Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.

Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(ily/kil)

Jakarta - Pengeboran sumur minyak secara ilegal alias illegal drilling masih marak terjadi di Indonesia. Padahal ini merupakan aktivitas terlarang dan dapat menimbulkan kehilangan pendapatan negara sekaligus berdampak pada kerusakan lingkungan.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan aktivitas illegal drilling sampai saat ini belum menunjukan adanya pengurangan aktivitas. Malahan katanya, aktivitas ini semakin terus bertambah. Ia mengatakan bahwa aktvitas ilegal tersebut sangat memberikan dampak yang luas, mulai kerugian ekonomi, adanya korban jiwa serta kerusakan lingkungan.

"Pengeboran migas ilegal ini masih banyak dan merajalela, dan tidak berkurang saya melihat. Dan pasti setiap tahun ada kecelakaan dan selalu ada yang meninggal setiap tahun. Kalo saya bilang itu ini sama dengan narkoba. Karena ini membuat celaka bagi masyarakat," kata Moshe dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dari dampak negatif yang lebih banyak ditimbulkan dari aktivitas tersebut, Moshe meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kegiatan illegal drilling tersebut. Penindakan tidak hanya dilakukan kepada penambangannya saja, tetapi juga kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, misalnya pembeli, investor dan sebagainya,

"Ini harus menjadi konsentrasi pemerintah. Ini menyangkut dengan penegak hukum, karena ini berkaitan dengan istilahnya bekingan ya, karena ini ada pembiaran, dan ini mesti ditangkap. Dan penangkapan ini bukan hanya terhadap mereka yang mengebor tapi juga mendanai yang menjaga aktivitas ilegal dan pembelinya yang harus di tangkap," tegasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Selatan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari aktivitas illegal drilling dari 5.482 sumur ilegal pada tahun 2021 menjadi 10.000 sumur pada 2024 yang hanya berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, Bayung Lencir, Sungai Lilin dan Keluang.

Adapun penyebaran jaringan penyulingan ilegal telah mencapai 581 tungku pada 2024, penyulingan terbesar berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, yang menyumbang 51 persen dari total aktivitas.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman mengungkapkan dari aktivitas illegal drilling tersebut berdampak terhadap hilangnya pendapatan negara serta kerugian lingkungan yang berada di wilayah tersebut. Diperkirakan kerugian lingkungan mencapai Rp4,87 triliun dengan kerusakan di Sungai Dawas menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan.

"Potensi kehilangan pajaknya itu diangka Rp7,02 triliun setiap tahunnya. Kerugian lingkungan angkanya juga fantastis, terutama untuk kerusakan sungai dawas Rp4,87 triliun menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan," kata kata Yuliusman.

Dalam upaya menekan serta mengantisipasi kegiatan kegitan illegal drilling maupun illegal refinery, pemerintah telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada tahun 2020. Pembentukan dilakukan untuk menentukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari aktivitas illegal drilling dengan masyarakat di berbagai daerah. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, SKK Migas, Pemerintah Daerah (Pemda), Muspida, hingga aparat penegak hukum. (rrd/rir)

Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti kenaikan upah minimum yang dinilainya kecil. Padahal, ia menilai standar upah akan berdampak pada target Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Said Iqbal pesimis target tersebut bisa tercapai jika kenaikan upah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%. Dan mustahil, ekonomi tumbuh 8% kalau gaji naiknya pake PP nomor 51 tahun 2023," kata Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Alasannya upah yang rendah akan membuat tingkat daya beli juga rendah. Sementara konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah. Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54% dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan," bebernya.

Oleh karena itu, Buruh menuntut kenaikan upah minimal 8-10% untuk tahun 2025. Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional yang bakal diikuti 5 juta buruh.

"Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kami melawan menteri-menteri yang mau enak-enaknya saja, hanya karena kabinet balas budi," ujarnya.

Said Iqbal lalu membandingkan kenaikan upah di beberapa negara. Ia mengatakan, upah di Jerman naik 30%, Turki naik 60%. "Di Inggris saja naik 30%, di Jerman 27% bahkan di Turki naik upahnya 60%, nggak bangkrut negara mereka," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal lokasi kantor dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia bilang kantor Kemenko Infrastruktur akan ditempatkan di Thamrin, Jakarta Pusat.

Tepatnya di gedung bekas Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah kementerian tersebut tak ada lagi di Kabinet Merah Putih, inventarisasi kantornya akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur.

