Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meyakini mendapat kemenangan satu putaran usai menerima dukungan dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Pejuang Bersatu.

Deklarasi yang diberikan di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024) itu, kata Ridwan, memantapkan jalan mereka untuk bisa meraih kemenangan satu putaran di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

"Tadi saya mendapatkan deklarasi dukungan dari forum para pengusaha muda di Jakarta yang tentunya menyemangati pasangan RIDO. Kami menjadi lebih berbesar hati. Insyaallah kita bisa menangkan kontestasi dengan satu putaran," ujarnya kepada wartawan.

Dia menyebut, para pengusaha muda itu siap terjun memenangkan RIDO dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia berharap, dengan turut sertanya para pengusaha muda ini bisa meyakinkan para pebisnis untuk memilih pasangan RIDO.

"Mereka akan bergerak ke berbagai wilayah, tentu dengan sektor ekonomi sebagai identitasnya," ujarnya.

Saat deklarasi, Ridwan Kamil sempat diminta agar memudahkan para pengusaha dalam berbisnis. Tidak hanya pengusaha di level atas, melainkan juga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tengah merintis usaha mereka.

"Tadi dalam diskusinya kita bahas bagaimana negara akan hadir secara maksimal di level bawah. Kemudian mereka yang level menengah atas juga kita fasilitasi, kita permudah urusannya. Sehingga di ekonomi Pancasila itu yang kecil kita besarkan, yang sudah besar kita luaskan," katanya.

Ridwan Kamil berharap nantinya para pengusaha akan mendapatkan benefit dari reformasi ekonomi pasangan RIDO.

Konsepnya ada tiga, dia menjabarkan yakni membangun pusat dagang global, memperluas ruang bisnis, dan menjadi kota wisata global.

"Kepulauan seribu kita konversi sehingga mengurangi pergerakan orang yang tiap weekend keluar berjuta -juta dari Jakarta. Nah itu mudah-mudahan nanti implementasi akan kita rumuskan setelah kemenangan," pungkas Ridwan Kamil.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan dua pasangan calon (paslon) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris pada Rapat Pleno Tertutup yang digelar di Gedung KPU Kaltim, Samarinda, Minggu, menyatakan kedua pasangan calon itu, yaitu pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi dan pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji, telah memenuhi syarat administratif untuk ditetapkan sebagai paslon.

"Keduanya memenuhi syarat administratif untuk kami tetapkan sebagai paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024," ujar Fahmi dilansir dari Antara, Minggu (22/9/2024).

Proses penetapan ini dilakukan setelah melalui berbagai tahapan, termasuk penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon serta tanggapan masyarakat.

"Tahapan tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian dan verifikasi dokumen-dokumen kedua pasangan calon beberapa waktu lalu oleh KPU Kaltim juga dinyatakan tidak ada tanggapan," tambah Fahmi.

Selanjutnya, kedua paslon mengikuti pencabutan nomor urut yang akan dilaksanakan di Aula KPU Kaltim pada Senin (23/9).

"Besok para paslon akan kami datangkan untuk mengikuti pencabutan nomor urut di Aula KPU Kaltim," ujar Fahmi.

Sebelumnya, hasil perbaikan syarat administrasi, bakal calon gubernur Isran Noor dan bakal calon wakil gubernur Hadi Mulyadi tidak pernah terlibat dalam kasus pidana, serta telah memenuhi syarat administrasi.

Begitu pula, bakal calon gubernur Rudy Mas’ud dan bakal calon wakil gubernur Seno Aji juga tidak pernah terlibat dalam kasus pidana dan telah memenuhi syarat administrasi.

​​​​​​​KPU Kaltim atas penetapan ini, berharap proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan lancar dan demokratis.

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB. Pertemuan ini berlangsung di tengah kabar keinginan Risma untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Di lain pihak, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana juga sudah mengonfirmasi pertemuan Risma dengan Jokowi pagi tadi hanya berisi laporan singkat soal rencana Risma untuk maju di kontestasi Pilgub Jatim.

⁠Lebih lanjut, ia menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Pilkada tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat Menteri, atau Kepala Lembaga yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian hingga saat ini Ari juga memastikan Risma belum mengundurkan diri jabatannya sebagai Menteri Sosial, meskipun sudah bertemu Jokowi untuk membicarakan perihal rencananya maju Pilgub 2024.

Terlepas dari itu, jika nanti Risma benar mengundurkan diri untuk fokus Pilgub 2024, apakah dirinya bisa mendapatkan uang pensiun sebagai Menteri?

