Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tercatat mayoritas masih positif per kuartal III-2024 di tengah penurunan produksi.

Misalnya, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) mencatatkan penjualan Rp 2,92 triliun per kuartal III 2024, sama dengan periode sama tahun lalu. Hal ini disebabkan penurunan volume penjualan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata produk sawit.

Meski demikian, Laba bersih LSIP naik 76% yoy menjadi Rp 803 miliar, terutama karena kenaikan laba usaha,” ujar manajemen LSIP dalam keterbukaan informasi.

Demikian juga PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengantongi pendapatan bersih Rp 16,28 triliun per kuartal III 2024, naik 3,86% yoy dari Rp 15,68 triliun per kuartal III 2023. Sementara, laba bersih juga naik tipis 0,07% yoy ke Rp 801,15 miliar pada periode ini.

Hal serupa juga terjadi pada PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) yang mencatatkan laba bersih Rp 393,90 miliar per kuartal III 2024, naik 68,19% yoy. TLDN membukukan kenaikan laba bersih di tengah penurunan tipis pendapatan sebesar 0,58% yoy ke Rp 2,86 triliun di akhir September 2024.

Namun, tak semua emiten mencatatkan kinerja bagus di periode ini. Contohnya, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) mencatatkan pendapatan Rp 3,48 triliun per kuartal III 2024. Laba bersih perseroan pun tercatat Rp 247,27 miliar di akhir September 2024, turun 41,42% yoy.

Terkait hal itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama melihat, kinerja emiten CPO di kuartal III 2024 didorong oleh permintaan minyak sawit yang relatif membaik.

“Hal itu didorong oleh penurunan suku bunga bank sentral yang diprediksi akan meningkatkan harga komoditas, termasuk CPO,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (31/10).

Selain itu, perekonomian para negara importir besar CPO, seperti China dan India, juga tengah pulih. “Sementara, pertumbuhan ekonomi India relatif lebih baik, sehingga bisa meningkatkan permintaan CPO,” paparnya.

Di sisa tahun 2024 hingga 2025, kinerja emiten CPO masih bisa positif karena dikerek oleh rencana penerapan biodiesel 50% alias B50. Jika kebijakan ini diterapkan, serapan produk CPO di pasar domestik pastinya akan meningkat.

Nafan pun merekomendasikan add untuk AALI dengan target harga terdekat Rp 7.075 per saham.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menambahkan, beberapa emiten sawit yang sudah merilis laporan keuangan di kuartal III 2024, seperti TAPG, DSNG, SGRO, dan AALI menghasilkan laba bersih yang tumbuh positif. Meskipun, pertumbuhan laba bersih AALI masih tumbuh terbatas.

Untuk sisa tahun 2024, kinerja emiten CPO masih bergantung terhadap bagaimana kondisi perekonomian China. Jika stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah China bisa mendorong konsumsi masyarakat mereka, bisa mendorong adanya peningkatan permintaan atas CPO.

Tetapi, perlu dilihat juga permintaan dari India setelah hari perayaan Deepavali yang kemungkinan akan menurunkan permintaan dari negeri itu. Walaupun begitu adanya pemotongan levy ini bisa diharapkan menaikkan laba bersih para emiten CPO.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

“Adanya program B40 yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bisa menjadi pendorong permintaan CPO, meskipun memang perlu diperhatikan lagi bagaimana skema yang berlaku,” paparnya.

Sementara itu, pergerakan harga saham emiten CPO juga akan bergantung pada bagaimana kinerja dari keuangan perusahaan, serta strategi yang bisa menggenjot kinerja pendapatan.

Melansir RTI, kinerja saham TAPG naik 69,72% sejak awal tahun alias year to date (YTD). Kinerja saham SGRO naik 1,49% YTD, saham TLDN naik 24,44%, dan saham LSIP naik 37,64% YTD. Sementara, AALI malah mencatatkan turun 3,56% YTD.