"Tadi saya baru bertanya langsung ke Kemensesneg ya lokasi kantor Kemenko Infrastruktur Ini direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP yang lalu. Kami akan gabung ke sana," beber pria yang akrab disapa AHY itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan melakukan pengecekkan ke kantor bekas Luhut tersebut siang ini. "Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," ujarnya.

Selebihnya, AHY bilang pihaknya sedang fokus melakukan penyusunan struktur kementeriannya. Kemenko Infrastruktur memang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN-RB mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ungkap AHY.

Simak: Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi membubarkan BUMN PT PANN (Persero). Keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Dalam pasal 3 juga dijelaskan, penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasinya dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP tersebut, atau tepatnya 17 Oktober 2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," bunyi pasal 3, dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

50 Tahun Beroperasi

Dikutip dari lama resminya, PT PANN didirikan pada 1974 atau sudah 50 tahun beroperasi. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1974, BUMN ini didirikan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Ada empat kegiatan yang dilakukan perusahaan jika mengacu beleid tersebut.

Pertama, melaksanakan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya.Kedua, melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.

Laluketiga, pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. Terakhir yang ke-empat, mendirikan/menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain.

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Mulai Bermasalah

Pada 2019, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI. Nah, perseroan akhirnya berhasil masuk daftar penerima PMN di 2020.

Tak lama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuaicorebisnis. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng daricorealias inti bisnisnya.

Saat itu, Erick menyatakan BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam. Bisa merger, paling buruk ditutup. Kini, pilihan paling buruk harus diambil pemerintah dan sudah direstui oleh Jokowi.

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Pegawai Sisa 7 Orang

Pada 2022 PT PANN sempat mendapat sorotan publik lalu lantaran tinggal menyisakan 7 pegawai namun masuk daftar penerima PMN Rp 3,8 triliun. Dalam catatan detikcom, 7 pegawai yang ada di PT PANN termasuk Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy, 12 pegawai outsourcing, dan 3 orang pegawai kontrak.

Rencana pembubaran PT PANN sendiri telah terdengar sejak lama. Perusahaan pelat merah itu sudah lama tak operasi. Erick sempat buka suara mengenai kendala untuk membubarkan BUMN-BUMN tersebut. Dia mengatakan, untuk membubarkan BUMN itu butuh persetujuan yang panjang.

"Kan proses pembubaran itu kan perlu persetujuan panjang, karena itu kita berharap dengan sekarang adanya rencana Undang-undang BUMN yang sedang digodok di DPR, dan inisiasi DPR loh, bukan kami. Kalau DPR-nya saja melakukan dorongan untuk perubahan yang sangat signifikan di BUMN masa kita nggak melakukan secara kebersamaan, dan saya lihat memang beberapa peran BUMN perlu ditingkatkan," di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis (30/9/2021) silam.

Erick sendiri juga telah mengantongi restu pembubaran PT PANN sejak 2022 silam. Erick mendapat restu dari Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

(shc/ara)

Jakarta -

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menerima penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Penerbangan dalam ajang detikcom Awards 2024. Penghargaan ini diterimanya lantaran peran Irfan yang mampu membawa maskapai Garuda melewati krisis kala pandemi covid-19.

Banyak perubahan besar yang dilakukan Irfan sejak ditunjuk sebagai Direktur Utama pada Januari 2020 lalu. Sejumlah hal yang berhasil dirombak Irfan antara lain memperbaiki kinerja keuangan perusahaan yang tertekan.

Pada tahun 2020, Garuda membukukan rugi bersih sebesar US$ 2,44 miliar. Kemudian, rugi itu membengkak jadi US$ 4,15 miliar pada 2021. Kinerja perusahaan yang memburuk ini tak lepas dari efek pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan orang.

Setahun kemudian, kinerja Garuda Indonesia berbalik positif. Pada 2022, maskapai pelat merah ini membukukan laba bersih sebesar US$ 3,81 miliar. Laba bersih maskapai tersebut semakin melonjak pada 2023 mencapai US$ 251,9 juta. Kinerja perusahaan meningkat seiring dengan meningkatkan pendapatan.

Di bawah kepemimpinannya, Garuda Indonesia terus berupaya menerapkan prinsip tata kelola yang baik/good corporate governance (GCG). Langkah ini diimplementasikan melalui pemutakhiran pedoman etika bisnis dan etika kerja, program pengendalian gratifikasi, sistem manajemen anti penyuapan, hingga pengukuran atas penerapan tata kelola yang baik.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional tahun 2024 mengalami penurunan. Produksi beras tahun ini diperkirakan turun 760 ribu ton 2,43% dibandingkan tahun 2023.

