Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan stok beras Bulog aman dan cukup hingga akhir tahun. Dalam kunjungan perdananya ke Perum Bulog, Zulhas pun menyempatkan diri mengunjungi Kawasan Pergudangan Bulog di Sunter Timur, Jakarta.

"Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan kita akan swasembada pangan, pangan artinya tidak hanya beras, pangan itu ada beras, jagung, gula, kedelai, cabe, bawang dan lain-lain. Paling tidak di tahun 2028 kita harus bekerja keras bisa swasembada untuk komoditi beras dan jagung," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024)

Sebagai persiapan menuju tahapan tersebut, lanjutnya, harus dipersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pada saat rapat di Kementerian Kehutanan dan seluruh Kementerian beberapa waktu lalu, Zulhas membahas bagaimana rencana agar bisa swasembada, salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain.

"Salah satu contohnya adalah yang di Merauke kemarin yang telah Bapak Presiden kunjungi di sana, ada cetak sawah baru di Merauke dan memperbaiki lahan sawah yang terbengkalai cukup lama," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, kita juga harus mempersiapkan cadangan beras Pemerintah, penguatan stok dan apa yang diperlukan ke depan untuk bantuan pangan, SPHP dan ada Bansos. Usai rapat bersama Dirut Bulog, Zulhas juga memastikan semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah siap dan baik.

"Teman-teman di sini bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya akhir tahun ini stok milik Bulog bisa mencapai 2 juta ton yang tersebar lebih di 1.500 lebih Gudang Bulog dengan total kapasitas sebanyak 4 juta ton, jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu untuk publik, pedagang dan masyarakat tidak usah khawatir karena stok beras cukup, apa lagi nanti tahun depan dengan adanya program sawah baru, intensifikasi dan lain-lain berjalan dengan baik," tambah Zulhas.

Menurut Zulhas, menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, adalah prioritas utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa kunjungannya kali ini adalah bentuk komitmen untuk memantau langsung persediaan pangan di lapangan.

"Kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar bisa berjalan dengan baik terutama peningkatan produksi dalam negeri", ujarnya.

Zulhas juga tampak antusias dalam memeriksa langsung karung-karung beras yang tersusun rapi di gudang. Tidak hanya memeriksa kuantitas, ia juga menyoroti kualitas beras yang disimpan Bulog.

Perjalanan Menko Pangan ke gudang Bulog ini menyasar langsung ke Kawasan Pergudangan Kanwil DKI Jakarta dan Banten, salah satu gudang besar yang menyimpan cadangan beras pemerintah milik Bulog. Dalam peninjauan ini, Direktur Utama Perum BULOG, Wahyu Suparyono, memastikan bahwa gudang di Sunter Timur ini menyimpan beras dengan kondisi dan kualitas yang terjaga.

"Kami siap mendukung program pemerintah, menjaga ketahanan pangan nasional," kata Wahyu.

Di sisi lain, Wahyu menjelaskan pihaknya telah menerapkan standar ketat dalam penyimpanan beras agar kualitas tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat. Ia mengatakan kunjungan perdana Zulkifli Hasan ke kawasan pergudangan Bulog sebagai Menko Pangan ini membawa optimisme baru terhadap stabilitas stok pangan, terutama beras.

Diharapkan sinergi antara Kemenko Pangan dan Bulog terus terjalin erat, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran soal pasokan beras di masyarakat. Dengan dukungan dari Bulog dan komitmen kuat dari Kemenko Pangan, lanjutnya, masyarakat dapat berharap akan ketahanan pangan yang semakin terjaga dan mewujudkan swasembada pangan.

(akn/ega)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

(kil/kil)

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menargetkan program investasi susu dan sapi bisa berjalan dalam waktu 3 bulan pertama Presiden Prabowo Subianto jadi presiden. Program ini menargetkan impor sekitar 2 juta ekor sapi perah susu dan pedaging.

Dalam 3 bulan ke depan, dia menargetkan impor sapi tersebut akan bisa dilakukan. Shipment atau pengiriman sapi pertama di program tersebut akan bisa dilakukan.

