan banyak pelamar ditolak perusahaan karena keterampilan yang dimiliki ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Meski pada awalnya lamaran kerja yang bersangkutan diterima karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan.

Namun saat diberikan tes atau proses seleksi tahap selanjutnya, ternyata kemampuan itu dirasa tidak cukup untuk diterima bekerja. Kondisi ini banyak terjadi untuk keterampilan-ketrampilan umum, semisal kemampuan berbahasa asing.

"Jadi contoh sederhana lah, kemampuan bahasa Inggris contohnya. Kandidat itu kan kebanyakan sangat teknis, Inggris-nya itu dari sekolahan, kita sama-sama tahu lah, ketika disuruh presentasi hilang sudah," kata Ivan.

"Jadi secara akademis sangat kuat, bagus, nilainya mungkin oke, tapi tadi kemampuan bahasa Inggris-nya ayam sayur semua. Nah nggak lolos lah mereka, padahal mereka mau kerja di perusahaan asing," tegasnya.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023.

Petani khawatir aturan itu akan menggerus pendapatan petani tembakau. Mengingat, aturan pengamanan produk tembakau itu dikhawatirkan mengurangi hasil dari pertanian tembakau itu sendiri sebagai penghasilan utama petani.

"Kami tegas menolak karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia," ujarnya Ketua DPD APTI Aceh Tengah, Hasiun dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Salah satu upaya penolakan yang dilakukan adalah ikut menyampaikan masukan melalui laman https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=usulan-tertulis milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Suara penolakan disampaikan dari berbagai sentra-sentra tembakau di Indonesia salah satunya adalah dari petani tembakau Aceh.

Hasiun mengatakan, para petani tembakau di Aceh selama ini tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam pembuatan regulasi yang berdampak pada mereka. Untuk itu, para petani tembakau di Aceh menolak secara tegas pengaturan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang telah disahkan Juli lalu dan RPMK yang saat ini sedang didorong Kemenkes untuk segera disahkan bulan ini.

"Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron," sebutnya.

Padahal bagi masyarakat Aceh menanam tembakau telah dilakukan secara turun temurun. Menurutnya hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau. Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau. Tembakau Aceh terkenal dengan keunikan cita rasanya yang mencakup 25 dari 75 jenis tembakau di dunia.

Senada dengan Hasiun, Ketua DPC APTI Pemakesan, Samukrah menuturkan bersama perwakilan petani di 13 kecamatan, mereka beramai-ramai telah berpartisipasi memberikan suara penolakan atas RPMK di website Partisipasi Sehat.

"Sudah sangat jelas pasal-pasal pertembakauan di PP No 28 tahun 2024 dan penyusunan RPMK mengancam dan mematikan Industri Hasil Tembakau khususnya di Madura. Madura merupakan sentra terbesar untuk perkebunan tembakau. Kami terdzolimi dengan pasal-pasal Pertembakauan di PP dan RPMK yang mau menghilangkan mata pencaharian kami," seru Samukrah.

Ia meminta agar Kemenkes dapat melaksanakan ulang public hearing dengan melibatkan keterwakilan petani tembakau yang berimbang dalam pembahasan aturan terkait pasal-pasal pertembakauan.

"Kemenkes harus memberikan solusi kepada petani tembakau agar kami tak kehilangan mata pencaharian," tambahnya.

Perwakilan petani tembakau dari DPD APTI Jabar, Undang Herman, juga turut memberikan masukan terkait penyusunan RPMK secara daring. Ia mempertanyakan, pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 masih polemik, namun mengapa Kemenkes terkesan tancap gas merampungkan RPMK.

"Merujuk kajian proses penyusunan PP No 28 Tahun 2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang-Undang. Maka, saat ini, dalam penyusunan RPMK, semua masukan petani harus didengarkan, dipertimbangkan, dan diakomodir," kata Undang.

Dia mengungkapkan pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 akan mematikan industri tembakau. Seperti pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan. Negara mau mematikan jutaan petani?" katanya.

Simak Video: Temui Petani Tembakau di Temanggung, Gibran Dicurhati Masalah Pupuk

[Gambas:Video 20detik]

Gelombang aksi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pecah di Jakarta. Di tengah kehebohan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri masih berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan detikcom, pagi tadi Jokowi menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas pemberian IUPK tambang hingga rencana investasi NU di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sementara di siang tadi, Jokowi sempat membatalkan agenda kunjungan. Semula dijadwalkan Jokowi akan hadir pada acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di JiExpo Kemayoran pada pukul 14.00 WIB.