"Produksi beras pada konsumsi pangan penduduk pada tahun 2024 mencapai 30,34 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu," kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan penurunan produksi Itu sejalan dengan semakin menyusutnya luas panen dan produksi gabah nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan disebutkan Luas panen padi tahun 2024 diperkirakan mencapai 10,05 juta hektar atau turun sebesar 0,17 juta hektar dibanding tahun lalu.

Penyumbang penurunan luas panen pada tahun 2024 adalah karena penurunan yang terjadi musim panen padi yang semakin menyusut. Subround I (musim) terjadi penurunan penurunan sebesar 0,64 juta hektar dibandingkan periode yang sama dibandingkan tahun lalu. Alhasil, lahan panen padi menjadi 3,57 juta ha dari 4,21 juta ha pada periode yang sama.

"Kenapa ini penurun luas panen menurun karena merupakan dampak dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam,"

Meski begitu, pada subround II (Mei-Agustus 2024) diperkirakan ada peningkatan lahan panen padi sebesar 0,10 juta ha. Hal serupa juga terjadi pada subround III (September-Desember) yang berpotensi naik sebesar 0,38 juta hektare.

Sejalan dengan itu, produksi padi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 52,66 juta ton gabah kering giling (gkg) atau mengalami penurunan sebesar 1,32 juta ton gkg.

"Seperti halnya luas panen padi, penurunan produksi gabah kering giling ini terjadi pada Subround I, yaitu Januari sampai April yang turunnya sebesar 3,3 juta ton gabah kering dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Periode Mei sampai dengan Agustus dan September sampai dengan Desember terjadi kenaikan produksi gabah kering giling yang masing-masing periode ini sebesar 0,27 juta ton dan sebesar 1,74 juta ton gkg," tambahnya.

Simak Video: Jokowi: Semua Negara Kena Gelombang Panas, Produksi Beras Turun

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan melibatkan serikat buruh dalam penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Hal ini disampaikan Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI Benget Saragih di hadapan massa aksi demonstrasi buruh di depan kantor Kemenkes.

Benget Saragih mengatakan pihaknya mengapresiasi hal-hal yang disampaikan oleh serikat buruh. Dia bilang pihaknya akan melibatkan para buruh dalam menyusun Permenkes sebagai aturan turunan PP 28/2024.

"Kami akan melibatkan dalam penyusunan permenkes yang terdampak adalah buruh. Jadi, dalam Permenkes aturan turunan PP 28 kita akan bersama menyusun. Ini bukan janji tapi akan kami laksanakan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan kesepakatan itu sudah tertuang dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkes akan melibatkan para buruh, instansi, serta organisasi terkait dalam penyusunan industri rokok dan tembakau.

"Kemenkes janji dan tadi sepakat itu tertulis Bahwa ke depan dalam melanjutkan perancangan peraturan menteri, khususnya yang sekarang ini sedang dibuat. Termasuk saya tadi juga minta bukan hanya ini, apapun kalau bicara kebijakan tentang rokok, tembakau, makanan, minuman, serikat buruh harus dilibatkan mengingat tadi saya jelaskan aspek tenaga kerjanya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan dan memberi solusi dan itu diterima baik," ujar dia.

Dia menjelaskan pihak Kemenkes tidak bisa menjanjikan apapun. Namun, Kemenkes berkomitmen agar buruh dilibatkan.

Dia pun sudah mengusulkan beberapa pasal yang dapat membebani industri tembakau, seperti larangan berjualan radius 200 meter dan standarisasi kemasan rokok polos tanpa merek.

"Sebut saja lah kemasan polos, mereka (Kemenkes) sudah 'enggak kok Pak, itu kita juga mikir lah'. Walaupun terungkap sih cek ombak apa, itu kebiasaan saya bilang. Ngaku dia. Tentang 200 meter radius itu juga diakui, 'Ya lah Pak, nanti sudah kita bicarakan, gampang itu lah' Janji-janji tadi sih seperti itu. Tapi yang penting nomor satu kami dilibatkan," terangnya.