"Kita usahakan sesegera mungkin, siapa tahu ya, siapa tahu dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa ada shipment pertama ditargetkan," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menekankan impor sapi tidak akan dilakukan pemerintah. Pihaknya hanya membuka peluang agar dunia usaha bisa berbisnis sapi di Indonesia mengingat kebutuhannya akan sangat besar, apalagi ada Program Makan Bergizi Gratis. Harapannya industri susu dan daging sapi di Indonesia juga bisa terbentuk dengan baik.

"Yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita buka peluang lebar buat pengusaha untuk datangkan sapi hidup di Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di sini untuk penuhi daging dan susu sapi yang selama ini impor. Kita harap dengan populasi besar ketersediaan daging susu bisa dari dalam negeri," beber Sudaryono.

"Karena ada jaminan kebutuhan susu untuk makan bergizi kan besar. Itu jadi peluang bagi investor," lanjutnya.

Dalam keterangan resminya, sebelumnya Sudaryono mengatakan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700 ribu sisanya merupakan sapi potong.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk memenuhi ketersediaan energi nasional dapat dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi. Dalam hal ini, LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (31/6/2024).

Yuliot menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar. Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia pun bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Adapun upaya lainnya, yakni dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi. Meski demikian, lanjut Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fosil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100 untuk meningkatkan ketersediaan energi. Sejak Agustus 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, di mana campuran 35% biodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan. Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan deflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kabar baik. Per September 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang deflasi sebesar 0,59%.

Tito menilai hal tersebut merupakan kabar yang baik karena harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami penurunan.

"Deflasi tertinggi makanan dan minuman, tembakau. Apakah ini good news atau bad news? Good news karena kebutuhan pokok primer masyarakat makan minuman harganya turun," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan penyebab harga makanan dan minuman turun lantaran ketersediaan atau supply bahan makanan dan minuman tercukupi, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, situasi tersebut cukup bagus karena harganya dapat terkendali.

Adapun kabar baik lainnya, yakni kelompok transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,16%. Data-data di atas merupakan tanda situasi ekonomi Indonesia baik-baik saja.

"Yang kedua adalah transportasi minus 0,16. Transportasi darat laut udara turun, good news karena transportasi penting bagi publik dan itu harganya menurun. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa situasi saat ini baik," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengupayakan pemenuhan kebutuhan gas yang terus meningkat bagi seluruh pelanggan khususnya pada sektor industri. Hal ini dilakukan demi mengutamakan keberlanjutan industri tersebut dengan tetap mendukung pada kebijakan pemerintah yang ada.

"Beberapa tahun ke depan, gas akan memiliki peranan yang penting sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan strategi menuju NZE. Kita tahu di negara berkembang seperti Indonesia ini akan terus bertumbuh dari segala aspek seperti industri dan semacamnya, sehingga diperlukan adanya ketersediaan energi. Saat ini Indonesia menjalin komitmen dengan komunitas di dunia yang ingin merealisasikan terciptanya energi bersih, salah satunya dengan gas bumi," jelas Wiko Migantoro, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero dalam keterangannya di acara Customer Business Forum 2024 (CBF 2024), ditulis Kamis (17/10/2024).

Melalui forum CBF 2024, PGN menunjukkan keyakinan dan optimisme dalam memaksimalkan serapan gas yang ada di Indonesia serta membuktikan komitmennya dalam mengutamakan pelanggan demi kemajuan industri.

"Melalui forum ini PGN berharap dapat memberikan manfaat untuk pelanggan secara keseluruhan, karena dari sisi pelanggan pun pasti berharap PGN akan menjamin ketersediaan gas demi keberlanjutan industri. Maka dari itu, ke depan PGN akan merambah ke Indonesia Timur dengan melakukan investasi masif demi penyediaan LNG bersih dari hulu ke hilir Indonesia sebagai upaya meyakinkan pelanggan bahwa gas selalu tersedia," imbuh Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko.

Dalam memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan dan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, PGN telah melakukan berbagai upaya yakni memaksimalkan serapan gas seperti serapan LNG di Jawa Barat yang sudah mencapai 60 BBTUD dimana saat ini layanan gas bumi nasional telah mengalami pergeseran portfolio pasokan yang awalnya didominasi oleh gas pipa, sekarang 60% dilayani gas pipa dan 40% dilayani melalui LNG. PGN akan terus mengupayakan ketersediaan gas melalui komunikasi aktif dengan regulator, stakeholder termasuk menggiatkan pembangunan infrastruktur untuk menjangkau pasar-pasar baru.