Azis pun merekomendasikan trading buy untuk LSIP dan TAPG dengan target harga masing-masing Rp 1.305 per saham dan Rp 975 per saham.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemangkasanpungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2024 dinilai akan mengancam kelangsungan program mandatori biodiesel atau mandatori campuran solar dengan bahan minyak nabati berbasis minyak kelapa sawit (CPO).

Asal tahu saja, selama ini subsidi biodiesel diambilBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)dari pungutan ekspor sawit dan produk turunannya. Sehingga pemangkasan pungutan ekspor CPO akan berpengaruh juga pada penurunan pendapatan BPDPKS untuk subsidi biodiesel.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman bahkan telah mengatakan bahwa di tahun-tahun berikutnya penerimaan dana BPDPKS untuk subsidi biodiesel akan semakin menurun.

"Kalau kita di 2025 untuk B40,savingkita (dari pungutan ekspor) itu Rp 2 triliun lagi. Tapi kemampuan keuangan kita semakin menurun untuk membiayai program-program (biodiesel)," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy, jika pemerintah ingin melanjutkan mandatori biodiesel yang lebih tinggi misalnya B50, B60 dan seterusnya, pemerintah harus mencari solusi lain sehingga tidak bergantung pada pemasukan dari pungutan ekspor.

"Kalau kita ingin menggunakan bahan bakar yang lebihgreenya kita harus bayar yang lebih besar, atau ada inovasi lain seperti penerapancarbon tax.Nanti hasilnya untuk subsidi yang green (bahan bakar) tadi," ungkapnya.

Adapun, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga mengatakan hal senada. Ia mengatakan PMK No 62/2024 memang berdampak positif pada industri sawit namun akan kontra produktif mendukung program biodiesel selanjutnya.

"Sisi buruknya adalah dana BPDPKS yang dikumpulkan dari pungutan ekspor juga akan lebih terbatas atau lebih sedikit, dan artinya ini kaitannya dengan rencana pemerintah untuk transisi energi ke Biofeul," ujatnya.

Menurut dia, kebijakannya harus klop, jangan membuat kebijakannya kontra produktif. "Ingin mendorong energi baru terbarukan termasuk di antaranya biofuel tapi kemudian pendanaan program B40 dan seterusnya berkurang, itu yang harus dilihat lebih jauh dampaknya," tambahnya.

Ketua Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung juga mengamini, pemangkasan pungutan ekspor CPO akan berpengaruh pada terganggunyakeberlanjutan transisi energi.

Ia bilang, penurunanpungutan eksporsawit berpotensi mengurangi ketersediaan pembiayaan subsidi biodiesel. Jadi hal ini bisa mengganggu keberlanjutan transisi energi," katanya.

"Karena besarnya insentif atau subsidi untuk mandatori biodiesel sampai saat ini masih tergantung pada selisih harga biodiesel dengan harga solar impor. Selama ini subsidi biodiesel dibayar dari dana sawit atau pungutan ekspor sawit tadi," imbuhnya.

Sebagai tambahan informasi,PMK Nomor 62 Tahun 2024 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yaituPMK Nomor 154 Tahun 2022.

Jika sebelumnya, mengelompokkan tarif pungutan ekspor berdasarkan rentang harga CPO dengan pungutan yang berkisar dari US$ 85 hingga US$ 240 per ton. Saat ini pungutan tidak lagi bersifat progresif, yakni tarif pungutan ekspor telah ditetapkan berdasarkan persentase dari harga referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap bahwapenurunan pungutan ekspor (PE) yang diaturPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2024 akan berpengaruh pada penurunan pengeluaran ataucostperusahaan pengekspor sawit termasuk turunannya seperti Crude Palm Oil (CPO) hingga mencapai 3,2%.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi telah mengeluarkan PMK Nomor 62 Tahun 2024 yang mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Salah satu poin utama dalam PMK tersebut yakni penurunan pungutan ekspor (PE) untuk produk minyak sawit. Sebelumnya, PE diterapkan secara progresif mengikuti harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) global.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui perlunya penyesuaian besaran bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) di tengah melemahnya permintaan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan bahwa usulan para pengusaha kelapa sawit atas penyesuaian BK dan PE produk minyak sawit, tengah dikaji oleh pemerintah.