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 Ayat (1) tertulis hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Artinya pengunduran diri Risma dari jabatannya sebagai Mensos masih masuk dalam kriteria berhenti dengan hormat yang dapat menerima uang pensiun.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian uang pensiun kepada Menteri, termasuk Risma, ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya ditentukan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden," jelas Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1980.

Lebih lanjut dijelaskan untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris Jenderal lembaga tinggi yang bersangkutan mengajukan permintaan pemberian uang pensiun secara tertulis kepada Presiden.

Dengan begitu Sekjen Kemensos harus terlebih dahulu mengajukan surat tertulis kepada Presiden yang menjabat, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), agar Risma bisa menerima uang pensiun. Setelah disetujui barulah uang tersebut akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti.

Namun jika ternyata dalam hal ini Jokowi tidak menyetujui pengajuan pemberian uang pensiun itu, maka Risma secara otomatis tidak dapat menerima hak keuangan tersebut.

Sedangkan untuk besaran pensiunan yang dapat diterima Risma sebagai mantan Mensos sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara beserta Dudanya/Jandanya.

Dalam pasal 11 aturan tersebut, dijelaskan bahwa besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi 75% dari dasar pensiun," bunyi aturan tersebut.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada istri yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia dan tidak punya istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak di mana besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pensiunan diturunkan kepada anak jika anak tersebut belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah menikah. Di luar itu maka pensiunan bekas menteri akan diputus.

Saksikan Live DetikSore

JAKARTA, investor.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku hingga saat ini belum mengantongi restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) Jakarta 2024.

Ia mengatakan dirinya masih menunggu arahan dan keputusan PDIP, meski pada Sabtu (25/8/2024) kemarin, Anies sudah menyambangi DPD PDIP di Cakung, Jakarta Timur.

“Jadi saya mengikuti prosesnya saja. Kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya. Tentu semuanya menunggu arahan dari ketua umum, Ibu Megawati. Saya menunggu,” katanya saat menyambangi posko pemenangan Partai Buruh, Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024).

Di sela-sela waktu menunggu, Anies mengaku akan mempelajari pemikiran-pemikiran Bung Karno, pendiri bangsa, hingga nilai-nilai yang dipegang PDIP.

“Sekarang saya belajar dulu deh, baca dulu, pelajari dulu, dan memastikan titipan pesan-pesan tadi saya bisa pahami dengan baik dan diskusikan dengan baik,” ungkap dia.

Selain itu, ia juga tidak menutup pintu dari partai yang sebelumnya mengusungnya, seperti PKS, Nasdem, dan PKB.

“Kita tunggu saja. Mudah-mudahan, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Pokoknya kita ini menjalani saya. Kita lihat saja prosesnya,” ucapnya.

Dukungan Partai Lain

Di sisi lain, Anies juga mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan dari berbagai pihak kepada dirinya sampai saat ini. Ia memastikan akan menjaga sebaik-baiknya kepercayaan itu, sekaligus bakal perjuangkan kesetaraan dan keadilan melalui kebijakan di Jakarta nantinya.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya juga masih menunggu dukungan dari partai besar untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Dijelaskan perolehan suara Partai Buruh pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 hanya mencapai 1,5%, sehingga mereka harus mencari koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 7,5%.

“Tentu kami menunggu partai yang lain khususnya partai yang besar karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung,” papar Said Iqbal.

Menurutnya, jika mendapatkan dukungan dari partai besar, Partai Buruh akan memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Anies dalam bentuk formulir model B1 KWK Parpol.

Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024 mendatang. Said juga menyampaikan bahwa keputusan KPU mengenai ambang batas sudah final dan tidak ada perubahan dalam keputusan tersebut.

“Dengan demikian mudah-mudahan kami berharap partai lainnya khususnya partai yang suaranya lebih besar kami harap kami berharap sekali lagi ya bisa mengusung pak Anies,” pungkas Said Iqbal.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung nama Bobby Nasution-Surya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Dukungan kepada Bobby Nasution terus bertambah, sehingga kans memenangkan Pilgub Sumut terus menguat.

"Ya sudah resmi tadi sore jam 17.00 WIB," tutur Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, Jumat (2/8/2024).

Menurut Mabruri, suara dukungan diberikan secara langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Bobby Nasution berikut pendampingnya, Bupati Asahan Surya. Pertemuan ini berlangsung di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Diserahkan langsung oleh Presiden PKS di DPP PKS. Iya sama cawagubnya, Surya," imbuhnya.

