Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menaikkan anggaran ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Rp124,4 triliun, lebih tinggi dari alokasi RAPBN 2024 sebesar Rp108,8 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2024 pemerintah memberikan tambahan anggaran dengan total alokasi mencapai Rp114,3 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana anggaran tersebut guna mendukung produktivitas hingga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas," kata Jokowi dalam Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, aggaran tersebut juga dialokasikan guna mendukung perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pada pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) menyinggung soal kedaulatan pangan. Puan mengatakan, Indonesia harus menyelesaikan sederet polemik struktural dalam membangun RAPBN 2025 di dalam negeri.

“Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan,” kata Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, Indonesia juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial dan penciptaan lapangan kerja sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rancangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun, jumlahnya susut 5,29%

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

Di samping itu, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” imbuhnya.

Menilik ke belakang, selama 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur langganan meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur hanya turun sebanyak 2 kali saat Jokowi menjabat, tepatnya pada tahun anggaran (TA) 2020 dan 2022. Adapun secara rata-rata, komitmen anggaran infrastruktur yang dilayangkan Jokowi sebesar Rp359,26 triliun per tahun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun.

Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun. Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun.

Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Adapun, pada tahun terakhir kepemimpinannya Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun pada 2024 atau naik Rp30,7 triliun jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

IDXChannel – Pidato Nota Keuangan Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (16/8/2024) besok.

Mengacu laman resmi DPR per 16 Agustus 2024, bakal berlangsung rapat paripurna DPR ke-1 masa sidang I tahun sidang 2024-2025. Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut yaitu penyampaian draft RUU dan RAPBN 2025.

Sebelumnya, Rapat Paripurna menyetujui hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP tahun 2025, Rabu (9/7/2024).

Dalam rapat paripuna, DPR RI menyepakati defisit fiskal untuk tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 2,45- 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, Pendapatan negara ditarget pada rentang 12,14-12,36 persen dari PDB. Kemudian belanja negara dipatok pada rentang 14,59-15,18 persen dari PDB.

Kemudian, rasio utang diproyeksikan akan terkendali dalam batas terkelola pada kisaran 37,98 - 38,71 persen dari PDB.

Lebih lanjut, untuk pertumbuhan ekonomi, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menargetkan berada pada kisaran 5,1-5,5 persen pada RAPBN 2025.

Lalu, imbal hasil yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen.

Dalam asumsi makro 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berada pada kisaran Rp15.300-Rp16.000 per dolar AS.

Inflasi pada 2025 diperkirakan akan dapat dikendalikan di kisaran 1,5-3,5 persen.

Untuk harga minyak mentah Indonesia, pemerintah memproyeksikan berada pada USD75-85 per barel dan lifting minyak bumi, pemerintah menargetkan berada pada 580.000-601.000 barel per hari.

Sementara itu, lifting gas berada pada 1.004.000-1.047.000 barel setara minyak per hari.

Berikut Rincian Asumsi Dasar Makro 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,1-5,5 persen

Laju inflasi: 1,5-3,5 persen

Nilai tukar rupiah: Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS

Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9-7,2 persen

Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75-USD85 per barel

Lifting minyak bumi: 580-605 ribu barel per hari

Lifting gas bumi: 1.003 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari

Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,3-5,6 persen

Tingkat pengangguran terbuka: 4,5- 5,0 persen

Tingkat kemiskinan: 7-8 persen

Nilai tukar petani: 113-115

Rasio Gini: 0,379-0,382

Nilai tukar nelayan: 104-105

Indeks modal manusia: 0,56

Emisi gas rumah kaca: 38,6

(Febrina Ratna)