Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan soal progres pembahasan Upah Minimum tahun 2025. Saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Bila sudah ada data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pihaknya baru melanjutkan rapat pembahasan upah minimum.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.

"Yang jelas selain dari Kemenaker kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia gimana selanjutnya," ujar Yassierli.

Kalangan buruh sendiri meminta agar kenaikan upah minimum bisa mencapai 8-10% untuk tahun 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan upah minimum harus naik hingga 10% karena memang selama beberapa tahun terakhir kenaikan upah minimum tak terlampau besar.

Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan resmi.

Buruh berencana mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah tidak direalisasikan. Buruh menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," terang Said Iqbal di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%. "Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Adapun aksi mogok direncanakan berlangsung pada pertengahan atau akhir bulan November. Said Iqbal menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti 11-12 November dan atau 25-26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita mau lihat dulu itikad baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya," tutup Said.

Saksikan Live DetikPagi:

Ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besok (24/10) di depan Istana Negara. Dalam unjuk rasa kali ini, buruh akan membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Lebih lanjut, aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10:00 WIB. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah aksi 24 Oktober, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Simak Video: Said Iqbal: Upah Ideal Buruh di Jakarta Rp 7 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengumumkan buruh akan melakukan mogok kerja pada November 2024.

Aksi mogok ini diprediksi melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung. Total buruh yang akan ikut serta dalam aksi ini diperkirakan mencapai 5 juta orang, yang tersebar di berbagai sektor industri di Indonesia.

Said Iqbal mengatakan rencananya mogok nasional dilaksanakan pada 11-12 November dan/atau 25-26 November 2024. Tanggal-tanggal tersebut dipilih secara tentatif, dan aksi ini akan berlangsung selama dua hari penuh.

"Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. Bahkan, buruh pelabuhan dari Medan hingga buruh angkutan di TKBM juga akan turut serta dalam mogok nasional ini," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.

Said Iqbal menegaskan bahwa mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan berdasarkan undang-undang mogok kerja di tempat kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

"Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik, bukan di dalam tempat kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia," kata Said Iqbal.

Said Iqbal juga mempertegas bahwa Partai Buruh tidak menjadi pengorganisir utama mogok nasional ini. Yang mengorganisir sepenuhnya adalah serikat-serikat pekerja, bukan partai politik.

Dia mengatakan Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan para buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama yang menjadi alasan mogok nasional ini kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10% serta pencabutan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).

Mogok nasional ini dirancang untuk menghentikan produksi di ribuan pabrik di seluruh kawasan industri di Indonesia, termasuk di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Said Iqbal menyebut, seluruh buruh, baik yang menjadi anggota serikat buruh maupun yang bukan, dipersilakan untuk ikut serta dalam aksi ini, karena perjuangan ini menyangkut kepentingan semua buruh.

Lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.

"Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi aksi selama tanggal mogok berlangsung," jelas Iqbal.

Said Iqbal juga mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama aksi berlangsung.

"Saya menghimbau agar aksi ini dilakukan secara tertib dan damai. Tidak boleh ada tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi," tegasnya.

Mogok nasional ini, menurut Said Iqbal, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia, dan akan berlangsung dengan melibatkan jutaan buruh di seluruh negeri. Partai Buruh, meski tidak mengorganisir, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan ini dan terus mendorong agar upah minimum dinaikkan serta Omnibus Law segera dicabut.