JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden atau pilpres AS 2024 tak berdampak pada nilai perdagangan Indonesia dengan negara tersebut.

Sebab jika berkaca pada era kepemimpinan Trump, neracata perdagangan Indonesia terhadap AS justru terus meningkat.

"Ya selama ini pengalaman yang ada kan neraca dagang tetap naik jadi enggak ada perubahan. Enggak ada hambatan. Saya optimistis enggak ada masalah apa-apa," ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

PIXABAY/PETER LINDENAU Ilustrasi ekspor impor, kegiatan ekspor dan impor.

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, neraca perdagangan Indonesia dengan AS selama lima tahun terakhir mengalami surplus.

Pada 2019, neraca perdagangan Indonesia dan AS yakni 8,46 miliar dollar AS. Nilai ini meningkat 2,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Surplus neraca dagang ini dikarenakan nilai ekspor Indonesia ke AS lebih tinggi dibandingkan impornya. Pada 2019, ekspor ke AS mencapai 17,72 miliar dollar AS atau menurun 3,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski ekspor menurun, nilai impor pun menurun hingga 9,05 persen yakni 9,26 miliar dollar AS.

"Memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan tapi berkaca di era kepemimpinan sebelumnya perdagangan kita meningkat terus. Mudah-mudahan justru kita punya daya saing untuk itu," jelas Mendag Budi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kemenangan Trump dalam Pemilu AS 2024 terhadap dunia usaha di Indonesia.

Apindo menilai, kemenangan Trump bisa memperkuat dollar AS terhadap rupiah, yang berpotensi menekan sektor bisnis di Tanah Air.

“Kalau melihat dari statement Bank Indonesia (BI), kalau Trump menang, akan terjadi penguatan dollar AS. Konsekuensinya, pemerintah harus memegang suku bunga agar tetap stabil,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan pangan Indonesia, di luar sektor perkebunan, terus mengalami defisit yang semakin besar setiap tahunnya.

Pengamat Pertanian dari CORE, Eliza Mardian, mencatat bahwa pada tahun 2001 defisit neraca perdagangan komoditas pangan (di luar perkebunan) mencapai US$ 1,8 miliar. Angka ini terus meningkat hingga mencapai US$ 23 miliar pada tahun 2023.

"Semakin besar mengimpor sementara ekspornya tidak diimbangi, maka defisitnya akan bertambah dalam," ujar Eliza kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Eliza menjelaskan bahwa defisit neraca perdagangan yang semakin tinggi mencerminkan ketergantungan Indonesia pada barang impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Hal ini dianggap sangat memprihatinkan karena pangan merupakan komoditas strategis dan politis.

Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Eliza menyarankan pemerintah untuk mengurangi impor atau meningkatkan ekspor.

“Kurangi impornya atau genjot ekspornya lebih,” tegasnya.

Namun, ia juga menyoroti kelemahan daya saing produk pangan lokal di pasar global. Kelemahan ini disebabkan oleh adanya berbagai pembatasan dari negara lain yang menetapkan standar ketat, seperti sanitasi dan traceability, yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar petani Indonesia.

“Oleh karena itu, yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan mengurangi impor dan terus meningkatkan produktivitas lokal,” tambah Eliza.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut, Eliza merekomendasikan agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur mendasar yang krusial, seperti irigasi, riset, dan inovasi dalam pengembangan varietas tanaman dengan produktivitas tinggi.

Selain itu, penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai untuk mayoritas petani berlahan sempit, serta manajemen hama dan penyakit, juga perlu diperhatikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus impor gula.

Penetapan ini terkait dua izin impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta pada 2015 dan 2016.

Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menjelaskan bahwa langkah Tom Lembong dalam memberikan izin impor tersebut dianggap menyalahi aturan.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan izin impor 105.000 ton GKM kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, padahal peraturan menyatakan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor gula.

Khudori juga mengungkapkan kasus kedua, yaitu pada Januari 2016 ketika Tom Lembong kembali mengeluarkan izin impor 300.000 ton GKM kepada PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), sebuah BUMN non-pabrik gula.

