Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pakar Otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menyatakan bahwa potensi pembelian mobil hybrid akan terjadi sebelum harga naik. Dia berpendapat, para agen pemegang merk (APM) perlu memanfaatkan momentum ini untuk menjual mobil hybrid.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kenaikan PPnBM mobil hybrid dari 7% menjadi 11%, serta kenaikan dari 8% menjadi 12% untuk mild hybrid.

"Kenaikan PPnBM mobil hybrid memang berpotensi memicu lonjakan pembelian mobil hybrid sebelum harga benar-benar naik. Momentum ini harus cepat-cepat dipakai semua APM yang menjual mobil hybrid sebelum waktunya habis," ujarnya saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (8/8).

Dia memproyeksi, jika harga mobil hybrid naik, maka para APM yang telah atau berencana untuk berinvestasi dalam pengembangan dan produksi mobil hybrid di Indonesia mungkin akan mengkaji ulang rencananya.

Yannes menilai mungkin para APM akan lebih memilih untuk mengimpor mobil hybrid dari negara-negara yang sudah memiliki pakta perdagangan dengan Indonesia seperti India, China, dan Thailand.

"Impor ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan memproduksi di dalam negeri," paparnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil pada tahun ini.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research di Bank Permata, mengatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah ekonomi domestik.

Oleh karena itu, peningkatan penjualan mobil dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jadi (insentif) PPnBM DTP mungkin dapat menjadi upaya," ujar Faisal kepada Kontan.co.id pada Kamis (25/7).

Namun, pemerintah juga perlu terus menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Menjaga daya beli masyarakat penting agar aktivitas ekonomi tetap meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya permintaan," tambah Faisal.

Sementara itu, Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa insentif pajak untuk mobil memang efektif dalam meningkatkan penjualan mobil. Hal ini terlihat dari lonjakan penjualan mobil saat insentif pajak diberikan.

Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak.

"Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya," ujar Huda.

Huda juga mencatat bahwa kelompok masyarakat menengah mulai beralih ke pembelian barang komoditas pokok, yang berdampak pada penurunan permintaan mobil di segmen tersebut.

"Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Jadi, saya rasa kebijakan insentif PPnBM DTP mobil ini tidak tepat dilakukan," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan insentif PPnBM DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun sebesar 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan dengan 506.427 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga mengalami penurunan sebesar 14% YoY menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari 502.533 unit sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil ini dipengaruhi oleh stagnansi dan perlambatan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil atau kendaran roda empat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman menyampaikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini utamanya berasal dari ekonomi domestik.Menurut Faisal, peningkatan penjualan mobil dapat menjadi salah daya ungkit pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Jadi PPnBM DTP [pembelian mobil] mungkin dapat menjadi upaya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Faisal mengatakan pemerintah memang perlu terus menjaga daya beli masyarakat, terutama dengan menjaga inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Dengan daya beli yang terjaga, imbuhnya, aktivitas perekonomian dapat meningkat dan akan mendorong peningkatan pemasukan negara yang dapat menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga perlu melakukan efisiensi belanja mengingat defisit APBN pada tahun ini yang diperkirakan melebar dari target awal.

“Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya penerimaan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memperkirakan defisit APBN pada tahun ini akan melebar menjadi Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB, naik dari target awal sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Pelebaran defisit ini dikarenakan belanja negara yang diperkirakan naik menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, sementara pendapatan negara hanya diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun.

Sebagai informasi, rencana untuk mengkaji kembali pemberian insentif PPnBM DTP disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso setelah pemerintah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono menjelaskan insentif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil cenderung turun.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I, itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil tersebut, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023, dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai diskon atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil tidak tepat untuk dilakukan kembali.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa insentif untuk pembelian mobil memang efektif untuk meningkatkan penjualan.

Ketika tidak diberikan insentif, lanjutnya, wajar jika penjualan mobil tercatat turun karena harga kembali menjadi normal. Namun demikian, Huda mengatakan pemberian insentif yang berulang tidaklah tepat.

“Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif PPnBM setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, Huda berpendapat bahwa masyarakat kelas menengah di dalam negeri sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Turunnya permintaan mobil untuk kelas menengah, menurutnya, juga dipengaruhi dari sisi permintaan.

Dia mengatakan bahwa kelas menengah Indonesia saat ini juga lebih mempertimbangkan menggunakan angkutan umum atau angkutan taksi, baik online maupun konvensional.

“Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa ya orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Saya rasa tidak tepat dilakukan kebijakan insentif PPnBM DTP mobil,” jelasnya.

Insentif PPnBM DTP Diperpanjang

Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono mengatakan insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.

Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.

“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil pada tahun ini.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research di Bank Permata, mengatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah ekonomi domestik.

Oleh karena itu, peningkatan penjualan mobil dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jadi (insentif) PPnBM DTP mungkin dapat menjadi upaya," ujar Faisal kepada Kontan.co.id pada Kamis (25/7).

Namun, pemerintah juga perlu terus menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Menjaga daya beli masyarakat penting agar aktivitas ekonomi tetap meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya permintaan," tambah Faisal.

Sementara itu, Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa insentif pajak untuk mobil memang efektif dalam meningkatkan penjualan mobil. Hal ini terlihat dari lonjakan penjualan mobil saat insentif pajak diberikan.

Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak.

"Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya," ujar Huda.

Huda juga mencatat bahwa kelompok masyarakat menengah mulai beralih ke pembelian barang komoditas pokok, yang berdampak pada penurunan permintaan mobil di segmen tersebut.

"Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Jadi, saya rasa kebijakan insentif PPnBM DTP mobil ini tidak tepat dilakukan," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan insentif PPnBM DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun sebesar 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan dengan 506.427 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga mengalami penurunan sebesar 14% YoY menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari 502.533 unit sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil ini dipengaruhi oleh stagnansi dan perlambatan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Penjualan mobil baru semester pertama di Indonesia sedang mengalami tren negatif. Insentif fiskal berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipercaya jadi cara singkat untuk menggairahkan pasar lagi.

Melalui insentif PPnBM, konsumsi kelompok berpendapatan menengah dan berpendapatan atas bisa terdongkrak. Berdasarkan kajian dari LPEM UI, penyebab tren negatif penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga mobil naik tapi tidak diiringi dengan pendapatan per kapita yang memadai.

Solusi jangka pendek, menurut Peneliti Senior LPEM UI Riyanto, pemerintah perlu memberi stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur saat ini, dapat membeli mobil baru.

Berdasarkan data yang dipaparkan Riyanto, ada sekitar 18,8 juta rumah tangga yang masuk kelas pengeluaran upper midde di Indonesia. Kelas ini memiliki maksimum pengeluaran rumah tangga Rp 7.426.275.

"Kalau mau meningkatkan upper middle 18 juta rumah tangga, ambil 10 persen itu berarti 1,8 juta, kalau berhasil diberi stimulus, pendapatannya naik, ataupun stimulus. Dia mungkin sudah hampir beli mobil, tapi nunggu nih, harga mobil turun dikit, itu kalau bisa dikasih stimulus dalam perekonomian, kelompok yang 18 juta ini sebagian akan membeli mobil baru," kata Riyanto.

Untuk itu diperlukan lagi paket kebijakan fiskal dari pemerintah, misalnya seperti PPnBM ditanggung pemerintah seperti era pandemi silam.

"Sudah sangat proven pemberian insentif fiskal mampu meningkatkan penjualan," kata Riyanto.

Di satu sisi, penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

Dia mengatakan isu diskon PPnBM hanya menguntungkan orang kaya saja kurang tepat. Kebijakan khusus untuk menstimulus industri otomotif, bisa berdampak pada kelas menengah dan pekerja.

"Sekarang isunya, kalau memberikan insentif fiskal, ini kan mungkin dipakai orang kaya. Itu isu yang sering berkembang," buka dia.

