BPJS Kesehatan menyampaikan klarifikasi terkait isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun pada penyelenggaraan Program JKN, baru-baru ini.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa baik BPJS Kesehatan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan yang digelar Kamis, 19 September 2024, tidak pernah memberikan pernyataan bahwa BPJS Kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp20 triliun akibat kecurangan.

Rizzky menyebut, mengutip sambutan Wakil Ketua KPK dalam kegiatan tersebut, serta mengutip berita dari laman KPK tentang anti fraud, konteks yang dimaksud adalah potensi kecurangan mencapai Rp20 triliun di bidang layanan kesehatan. Dengan kata lain, tidak seluruhnya merujuk pada Program JKN.

Rizzky menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen menerapkan sistem pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan (fraud) oleh Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (Tim PK-JKN) yang terdiri atas berbagai unsur, mulai Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan.

Pada saat bersamaan, BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit juga dipastikan bekerja keras menjalankan tugas dan fungsi, yakni memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada peserta Program JKN.

"Namun demikian masih diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mengoptimalkan sistem anti fraud yang dibangun dalam rangka mengawal implementasi Program JKN maupun pembiayaan di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan," ujar Rizzky, Senin (4/11).

Dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, BPJS Kesehatan ditekankan selalu mengutamakan good governance melalui pengawasan oleh banyak pihak dalam ekosistem JKN. Ekosistem itu termasuk Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga KPK.

Tiap tahun, BPJS Kesehatan juga menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik independen, di mana sebanyak 10 kali berturut-turut sejak lembaga ini beroperasi, BPJS Kesehatan mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

"Kecurangan dalam Program JKN tentu tidak dapat dihindari, namun kami berkomitmen dalam mengendalikan kecurangan seminimalisir mungkin melalui sistem anti fraud yang terbangun dalam ekosistem JKN. Selain itu pemanfaatan teknologi juga diterapkan agar dapat mendeteksi lebih dini jika terjadi kecurangan pada layanan kesehatan yang dijamin Program JKN," kata Rizzky.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan turut memberikan apresiasi kepada rumah sakit yang telah menerapkan dan mengimplementasikan budaya anti fraud, dengan selalu memberikan layanan yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya.

BPJS Kesehatan bersama dengan KPK, BPKP, dan Kemenkes memastikan diri akan melakukan pencegahan dan penanganan fraud sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun terkait langkah penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan fraud, kewenangannya jatuh pada aparat penegak hukum.

Namun, BPJS Kesehatan juga dapat memberikan sanksi yang mengacu kepada regulasi, di mana secara keperdataan dapat dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PKS antara BPJS Kesehatan dengan mitra fasilitas kesehatan.

Selain itu, pengenaan sanksi sesuai Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dapat juga berupa pemberian sanksi administratif sesuai rekomendasi dari Tim PK JKN, mulai teguran lisan dan tertulis, perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan, tambahan denda administratif, hingga pencabutan izin.

JAKARTA, investor.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membangun fondasi solid di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini terlihat pada besarnya jumlah peserta program ini yang mencapai 277 juta atau 98,67% dari total penduduk.

Kini, waktunya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan program ini dengan beberapa penyempurnaan. Salah satu yang mendesak adalah penambahan peserta program bantuan iuran (PBI) yang kini baru mencapai 96,8 juta. Padahal, dalam Perpres No. 36 Tahun 2023, kuota PBI tahun 2024 diamanatkan mencapai 113 juta. 

Seorang warga Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bernama Lestari menyampaikan syukur dan apresiasi terhadap BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Barito Utara atas perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lestari mengaku mendapat manfaat dari kepesertaan JKN, di mana Kabupaten Barito telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan lebih dari 98 persen penduduk menjadi peserta JKN. Adapun iuran BPJS Kesehatan Lestari bersama suami ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Terima kasih sudah mendaftarkan kami sekeluarga dalam Program JKN," kata Lestari.

Pada akhir Juli lalu, suami Lestari yang terkena pneumonia harus menjalani pengobatan di RSUD Muara Teweh selama 13 hari sampai September. Sesak napas dan sakit di bagian dada itu datang begitu mendadak, hingga suami Lestari langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Lestari mengaku, dirinya tak memiliki persiapan terkait jaminan ataupun biaya pengobatan.