Namun, Jokowi batal hadir di agenda tersebut secara mendadak, sekira pukul 12.30 WIB detikcom mendapatkan kepastian Jokowi tak hadir ke agenda tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mendapatkan informasi soal alasan Jokowi batal hadir di agenda tersebut. Dia memastikan Jokowi batal hadir bukan karena adanya gelombang aksi penolakan RUU Pilkada.

"Saya belum dapat info soal itu, saya rasa nggak ada hubungannya," sebut Hasan ketika dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di Istana Kepresidenan menghadap Jokowi. Ketika tiba, Sri Mulyani diam seribu bahasa ketika ditanyai wartawan soal pertemuannya itu. Dia hanya diam dan melalui kerumunan wartawan masuk ke Istana Presiden, ekspresinya pun nampak datar.

Meski masuk lewat pintu depan Istana, nampaknya Sri Mulyani tidak keluar di pintu yang sama. Hingga sejam sejak kedatangannya, mobil berplat RI 26 yang digunakan Sri Mulyani tidak tampak di pintu depan Istana. Bahkan sempat terpantau mobil itu meninggalkan pintu depan Istana tanpa ada Sri Mulyani di dalamnya.

Kembali ke Hasan Nasbi, ketika ditanya soal pembicaraan apa yang dilakukan Sri Mulyani dengan Jokowi, dia mengaku belum mendapatkan informasi.

"Nanti kita lihat ya, saya harus cari informasi dulu pembicaraan di dalam belum tentu kita tahu," sebut Hasan.

Jokowi juga sempat dikabarkan bertemu dengan beberapa pimpinan DPR di Istana, namun belum jelas apakah kabar ini benar adanya. Hasan Nasbi pun enggan mengkonfirmasi. "Kami belum mendapatkan informasi soal itu," pungkasnya.

Simak Video: Teriakan 'Selamatkan Demokrasi' saat Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK

[Gambas:Video 20detik]

Gelombang aksi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pecah di Jakarta. Di tengah kehebohan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri masih berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan detikcom, pagi tadi Jokowi menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas pemberian IUPK tambang hingga rencana investasi NU di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sementara di siang tadi, Jokowi sempat membatalkan agenda kunjungan. Semula dijadwalkan Jokowi akan hadir pada acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di JiExpo Kemayoran pada pukul 14.00 WIB.

Namun, Jokowi batal hadir di agenda tersebut secara mendadak, sekira pukul 12.30 WIB detikcom mendapatkan kepastian Jokowi tak hadir ke agenda tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mendapatkan informasi soal alasan Jokowi batal hadir di agenda tersebut. Dia memastikan Jokowi batal hadir bukan karena adanya gelombang aksi penolakan RUU Pilkada.

"Saya belum dapat info soal itu, saya rasa nggak ada hubungannya," sebut Hasan ketika dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di Istana Kepresidenan menghadap Jokowi. Ketika tiba, Sri Mulyani diam seribu bahasa ketika ditanyai wartawan soal pertemuannya itu. Dia hanya diam dan melalui kerumunan wartawan masuk ke Istana Presiden, ekspresinya pun nampak datar.

Meski masuk lewat pintu depan Istana, nampaknya Sri Mulyani tidak keluar di pintu yang sama. Hingga sejam sejak kedatangannya, mobil berplat RI 26 yang digunakan Sri Mulyani tidak tampak di pintu depan Istana. Bahkan sempat terpantau mobil itu meninggalkan pintu depan Istana tanpa ada Sri Mulyani di dalamnya.

Kembali ke Hasan Nasbi, ketika ditanya soal pembicaraan apa yang dilakukan Sri Mulyani dengan Jokowi, dia mengaku belum mendapatkan informasi.

"Nanti kita lihat ya, saya harus cari informasi dulu pembicaraan di dalam belum tentu kita tahu," sebut Hasan.

Jokowi juga sempat dikabarkan bertemu dengan beberapa pimpinan DPR di Istana, namun belum jelas apakah kabar ini benar adanya. Hasan Nasbi pun enggan mengkonfirmasi. "Kami belum mendapatkan informasi soal itu," pungkasnya.

Simak Video: Teriakan 'Selamatkan Demokrasi' saat Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK

[Gambas:Video 20detik]