Penyesuaian BK dan PE ini, diakuinya sebagai upaya pemerintah mendongkrak daya saing minyak sawit di pasar global dan memastikan keberlanjutan program replanting sawit rakyat serta B35 dapat terpenuhi dengan baik.

"Saat ini sedang proses pengkajian dan pembahasan di kementerian/lembaga terkait untuk mementukan penyesuaian besaran BK dan penurunan tarif PE," kata Isy saat dihubungi, dikutip Minggu (25/8/2024).

Isy pun membeberkan bahwa pihaknya mendukung penetapan besaran BK dan PE yang bersifat lebih dinamis alias menyesuaikan dengan harga CPO dan minyak nabati di pasar global.

Menurutnya, saat harga cpo lebih tinggi dari harga minyak nabati lainnya, besaran BK dan PE diturunkan. Pun sebaliknya, kata Isy, saat harga CPO dan turunannya lebih rendah dari harga minyak nabati lainnya di pasar global, maka BK dan PE sudah sewajarnya naik.

Di sisi lain, Isy mengeklaim, bahwa penaikan harga eceran tertinggi (HET) domestic market obligation (DMO) MinyaKita menjadi Rp15.700 per liter dalam Permendag No.18/2024 dapat turut meringankan biaya ekspor pada produsen minyak sawit.

"Di mana HET untuk Minyakita disesuaikan dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau cost dari ekspor dikarenakan setiap eksportasi membutuhkan DMO Minyakita," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengakui kondisi perekonomian global yang belum membaik telah berdampak pada pelemahan permintaan minyak sawit. Apalagi, kata dia, persaingan harga antara minyak nabati lainnya yang semakin ketat telah membuat CPO Indonesia semakin tertekan.

Bahkan, Eddy menyebut harga minyak biji bunga matahari saat ini lebih murah dibandingkan minyak sawit. Kondisi itu memicu para konsumen yang selama ini menjadi importir terbesar CPO Indonesia beralih ke minyak nabati lainnya.

"Termasuk selisih harga dengan minyak soybean [kedelai] tidak terlalu signifikan sehingga negara importir punya pilihan," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (15/8/2024).

Oleh karena itu, Eddy mengusulkan sejumlah strategi kepada pemerintah agar ekspor cpo dan turunannya bisa membaik. Salah satunya yang utama, kata dia, adalah penyesuaian instrumen pungutan ekspor (PE), bea keluar (BK) dan domestic market obligation (DMO) minyak goreng.

Dengan penyesuaian instrumen tersebut, Eddy meyakini bahwa harga minyak sawit Indonesia akan lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya saat ini.

Adapun, pemerintah menetapkan harga referensi CPO pada periode Agustus 2024 sebesar US$820,11 per ton dengan besaran PE US$85 per ton dan BK US$33 per ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO pada Juli 2024 sebesar US$1,39 miliar mengalami penurunan secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan nilai ekspor CPO pada Juli 2024 turun 36,37% (month-to-month/mtm) dibandingkan nilai ekspor pada Juni 2024 sebesar US$2,18 miliar.

Sementara secara tahunan, nilai ekspor CPO pada Juli 2024 juga turun signifikan 39,22% (year-on-year/YoY) dibandingkan Juli 2023 sebesar US$2,28 miliar.

Adapun, total volume ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 tercatat sebanyak 1,62 juta ton, merosot dibandingkan volume ekspor bulan sebelumnya sebanyak 2,67 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Juli 2024 mengalami peningkatan menjadi US$856,66 per ton dari harga bulan sebelumnya sebesar US$814,93 per ton.