Dia menyebut pembahasan terkait Permenkes akan dilakukan di era pemerintahan Prabowo. Dia bersyukur yang bertemu dengan pihaknya bukanlah Menteri, mengingat sisa pemerintahan Jokowi tinggal menghitung mundur.

"Segera dan secepatnya, tapi dipastikan memang setelah pergantian pemerintahan. Nggak usah dengan menteri karena kan kalau menterinya belum tentu sama. Tapi kalau Pejabat yang tadi itu kan ya masih mungkin ya karena ada orang karier ya disitu gitu. Jadi yang Teken tadi kebetulan diwakili salah seorang dokter Benget. Ya oke, saya bilang setelah sepakat itu," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menekan prevelensi perokok pada anak-anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dinilai memberatkan industri rokok, seperti larangan berjualan di radius 200 meter.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Aturan tersebut juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP 28/2024 juga memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek. Aturan itu dinilai dapat menyuburkan rokok ilegal di tengah masyarakat hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

(rrd/rrd)

KOMPAS.com -Pantai Tanjung Penyu berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pantai Tanjung Penyu salah satu pantai di jalur lintas selatan yang bisa dikunjungi para wisatawan.

Pantai Tanjung Penyu mempunyai pemandangan indah, cocok untuk surfing dengan ombak cukup besar.

Jika suka berkemah wisatawan dapat menyewa tenda, menikmati suasana senja sambil menunggu matahari terbenam.

Simak harga tiket Pantai Tanjung Penyu berikut, dapat dijadikan referensi destinasi wisata.

View this post on Instagram

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)

Harga tiket masuk Pantai Tanjung Penyu

Tiket masuk menuju Pantai Tanjung Penyu cukup terjangkau, yaitu Rp 10.000 per orang, dan tiket camping Rp 10.000.

Biaya parkir di Pantai Tanjung Penyu Rp 5.000 untuk motor, Rp 10.000 mobil, dan bus Rp 25.000.

Lokasi dan jam buka Pantai Tanjung Penyu

Pantai Tanjung Penyu berlokasi di Dusun Tambak, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Jarak Pantai Tanjung Penyu dari pusat Kota Malang, 64 kilometer dapat ditempuh selama satu jam 53 menit perjalanan.

Sementara jam operasional Pantai Tanjung Penyu buka setiap hari selama 24 jam.

KOMPAS.com - Pantai merupakan tujuan wisata favorit yang bisa dikunjungi untuk refreshing sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan,

Kamu bisa berkunjung ke Pantai Tanjung Penyu yang terletak di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pantai Tanjung Penyu memiliki fasilitas lengkap, salah satunya wisatawan dapat berkemah pada area yang sudah disediakan.

Simak daya tarik Pantai Tanjung Penyu di Malang, bisa dijadikan lokasi liburan keluarga.

View this post on Instagram

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)

Daya tarik Pantai Tanjung Penyu

Pantai Tanjung Penyu salah satu pantai yang terletak di jalur lintas selatan Kabupaten Malang yang bisa dikunjungi.

Pantai Tanjung Penyu memiliki pemandangan indah dengan gugusan bukit karang terlihat dari kejauhan.

Pantai Tanjung Penyu memiliki ombak cukup besar sehingga dapat dijadikan tempat surfing bagi pecinta berselancar.

Selain itu Pantai Tanjung Penyu cocok dijadikan tempat berkemah karena terdapat fasilitas area kamping.

Wisatawan dapat menikmati waktu senja sambil melihat matahari terbenam yang indah sambil duduk-duduk bersantai di gazebo.

Pantai Tanjung Penyu mempunyai spot foto dengan patung replika alat musik piano serta selo di bukit karang, wisatawan juga bisa melihat pemandangan lautan lebih jelas.

Pantai Tanjung Penyu dilengkapi fasilitas lengkap seperti area parkir, tempat bilas, musala, warung makanan, spot foto, area kamping, toilet, dan gazebo.

Penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Suswaningsih (55 tahun), mengubah bukit-bukit berbatu yang tandus menjadi lahan produktif di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, sejak 2012.

Kerja-kerja lingkungan Suswaningsih ini kemudian diapresiasi pemerintah dengan penghargaan kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori pengabdi lingkungan pada 2021 silam.

Selain ingin meningkatkan kesejahteraan petani, Suswaningsih mengaku ingin lebih banyak regenerasi petani di Rongkop, yang juga merupakan tempat lahirnya.

"Regenerasi kita mendampingi mengajak petani milenial," kata Suswaningsih.

