Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui agar peraturan soal impor tidak direvisi lagi.

Zulhas mengatakan, persetujuan Presiden Jokowi itu muncul usai dirinya menolak usulan Menteri Perindustrian agar dilakukan revisi lagi terkait dengan kebijakan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," kata Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Dia merasa telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor. Bahkan, Zulhas juga enggan disalahkan atas kejadian penumpukan kontainer di pelabuhan beberapa waktu lalu yang diduga akibat kebijakan impor.

"Orang yang tendang kontainer kok saya yang jelek itu gimana sih? saya enggak ngerti. Kita kerja ya kerja seadanya, maksudnya apa yang diperlukan, enggak ada di balik udang apalagi di balik batu," tuturnya.

Zulhas pun pun mengaku saat itu mengusulkan kepada presiden cara lain untuk mengatasi persoalan industri dalam negeri yang terpuruk dan diduga akibat banjirnya produk impor. Alih-alih menerapkan pertek dan merevisi permendag lagi, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan perlindungan industri lewat penyelidikan impor untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Menurutnya, saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju agar Permendag No. 8/2024 tidak direvisi lagi.

"Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin permendag lagi," ungkapnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI itu pun Zulhas kembali menceritakan kronologi kementeriannya berkali-kali melakukan perubahan kebijakan impor dalam waktu yang relatif singkat.

Pada awalnya, Kemendag meluncurkan Permendag No.36/2023 dengan tujuan untuk pengetatan impor dan melindungi industri serta produk lokal di dalam negeri.

Namun, dalam implementasinya, protes mencuat dari masyarakat karena dianggap menjadi biang kerok banyaknya barang bawaan pekerja migran (PMI) dan masyarakat dari luar negeir yang tertahan. Atas keluhan itu, Zulhas akhirnya merombak aturan impor itu dan lahir lah Permendag No.7/2024.

Sayangnya, perubahan aturan itu tidak cukup menyelesaikan masalah. Menurut Zulhas, saat itu dirinya tengah menghadiri rangkaian pertemuan APEC di Peru mendapati kabar dari Indonesia bahwa terdapat ribuan kontrainer tertahan di pelabuhan. Lagi-lagi, Permendag No.7/2024 dianggap jadi biang keroknya.

Beleid itu mencantumkan syarat persetujuan tekni (pertek) untuk berbagai produk yang akan diimpor. Bahkan, Zulhas mengatakan, saat itu Presiden Jokowi mendesak agar Permendag No.7/2024 segera direvisi kembali. Teranyar, lahirlah Permendag No.8/2024.

"Saya lagi di Peru, jam 2 pagi ditelpon oleh Pak Wamen, presiden marah kemudian rapat terbatas di istana. Permendag No.7/2024 harus diubah malam ini karena barang di Priok numpuk enggak bisa keluar," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara usai sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, semua hal yang diminta sudah dilakukannya, mulai dari menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post border menjadi border hingga memberikan persetujuan teknis (Pertek) untuk sejumlah komoditas.

“Yang belum saya kasih apa? Post border jadi border sudah saya kasih, apa lagi? PMI sudah, Pertek-pertek semua sudah saya kasih, apa lagi yang belum. Mereka yang nggak bisa, bukan saya,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (9/7/2024).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024), Zulhas menyebut bahwa pihaknya tidak akan lagi merevisi Permendag No.8/2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar regulasi itu di revisi.

Saat itu, Menperin, kata Zulhas, meminta agar Permendag kembali memuat Pertek untuk sejumlah produk. Namun, Zulhas saat itu mengaku menolak permintaan revisi beleid itu.

“Usulan dari Menteri Perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek,” ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, sejumlah pihak telah mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024. Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama sejumlah asosiasi pekerja/buruh lainnya sejak pekan lalu telah menggelar aksi demo di depan Kantor Kemendag untuk mendesak agar regulasi itu segera dicabut.

SPN menilai, regulasi itu harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya PHK yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Selain itu, pihaknya mendesak agar pemerintah mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Adapun serikat pekerja akan kembali melakukan aksi demo pekan depan.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Sekretaris Jenderal DPP SPN Catur Andarwato kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan ini tidak efektif untuk mengurangi impor produk, lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menyebut, regulasi ini telah memicu kekhawatiran di sektor ritel brand global yang masuk secara resmi ke Indonesia sehingga membuat stok barang di toko menjadi kosong, menghambat pembukaan toko, dan efek paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Budihardjo mengatakan bahwa kebijakan ini telah menyulitkan importir untuk memasok barang dan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk impor ilegal sehingga mengancam industri dalam negeri.

“Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri,” ujarnya pekan lalu.