"Seminggu di antaranya, suami saya juga sempat dirawat di ruang ICU. Kami sekeluarga bersyukur sekali, dengan adanya UHC dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memberikan kepastian biaya layanan kesehatan bagi suami saya," tutur Lestari.

Bagi Lestari, kehadiran Program JKN memberi kepastian layanan kesehatan tanpa kendala biaya. Dirinya bersyukur, bahwa penjaminan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti kami dapat terpenuhi melalui Program JKN.

Saat ini, capaian UHC non cut off Kabupaten Barito Utara juga diiringi tingkat keaktifan di atas 75 persen. UHC sendiri memiliki definisi berupa konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa hambatan finansial.

"Keadaan yang saat ini kami jalani memang tidak dapat diduga. Siapa sangka jika suami saya tiba-tiba sakit dan harus berobat. Awalnya belum terdaftar sebagai JKN, tidak terbayangkan bila harus membayar secara umum. Entah uang dari mana untuk membayarnya. Karena itu kami bersyukur sekali informasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara," kata Lestari.

Tak sampai di sana, pelayanan kesehatan yang diterima suami Lestari pun sangat memuaskan. Lestari berharap, Pemkab Barito Utara dapat terus menjamin kesehatan warga melalui UHC Program JKN.

"Dari awal hingga saat ini pelayanan yang diberikan sangat baik, tidak ada perbedaan layanan atau diskriminasi, dan terbukti juga tidak ada pembatasan hari rawat inap hingga selama 13 hari di sini. Mudah-mudahan Program JKN di Barito Utara dapat terus berjalan. Mohon doanya juga agar suami saya dapat segera pulih dan diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas kembali," kata Lestari.

JAKARTA - BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan di ajang 5th Anniversary Indonesia Top Insurance Awards 2024 dalam kategori Social Insurance. Penghargaan ini diserahkan pada acara Insurance Forum: The Future of Indonesia Insurance dan diterima langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (10/9/2024).

?Penghargaan ini adalah tidak hanya untuk BPJS Kesehatan, tetapi apresiasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan berjalannya Program JKN. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya,? ujarnya.

Ghufron juga menjelaskan bahwa berkat dukungan tersebut, kini Indonesia telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan perolehan jumlah kepesertaan JKN mencapai 98,67 persen dari total penduduk Indonesia. Per 1 September 2024 jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 277.000.312 jiwa, dan angka ini akan terus tumbuh hingga 100 persen.

"Meskipun begitu, peningkatan akses layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan juga patut diimbangi. Dengan cakupan yang hampir menjangkau seluruh penjuru Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan akses yang memadai ke fasilitas kesehatan bagi masyarakat,? tuturnya menjelaskan.

Ghufron menambahkan bahwa per 1 September 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.295 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh peserta JKN.

"Dalam menjalankan Program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri karena terdapat berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan. Untuk itu penting untuk menjalin kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, agar Program JKN dapat berjalan sukses dan terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia," papar Ghufron.

Dengan capaian ini semakin mengukuhkan peran BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui Program JKN. Harapannya dengan keberhasilan Program JKN ini dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang semakin sehat dan menciptakan SDM unggul.

Indonesia Top Insurance Awards 2024 merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan berdasarkan kajian mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia tahun buku 2023. Penilaian dilakukan melalui Rank Financial Indicator, yaitu evaluasi kinerja keuangan yang mencatatkan kinerja positif di sektor asuransi. Dalam kategori asuransi umum, premi tahun 2023 tercatat sebesar Rp103,8 triliun, meningkat 15,3 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp90,121 triliun.

Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro menambahkan bahwa penilaian berdasarkan Rank Financial Indicator merupakan penilaian yang diberikan berdasarkan angka kinerja keuangan dalam satu daftar kelompok perusahaan asuransi. Adapun Rank Financial Growth Indicator adalah penilaian yang diberikan kepada perusahaan asuransi atas pencapaian atau progress kinerja keuangan dari tahun sebelumnya.

