Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Lebih lanjut, PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah sebanyak 6.753 orang dari laporan periode Januari-Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja. Dengan demikian, total pekerja yang ter-PHK mencapai 52.993 pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja, meningkat [dibanding periode yang sama tahun lalu],” kata Indah dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Indah mengungkapkan, kasus PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 14.767 orang, disusul Banten 9.114 orang, dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Menurut sektornya, dia menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor pengolahan. Tercatat, sebanyak 24.013 orang di sektor pengolahan ter-PHK.

Aktivitas jasa lainnya menempati posisi kedua dengan kasus PHK terbanyak yakni sebanyak 12.853 orang, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

Diberitakan sebelumnya, jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sepanjang Januari-Agustus 2024. Peningkatan tersebut terjadi seiring melonjaknya PHK di Tanah Air pada periode tersebut.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

“Sejalan dengan dengan masih bergulirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga mengalami peningkatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengomentari soal kenaikan kredit macet perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan terpantau sebesar 2,75% per Juli 2024, meningkat dari 2,69% pada Juli 2023.

Huda mengatakan apabila diperhatikan secara tahunan, memang tahun ini cenderung lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu meskipun dibandingkan bulan lalu, kinerja bulan Juli 2024 sedikit lebih baik. Adapun pada Juni 2024, NPF gross perusahaan pembiayaan mencapai 2,80%.

Huda menyebut secara tahunan juga terjadi pelemahan daya beli dan PHK di berbagai industri.

“Hingga Agustus 2024, sudah 46.000 korban PHK [pemutusan hubungan kerja]. Adanya PHK menjadikan pendapatan tenaga kerja cukup berkurang. Daya beli karyawan akhirnya juga melemah,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, pada Senin (9/9/2024).

Huda mengatakan karyawan yang biasanya mendapatkan gaji secara rutin per bulan, mereka tidak mampu membayar angsuran termasuk angsuran pembiayaan multifinance. Hal tersebut bisa membuat kenaikan gagal bayar secara tahunan.

Oleh sebab itu, Huda menyebut industri multifinance harus cukup berhati-hati dalam penyaluran pinjaman ke depan, terutama untuk Buy Now Pay Later (BNPL). Dengan credit scoring cukup longgar, potensi gagal bayar juga cukup tinggi.

“Hal ini harus bisa diantisipasi dengan credit scoring yang lebih prudent untuk BNPL. Pembiayaan modal juga harus ada antisipatif karena dengan banyaknya PHK bisa berdampak domino kepada sektor usaha mikro dan kecil,” kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini mencatatkan tren yang meningkat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

Pada paruh pertama 2024, tercatat 32.064 pekerja mengalami PHK hingga Juni 2024 atau naik 21,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Berdasarkan publikasi LPEM FEB UI, tercatat beberapa sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan angka PHK pada semester I/2024.

Pertama, penyumbang terbesar PHK yaitu sektor manufaktur, terutama yang terkait dengan ekspor, yang mana sangat terdampak oleh gangguan rantai pasok global dan penurunan permintaan internasional.

Kedua, sektor teknologi, yang mengalami PHK di sejumlah perusahaan startup yang harus melakukan restrukturisasi atau bahkan tutup akibat kesulitan dalam mendapatkan pendanaan baru di tengah penurunan nilai investasi global pada 2022 dan 2023.

“Beberapa perusahaan teknologi besar di Indonesia, termasuk yang bergerak di bidang e-commerce dan fintech, dilaporkan telah melakukan PHK untuk menyesuaikan operasi mereka dengan realitas pasar yang baru,” tulis LPEM UI dalam laporannya, yang dikutip Senin (2/9/2024).

Ketiga, sektor perbankan juga mencatatkan angka PHK yang besar, terutama sebagai akibat dari digitalisasi layanan yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di kantor cabang.

“Banyak bank besar di Indonesia melakukan perampingan tenaga kerja, beralih ke layanan digital untuk efisiensi operasional”.

Namun demikian, LPEM UI menyebutkan bahwa tidak semua sektor mengalami PHK dalam skala besar. Beberapa industri justru melihat peningkatan kebutuhan tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan, teknologi informasi, dan logistik.

Hal itu tercermin dari dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa sektor teknologi informasi mengalami pertumbuhan permintaan tenaga kerja sebesar 15% sepanjang 2023, seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai industri.

Pada sektor kesehatan, khususnya terkait dengan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine), terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 12% pada tahun yang sama.