Selain dari PKS, hingga kini Bobby Nasution telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara. Adapun partai pendukungnya hingga saat ini, antara lain Partai Gerindra yang kini merupakan partainya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengaku bakal menemani sang istri, Erina Gundono untuk melanjutkan studi magister di luar negeri.

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya perihal kelanjutan pencalonannya di Pilkada serentak, terkhusus di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

“Jawaban saya adalah saya akan menemani istri saya,” katanya usai penyerahan rekomendasi pencalonan Pilkada serentak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2024).

Ketika ditanya ulang apakah keputusan tersebut berarti bahwa dirinya urung berkontestasi, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kembali mengulang perkataannya.

“Itu jawaban saya,” ujarnya singkat.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa langkah partainya di Pilkada serentak akan mengikuti langkah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal ini mencakup perihal nasib Kaesang maupun rekomendasi kader internal lainnya untuk diajukan sebagai bakal calon.

“Termasuk yang sering dihebohkan apakah Mas Kaesang di Jakarta dan Jateng, kami benar-benar akan memperhatikan rekomendasi dari KIM,” katanya di tempat yang sama.

Sementara itu, terkait keinginan Kaesang untuk mengikuti istrinya bertolak ke luar negeri, Raja mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pilihan personal.

“Tentu pada saatnya [Kaesang] akan mengambil keputusan pribadi. Tapi kalau melihat animo masyarakat dan rekomendasi kader di bawah, Mas Kaesang lebih didorong ke Jawa Tengah daripada Jakarta,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin mengatur agar sumbangan dana kampanye oleh relawan turut dilaporkan pasangan calon (paslon) kepala daerah dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, tidak ada kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye dari relawan dalam aturan lama. Meski demikian, KPU melihat kini relawan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

"Sehingga menjadi penting bagi kami untuk mengaturnya, karena kalau bicara dengan kegiatan relawan dalam kegiatan kampanye itu saya melihat hampir sama dengan yang dilakukan oleh tim kampanye," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024)

Apalagi, sambungnya, sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah sejak lama menyoroti keterlibatan relawan ini. Di satu sisi relawan semakin menjamur, namun di sisi lain regulasinya tidak ada.

Sejalan dengan itu, Idham menyatakan KPU akan mewajibkan agar para pasangan calon kepala daerah turut mendaftarkan kelompok relawan pendukungnya baik dari tingkat provinsi hingga desa.

"Jadi memang itu harus diatur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya," ujar Idham.

Aturan tersebut ada dalam Pasal 6 ayat (5) draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Di situ diatur bahwa ada empat kategori sumbangan dari perseorangan yang wajib dilaporkan ke KPU.

Pertama, dari anggota partai politik pengusung. Kedua, dari individu perseorangan. Ketiga, dari anggota partai politik nom pengusung. Keempat, dari relawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, dalam aturan lama yaitu Peraturan KPU (PKPU) No. 5/2017, pasangan calon kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPDK akan dikenai sanksi diskualifikasi. Meski demikian, kini KPU ingin menghapus sanksi tersebut.

Idham beralasan, aturan sanksi diskualifikasi karena tak melapor LPPDK tidak diatur dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada. Oleh sebab itu, KPU tidak bisa membuat aturan teknis yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

"Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan LPPDK yang diatur dalam Pasal 54 PKPU 5/2017 itu perlu dihapus," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Dia mengingatkan, hierarki peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 7 UU No. 12/2011. KPU, lanjutnya, hanya ingin melakukan pendekatan hierarki dalam menyusun aturan teknis.

Oleh sebab itu, dalam Pasal 65 draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye hanya akan diatur bahwa pasangan calon yang tidak menyampaikan LADK dan LPPDK akan diumumkan ke publik. Jika pasangan calon yang bersangkutan tetap terpilih maka penetapannya akan ditunda sampai menyampaikan LPPDK.