"Penghargaan ini diharapkan memberikan dorongan kepada industri untuk selalu berpacu meraih kinerja terbaik. Para pelaku industri asuransi terus ditempa dan dituntut untuk terus memperkuat bisnisnya, baik dari sisi regulasi maupun nasabah," kata Bram.

Menurut Bram, akan semakin banyak tantangan ke depan, mulai dari tantangan adopsi digital, permodalan, hingga tata pemerintahan yang baik untuk menjadikan industri asuransi di Indonesia semakin terpercaya, serta memberikan jaminan kepastian kepada peserta/nasabah.

TERNATE, investor.id – Warga Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) pemilik kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) kesulitan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit umum (RSU) di wilayah tersebut. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 17 miliar.

“Akibat utang sebesar Rp 17 miliar belum terbayar ke BPJS (Kesehatan), sehingga warga belum mendapat pelayanan kesehatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf dihubungi dari Ternate, pada Minggu (25/8/2024) seperti dikutip dari Antara.

Penuturan Sahril itu disampaikan setelah berkoordinasi dari Kepala BPJS Kesehatan setempat, Umar. Menurut Sahril, kartu JKD yang dimiliki warga Halut tak lagi aktif karena Pemkab menunggak membayar iuran Rp 17 miliar kepada BPJS Kesehatan. Akibatnya, para warga yang hendak memanfaatkan layanan kesehatan jadi terhambat.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi kondisi ekonomi, khusus sumber pendapatan (Pemkab) yang relatif tidak tetap harus menjadi perhatian serius,” ujar Sahril.

Dia menuturkan bahwa persoalan tunggakan iuran yang imbasnya kepada layanan kesehatan para warta ini sebenarnya cukup pelik. Namun demikian, salah satu jalan keluar untuk masalah ini adalah dengan melakukan perubahan atau pemetaan APBN 2024, sejalan dengan sumber pendapatan yang menantang.

Dalam hal ini, pendapatan Pemkab Halut mesti dipetakan ulang dari sumber-sumber asli daerah. Selanjutnya, turut menghitung ulang belanja dari dana alokasi umum (DAU) reguler. Lebih jauh, pemerintah setempat mesti melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja dengan lebih pada pendekatan skala prioritas dari semua yang prioritas.

“Salah satunya adalah jaminan kesehatan daerah, dimana pelayanan kesehatan adalah masuk dalam kategori pelayanan dasar harus menjadi perhatian, sehingga bisa menjawab keluhan dan rakyat tidak takut ke rumah sakit akibat dibayang-bayangi soal biaya pengobatan selama di rumah sakit,” kata Sahril.

Selain itu, jika terjadi perubahan APBD 2024 maka salah satu langkah berani yang harus diambil Pemda yakni meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAU reguler dan PAD. Jika ini dilakukan dengan cermat, maka pelayanan BPJS akan normal kembali.

“Di lain sisi, kami berharap kepada pihak manajemen BPJS agar pelayanan kesehatan tidak serta merta dikunci alias tidak ada jaminan lagi kepada masyarakat yang sakit. Karena BPJS bukan lembaga swasta murni 100% tapi BPJS bernuansa plat merah, jika pelayanan kesehatan BPJS disetop itu artinya sama dengan pelayanan kesehatan nasional bermasalah, jangan dianggap ini tanggung jawab pemerintah daerah saja. Intinya ada relaksasi terhadap pelayanan kesehatan demi kepentingan pencapaian pelayanan kesehatan secara nasional terwujud,” ungkapnya.

Sahril berharap supaya masyarakat tidak perlu dibebani konflik penjaminan antara Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, rakyat hanya butuh jaminan pelayanan kesehatan terus berlanjut.

Apalagi Jamkesda adalah janji politik, sehingga secara otomatis ini menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati. Salah satu kelemahan yang dijumpai dalam kerja kerja-politik dengan mitra (OPD) adalah lemahnya Dinas Sosial untuk bersikap cepat mengalihkan BPJS daerah ke pemerintah pusat sehingga menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) setelah 98 persen dari jumlah penduduk tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS kesehatan pun memberikan penghargaan terhadap kepala daerah yang ikut membantu tercapainya hal tersebut.