Suswaningsih yang kini menjabat Kepala BPP Rongkop mengatakan kantornya juga mendampingi para petani milenial untuk dilatih penanaman sayuran, jagung, dan tanaman pangan.

"Biar tahu, dan setelah di sini bisa mengembangkan ke petani yang lain di sekitar," bebernya.

Di Rongkop dahulu banyak pemuda memilih untuk merantau. Namun sekarang mulai banyak yang terjun ke pertanian karena hasil yang menguntungkan.

"Dikira petani hal yang memalukan, minder. Tapi sekarang bangga. Meski petani hasil ya sekarang kan lebih banyak juga," katanya.

Saat pertemuan dengan kelompok tani pun banyak petani-petani muda yang mengikuti.

Lalu bagaimana metode pemanfaatan lahan berbatu ini?

"Apabila di atas-atas batu itu ada tanah, terus bisa ditanami, di bawahnya dibuat terasering ditata batunya. Tanahnya dijadikan satu untuk ditanami," katanya.

Tanah-tanah yang terbatas di antara bebatuan itu ternyata bisa ditanami aneka tanaman seperti jagung, kacang tanah, bahkan padi. "Meski pun di situ ada pohon besar (seperti jati) yang menaungi, tapi di bawahnya bisa ditanami," bebernya.

Diakui metode ini cukup susah untuk langsung diterapkan ke petani. Lalu yang perlu dilakukan kata Suswaningsih adalah memberi contoh.

"Kalau dibuat seperti ini hasilnya seperti ini. Jadi masyarakat tahu manfaatnya tidak hanya kita sekadar memberi contoh. Apabila lahan ini bisa ditanami hasilnya panjenengan (petani) yang merasakan tidak kita-kita," bebernya.

Membuat terasering di perbukitan berbatu jelas tak mudah. Butuh waktu yang lama. Setelah penataan, baru lahan diberi pupuk organik yang juga hasil dari masyarakat sendiri.

Sistem tanam di lahan berbatu ini adalah tumpangsari yakni lebih dari satu jenis tanaman ditanam di satu areal pertanian.

Rinciannya MH1 (musim hujan pertama) petani akan menanam padi, jagung, dan ubi kayu. Pada bulan sekitar Februari padi dan jagung dipanen. Lalu pada MH2 pada Maret-Juni petani akan menanam kacang tanah. Kacang tanah dipanen sebelum petani memanen ubi kayu.

Jika awalnya luasan lahan kritis yang diolah hanya 5 hektare, kini sudah ada pengembangan di satu kelurahan saja sudah 200 hektare di Melikan. Sementara untuk satu kapanewon ada 900an hektare.

"Di sini ada 8 kalurahan. Sekarang, sudah ada banyak petani yang di lereng-lereng perbukitan sudah menanami jagung, dan sebagainya. Semakin bertambah karena kesadaran petani," jelasnya.

Pangkalpinang: Seekor Penyu Raksasa berbobot 50 kilogram, ditemukan warga terdampar di dekat Jembatan Emas, Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Manager PPS Alobi foundation Bangka Belitung Endi R Yusuf membenarkan adanya penyu yang dilaporkan warga terdampar di dekat Jembatan Emas Kota Pangkalpinang.

"Di dekat muara Jembatan Emas, bobot penyu ini mencapai 50 kilogram, " kata Endi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Menurutnya penyu tersebut, ditemukan dalam kondisi lemah serta terdapat luka di bagian kepala dan kesulitan untuk kembali ke tengah laut. "Saat dievakuasi, penyu tampak lemas karena ada luka di bagian kepalanya," ujarnya.

Tim selanjutnya terpaksa mendorong tubuh penyu hingga ketepian karena bobotnya sekitar 50 kilogram. Setelah dievakuasi, hewan dilindungi itu kemudian mendapatkan perawatan medis dari dokter hewan untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Penyu ini rencananya akan dilepasliarkan jika kondisinya sudah membaik dan dinyatakan layak kembali ke habitatnya.

"Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa liar dan segera melaporkan jika menemukan hewan terdampar," tegasnya.

Sementara, Yayan Dokter Hewan menduga penyu tersebut sengaja dipukul saat tersangkut jaring tangkap ikan, hingga mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala.

"Kita hanya membersihkan luka pada bagian kepalanya, kondisi penyu saat diperiksa dalam kondisi lemas," katanya. MI/Rendy Ferdiansyah

(WWD)