Sektor logistik juga mencatatkan lonjakan permintaan tenaga kerja hingga 18% karena peningkatan aktivitas e-commerce dan distribusi barang selama pandemi serta pasca-pandemi.

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, korban karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai lebih dari 46 ribu orang sejak Januari hingga Agustus 2024. Paling banyak terjadi di Jawa Tengah (Jateng).

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

"Agustus kemarin, Jawa Tengah masuk nomor satu tertinggi PHK-nya. Diikuti DKI Jakarta, lalu Banten," kata Indah saat ditemui di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Indah merinci, total PHK di Indonesia mencapai 46.240 orang. Di Jawa Tengah, sambungnya, sektor yang terdampak secara dominan, yakni industri manufaktu padat karya.

"Untuk di Jawa Tengah, sektor yang tadi Bu Menteri (Menaker) bilang terdampak PHK, yakni manufaktur, tekstil, garmen dan alas kaki," ujar Indah.

Lebih lanjut, kata Indah, DKI Jakarta menjadi provinsi kedua terbanyak PHK setelah Jawa Tengah. Total angka PHK yang terjadi di Jakarta sebanyak 7.400 orang lebih.

"Kalau di DKI Jakarta kebanyakan jasa. Restoran, kafe, itu jasa banyak (yang PHK). Totalnya 7.400 lebih," ujar Indah.

Sebelumnya, Menaker, Ida Fauziyah mengakui adanya peningkatan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga Agustus 2024. Tercatat, 46 ribu pegawai dari awal Januari hingga Agustus 2024.

Melihat kondisi tersebut, Ida mengatakan, Kemnaker tengah melakukan mitigasi atas maraknya PHK massal dari sejumlah industri di Indonesia. Dia biang, upaya mediasi juga dapat menekan angka PHK yang terus meningkat saat ini.

"Ya, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya," ujar Menaker Ida di Gedung DPR.

"Kita terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," kata Ida.

Ida menyebut, total 46 ribu pegawai yang di-PHK tersebut berasal dari sejumlah industri, yakni industry manufaktur tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Yang terbanyak manufaktur tekstil. Masih, masih. Industri pengolahan ya. Industri pengolahan itu tekstil, garmen, dan alas kaki," ujar Ida.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta: Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tengah menghantam Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada Januari-Juni 2024 terjadi PHK pada 101.536 pekerja.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, mengatakan tingginya angka PHK disebabkan beberapa faktor. Salah satunya sektor industri padat karya mengalami dampak dari lesunya pertumbuhan ekonomi global.

“Saya kira memang banyak faktor yang menyebabkan gelombang PHK ini, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor seperti sektor garmen atau tekstil,” ujar Hempri dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 8 Agustus 2024.
Pengamat ekonomi kerakyatan itu menyebut maraknya produk-produk impor ilegal maupun penurunan daya beli masyarakat akibat devaluasi rupiah juga ditengarai menjadi faktor terjadinya gelombang PHK. Ditambah, proses transisi politik di Indonesia mendorong banyak perusahaan wait and see dinamika politik yang akan terjadi.

Hempri menyebut ada beberapa hal yang harus diantisipasi untuk mencegah gelombang PHK tidak memberikan efek lebih besar lagi. Sebagai negara dengan populasi nomer empat terbanyak di dunia dan akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030, peningkatan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu stabilitas negara.

Pertama, perlu ada evaluasi kembali mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dia mencurigai peraturan ini menjadi penyebab maraknya produk-produk impor yang berakibat pada lesunya industri di Tanah Air.

“Jika perlu, aturan harus direvisi untuk memberikan perlindungan produk-produk dalam negeri dari serbuan produk impor,” tutur Hempri.

Kedua, perlu ada peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, memberikan jaminan stabilitas harga sehingga terjangkau oleh masyarakat.

“Bisa dengan mengadakan program-program bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, sehingga mereka bisa membeli produk-produk tersebut,” ucap dia.

Hempri menyebut ke depan perlu ada langkah lain untuk antisipasi korban PHK seperti penyelenggaraan program padat karya yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Termasuk, penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Industri Kreatif.

“Pengalaman selama ini sektor UMKM selalu mampu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional. Kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK,” tutur dia.

Baca juga: Dituding Jadi Penyebab Industri Tekstil Tumbang, Pemerintah Masih Enggan Revisi Permendag 8/2024

(REN)