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Kamis (8/7/2023). Penghargaan ini diserahkan kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota.

"Kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau lebih dari 98 persen dari total Penduduk (semester I tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa)," ujar Ali Ghufron dalam sambutannya di acara UHC award 2024.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung Program JKN serta mendorong serta memotivasi Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota lainnya untuk mencapai UHC pada 2024.

Dia menjelaskan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia. Guna mendukung layanan kesehatan, BPJS kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagimasyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," tutur Ghufron.

Selain itu, Indonesia mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

(Febrina Ratna)

Dalam upaya menjaga pengelolaan klaim dan potensi kecurangan, BPJS Kesehatan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara khusus, ekosistem anti fraud dibangun untuk menjaga kelangsungan Program JKN yang bebas dari curang.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menyampaikan, Tim PK-JKN terdiri dari berbagai unsur, mulai Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan.

"Pada tahun 2023, total biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp158 triliun. Untuk menjaga agar dana amanat peserta dikelola dengan baik, tentu membutuhkan komitmen semua pihak terutama fasilitas kesehatan untuk dapat mengajukan klaim secara baik dan benar sesuai dengan layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta," kata Lily.

Adapun Tim PK-JKN bertugas untuk menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (fraud); serta mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik.

Lalu, melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (fraud); monitoring dan evaluasi; dan pelaporan.

Saat ini, BPJS Kesehatan memiliki sejumlah layer guna memastikan proses pengelolaan klaim berjalan sesuai tata kelola yang ditentukan, mulai verifikasi, hingga tahapan setelah pembayaran melalui verifikasi pasca-klaim (VPK) dan audit administrasi klaim (AAK).

Pengelolaan klaim berlapis itu bertujuan memastikan pembiayaan telah tepat dibayarkan FKRTL/rumah sakit. Proses verifikasi klaim dimulai ketika FKRTL mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap dengan disertai Surat Tanggung Jawab Mutlak dari fasilitas kesehatan, sebagai pernyataan tanggung jawab penuh atas pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL, dan diterima oleh BPJS Kesehatan.

Apabila BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari kalender, maka berkas klaim dinyatakan lengkap dan memasuki proses verififikasi. BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan, yang diverifikasi paling lambat 15 hari sejak penerbitan berita acara kelengkapan berkas klaim.

Kemudian output hasil verifikasi disampaikan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem informasi. BPJS Kesehatan akan membayar klaim berstatus layak.

"Pada tahun 2023, rata-rata pembayaran klaim tahun 2023 adalah 11,5 hari kerja untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 13,7 hari kalender untuk FKRTL, lebih cepat daripada ketentuan yang berlaku," papar Lily.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi bersama Tim PK-JKN, BPJS Kesehatan ditegaskan bersungguh-sungguh mencegah dan menangani kecurangan dengan melalui berbagai langkah, seperti mengeluarkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian fraud, pengembangan tools investigasi, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan kolaborasi Tim PK-JKN. Dirinya meyakini bahwa upaya menjalankan amanat itu akan bermanfaat besar bagi peserta JKN, khususnya soal akses kesehatan.

"Kita terus bersama-sama Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP dan seluruh stakeholder dalam Tim PK-JKN tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menjalankan mandatori dari regulasi yang berlaku untuk menjaga dana publik ini," ujar Mundiharno.

Lebih jauh, Mundiharno mendorong seluruh unsur untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan pengelolaan Program JKN yang bersih dari segala tindak kecurangan. Sementara, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan Tim PK JKN merupakan wujud keseriusan menangani fraud di Indonesia.

Pahala memberi contoh Obama Care di Amerika Serikat yang 3 sampai 10 persen klaimnya terindikasi mengandung fraud.

"Di sana, jika terbukti fraud bisa langsung dipidana. Di Indonesia belum seperti itu. Maka dari itu, langkah ini kita lakukan supaya ada efek jera. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kita ingatkan agar jangan melakukan fraud seperti klaim fiktif atau manipulasi klaim," katanya.