"Saat ini demand gas bumi terus meningkat sehingga PGN akan terus berusaha menyediakan gas pipa dengan komunikasi intensif degan pemerintah untuk mengalokasikan gas pipa pada pelanggan industri. Sedangkan sisanya akan diisi oleh supply LNG yang dipasok dari infrastruktur FSRU Lampung, Nusantara Regas, dan Aceh," tegas Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini.

Pembangunan infrastruktur juga sedang digiatkan PGN dengan tujuan gas bumi yang bersumber dari Sumatera dapat didistribusikan hingga Jawa Barat melalui pipa Dumai - Sei Mangke, SSWJ, dan pipa Cisem 2.

"PGN secara agresif mengharapkan penyerapan gas secara maksimal oleh industri untuk menjaga keberlanjutan industri salah satunya dengan LNG. Karena LNG menjadi energi pilihan dan signifikan untuk mendukung pasokan energi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan proyeksi ketersediaan pasokan di beberapa wilayah pengembangan baru yang didominasi di offshore," ucap Ratih.

Dalam forum tersebut juga merupakan ajang diskusi dan komunikasi kedua belah pihak terkait rencana harga gas tahun 2025. Dijelaskan bahwa mekanisme yang digunakan akan tetap sama dengan tahun 2024 yang terdiri dari harga gas pipa dan harga gas regasifikasi. Tentunya harga gas regasifikasi akan bersifat dinamis, menyesuaikan dinamika harga LNG sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh regulator dan kondisi ICP. Diharapkan dengan pemberlakuan harga gas regasifikasi yang dinamis berdasarkan formula ICP, memungkinkan pelanggan memperoleh price signal yang tepat dan harga gas yang tetap kompetitif jika dibandingkan dengan BBM.

"Harga LNG mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Apabila kita lihat pada realisasinya, harga gas cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh supply maupun faktor eksternal, sehingga harga gas dapat rendah maupun tinggi namun tetap mengacu pada ICP. Ini menjadi strategi yang kita terapkan untuk tahun 2025 hingga ke depan mengingat ketersediaan LNG yang lebih dominan dibandingkan gas pipa. Kami sangat mengharapkan sektor industri dapat terus tumbuh dan berkelanjutan," tambah Ratih.

Terakhir, beberapa hal yang menjadi komitmen PGN bagi pelanggan khususnya sektor industri yakni PGN senantiasa berupaya mendukung pemenuhan gas bumi domestik khususnya pada sektor industri sejumlah sekitar 2500 pelanggan per 2024 dan diperkirakan akan meningkat mencapai 2700-2750 pelanggan industri pada beberapa tahun ke depan. Mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat akan gas, maka LNG akan menjadi penopang ketersediaan dan keandalan dalam distribusi gas bumi PGN.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

"Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

"Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

"Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan," tutupnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas) dipertanyakan ketika ketersediaan pangan dan harga masih sering terjadi gejolak. Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, Bapanas memiliki fungsi untuk memastikan ketersediaan pangan, bukan hanya beras, untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Disampaikan tugas Bapanas adalah Memperkuat sistem logistik pangan; Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi; Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal; dan Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

"Bapanas ini tidak hanya mengurusi beras, tapi semua komoditas pokok yang harus dikelola. Bagaimana mereka mengusahakan, bagaimana produksi pangan dari hulu hingga hilir bisa memenuhi kebutuhan nasional. Bagaimana semua lahan itu bisa menghasilkan secara maksimal, sehingga produksi bisa maksimal juga. Kalau setelah 3 tahun dibentuk, Bapanas tidak mampu membangun kemandirian pangan, bubarkan saja," kata Bambang Haryo Soekartono, Minggu (21/7).

Ia juga menyatakan, seharusnya Bapanas ini menjadi badan yang bisa menjembatani antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta stakeholder pangan lainnya.

