JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merevisi Undang-Undang (UU) tentang Partai Politik (Parpol).

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa UU Parpol yang berlaku saat ini sudah berusia 13 tahun, sehingga perlu disesuaikan kembali.

“Kami juga mendorong revisi untuk undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik kita adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, artinya undang-undang ini sudah 13 tahun,” ujar Khoirunnisa dalam rapat dengar pendapat umum bersama Baleg DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Khoirunnisa menekankan tujuan utama dari revisi UU Parpol adalah penguatan demokrasi internal dalam tubuh partai politik.

Dengan begitu, partai politik dapat berfungsi lebih baik lagi sebagai lembaga yang terstruktur dan demokratis.

"Kami merasa bahwa perlu ada perbaikan dari UU ini dan kami mendorong misalnya terkait dengan bagaimana mendorong demokrasi internal partai politik yang semakin baik. Sehingga partai politik kita menjadi partai politik yang semakin terlembaga," kata Khoirunnisa.

Di sisi lain, lanjut Khoirunnisa, partai politik memiliki peran signifikan dalam pengisian jabatan publik, sehingga kualitas demokrasi internal partai bakal berdampak langsung pada pemerintahan.

“Karena kami meyakini bahwa partai politik memiliki fungsi yang sangat signifikan. Hari ini semua pengisian pejabat publik harus dari partai politik, sehingga mensyaratkan partai politik yang bisa lebih terlembaga dengan baik,” pungkasnya.

Sebanyak 37 daerah dengan pasangan tunggal akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Jumlah ini merupakan yang tertinggi selama gelaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Nantinya, masyarakat yang berada di daerah yang melawan kotak kosong akan mencoblos surat suara dua kolom berisi foto paslon dan kolom kosong. Kampanye pun dapat dilakukan oleh paslon maupun pendukung kotak kosong.

Apabila kotak kosong mendapat >50% suara, maka dilakukan pemilihan ulang pada September 2025. Adapun tahapan pemilihan pada 2025 berlangsung sekitar enam bulan, dimulai Maret.

Dosen pemilu di Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini, memberi masukan ke KPU terkait paslon tunggal ini. Khususnya soal tampilan di surat suara.

"Menurut saya, dalam sosialisasi pilkada calon tunggal harus memuat informasi yang utuh dan proporsional. Bukan sekadar menampilkan Paslon tunggal dan kotak/kolom kosong seperti ini," kata Titi dalam keterangannya dikutip Minggu (6/10).

Kata Titi, KPU mestinya beri penjelasan soal makna gambar kosong. Sebab, tak semua pemilih mengerti.

"Mestinya ada penjelasan apa makna gambar tersebut. Apa maksud keberadaan kolom kosong di sebelah calon tunggal. Tidak semua pemilih membaca UU Pilkada dan paham konsep calon tunggal vs kolom kosong," ujar peneliti Perludem tersebut.

Tak hanya itu, Titi juga menyarankan KPU membubuhkan contact person di kertas suara yang ada kotak kosongnya.

Serta, agar optimal pencapaian tujuan sosialisasi, KPU perlu juga menyediakan info call/contact center ketika pemilih punya pertanyaan lanjutan harus berkomunikasi via apa," tutup dia.

Sebanyak 37 daerah dengan pasangan tunggal akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Jumlah ini merupakan yang tertinggi selama gelaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Nantinya, masyarakat yang berada di daerah yang melawan kotak kosong akan mencoblos surat suara dua kolom berisi foto paslon dan kolom kosong. Kampanye pun dapat dilakukan oleh paslon maupun pendukung kotak kosong.

Apabila kotak kosong mendapat >50% suara, maka dilakukan pemilihan ulang pada September 2025. Adapun tahapan pemilihan pada 2025 berlangsung sekitar enam bulan, dimulai Maret.

Dosen pemilu di Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini, memberi masukan ke KPU terkait paslon tunggal ini. Khususnya soal tampilan di surat suara.

"Menurut saya, dalam sosialisasi pilkada calon tunggal harus memuat informasi yang utuh dan proporsional. Bukan sekadar menampilkan Paslon tunggal dan kotak/kolom kosong seperti ini," kata Titi dalam keterangannya dikutip Minggu (6/10).

Kata Titi, KPU mestinya beri penjelasan soal makna gambar kosong. Sebab, tak semua pemilih mengerti.

"Mestinya ada penjelasan apa makna gambar tersebut. Apa maksud keberadaan kolom kosong di sebelah calon tunggal. Tidak semua pemilih membaca UU Pilkada dan paham konsep calon tunggal vs kolom kosong," ujar peneliti Perludem tersebut.

Tak hanya itu, Titi juga menyarankan KPU membubuhkan contact person di kertas suara yang ada kotak kosongnya.