Inspektur Jenderal Kemenkes, Murti Utami menambahkan bahwa Tim PK JKN bekerja secara bertahap. Menurutnya, sejak tahun 2019, hampir semua provinsi di Indonesia sudah memiliki Tim PK JKN yang bersama BPJS Kesehatan dan KPK turun langsung ke lapangan guna menginvestigasi dan memverifikasi ulang data-data terkait.

Jika terbukti bersalah, pelaku fraud nantinya akan menerima sanksi seperti diatur pada Permenkes Nomor 16 Tahun 2019.

"Tidak hanya fasilitas kesehatan yang dikenakan sanksi, individu pelakunya pun akan dikenakan sanksi. Rekam jejaknya akan dicatat dalam sistem kami, akan ada pembekuan kredit poin hingga pencabutan izin praktik pelaku fraud tersebut," kata Murti.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari mengatakan bahwa BPK mematuhi proses dan ketentuan yang berlaku dalam penanganan fraud pada Program JKN. Terlebih, dana peserta JKN merupakan keuangan negara.

Agustina menyatakan, BPK mendukung penuh upaya menjaga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Terkait kerugian yang terjadi akibat fraud, kami sudah berulang kali mengingatkan stakeholder bahwa ada undang-undang yang menegaskan jika tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara akan dibawa ke ranah pidana," katanya.

JAKARTA, investor.id - Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) Noffendri mendorong pemerintah untuk mengkampanyekan kembali kepada masyarakat untuk mengonsumsi obat generik. Pasalnya, obat generik memiliki khasiat yang tidak kalah dengan obat paten produksi luar negeri.

"Itu tugas tenaga kesehatan, tugas pemerintah untuk mengkampanyekan (obat generik). Sewaktu obat-obat generik ini mulai digalakkan produksinya oleh pemerintah, diawali dari perusahaan-perusahaan BUMN ya, Kimia Farma dan Indofarma. Dulu ada iklan di TV yang diminumkan bukan mereknya tapi obatnya. Nah mesti di kampanyekan ulang tentang penggunaan obat generik," ucap Noffendri di Kantor IAI, Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Noffendri, masyarakat lebih yakin akan kegunaan suatu obat jika dikampanyekan oleh pemerintah. Hal ini karena obat-obatan di Indonesia sudah diawasi oleh Badan Pangan Obat dan Makanan (BPOM).

"BPOM kan bagian dari pemerintah yang menjamin obat itu memang berkualitas. Karena untuk program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) juga dominan obat generik yang dipakai, generik itu ada dua yaitu bermerek atau berlogo," kata Noffendri.

Lebih lanjut, Noffendri mengatakan tidak ada obat yang tidak berkualitas jika telah melalui BPOM. Karena BPOM telah melakukan uji sampling pada obat-obatan sebelum diedarkan.

Noffendri memandang upaya pemerintah untuk menangani kesehatan masyarakat Indonesia sudah sangat baik. Dari kedua obat generik dengan kategori bermerek dan kategori berlogo sudah banyak digunakan di Indonesia dalam program JKN.

"Saya lihat sebenarnya upaya pemerintah itu sudah luar biasa loh ya, sekali lagi generik itu dua yang bermerek dan berlogo, dua-duanya dipakai sekarang, banyak penggunanya. Yang pasti, yang bermerek tentu lebih mahal dibandingkan yang berlogo," terang Noffendri.

Dikatakan Noffendri, jika dilakukan riset penggunaan obat generik di Indonesia volume penggunaan obat generik cukup besar. Hanya saja, masyarakat salah mengira kalau generik kategori bermerek dianggap obat paten, padahal obat dengan kategori paten berbeda lagi.

"Orang selama ini sering menyalahartikan obat generik bermerek itu dianggap obat paten. Obat generik yang berlogo itu, dianggap obat murah kan begitu padahal sama-sama obat generik ini, cuma yang satu dikasih merek sesuai pabriknya yang satu tidak dikasih merek kan begitu. Kalau dihitung volumenya (penggunaan obat generik) ini besar," ungkapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News