"Tom Lembong disalahkan karena menunjuk PPI, yang bukan BUMN produsen gula, untuk mengimpor GKM. Padahal, sesuai aturan, yang diizinkan adalah impor gula kristal putih (GKP)," ujar Khudori dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Impor GKM ini kemudian diolah menjadi GKP oleh pabrik gula rafinasi, yang sebenarnya hanya berlisensi memproduksi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Akibatnya, gula tersebut dijual dengan harga tinggi di pasar, mencapai Rp 16.266 per kilogram pada Juli 2016, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) waktu itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Menurut Khudori, keputusan impor ini memicu gejolak harga gula di pasar karena suplai gula tidak memadai sementara permintaan tetap tinggi.

"Langkah ini menyalahi aturan, baik dari sisi proses impor maupun penugasan pengelolaannya. Hasilnya, para pedagang menahan stok gula untuk menaikkan harga," tegas Khudori.

Kejagung juga menemukan bahwa gula impor yang diolah oleh pabrik gula rafinasi tidak digunakan untuk operasi pasar, melainkan dijual kepada masyarakat melalui distributor dengan harga yang jauh di atas HET.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS atau Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Khudori menyarankan agar Kejagung tidak hanya fokus pada kasus Tom Lembong, tetapi juga memeriksa keseluruhan kebijakan impor pangan yang berpotensi merugikan negara.

“Kekacauan dalam impor pangan bukan hanya terjadi pada gula, tapi juga pada komoditas lain seperti beras, garam, kedelai, dan daging,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong mendekam di penjara. Ini setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan pada tahun 2015-2016.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Penyidik sampai saat ini telah memeriksa 90 saksi.

Disebutkan bahwa berdasarkan rapat antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

Impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait. Serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Selanjutnya, pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat. Salah satu pembahasannya menyimpulkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016.

Adapun pada November - Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf manager PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta.

Untuk mengatasi kekurangan gula, yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih. Namun ternyata, impor yang dilakukan gula kristal mentah (GKM). GKM itu diolah oleh perusahaan swasta yang hanya punya izin usaha produsen gula kristal rafinasi.

Setelah perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal kenyataannya gula tersebut dijual 8 perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaannya.

Gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang hanya Rp 13.000 per kilogram.

Kejagung menyebut PT PPI mendapat fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp 105 per kg. Kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar.

Atas dasar itu, Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

"Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," jelas Abdul dipantau dari Youtube Kejaksaan RI, Selasa (29/10).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan pada tahun 2015-2016.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Penyidik sampai saat ini telah memeriksa 90 saksi.

Disebutkan bahwa berdasarkan rapat antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

Impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait. Serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Selanjutnya, pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat. Salah satu pembahasannya menyimpulkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016.

Adapun pada November - Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf manager PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta.

Untuk mengatasi kekurangan gula, yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih. Namun ternyata, impor yang dilakukan gula kristal mentah (GKM). GKM itu diolah oleh perusahaan swasta yang hanya punya izin usaha produsen gula kristal rafinasi.

Setelah perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal kenyataannya gula tersebut dijual 8 perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaannya.

Gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang hanya Rp 13.000 per kilogram.

Kejagung menyebut PT PPI mendapat fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp 105 per kg. Kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar.

Atas dasar itu, Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

"Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," jelas Abdul dipantau dari Youtube Kejaksaan RI, Selasa (29/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap siasat untuk memacu kinerja ekspor Indonesia.Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa langkah memacu ekspor seiring dengan pentingnya peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dewi menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

“Di antara upaya yang telah dilakukan yakni memperluas akses pasar ekspor ke pasar non tradisional dan mengoptimalisasikan pemanfaatan perjanjian perdagangan,” kata Dewi kepada Bisnis.com, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga aktif menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan baru dan penanganan sengketa perdagangan. Serta, intensif dalam upaya promosi perdagangan melalui pelaksanaan misi dagang dan keikutsertaan dalam pameran di luar negari.

Dewi menambahkan Kementerian Perdagangan juga melakukan penguatan pameran internasional di dalam negeri seperti Trade Expo Indonesia, dan pameran sektoral berskala internasional lainnya. Perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan lebih aktif dalam memasarkan produk Indonesia sehingga membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal.

“Dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Perdagangan juga akan mendorong peran UMKM dalam ekspor nasional serta membangun ekosistem perdagangan hijau,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjut Dewi, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas sistem informasi ekspor yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder khususnya eksportir.

Adapun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan produk unggulan daerah, mengembangkan sistem logistik, dan rantai pasok dalam rangka mendukung ekspor.

Serta, sambung Dewi, memberikan fasilitasi dan pembinaan khususnya terhadap UMKM ekspor agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan begitu, produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global dan menjadi eksportir yang berhasil.