"Jangan salah, industri mobil itu, komponen lokalnya, terutama yang LCGC itu sudah 80 persen. Itu jejaring supply chain daripada industri mobil kita sudah sampai UMKM," imbuhnya.

Menurut Riyanto, saat kelesuan sektor otomotif tidak didukung dengan langkah tepat bisa berpotensi mengganggu ekonomi masyarakat luas.

"Jadi sebenarnya, stimulus itu juga bermanfaat terutama UMKM, mereka mempekerjakan pekerja yang, membutuhkan kenaikan income, jadi sama-sama masyarakat kita juga," sambung dia.

"Sebenarnya yang menikmati ini konsumen bukan produsen. Stimulus harga ini dibebankan ke konsumen, sehingga kalau diberikan stimulus, jadi lebih ringan," tambah Riyanto.

Riyanto juga menambahkan produsen mesti punya strategi untuk menekan biaya produksi.

"Di satu sisi juga dari sisi produsen, masih bisa efisiensi biaya produksinya. Makanya sebenarnya kalau bisa, implikasinya memberikan diskon," kata dia.

Gaji Nggak Naik-naik Bikin Daya Beli Lemah

Gaji Nggak Naik-naik Bikin Daya Beli Lemah

Reporter: Amalia Nur Fitri, Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja pasar otomotif nasional belakangan ini cukup mengkhawatirkan dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah pun berusaha mencari cara untuk memulihkan kembali pasar otomotif dalam negeri.

Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, industri alat angkut menjadi penggerak produk domestik bruto PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi sektor otomotif.

Namun, dalam 10 tahun terakhir, penjualan mobil nasional cenderung bertahan pada angka 1 juta unit. Bahkan, memasuki tahun 2024, penjualan mobil mengalami perlambatan.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan ritel (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Untuk itu, Kemenperin mengusulkan adanya suatu insentif untuk mendorong penjualan mobil baru. Salah satunya adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diberlakukan pada periode 2021-2022, tepatnya ketika industri otomotif Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19. Insentif tersebut ditujukan untuk model-model kendaraan konvensional yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.

Kala itu insentif PPnBM mampu mendongkrak penjualan mobil nasional menjadi 887.000 unit pada 2021, dari tahun sebelumnya yang hanya 532.000 unit. Penjualan mobil pada 2022 kembali melonjak ke level 1,04 juta unit, bahkan lebih tinggi dari capaian tahun 2019 atau sebelum pandemi sebanyak 1,03 juta unit.

"Berkaca pada kesuksesan program sebelumnya, langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan mobil baru adalah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri," ungkap Putu, Rabu (10/8).

Insentif ini diberikan untuk mobil dengan persyaratan TKDN tertentu dengan tetap mengutamakan jenis-jenis kendaraan ramah lingkungan.

Selain itu, Kemenperin juga menyebut dukungan pengendalian suku bunga dapat menjadi pendorong permintaan mobil baru dari konsumen.

Dukungan produsen

Beberapa agen pemegang merek (APM) otomotif pun memberi sinyal dukungan terkait wacana pengenaan kembali insentif PPnBM. Salah satunya adalah Daihatsu yang menilai kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.

"Berkaca pada implementasi relaksasi PPnBM yang pernah diberikan sebelumnya, ini terbukti mampu memberi kontribusi positif dalam penjualan pasar otomotif nasional," tukas Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono, Kamis (11/7).

PT Toyota Astra Motor (TAM) menganggap rencana kebijakan insentif PPnBM dibutuhkan di tengah koreksi penjualan mobil nasional sepanjang tahun ini.

"Kami mendukung adanya intervensi stakeholder sebagai katalisator pertumbuhan industri otomotif di tengah kondisi yang mendesak," imbuh Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy, Kamis (11/7).

Sementara itu, PT Honda Prospect Motor (HPM) masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan insentif fiskal untuk memulihkan industri otomotif nasional.

"Keputusan yang nantinya diberlakukan pasti sudah mempertimbangkan banyak hal dengan tujuan untuk memajukan industri otomotif Indonesia," kata Sales & Marketing and Aftersales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy, Kamis (11/7).