Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membantu pemerintah untuk mengakselerasi program yang dicanangkan, seperti pengurangan subsidi BBM.

Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.

"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.

Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.

Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.

"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.

Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri BUMN Erick Thohir akan merampingkan BUMN menjadi 30 perusahaan, terdiri dari 11 klaster. Menurut Erick, banyaknya BUMN tidak selalu mencerminkan sehatnya sebuah usaha.

"Banyaknya BUMN tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha, bahkan kadang-kadang sinergitas membunuh dari pada pengusaha daerah dan private sector. Tinggal bagaimana kita sinkronisasi market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick menjelaskan, sebelumnya jumlah BUMN mencapai 114 BUMN yang terdiri 24 klaster. Hingga 2024, jumlah BUMN sudah turun menjadi 47 BUMN yang terdiri dari 12 klaster. Jumlah BUMN akan dirampingkan hingga 30 BUMN yang terdiri dari 11 klaster.

Selain itu terdapat rencana penggabungan atau merger beberapa BUMN. Untuk klaster energi terdapat Pertamina dan PLN. Klaster pangan terdiri dari PTPN, Pupuk Indonesia dan Bulog.

"Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani sehingga kita punya lahan 2,2 juta hektar sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan," katanya.

Untuk klaster kesehatan ada Biofarma. Pada kesempatan itu, Erick memiliki rencana untuk menjadikan rumah sakit BUMN di bawah Biofarma.

"Kita sedang melobi apa mungkin rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Biofarma supaya menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan rumah sakit sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak impor lagi," terang Erick.

Klaster mineral dan batu bara ada MIND ID. Berikutnya, klaster infrastruktur ada Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," katanya.

Pada klaster keuangan terdapat Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Kemudian, klaster pertahanan ada Defend ID. Di klaster asuransi dan dana pensiun ada IFG.

Berikutnya, klaster pariwisata ada InJourney. Erick mengatakan, Garuda Indonesia dan Pelita Air akan masuk di ekosistem InJourney.

Di klaster logistik ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Erick kemudian mengungkap, Pelni dan ASDP akan digabungkan.

"Logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun, kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut," ujar Erick.

Terakhir, ada klaster telekomunikasi dan teknologi di mana di dalamnya ada Telkom dan Peruri.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan BUMN akan terus berperan sebagai penyeimbang ekonomi Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Saya akan ketemu para dirut (direktur utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa," kata Erick dalam media briefing terkait Perkembangan Bio Farma di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Erick meminta para dirut BUMN untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, BUMN dinilai mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

"Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92% kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah untuk program Mekaar) itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan," ucap Erick.

Selain itu, Erick menyampaikan bahwa BUMN akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Sejumlah PSN dinilai dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret (2025) itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan," sambung Erick.

Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir dinilai memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaallah tercapai," kata Erick.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Royke Tumilaar menyatakan pandemi COVID-19 dan era suku bunga tinggi telah berakhir. Meski begitu, ia mengingatkan perekonomian global ke depan masih akan dihadapi situasi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity).

Singkatan itu menggambarkan kondisi dunia yang saat ini tengah dirasakan, di mana terjadi perubahan yang sangat cepat, sulit diprediksi, dipengaruhi banyak faktor dan realitas menjadi sangat subjektif.

"Walaupun pandemi dan era suku bunga tinggi telah berakhir, perekonomian global masih dihadapi dengan situasi VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity," kata Royke dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

Royke memperkirakan risiko geopolitik masih tetap tinggi. Terlebih Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19.

"Di saat yang sama, dunia harus beradaptasi dengan megatren seperti digitalisasi, perubahan iklim, tantangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Di tengah isu tersebut, menurut Royke, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung stabilitas politik yang baik. Meskipun apa yang dicapai saat ini belum cukup untuk membawa Indonesia Emas 2045.

"Di 2024 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah India, disiplin fiskal masih terjaga refleksi dari utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 39,4% lebih rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Lebih lanjut efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi kebijakan dapat terlihat dari stabilitas makro yang membaik memasuki semester kedua," bebernya.

Royke menyebut masih ada tantangan struktural di jangka menengah yang harus dihadapi seperti penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi berbasis kolektif, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi peran industri manufaktur, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"BNI akan selalu proaktif memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini dan kami akan mengoptimalkan BNI Investor Daily Summit 2024 ini untuk memaparkan peran BNI di tengah isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia, serta mendukung sejumlah program pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.