Serta, agar optimal pencapaian tujuan sosialisasi, KPU perlu juga menyediakan info call/contact center ketika pemilih punya pertanyaan lanjutan harus berkomunikasi via apa," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meskipun, diketahui sejumlah masalah terjadi dalam Sirekap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, penggunaan kembali Sirekap untuk dalam penghitungan suara pada Pilkada 2024, menjadi pertaruhan bagi KPU.

“Ini memang menjadi pertaruhan yang sangat besar ketika KPU menggunakan kembali Sirekap dan di samping itu ada kepercayaan publik yang kemudian sudah memudar terhadap penggunaan Sirekap ini,” kata peneliti Perludem, Haykal kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Pasalnya, menurut Haykal, Sirekap tak hanya bicara masalah kekurangan sistem tetapi juga ada isu mengenai transparansi atau keterbukaan terhadap data penghitungan suara yang dimasukkan dan diunggah.

“Penggunaan Sirekap di dalam Pilkada 2024 memang perlu diberikan cacatan karena pada pemilu kemarin kita sama-sama mengetahui tindakan KPU itu dalam pengunaan sirekap ini banyak yang kemudian menyebabkan masalah, terutama terkait kecurigaan tidak transparan dan sebagainya,” ujarnya.

Perbaikan sistem dan SDM

Selain itu, Haykal mengatakan, sejumlah masalah memang terjadi dalam penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Antara lain, sistem yang sulit diakses karena banyaknya pengguna yang masuk ke server dalam waktu yang hampir bersamaan, foto formulir C Hasil yang sulit diunggah, dan data yang terunggah berbeda dengan foto formulir C Hasil karena sistem pemindaian yang bermasalah.

Tak hanya itu, Perludem juga menyoroti soal kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) yang akan menggunakan sistem informasi tersebut.

Menurut Haykal, KPU harus mampu menjelaskan kepada publik bahwa Sirekap sudah siap secara sistem maupun SDM untuk digunakan pada Pilkada 2024.

Sebab, dia mengungkapkan bahwa berdasarkan cerita sejumlah rekan di daerah, tidak sedikit penyelenggara ad hoc mengalami kesulitan dalam proses mengunggah formulir C Hasil pada pemilu lalu.

“Ini menjadi sangat penting bahwa ada sistem yang kemudian harus diperbaiki dan juga termasuk kesiapan SDM yang akan menggunakannya. Karena tidak jarang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang memiliki tugas untuk menggunggah data C Hasil ke dalam Sirekap itu tidak memahami secara detail bagaimana tata cara pengunggahannya,” katanya.

Komitmen dan transparansi

Di sinilah, Haykal menegaskan, diperlukan komitmen dari KPU agar permasalahan terkait penggunaan Sirekap pada pemilu lalu, tidak terulang pada Pilkada 2024.

Tak hanya perbaikan sistem, KPU juga disebut harus mampu mengantisipasi sejumlah permasalahan yang mungkin terjadi pada Sirekap saat digunakan pada pilkada.

“Ketika Sirekap diputuskan akan digunakan lagi di dalam pilkada, KPU harus sebaik mungkin dan sedini mungkin memitigasi kekeliruan sistem dan juga gangguan-gangguan lainnya sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan seperti yang terjadi pada pemilu kemarin,” ujarnya.

Haykal menegaskan, jangan sampai penggunaan Sirekap menumbuhkan kembali kecurigaan publik. Sebab, KPU pernah menutup akses terhadap Sirekap ketika terjadi masalah, sebagaimana dilakukan KPU pada Pemilu 2024.

“Jangan ada tindakan untuk tiba-tiba seperti menutup Sirekap sehingga tidak bisa diakses publik seperti yang dilakukan pada pemilu kemarin. Sebab, harus diakui bahwa hal itu bukannya menciptakan apresiasi dan keterbukaan bagi publik namun malah menyebabkan kecurigaan dan menciptakan kegaduhan di publik,” katanya.

Tugas berat kembalikan kepercayaan publik

Oleh karena itu, Haykal mengatakan, digunakannya kembali Sirekap sesungguhnya tak hanya sebuah pertaruhan tetapi juga menjadi tugas berat bagi KPU. Sebab, harus mengembalikan kepercayaan publik.

“Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penggunaan Sirekap ini, ini menjadi tugas yang cukup berat buat KPU di dalam penyelenggaraan pilkada. Termasuk juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di dalam mengawasi penggunaan sistem informasi tersebut,” ujarnya.

Apalagi, Haykal menyebut, publik akan kembali menilai penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024.

Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU Idham Holik memastikan bahwa Sirekap akan digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Hal tersebut disampaikan Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 September 2024.

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1. Nantinya, data yang ditampilkan juga bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi, data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," katanya.

Lebih lanjut, Idham mengeklaim bahwa KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut, kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," ujar Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada harus tetap dikawal meskipun DPR-RI telah menyatakan membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada.

