Bisnis.com, JAKARTA — Para pakar mewanti-wanti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait risiko yang bisa timbul apabila jumlah kelas menengah terus turun seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi meyakini, kelas menengah seringkali menjadi penentu perpolitikan sebuah negara meski bukan mayoritas. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintahan Prabowo harus hati-hati dengan fakta penurunan 'kasta' jutaan kelas menengah.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus memantau kelas menengah. Dengan begitu, dia berharap tidak terjadi penurunan hingga miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin, sampai miskin ekstrem,” tegas Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pada 2019 masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta, jumlah tersebut menurun dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 47,85 juta orang pada 2024 atau berkurang 9,48 juta orang.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan,” kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya penurunan kasta kelas menengah. Namun, menurutnya, penurunan kelas menengah tak sampai ke taraf jatuh miskin.

"Kelas menengah turun, itu benar. Tetapi tidak sampai jatuh miskin. Karena kalau mereka jatuh miskin angka kemiskinan (pasti) naik, tapi kan nyatanya tidak. Angka kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," ujar Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, dalam Seminar Nasional 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/6/2024).

Edi pun memaparkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, tingkat kemiskinan berada di 6,18 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 11,25 persen.

Angka tersebut terus menurun di mana pada 2024 angka kemiskinan berada di 0,83 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 9,03 persen.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang makin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik tingkat kemiskinan biasa maupun tingkat kemiskinan ekstrem," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jumlah kelas menengah disebut telah mengalami penurunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh tekanan kenaikan harga atau inflasi yang sempat tinggi.

Berapa jumlah kelas menengah di Indonesia?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia tahun ini 17,13% dari proporsi masyarakat di Indonesia. Dalam bentuk jumlah, tahun ini sebanyak 46,85 juta jiwa.

Angka itu tercatat mengalami penurunan sejak 2019, di mana saat itu proporsinya 21,45% atau berjumlah 57,33 juta jiwa. Kemudian pada 2021 juga mengalami penurunan menjadi 19,82% atau 53,83 juta penduduk.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kelas menengah ini disebut telah turun ke level menuju kelas menengah dan rentan miskin.

"Jadi turun kelasnya ada yang satu level, dan ada yang dua level. Jadi level itu ada paling bawah miskin, level kedua rentan miskin dan level ketiga menuju kelas menengah," ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu (5/10/2024).

Dalam data BPS, saat jumlah kelas menengah ini menurun, angka jumlah pada level menuju kelas menengah dan rentan miskin mengalami peningkatan.

Angka rentan miskin pada 2019 tercatat 54,97 juta orang atau proporsinya 20,56%. Kemudian naik pada 2021 menjadi 21,47% atau 58,32 juta orang dan pada tahun 2024 menjadi 24,23% atau 67,69 juta orang.

Sementara catatan penduduk yang masuk level menuju kelas menengah pada 2019 proporsinya 48,20% atau 128,85 juta orang. Pada 2021 naik menjadi 48,17% atau 130,8 juta orang dan 2024 menjadi 49,22% atau 137,5 juta orang.

Tauhid mengungkap penurunan jumlah kelas menengah ini karena tekanan pengeluaran yang lebih besar. Akibatnya saat ini kelas menengah dominasi pengeluarannya hanya untuk makanan.

"Kalau pengeluaran makanan itu semakin kecil, akan semakin bagus, artinya mereka banyak pengeluarannya non makanan, artinya semakin sejahtera. Saya kira ada switching yang mereka nggak sanggup, misalnya akhirnya menunda bayar pajak hingga menunda bayar cicilan motor," jelas dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga mengungkapkan penurunan jumlah kelas menengah ini disebabkan karena beban yang harus dikeluarkan oleh level tersebut cukup tinggi. Dia mencontohkan beban pembayaran pajak.

"Kontribusi kelas menengah dan calon kelas menengah dalam pembayaran pajak mencapai 85,2%. Contoh dari beban pajak yang naik adalah efek kebijakan PPN dari 10% menjadi 11% meski tidak tercermin dari inflasi saat ini namun fakta bahwa kelas menengah paling terimbas karena membayar lebih mahal," ungkap dia.

Selain kebijakan perpajakan, Bhima menyebut terdapat penurunan pendapatan pribadi, karena kenaikan biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi, hingga biaya sewa rumah dan cicilan kendaraan bermotor.

Bahkan saat ini kelas menengah tengah dilanda pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup besar di berbagai sektor. Hal itu menurut Bhima yang juga menyumbang terjadinya penurunan kelas menengah.

"Sementara kelas menengah yang umurnya di atas 35 tahun begitu di PHK, ditampung sementara oleh pekerjaan informal seperti buka warung kelontong, ojol (ojek online) hingga kurir yang pendapatan bulanan tidak pasti. Makin turun kualitas lapangan kerja maka makin goyang kelas menengahnya," pungkasnya.

Jumlah kelas menengah mengalami penurunan sejak 2019. Penurunan ini disebut akibat semakin tingginya biaya hidup kelas tersebut. Berapa pengeluaran kelas menengah?

