Jakarta -

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

(rrd/rrd)

KLATEN, KOMPAS.com - Peredam kejut atau shock absorber pada mobil berperan menunjang kenyamanan penumpang di dalam kabin selama berkendara. Tugasnya menyerap kejutan dari permukaan jalan tak rata.

Maka dari itu, ketika peredam kejut ini sudah mulai lemah, maka peredaman getaran dari permukaan jalan tidak akan maksimal sehingga mobil menjadi limbung.

Selain menggantinya dengan yang baru, rupanya perbaikan peredam kejut pada mobil bisa dilakukan dengan ongkos lebih murah yakni diperbaiki bagian yang rusaknya saja.

Dwi, pemilik bengkel kaki-kaki mobil Sumber Rejeki Cawas, Klaten mengatakan beberapa kondisi peredam kejut yang sudah mati bisa diperbaiki, tidak selalu harus ganti baru

“Kerusakan peredam kejut secara umum ada di bagian soalnya, bila seal ini rusak maka cairan fluida akan keluar dan habis, dampaknya peredaman menjadi tak ada,” ucap Dwi kepada Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Dwi mengatakan, bila peredam kejut sudah mati maka bobot kendaraan sepenuhnya ditopang oleh pegas atau per. Sehingga, akan cenderung lebih limbung saat ada benturan pelan.

“Bila kejutannya besar, bantingan suspensi justru terasa keras, karena kecepatan atau frekuensi getaran terlalu tinggi, tak ada penahanan dari peredam kejut, akhirnya gerakan pernya saling berbenturan,” ucap Dwi.

Dwi mengatakan peredam kejut yang sudah mati bisa kembali normal. Misal seal masih bagus, maka cukup dengan menyuntikkan cairan ke dalamnya. Namun, bila seal sudah rusak harus dilakukan pembongkaran dan penggantian seal.

“Setelah disuntik, peredam kejut yang sudah mati akan kuat kembali, kondisi yang sebelumnya tidak ada perlawanan ketika peredam kejut ditekan, ini menjadi ada gaya dorongnya,” ucap Dwi.

Dwi mengatakan, ongkos perbaikan peredam kejut ini relatif lebih murah daripada menggantinya dengan yang baru.

“Kisaran biayanya untuk penggantian seal dan pengisian fluida mulai Rp 175.000 sampai Rp 250.000, tergantung jenis mobilnya, bisa juga lebih mahal untuk mobil-mobil langka,” ucap Dwi.

Dwi mengatakan, konsumen akan kena biaya tambahan bila melakukan pembongkaran peredam kejut dari mobilnya di bengkel, yakni mulai Rp 150.000 untuk depan dan belakang.

“Untuk hasil optimal, sebelum perbaikan memang perlu diperiksa kondisi semua peredam kejutannya, yakni dengan cara diuji coba setelah membongkarnya,” ucap Dwi.

IDXChannel - Pemerintah pusat gelontorkan Rp134,84 miliar untuk perbaikan jalan daerah di 2 Kabupaten, Provinsi Papua. Total jalan daerah yang ditangani menggunakan anggaran tersebut sepanjang 22 km yang terdiri dari 4 ruas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perbaikan ini mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"IJD menangani ruas jalan Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi. Misalnya pertanian, wisata, termasuk transportasi logistik seperti pelabuhan," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Benyamin E. Pesurnay menerangkan, IJD TA 2023 pada Provinsi Papua tersebar sebanyak 4 ruas di 2 Kabupaten, yakni Ruas Trans Woor-Bewan di Kabupaten Keerom dan Pelebaran Jalan Menuju Standar di Lingkar Biak Utara II, III, dan IV yang berada di Kabupaten Biak Numfor.

"Total panjang jalan yang ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) TA 2023 adalah 22 km. Di Kabupaten Keerom sepanjang 10 km, dan di Kabupaten Biak Numfor spanning 12 km. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp134,84 miliar," kata Benyamin.

Benyamin mengatakan, penanganan IJD di Provinsi Papua bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju perbatasan, mempercepat distribusi logistik dan sentra pertanian, serta mendukung akses pariwisata.

"Seperti yang kita ketahui, ruas jalan Trans Woor–Bewan di Kabupaten Keerom, terkoneksi langsung dengan ruas jalan Nasional Kota Jayapura/ Kabupaten Keerom – Arso, sehingga IJD bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah," kata Benyamin.

Sementara, penanganan IJD di Lingkar Biak Utara juga menghubungkan Kabupaten Biak Numfor dengan Supiori sehingga memperpendek jarak tempuh kawasan dan mempermudah distribusi logistik.

"IJD juga bermanfaat untuk mendukung akses pariwisata serta event-event nasional maupun internasional di Biak, seperti misalnya Sail Teluk Cendrawasih," katanya.

(SLF)

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus lima anggota Polda Jawa Tengah (Jateng) yang ditangkap terkait dugaan penyelewengan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sejumlah perkara. Menurutnya, Korps Bhayangkara tak pernah memperbaiki sistem yang berakibat selalu terjadi pelanggaran oleh anggota.

"Kasus ini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa kepolisian tidak pernah melakukan perbaikan sistem, karena muncul kasus dengan modus yang sama di internal," kata Bambang kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Bambang sangat menyayangkan kasus serupa terulang lagi. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Tedy Minahasa dipecat karena terlibat kasus penukaran barang bukti sabu dengan tawas. Bahkan, telah divonis hukuman penjara seumur hidup.
Bambang mengatakan selain tak ada perbaikan sistem di Korps Bhayangkara, sanksi yang diberikan juga dinilai tak menimbulkan efek jera. Meski Tedy seorang jenderal bintang dua dipecat dengan tidak hormat (PTDH), hal itu tak membuat anggota lain takut berbuat pelanggaran.

Baca juga: Kurangi Barang Bukti Narkoba, 5 Polisi Angota Polda Jateng Ditangkap

"Benar, tidak ada sanksi yang membuat jera itu salah satunya. Tetapi sanksi itu langkah terakhir setelah mereka tertangkap dan terbukti melakukan tindak pelanggaran," kata Bambang.

Menurut dia, tindakan preventif penting diterapkan mencegah oknum-oknum melakukan pelanggaran. Di antaranya membangun sistem kontrol dan pengawasan yang ketat. Hal ini diharapkan dijalankan dengan konsisten dan benar.

"Salah satu bentuk kontrol adalah audit barang bukti secara berkala dan pengawasan akan lebih objektif bila dilakukan oleh pihak eksternal yang bisa lebih dimintai pertanggung jawaban," katanya.

Di samping itu, pencegahan lain agar anggota tidak melanggar adalah segera memusnahkan barang bukti narkoba setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Barang bukti hanya diambil sedikit dan disimpan untuk barang bukti di pengadilan.

"Lagi-lagi ini soal pengawasan, siapa yang memusnahkan dan menyimpan ini harus diawasi dengan ketat bila tak ingin muncul kasus serupa. Kasus yang seringkali terjadi adalah saat perjalanan sebelum diserahkan pada satuan yang berwenang menyimpan barang bukti," pungkasnya.

Untuk diketahui, lima oknum itu merupakan anggota tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Mereka mengurangi berat barang bukti hasil pengungkapan kasus dengan total 250 gram. Kelimanya sudah ditahan di tahanan Polda Jawa Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.

(ABK)