JAKARTA, investor.id – Pemerintah pada tahun depan berencana menambah rute atau trayek tol laut dari jumlah saat ini sebanyak 39 rute. Penambahan rute tol laut tersebut diharapkan mampu menjangkau distribusi barang ke daerah-daerah terluar di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Antoni Arif Priadi mengatakan, efektivitas program tol laut yang berjalan selama 10 tahun memberikan efek besar bagi disparitas harga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan anggaran program Tol Laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan proyek tol laut akan tetap dipertahankan di pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, sudah diajukan anggaran tol laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.

“Tol laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan. Nah indikasi dari semua itu, kita sudah mengajukan anggaran untuk 2025. Sehingga kemungkinan tol laut ini masih jalan,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan proyek tol laut ke depan setidaknya akan mencatatkan capaian yang sama seperti 2024. Meski demikian, pihaknya mengaku masih terdapat beberapa kekurangan tol laut seperti muatan balik yang hanya 30%.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyebutkan muatan tol laut dalam 10 tahun terakhir naik signifikan.

Dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024.

Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal pada 2015 menjadi 37 kapal di 2024, serta 3 trayek di 2015 menjadi 39 trayek pada 2024.

"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” ujar Budi Karya.

Budi Karya juga menyebutkan tol laut masih memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan salah satu target utama program tol laut adalah untuk mengatasi ketimpangan harga atau disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengklaim efek positif penurunan disparitas harga terasa lebih signifikan di wilayah Timur Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan logistik lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Perkembangan Tol Laut berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, koefisien variasinya tercatat 14,2 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi 10,25 persen,” kata Moga dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah melalui Kemendag mengintegrasikan program Tol Laut dengan program Sinergi Gerai Maritim (SIGM) yang mencakup pembangunan depo di beberapa daerah serta pelaksanaan kegiatan temu bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah.

Dengan adanya SIGM, distribusi barang dari produsen ke konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Menurutnya, integrasi program Tol Laut dengan SIGM itu berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap bahan pokok dan barang penting lainnya. Selain itu, efisiensi Tol Laut telah membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang.

“Kalau kita flashback, Tol Laut ini dasarnya Peraturan Presiden, lalu kita turunkan menjadi aturan di Kementerian Perdagangan. Ada 11 bahan pokok, 7 bahan penting, dan 32 barang lainnya yang masuk dalam pengaturan distribusi Tol Laut,” jelasnya.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan anggaran untuk melanjutkan program tol laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, mengatakan tol laut dibutuhkan sebagai upaya menurunkan biaya logistik hingga meningkatkan konektivitas antar daerah, terutama untuk pendistribusian komoditas antar daerah.

"Kita harapkan konektivitas akan lebih tercapai dan terjangkau (biaya logistik). Setelah kita pelajari, harga (barang) kita bisa turun, yang jelas bagi kami, Kemenhub, bahwa tol laut ini tetap kita pertahankan tahun depan," ujar Hartanto dalam media briefing di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kementerian Perhubungan mencatat selama 10 tahun melayani masyarakat, Tol Laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal.

Mlalui Tol Laut pemerintah mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Tujuan dari Tol Laut yaitu menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.

"Kita sudah mengajukan anggaran untuk tahun 2025 sehingga kemungkinan tol laut akan jalan, dan nanti bulan Desember bisa kita lihat. Sudah kami ajukan Rp1,12 triliun," kata dia.

Berdasarkan data Kemenhub, jumlah muatan berkembang dari 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEUs menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada 2023. Jumlah Kapal yang awalnya pada 2015 hanya sebanyak 3 kapal, telah berkembang menjadi 39 Kapal pada 2024.

Kemudian jumlah trayek juga mengalami perkembangan dari 2015 yang hanya terdapat 3 trayek menjadi 39 trayek pada 2024. Sedangkan jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada 2024.

Hartanto menambahkan, keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi.

Lebih dari itu, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

"Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

"Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

"Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan," tutupnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

"Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

"Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun," kata Hartanto.

Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun masa pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangannya menjelang berakhirnya rezim pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024?

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa program Tol Laut penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan muatan Tol Laut mengalami peningkatan secara signifikan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menhub Budi pun meminta agar program angkutan laut seperti Tol Laut, kapal perintis, serta rede transport, terus ditingkatkan dan dikembangkan karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Budi menuturkan dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Dia menuturkan pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024.

Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).

"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” kata Menhub saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Rede Transport, dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Merajut Konektivitas Terpadu Untuk Indonesia Maju” di Bandung, Rabu (2/10/2024).

Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur.

Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun.

Menhub menyatakan, berkat program-program tersebut dalam beberapa tahun terakhir aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang belum terlayani transportasi laut komersial meningkat, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengembangan transportasi laut, terutama dalam pelayanan kapal perintis, rede transport, dan Tol Laut. Berkat kerja keras kita, konektivitas antarpulau meningkat, harga barang lebih terjangkau, disparitas harga terjaga, dan kesejahteraan masyarakat terpencil semakin membaik,” ujar Menhub.

Agar layanan semakin baik, Menhub meminta seluruh pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat, pengusulan anggaran tepat guna menjamin kelangsungan layanan.

Selain itu, dia meminta dilakukan evaluasi regulasi agar sesuai tantangan dan kebutuhan saat ini, pengawasan berkelanjutan demi efektivitas program, peningkatan keselamatan kapal, penyusunan tata kelola anggaran dan aset yang transparan, koordinasi dengan stakeholder pusat, daerah, serta pelaku usaha, juga penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan.

“Meskipun telah memberikan banyak manfaat, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai program tol laut gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai program yang kehilangan kesempatan atau missing opportunity karena tidak dieksekusi dengan baik.

“[Tol laut] itu ide yang sangat bagus [tetapi] tidak direncanakan dan dieksekusi dengan benar. Sehingga tidak mampu menciptakan manfaat ekonomi seperti seharusnya dan tidak keberlanjutannya,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Tory menjelaskan tol laut harusnya memiliki konsep ‘trade follow the ship’, artinya perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Karena, kata dia, tujuan tol laut juga berkaitan dengan muatan balik.

“Karena tujuannya adalah [muatan] pulang baliknya seimbang, sehingga ada keuntungan. Ketika sudah menguntungkan maka semakin banyak yang akan terlibat dalam pelayaran ini,” kata dia.

Adapun banyaknya rute, kata dia, tidak menjamin keefektivitasan rute dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan.

“Secara jumlah rute itu memang banyak. Tetapi efektivitas rute itu dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, itu yang perlu dipertanyakan.” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, angkat suara terkait dengan nasib kelanjutan program Tol Laut setelah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada Oktober 2024.

Budi Karya menjelaskan program tol laut kini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Pasalnya, program ini turut berperan dalam meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.