Berikut bunyi lengkap draf Pasal 65 Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye:

1. Apabila terdapat Pasangan Calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK akan diberikan peringatan yang disampaikan melalui surat KPU dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan LADK dengan rentang waktu yang ditentukan.
2. Apabila setelah disampaikan peringatan, namun Paslon bersangkutan tetap tidak menyampaikan LADK, maka Paslon tersebut diberikan sanksi yaitu tidak dapat mengikuti kampanye.
3. Pasangan Calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK dan/atau LPPDK akan diumumkan kepada Publik.
4. Apabila Paslon tidak menyampaikan LPPDK tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih sampai dengan Calon bersangkutan menyampaikan LPPDK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Adat Pamona Poso, Yohanes Tumogi, memberikan dukungan kepada calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid dan Reny Lamadjido. Yohanes menilai, slogan BERANI sangat tepat menggambarkan karakter kepemimpinan yang ditawarkan oleh pasangan Anwar-Reny.

Slogan BERANI, yang merupakan akronim dari 'Bersama Anwar Hafid-Reny Lamadjido', dinilai sebagai representasi dari keberanian yang diperlukan seorang pemimpin. Menurutnya, karakter berani yang ditunjukkan oleh Anwar-Reny mencerminkan kesiapan mereka untuk menghadapi segala tantangan, menerima risiko, dan mendengarkan masukan serta keluhan dari masyarakat.

"Dengan kata berani, apapun yang terjadi berani maju, berani terima resiko, berani terima usul, berani menerima keluhan," ucap Yohanes pada Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, Yohanes juga menyatakan keyakinannya bahwa pasangan Anwar-Reny akan memperoleh kemenangan dalam pemilihan mendatang. Sebab, program yang dipaparkan oleh Anwar-Reny sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka lakukan.

"Penjelasan yang dia sampaikan itu sesuai dengan pengalaman. Artinya tidak ada alasan kami untuk tidak mendukung," tegas Yohanes.

Pernyataan Yohanes semakin menguatkan optimisme dan keyakinan terhadap kemampuan Anwar-Reny dalam membawa perubahan positif. Prediksi kemenangan ini tidak hanya sekadar harapan kosong, tetapi juga didasarkan pada penjelasan rinci dan sesuai dengan kondisi rakyat Sulteng.

Pemaparan Anwar-Reny yang komprehensif memberikan gambaran jelas mengenai rencana dan program yang akan diterapkan jika terpilih. Hal ini menambah kepercayaan para pendukung bahwa visi dan misi yang diusungnya selaras dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Yohanes berkeyakinan, dengan program-program Anwar-Reny yang pro rakyat, pasangan BERANI ini akan sukses dalam kontestasi Pilgub Sulteng 2024. Bahkan berpotensi besar menjadi orang nomor satu dan dua di Negeri Seribu Megalit itu.

"Kalo saya liat-liat ini akan ada kemenangan untuk Pak Anwar Hafid, artinya harapan ini setelah melihat pemaparannya," tegas Yohanes.

Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ketua Adat Pamona Poso, menambah keyakinan bahwa pasangan Anwar-Reny memiliki kapabilitas dan dedikasi untuk menciptakan dampak positif bagi warga Sulteng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur (Cagub) Anwar Hafid akan membenahi masalah infrastruktur jalan hingga pelosok Sulawesi Tengah (Sulteng). Melalui program Berani Lancar, Anwar Hafid tingkatkan seluruh jalan di desa-desa setelah melihat banyak warga tidak maksimal menjalankan aktifitasnya karena akses jalan yang rusak.

"Pertama akan dibenahi perbaikan infrastruktur jalan, karena memang daerah ini banyak sekali potensinya hanya kekurangan infrastruktur sehingga masyarakat belum maksimal memasarkan dan beraktifitas sebagaimana biasa," kata Anwar Hafid, Jumat (19/7/2024).

Pernyataan ini disampaikan Anwar Hafid saat berkunjung ke Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, salah satu wilayah terjauh dan terisolir di Sulteng. Anwar Hafid menjelaskan bahwa ia memilih Rio Pakava karena letak geografisnya yang terpencil, yang hanya bisa dicapai melalui jalan di daerah Pasang Kayu, Sulawesi Barat sehingga memerlukan perhatian.

“Kami memilih Rio Pakava sebagai tempat paling jauh di Sulawesi Tengah, karena untuk sampai kesini harus jalan via daerah Pasang Kayu, Sulawesi Barat dulu. Begitu pula jalannya jelek," ucap Anwar Hafid.

Diketahui, untuk mencapai Rio Pakava di Donggala, perjalanan harus melewati Kabupaten Pasangkayu dengan jarak tempuh sekitar 40 kilometer, yang biasanya memakan waktu sekitar satu jam dalam kondisi normal untuk sampai ke Rio Pakava.