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran kelas menengah itu di antara Rp 2 juta sampai Rp 9,9 juta per bulan.

"Jadinya kalau misalnya katakanlah satu keluarga ada empat orang ya kali orang, berarti ada yang katakan Rp 8 juta ya minimal kalau empat anggota keluarga. Berarti Rp 30 sampai 40 juta itu kelas menengah," kata dia kepada detikcom, Sabtu (5/10/2024).

Namun, dalam catatan BPS, pengeluaran kelas menengah lebih banyak dekat dengan batas bawahnya alias di level Rp 2 jutaan per bulan.

Dengan begitu, BPS mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit melompat ke atas karena rentan jatuh. Bahkan dikhawatirkan bisa turun ke level menuju kelas menengah dan rentan miskin.

Pengeluaran masyarakat level menuju kelas menengah di antara Rp 874 ribu sampai Rp 2 jutaan sebulan. Sementara masyarakat kelas rentan miskin Rp 582 ribu sampai Rp 874 ribu sebulan.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan penurunan kelas menengah ini terjadi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan meski telah lulus di perguruan tinggi. Ditambah lagi beban pengeluaran kelas menengah juga banyak dan meningkat.

"Indeks Mobilitas Sosial Global tahun 2020 mencatat Indonesia berada di urutan ke-67 dari 82 negara atau kategori sulit bergerak ke atas. Mau pendidikan tinggi di Indonesia juga susah dapat kerja, banyak pengangguran terdidik. Tidak benar bahwa pendidikan akan membuat kita jadi orang kaya. Itu fakta di Indonesia," ungkap dia.

Bukti kesejahteraan kelas menengah menurun ini terlihat dari data BPS yang menyebutkan terkoreksinya pengeluaran untuk hiburan, kendaraan, barang tahan lama, pakaian dan kesehatan.

Di sisi lain, kelas menengah juga menghadapi pengeluaran yang banyak untuk pajak, barang/jasa, perumahan, pendidikan dan makanan. Bhima menjelaskan, tingginya pengeluaran tersebut membuat pendapatan untuk pribadi ikut menurun.

"Penurunan pendapatan pribadi, karena kenaikan biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi, hingga biaya sewa rumah dan cicilan kendaraan bermotor," terangnya.

Dalam data BPS, mayoritas pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan formal yang dikategorikan seperti buruh, karyawan atau pegawai.

Pada 2024 persentase pekerja formal kelas menengah sangat besar yakni 53,76%. Kemudian pada kelompok menuju kelas menengah 42,95%, rentan miskin 35,08% dan miskin 28,79%.

Bisnis.com, JAKARTA — Multifinance menyiapkan sederet strategi guna mengatasi impak dobel penurunan populasi kelas menengah pada industri pembiayaan.

Musababnya, di satu sisi, penurunan jumlah kelas menengah menjadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Situasi itu mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menunda atau mengurangi konsumsi termasuk dengan menggunakan layanan pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut dan penuran kelas menengah di Indonesia hingga kini tidak berdampak signifikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.

Sebagai informasi, pada Agustus 2024, Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,03% month to month (mtm). Realisasi ini mencatatkan deflasi dalam empat bulan beruntun sejak Mei 2024.

Tidak hanya mengalami deflasi beruntun, penurunan jumlah kelas menengah juga menjadi sorotan. BPS melaporkan sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019 hingga 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,05% YoY pada kuartal II/2024. Sementara, meskipun ada deflasi, tetapi inflasi inti tetap naik 1,91% secara tahunan.

Mahendra menilai, hal tersebut masih menunjukkan permintaan tetap ada peningkatan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi kabar yang baik.

"Khusus sektor jasa keuangan, kredit bank secara menyeluruh masih tumbuh 12,4% YoY dan pembiayaan perusahaan pembiayaan 10,53% YoY pada Juli 2024 secara YoY. Pertumbuhan dan kinerja jasa keuangan tetap terjaga baik," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik diiringi oleh jasa keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan kelas menengah tidak memperlihatkan dampak signifikan terhadap industri jasa keuangan.

"Kita berharap tentunya tidak terjadi dampak signifikan dan kita berharap kinerja di sektor jasa keuangan dan ekonomi secara umum terjaga dengan baik," lanjutnya.

Lebih jauh, OJK terus melakukan berbagai langkah antisipasi potensi adanya dampak negatif terhadap industri jasa keuangan, antara lain bekerja sama dengan pemerintah maupun KSSK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI) mengungkap penurunan segmen kelas menengah bisa berpengaruh terhadap kredit bermasalah perusahaan atau nonperforming finance (NPF). Risiko tersebut terjadi lantaran penurunan daya beli masyarakat serta menurunnya kemampuan membayar angsuran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

Sementara NPF perusahaan pembiayaan per Juni 2024 tercatat 2,8%, naik secara tahunan (YoY) dan bulanan (MtM) yakni masing-masing 2,69% pada Juni 2023 dan 2,77% pada Mei 2024.

Perusahaan pembiayaan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mengungkap penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia perlu diakui berdampak pada berbagai perusahaan terutama industri jasa keuangan dan memperburuk tantangan keuangan yang dihadapi perusahaan dan meningkatkan risiko kredit macet.