“Ke depan, Kemendag juga akan melakukan upaya khusus bagi UMKM yang mendorong terbentuknya ekosistem pro-UMKM dengan program UMKM BISA Ekspor yang memberi akses dan kemudahan bagi UMKM untuk menjadi eksportir yang berhasil,” tandasnya.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada September 2024 mencapai US$22,08 miliar, atau naik 6,44% secara tahunan (year on year/YoY).

Dari sana terungkap bahwa ekspor nonmigas mencapai US$20,91 miliar. Posisinya naik 8,13% jika dibandingkan ekspor nonmigas September tahun lalu.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–September 2024 mencapai US$192,85 miliar atau naik 0,32% dibanding periode yang sama 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$181,15 miliar juga naik 0,39%.

Jika ditinjau dari sisi sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–September 2024 naik 2,52% dibanding periode yang sama 2023. Begitu pula dengan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 17,58%, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,79%.

JAKARTA, Investor.id – Arif Budimanta, mantan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengapresiasi program dan kebijakan yang diusung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) baru Budi Santoso untuk memperkuat sektor perdagangan Indonesia. Kebijakan itu berpotensi besar mendorong daya saing Indonesia di pasar global, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

"Pelantikan Budi Santoso sebagai mendag merupakan momentum penting bagi peningkatan daya saing nasional. Program-program yang dicanangkan, seperti pengembangan ekspor dan penguatan UMKM, akan menjadi kunci dalam memajukan sektor perdagangan kita," ujar Arif dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (25/10/2024).

Arif menekankan, salah satu fokus utama adalah menjaga pasar domestik agar produk lokal dapat lebih kompetitif. Program yang berfokus pada peningkatan kualitas dan citra produk dalam negeri sangat penting, terutama untuk memastikan, produk Indonesia dapat bersaing di pasar internasional dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Selain itu, Arif menyatakan, diversifikasi pasar dan produk ekspor juga harus menjadi prioritas Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebab, menghadapi persaingan global, Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional dan mengembangkan produk-produk bernilai tambah tinggi.

Arif juga mendukung upaya Budi Santoso dalam revitalisasi pasar rakyat, yang dapat memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi pasar rakyat adalah inisiatif yang tepat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Arif optimistis,  di bawah kepemimpinan Budi Santoso, Kemendag mampu membawa Indonesia ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  "Dengan kebijakan yang terkoordinasi dan dukungan lintas sektor, Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing di kancah internasional," kata Arif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 mencapai USD3,26 miliar, meningkat dibandingkan dengan surplus pada Agustus 2024 sebesar USD2,78 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 53 bulan beruntun sejak Mei 2020.

"Bank Indonesia (BI) memandang surplus neraca perdagangan September 2024 positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Ke depan, kata Ramdan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Peningkatan surplus neraca perdagangan terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas.

Neraca perdagangan nonmigas September 2024 mencatat surplus sebesar USD4,62 miliar ditopang oleh ekspor nonmigas yang tetap kuat mencapai USD20,91 miliar.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor produk manufaktur dan ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti besi dan baja, bahan bakar mineral (batu bara), serta nikel.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke China, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Defisit neraca perdagangan migas tercatat menurun mencapai USD1,36 miliar pada September 2024 sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar dari penurunan ekspor migas.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$3,26 miliar pada September 2024. Capaian tersebut menandakan surplus yang terjadi selama 53 bulan beruntun.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa surplus neraca perdagangan pada September 2024 meningkat dibandingkan dengan surplus pada Agustus 2024 sebesar US$2,78 miliar.

“BI memandang surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut,” kata Ramdan melalui keterangan resmi, Selasa (15/10/2024).

Ramdan mengatakan BI ke depan akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dia merincikan kenaikan surplus neraca perdagangan pada September 2024 terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas.

Neraca perdagangan nonmigas pada September 2024 mencatatkan surplus sebesar US$4,62 miliar, ditopang oleh ekspor nonmigas yang tetap kuat mencapai US$20,91 miliar.

“Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor produk manufaktur dan ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti besi dan baja, bahan bakar mineral [batu bara], serta nikel,” jelasnya.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke China, Amerika Serikat, dan India tercatat tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas tercatat menurun mencapai US$1,36 miliar pada September 2024 sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar dari penurunan ekspor migas.