Menurut Anwar Hafid, Rio Pakava adalah daerah potensial di Sulteng, namun infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang belum beraspal dan berbatu, menyebabkan rumah warga penuh dengan abu jalanan.

Melihat kondisi ini, Anwar Hafid melalui program "Berani Lancar" akan mengoptimalkan infrastruktur dalam waktu kurang dari dua tahun, termasuk pembangunan jalan di Rio Pakava yang akan terintegrasi dengan targetnya membangun 1.000 kilometer tol desa.

Tidak berhenti di situ, Anwar Hafid berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan petani kelapa sawit. Dengan cara membangun pabrik kelapa sawit yang seluruh pengelolaannya akan diberikan kepada warga.

Baginya, langkah ini tidak akan sulit, sebab ia pernah melakukan hal serupa ketika menjabat sebagai Bupati Morowali. Dengan cara membangun pabril kelapa sawit, petani sawit tidak susah lagi mencari pembeli dan harganya juga naik, menjamin kesejahteraan petani sejalan dengan program Anwar Hafid yakni Berani Panen Raya.

“Dulu waktu di Morowali, saya hadirkan pabrik kelapa sawit, dengan begitu, petani sawit tidak susah lagi mencari pembeli dan harganya juga naik, dibanding sebelum adanya pabrik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui adanya risiko penyalahgunaan wewenang kepala daerah petahana yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Oleh sebab itu, Tito menjelaskan bahwa ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya kepada wartawan di sela-sela menghadiri acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, dia mengingatkan pula bahwa ada aturan bagi para anggota legislatif DPR/DPRD, ASN dan TNI-Polri aktif untuk mundur dari jabatannya apabila ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak.

Di sisi lain, Tito mengingatkan bahwa ada mekanisme yang disediakan untuk memastikan netralitas ASN pada Pilkada serentak, yang melibat kementeriannya, Bawaslu, DKPP, Kementerian PAN RB serta KASN.

Pelaksanaannya, terang Tito, didahului dengan pemeriksaan oleh Bawaslu. Kemudian, pihak terperiksa akan bisa disanksi secara administrasi hingga pidana apabila dinyatakan terbukti melanggar aturan.

Sebaliknya, para ASN terdampak akibat penyalahgunaan wewenang atasannya yang memiliki konflik kepentingan di pilkada juga bisa melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pria yang pernah menjabat Kapolri itu lalu menerangkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP serta Komisi II DPR terkait dengan persiapan penyelenggaraan, pengawasan hingga dukungan anggaran.

Adapun Mochammad Afifuddin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri menilai Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berpeluang menang di Pilkada Jawa Tengah dibanding Jakarta lantaran memiliki Jokowi Effect atau pengaruh Jokowi selaku ayah sekaligus Presiden RI dan mantan Wali Kota Solo.

"Efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa mendongkrak elektabilitas Kaesang di sana, meski ia cenderung politisi muda yg masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya," kata Aisah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Aisah, modal besar tersebut sangat berpengaruh untuk mendongkrak dukungan masyarakat terhadap Kaesang di Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaesang tidak memiliki pesaing yang sepadan.

Kondisi tersebut, lanjut dia, akan berbeda jika Kaesang bertarung di Jakarta karena akan berhadapan dengan sang petahana, Anies Baswedan.

"Tidak ada calon dengan nuansa petahana seperti Anies di Jakarta atau calon lain yang popularitasnya terlampau tinggi sehingga memberikan kesempatan lebih besar mendapatkan dukungan partai besar," kata dia.

Dengan masuknya Kaesang, dia yakin akan banyak partai besar yang menjadi koalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung PDIP di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI menyebutkan akan ada kejutan pada Agustus 2024 terkait nama bakal calon gubernur DKI untuk mengikuti Pilkada 2024.

"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta.

Elva menjelaskan pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah DKI Jakarta, seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Fraksi PSI dan NasDem sepakat bahwa hal ini harus menjadi perhatian khusus pemimpin Jakarta berikutnya terutama menjelang Pilgub DKI.

"Hari ini, kami melakukan kunjungan silaturahmi politik kedua ke NasDem, setelah sebelumnya bersilaturahmi dengan PKS," ujarnya.

Elva mengatakan pembahasan dalam kunjungan kali ini terkait upaya tingkat legislatif di DKI Jakarta mengingat NasDem juga berkesempatan memperoleh kursi pimpinan DPRD.

"Artinya harus ada sinergi dan kolaborasi yang lebih konkret lagi nanti di tingkat legislatif," ujarnya.