Dengan situasi seperti ini, Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan perusahaan perlu menjaga kualitas kredit serta mempersiapkan strategi dalam menjaga kestabilan perusahaan.

Adapun, BRI Finance mencatat NPF per Juli 2023 menurun sebesar 5 basis poin (bps) yakni 1,83%. Angka tersebut berada di bawah batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 5%.

Wahyudi mengatakan pihaknya pun telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam penanganan pembiayaan macet.

“Pertama fokus perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan infrastruktur collection,” kata Wahyudi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (4/9/2024).

Kedua, mengembangkan risk engine untuk meningkatkan mitigasi risiko. Ketiga, pengembangan credit scoring dan collection scoring system.

Di sisi lain, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Niaga Auto juga mengungkap NPF perusahaan tidak terdampak penurunan segmen kelas menengah.

Sampai dengan Agustus 2024, CNAF mencatat NPF perusahaan mencapai 1,22%. Angka tersebut membaik sebesar 11 bps apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya 1,32%.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan rasio kredit bermasalah tersebut juga membaik dibandingkan pada Juli 2024 yakni 1,46%.

“Dan sampai saat ini pun NPF CNAF masih lebih baik dari rata-rata industri multifinance, di mana data dari OJK mencatatkan NPF bulan Juni 2024 sebesar 2,8%,” kata Ristiawan kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Ristiawan menyebut perusahaan telah menjalankan berbagai strategi dalam menjaga kesehatan portofolio, di antaranya adalah pemutakhiran sistem scoring dalam menentukan dan memastikan kualitas nasabah yang disetujui adalah yang mempunyai tingkat risiko terkendali.

Selain itu, CNAF juga aktif dalam mengingatkan debitur terkait pembayaran angsuran lebih awal melalui fasilitas WhatsApp (WA) dan telepon.

Ristiawan mengatakan CNAF juga tengah mengembangkan teknologi mempergunakan suara robot serta memperkuat proses know your customer (KYC) nasabah.

“CNAF juga akan menambah channel dan metode pembayaran angsuran agar akses pembayaran angsuran menjadi lebih mudah terjangkau di masyarakat,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI) mengungkap penurunan segmen kelas menengah bisa berpengaruh terhadap kredit bermasalah perusahaan atau nonperforming finance (NPF). Risiko tersebut terjadi lantaran penurunan daya beli masyarakat serta menurunnya kemampuan membayar angsuran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

Sementara NPF perusahaan pembiayaan per Juni 2024 tercatat 2,8%, naik secara tahunan (YoY) dan bulanan (MtM) yakni masing-masing 2,69% pada Juni 2023 dan 2,77% pada Mei 2024.

Perusahaan pembiayaan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mengungkap penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia perlu diakui berdampak pada berbagai perusahaan terutama industri jasa keuangan dan memperburuk tantangan keuangan yang dihadapi perusahaan dan meningkatkan risiko kredit macet.

Dengan situasi seperti ini, Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan perusahaan perlu menjaga kualitas kredit serta mempersiapkan strategi dalam menjaga kestabilan perusahaan.

Adapun, BRI Finance mencatat NPF per Juli 2023 menurun sebesar 5 basis poin (bps) yakni 1,83%. Angka tersebut berada di bawah batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 5%.

Wahyudi mengatakan pihaknya pun telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam penanganan pembiayaan macet.

“Pertama fokus perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan infrastruktur collection,” kata Wahyudi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (4/9/2024).

Kedua, mengembangkan risk engine untuk meningkatkan mitigasi risiko. Ketiga, pengembangan credit scoring dan collection scoring system.

Di sisi lain, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Niaga Auto juga mengungkap NPF perusahaan tidak terdampak penurunan segmen kelas menengah.

Sampai dengan Agustus 2024, CNAF mencatat NPF perusahaan mencapai 1,22%. Angka tersebut membaik sebesar 11 bps apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya 1,32%.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan rasio kredit bermasalah tersebut juga membaik dibandingkan pada Juli 2024 yakni 1,46%.

“Dan sampai saat ini pun NPF CNAF masih lebih baik dari rata-rata industri multifinance, di mana data dari OJK mencatatkan NPF bulan Juni 2024 sebesar 2,8%,” kata Ristiawan kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Ristiawan menyebut perusahaan telah menjalankan berbagai strategi dalam menjaga kesehatan portofolio, di antaranya adalah pemutakhiran sistem scoring dalam menentukan dan memastikan kualitas nasabah yang disetujui adalah yang mempunyai tingkat risiko terkendali.

Selain itu, CNAF juga aktif dalam mengingatkan debitur terkait pembayaran angsuran lebih awal melalui fasilitas WhatsApp (WA) dan telepon.

Ristiawan mengatakan CNAF juga tengah mengembangkan teknologi mempergunakan suara robot serta memperkuat proses know your customer (KYC) nasabah.

“CNAF juga akan menambah channel dan metode pembayaran angsuran agar akses pembayaran angsuran menjadi lebih mudah terjangkau di masyarakat,” tandasnya.