Titi mengatakan, fokus publik kini harus diarahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum mengubah Peraturan KPU terkait syarat pencalonan, termasuk ambang batas (threshold) dan batas usia yang telah diubah MK.

Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat.

"Bahwa distorsi terhadap undang-undangan putusan MK pernah dilakukan oleh KPU dan itu berkali-kali," ujar Titi kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Titi memberikan contoh bagaimana KPU tidak menjalankan putusan MK terkait dengan jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.

Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi.

Begitu juga soal pencalonan mantan terpidana yang hak politiknya dicabut karena kasus tertentu.

Sebab itu, Titi berharap ucapan DPR-RI saat ini yang menyebut membatalkan revisi UU Pilkada tidak membuat pengawalan putusan MK terkait syarat calon kepala daerah menjadi longgar.

"Jadi kita harus kawal implementasi teknis dari putusan MK pada ranah KPU yang tentu harus menyesuaikan peraturan KPU secara tepat waktu meskipun memang tanpa PKPU pun putusan MK ini serta-merta berlaku," ucap dia.

Untuk diketahui, MK telah memutuskan ambang batas partai politik yang bisa mengusulkan calon kepala daerah menjadi lebih kecil. Untuk Jakarta misalnya dari semula 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD, kini hanya menjadi 7,5 persen.

Begitu juga soal syarat usia minimal calon gubernur saat mendaftar. MK mengembalikan syarat tersebut menjadi minimal usia 30 tahun dan menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut syarat usia pencalonan gubernur minimal 30 tahun saat dilantik.

KPU berjanji segera mengakomodasi putusan MK tersebut ke PKPU pencalonan kepala derah setelah DPR batal merevisi UU Pilkada yang substansinya bertentangan dengan putusan MK itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath menilai, perempuan harus diberikan ruang sebesar-besarnya dalam berpolitik, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan segera digelar.

Ia menilai keterlibatan perempuan dalam Pilkada dapat menghapus stigma perempuan tabu berpolitik

Selain itu, ada tantangan ke depan bahwa ‘sentuhan’ kepemimpinan perempuan di berbagai tempat amat dibutuhkan.

“Seharusnya perempuan difasilitasi atau didorong untuk terjun ke politik, menjadi kepala daerah misalnya agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih berperspektif gender, anak, dan memperhatikan kelompok marginal,” kata Annisa dilansir dari Antara, Kamis (15/8/2024).

Annisa bilang terdapat tiga faktor mengapa ‘kekerasan terhadap perempuan’ masih terjadi di dunia politik.

Pertama, kata dia, hambatan psikologis seperti perempuan dinilai tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya soal materi, dan terakhir berkaitan doktrin sosial-budaya yang masih patriarkis.

"Kalau dilihat, banyak perempuan yang kemudian mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya, misalnya istri, anak atau hubungan darah lainnya dengan tujuan melanjutkan kekuasaan kepala daerah sebelumnya. Ini sangat miris, namun kenyataannya memang begitu,” ujarnya.

Ia mengatakan, peran perempuan untuk maju menjadi pemimpin daerah paling tidak bisa dijadikan standar baru bagi para partai politik.

Standar baru itu misalnya, meritokrasi yang terus berjalan dengan melihat rekam jejak seseorang.

Partai politik juga perlu memberikan pemahaman kepada publik bahwa kepemimpinan perempuan sejajar dengan kaum adam

“Kaderisasi partai politik yang berperspektif gender. Juga pendidikan politik kepada masyarakat yang berperspektif gender untuk menormalisasi kepemimpinan perempuan,” kata dia.

Annisa pun mendorong negara melahirkan kebijakan affirmative action. Misalnya, pada Pemilihan Legilsatif, ada kebijakan parpol harus mengusung caleg perempuan minimal 30 persen.

Kebijakan serupa, kata dia, bisa diterapkan atau dimodifikasi secara kuantitatif dalam gelaran Pilkada serentak.

Pemerintah juga bisa mempermudah syarat bagi calon independen agar lebih banyak perempuan yang maju tanpa harus tergantung dengan partai politik tertentu.

“Bukan tidak mungkin ada calon perempuan yang kemudian bermunculan,” ujarnya.

Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mewanti-wanti masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang pernah terjerat kasus korupsi. Menurutnya orang yang memiliki latar belakang korupsi berpotensi melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Khoirunnisa mengatakan, pimpinan yang terjerat korupsi cenderung memikirkan dirinya sendiri. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan daerah yang dipimpin, dan memperparah tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

“Tentu ini menjadi bahaya buat demokrasi. Tentu publik perlu waspada apakah perbuatan itu bisa terulang kembali, karena dalam beberapa kasus itu terjadi,” kata Khoirunnisa dalam tayangan Metro TV, Kamis, 18 Juli 2024.