"Dalam arti, antara suplai dan demand pangan itu bisa seimbang, dengan hadirnya Bapanas. Bagaimana pertanian dan perdagangan bisa sejalan, kebutuhan pangan terpenuhi. Lalu, koordinasi kebutuhan, seperti pupuk, bisa dengan mudah dikoordinasikan melalui Bapanas kepada PT Pupuk, kebutuhan pengairan bisa dikoordinasikan Bapanas dengan PUPR, atau dalam pengentasan hama bisa dengan Kementan atau lembaga peneliti," ujarnya.

BHS menyatakan, Bapanas seharusnya mengetahui jumlah lahan kita, yaitu sekitar 7 juta hektar, bisa menghasilkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan pangan dan ada yang bisa disisihkan sebagai cadangan pangan.

"Kalau misalnya kita punya 7 juta hektar lahan yang ditanami padi, harusnya, itu bisa menghasilkan 8 juta ton gabah per tahun. Artinya, akan ada 56 juta ton gabah yang diproduksi. Yang kalau diproses menjadi beras, akan menjadi 39,200,000 ton, atau 70 persen dari produksi gabah," ujarnya lagi.

Diterangkan juga olehnya, dengan hasil sekitar 39 juta ton, seharusnya bisa memenuhi kebutuhan nasional, yang menurut data pada tahun 2024, yaitu sekitar 31 juta ton.

"Apalagi jika Indonesia bisa meniru Thailand yang bisa panen hingga lima kali dalam satu tahun, atau Vietnam yang bisa panen tiga hingga empat kali. Kalau itu bisa dilakukan, artinya Indonesia bisa punya lumbung pangan, bahkan bisa ekspor ke negara yang membutuhkan," kata BHS tegas.

Fungsi inilah yang diharapkan dari Bapanas yakni mendorong semua stakeholder pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bisa secara maksimal dalam mengelola sektor hulu.

"Bapanas harusnya fokus disitu. Dimaksimalkan, supaya jangan sampai impor. Kalau pun harus impor, itu biarkan menjadi wewenang dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Kalau masalah distribusi bantuan beras dari pemerintah, biarkan menjadi wewenang Kementerian Sosial saja. Fokus saja untuk mendorong Kementerian Pertanian mencapai target pangan dan membantu petani atau perkebunan mendapatkan apa yang dibutuhkan selama proses menanam atau menghasilkan pangan," urainya.

Misalnya berkoordinasi masalah ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, memastikan sistem pengairan berjalan dengan baik, ketersediaan bibit dengan harga terjangkau, dan membantu menyelesaikan permasalahan hama.

"Dan yang tak kalah penting adalah masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Karena mereka untuk bercocok tanam atau melaut kan butuh modal juga. Harusnya mereka itu dilayani dengan KUR. Karena produksi pangan ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar," urainya lagi.

Jadi lanjut BHS, kedepannya tidak ada lagi pangan yang impor, baik itu berupa beras, sayur mayur, gula, hingga daging. Bapanas harus mampu berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kalau informasi kelebihan atau kekurangan pangan, itu bisa dilakukan Bapanas, tapi untuk yang menjalankannya ya kementerian terkait. Bapanas ini pusat informasi, bisa dibilang begitu. Misalnya, di provinsi A kekurangan beras, Bapanas bilang ke Kementan atau Bulog untuk dikirimkan. Atau kalau ada provinsi yang kelebihan, Bapanas yang punya informasi, kasih tahu ke Kementerian Pertanian atau Perdagangan untuk mengambil dan mengirimkan ke daerah yang membutuhkan," kata BHS lebih lanjut.

Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan masalah pangan ini. "Tidak perlu terlalu banyak badan. Yang penting adalah fokus pada tugas yang diamanatkan, lalu saling bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga target kebutuhan nasional itu bisa tercapai. Dan pemerintah tidak perlu sibuk impor lagi," ujarnya.

Terakhir BHS menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kinerja Bapanas dalam menyelesaikan masalah pangan Indonesia dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pokok kebutuhan masyarakat.

"Kalau memang tidak ada hasilnya, tidak bisa menguraikan masalah yang ada, dan menyelesaikan masalah tersebut, bubarin aja Bapanas. Daripada menghabiskan anggaran negara. Toh sudah ada Satgas Pangan, Bulog, dan kementerian. Tiga tahun tidak perubahan, artinya kan tidak mampu," pungkasnya.