JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto tetap mempertahankan nomenklatur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo menunjuk seorang wakil menteri (wamen) untuk membantu kerja dari Menteri PPN.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri PPN/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy
• Wamen PPN/Wakil Kepala Bapenas: Febrian Alphyanto Ruddyard.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Dipercaya menduduki jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy berbicara mengenai penambahan satu kedeputian terkait transformasi digital.

Menurut dia, kedeputian tersebut bahkan sudah disiapkan sebelum Suharso Monoarfa purnatugas sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024.

“Kita sudah menyiapkan satu slot deputi eselon I untuk melanjutkan ide-ide Bapak (Suharso Monoarfa) dalam konsep transformasi digital,” katanya di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (21/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Rachmat bahkan mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan RB) Rini Widyantini untuk menyiapkan kedeputian tersebut.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor manufaktur makin sulit menjadi andalan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini makin menyusut dan berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.

PT Pertamina (Persero) mendorong perkembangan industri energi melalui kolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait transisi energi nasional dan kewilayahan untuk memastikan ketahanan energi.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra menyatakan, industri energi merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kerja sama ini sekaligus menjadi upaya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.

"Pertamina harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi availability. Selain itu masyarakat mempunyai akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut, serta implementasi dari sisi keberlanjutan (sustainability)," papar Salyadi.

SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin menyampaikan optimisme bahwa transisi energi yang telah dijalankan Pertamina akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi trilema energi, yakni kerangka kerja untuk mengadopsi kebijakan energi dengan mempertimbangkan ketahanan energi, kelestarian lingkungan, dan energi yang terjangkau.

Salah satu langkah Pertamina, adalah penerapan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional, serta mengembangkan bisnis rendah karbon pada saat bersamaan.

Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso turut merespons positif kolaborasi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas, yang dinilai dapat memberikan dampak positif berkelanjutan.

Selain itu, upaya kemitraan ini sekaligus mendukung pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

"Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE. salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim," ujar Fadjar.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan bahwa penerapan ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian NZE.

Sebelumnya, Bappenas memproyeksikan bahwa kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada 2060, atau lebih cepat.

Untuk itu, Vivi sepakat bahwa kemitraan strategis adalah penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia.

"Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional," pungkas Vivi.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi antara Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas disepakati di Grha Pertamina, Jakarta pada Selasa (17/9).

PKS yang merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024 ini dilakukan oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah kini fokus memperkuat kinerja ekspor. Konsistensi kinerja ekspor ini akan membantu menyokong perekonomian nasional, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Khususnya untuk ekspor yang terkait dengan barang yang telah biasa diperdagangkan di pasar luar negeri atau telah biasa diekspor dan diimpor yang disebut sebagai tradable goods.

“Ekspor adalah jawabannya untuk menghasilkan mata uang dan ekspor dalam bentuk tradable goods,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia pada Selasa (13/8/2024).

Sektor tradable terdiri dari sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan atau manufaktur.

Sebaliknya, sektor non-tradable menghasilkan keluaran produk yang tidak dapat diperdagangkan di luar negeri seperti properti, transportasi, pergudangan, informasi, komunikasi, dan lain-lain.

Menurut Suharso, selama ini porsi ekspor tradable goods Indonesia masih di bawah 50% sehingga jumlah ekspor non-tradable goods lebih mendominasi. Kondisi tersebut mengganggu kelangsungan neraca transaksi berjalan (current account) Indonesia.

“Tradable goods hanya di bawah 50% dari total peredaran barang. Non-tradable goods mendominasi, akibatnya secara ekonomi konfigurasi dari produk kita kompleksitasnya rendah,” ungkapnya.

Jika pemerintah memiliki produk impor dalam jumlah besar, maka dikhawatirkan dapat mendorong kebutuhan akan dolar Amerika Serikat(AS) yang lebih besar. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah dan menyebabkan kerentanan pertumbuhan ekonomi. Non-tradable goods juga berkaitan langsung dengan kebutuhan dolar AS.

“Dengan kebutuhan mata uang dolar, maka kalau current account terpukul kita tidak bisa menghasilkan dolar lebih baik. Kemudian BI harus mengumpulkan dolar untuk cadangan devisa. Oleh karena itu, penting untuk bisa keluar dari tekanan tersebut,” jelas Suharso Monoarfa.

Upaya menghasilkan produk barang yang termasuk dalam tradable goods dilakukan melalui kebijakan hilirisasi. Selama ini ekspor Indonesia masih terbatas pada produk-produk komoditas yang diolah lebih lanjut.

Dengan adanya hilirisasi, kata dia, maka akan ada pengolahan lebih lanjut dari produk ekspor sehingga memberikan nilai tambah lebih optimal.

“Hilirisasi adalah kata lain membuat produk unggulan kita menjadi barang kompleks yang didalamnya terkandung fungsi lain dengan nilai tambah baru,” ucapnya.

Lebih lanjut Suharso mengungkapkan, saat ini ekspor masih terbatas pada pengolahan dengan nilai tambah yang belum optimal. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan komoditas dari tingkat menengah ke level yang lebih tinggi.

“Struktur ini harus diperbaiki karena hulu in the middle penting kita olah, karena di situlah tempat terbentuknya nilai tambah yang besar. Di hulu kita punya CPO (Crude Palm Oil) di hilir kita banyak industri kecil tetapi di tengah kosong. Sedangkan produk di bawahnya kita harus impor. Begitu kita impor, maka nilai CPO tidak terkait langsung,” tutur Suharso.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News