Baca juga:Kandidat di Jakarta Mesti Paham Aspirasi Pemuda

Perbuatan korupsi kata dia, adalah pola yang berulang. Untuk itu masyarakat diminta agar jeli dalam memilih pemimpin, jika tidak masyarakat yang dirugikan atas pilihannya sendiri.

“Artinya dia hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan dengan masyarakatnya. Sebab itu sebagai masyarakat, kita perlu mendapatkan calon-calon kepala daerah yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Pemimpin Ideal Tanggung Jawab Parpol

Selain peran masyarakat, peran partai politik dalam hal ini juga diperlukan. Partai politik memiliki peran dalam menjaring calon-calon yang terbebas dari kasus korupsi, dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan calon-calon pemimpin yang ideal.

Menurut dia, pemimpin yang terlepas dari kasus Korupsi merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian partai politik dan juga masyarakat.

“Sekarang menuju pencalonan, partai politik lah yang harusnya bisa menjaring, partai politik punya ruang untuk kaderisasi,” kata dia.

Baca juga:PKB: Anies Baswedan Tidak Ada Lawan di Jakarta!

Khoirunnisa menjelaskan dalam Pemilu memang masyarakat yang menentukan pilihannya, akan tetapi jauh sebelum itu partai politik yang menghadirkan calon pemimpin. Sehingga calon-calon yang terbebass dari kasus korupsi adalah hal yang perlu diperhatikan partai politik.

“Proses menuju seseorang dicalonkan itu kan kita nggak bisa intervensi ke partai politik, karena ranahnya eksklusif di partai politik terkait dengan pencalonan,” ucap Khoirunnisa.

Jika pemimpin yang dihadirkan memiliki rekam jejak korupsi, kata Khoirunnisa orang tersebut berpeluang melakukan hal serupa di kemudian hari. Hal ini akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan tentunya yang dirugikan adalah masyarakat.

“Nah, di sinilah sebetulnya publik perlu mendapatkan informasi soal siapa calon-calonnya, terkadang kondisinya adalah publik kita itu permisif terhadap kasus-kasus seperti ini mungkin juga karena ada upaya sistematis,” kata dia.





(MBM)

Kasus asusila Hasyim Asy'ari membuka sejumlah tabir tentang bagaimana KPU saat ini. Kasus ini memang bukan yang pertama kali dihadapi Hasyim dan selama ini selalu lolos. Tak heran bila muncul dugaan Hasyim punya beking kuat.

"Saya katakan iya," kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, dalam talkshow Info A1 kumparan dikutip Jumat (12/7).

"Kalau tidak kuat kan tidak mungkin selamat berkali-kali," ujar dia.

Hasyim dan KPU sudah beberapa kali dilaporkan ke DKPP. Di awal masa jabatan, ada laporan soal manipulasi dan proses verifikasi partai politik. Saat itu, DKPP hanya memberi sanksi kepada staf KPU bukan komisioner.

Khusus untuk Hasyim, laporan atas kasus asusila serupa pernah juga ditujukan padanya. Titi mengingatkan soal kasus dengan Hasnaeni atau dikenal dengan wanita emas.

Dia menilai, DKPP sebenarnya punya kesempatan besar untuk memberi sanksi lebih tegas kepada Hasyim Asy'ari. Sebab, 90% laporan atas kasus asusila yang dilaporkan kepada penyelenggara pemilu mendapatkan sanksi tegas.

Namun, tidak kepada Hasyim. Dia hanya mendapat peringatan keras terakhir.

"Jadi ada merasa, mungkin, terlalu percaya diri, hegemoni, lepas dari satu penegakan hukum akhirnya, bukan menjadi sebuah pertobatan tapi justru menjadi kepercayaan diri untuk terus mengulangi begitu," tambah dia.

Begitu kuatnya Hasyim di KPU juga terlihat dari cara mengelol organisasi. Pertama saat, konferensi pers usai dipecat DKPP, Hasyim didampingi komisioner KPU lengkap.

Mereka menyebut itu bagian dari solidartias terhadap Ketua KPU. Tapi, kata Titi, mereka lupa Hasyim baru saja dipecat atas kasus asusila.

"Yang saya dengar pengakuannya, solidaritas untuk pimpinan tapi ini juga menjadi sebuah ironi, artinya memang ada problem laten soal kepedulian pada perempuan, hak-hak perempuan dari sisi kelembagaan dan keanggotaan KPU karena isu ini kan korbannya perempuan," kata Titi.

"Hegemonik tanpa ada kritik, tanpa ada proses yang egaliter. Jadi bagi saya sih kemarin ketika melihat seorang yang sudah diberhentikan untuk perkara yang asusila masih didampingi dan ditemani artinya memang kita sedang krisis integritas di penyelenggara pemilu kita," ucap dia.