Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menjamu presiden terpilih Donald Trump dalam sebuah pertemuan pascapemilu di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu mendatang.

"Atas undangan presiden, Presiden Biden dan Presiden terpilih Trump akan bertemu di Ruang Oval pada hari Rabu," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan pada Sabtu kemarin.

Melansir dari TRT World, Minggu, 10 November 2024, pertemuan semacam itu merupakan kebiasaan antara presiden yang akan lengser dan presiden yang akan menjabat di AS, dan dimaksudkan untuk menandai dimulainya transfer kekuasaan secara damai di bawah demokrasi Negeri Paman Sam.
Gedung Putih mengatakan Biden menelepon Trump pada Rabu lalu untuk memberi selamat kepadanya dan mengundangnya untuk bertemu di Ruang Oval. Pertemuan mereka dijadwalkan pukul 11 ??pagi.

Dalam pidatonya di hari Kamis, Biden mengatakan bahwa dirinya telah meyakinkan Trump "bahwa saya akan mengarahkan seluruh pemerintahan saya untuk bekerja dengan timnya guna memastikan transisi yang damai dan tertib. Itulah yang pantas diterima rakyat Amerika."

Ketika ditanya tentang Trump saat ia meninggalkan gereja pada hari Sabtu di Rehoboth Beach, Delaware, tempat ia menghabiskan akhir pekan, Biden berkata: "Saya akan menemuinya pada hari Rabu."

Biden, seorang Demokrat, awalnya berusaha untuk dipilih kembali tetapi keluar dari persaingan pada bulan Juli setelah performa buruk di acara debat melawan Trump.

Demokrat telah mencari-cari siapa yang harus disalahkan atas kekalahan telak Wakil Presiden Kamala Harris, yang menggantikan Biden di posisi teratas sekitar 100 hari sebelum pemilihan.

Mantan Ketua DPR Nancy Pelosi mengarahkan pandangannya pada Biden, mengatakan kepada The New York Times bahwa "seandainya presiden keluar lebih awal, mungkin ada kandidat lain dalam persaingan."

"Karena presiden langsung mendukung Kamala Harris, itu benar-benar membuat hampir mustahil untuk mengadakan pemilihan pendahuluan pada saat itu. Jika itu terjadi jauh lebih awal, itu akan berbeda," tambah Pelosi, yang dilaporkan telah memainkan peran kunci dalam membujuk Biden untuk mundur.

Presiden terpilih mengumumkan pada hari Sabtu bahwa rekan dekat Trump Steve Witkoff dan mantan senator Kelly Loeffler akan memimpin komite pelantikannya.

Baca juga: Akui Kemenangan Trump, Obama Dorong Transisi Kekuasaan yang Damai


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terus berkoordinasi dalam menghadapi risiko ketegangan perang dagang.

Amanah Prabowo itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus dalam potensi ketegangan dunia.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan pada para menteri (di Kabinet Merah Putih) untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dalam sektor manufaktur maupun trade (perdagangan) antarnegara," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sri Mulyani turut menyoroti kinerja sektor manufaktur Indonesia, terutama padat karya. Ia mengklaim pada kuartal III 2024 ada perbaikan yang cukup kuat.

Kendati, Ani menekankan Kemenkeu tetap bakal terus melihat bagaimana pertumbuhannya ke depan. Sorotan ini terutama dilakukan di tengah adanya persaingan global.

"Kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang dari pergaulan antarnegara," wanti-wanti Ani.

"Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif (impor) atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing," imbuhnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan potensi sikut-sikutan tersebut yang mesti menjadi perhatian Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ada mandat lain yang diberikan Prabowo kepada Kemenkeu, yakni mengatur penggunaan aset dan anggaran. Ini termasuk untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih.

Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Aturan turunan dari beleid tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 4 November 2024.

"Jadi, sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya. Secara bersamaan juga kita memantau perpres mengenai K/L, satu per satu sudah mulai keluar. Ini menjadi pedoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024," ungkap Suahasil.

"Berbagai macam program quick win dari Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagian yang telah masuk di APBN 2025 berarti akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak mulai awal pelaksanaan APBN 2025. Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan dan digodok K/L," tandasnya.

Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

"Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional," kata Zulfikar.
Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

"Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru," tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

"Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat," tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara dalam pengadaan gedung-gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald SIlaban, menuturkan fokus penentuan gedung-gedung untuk kementerian/lembaga baru pada era Kabinet Merah Putih adalah dengan mengoptimalkan aset yang ada.

"Pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Dari situ, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," kata Rio seusai Media Briefing PLTP Patuha, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga terus melakukan monitoring pada aset-aset yang ada untuk digunakan kementerian/lembaga baru. Rio menuturkan, pengadaan gedung baru untuk kementerian/lembaga harus dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

"Kita punya data mengenai tingkat idle dari sebuah aset, kan kita punya ukuran yang dinamakan SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," lanjut Rio.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah memecah 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal tersebut berimbas pada penambahan atau perpindahan lokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak ke bertambahnya gedung kementerian.

Salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

"Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Kementerian BUMN

Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah akan segera mengurus kebutuhan gedung kantor baru untuk memenuhi bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Merah Putih menjadi 48 dari sebelumnya 34.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya akan melakukan optimalisasi untuk memenuhi kebutuhan gedung kementerian yang dibutuhkan.

“Misalnya ada kementerian yang (dipecah) dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memonitor terkait data aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Meski begitu, standard gedung yang akan digunakan nantinya, harus Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK). “Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru selesai diurus.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Ia menuturkan, pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) alias Semen Merah Putih menyiapkan biaya investasi di atas Rp 100 miliar.

Asal tahu saja, CMNT menghadirkan inovasi yang berfokus pada beton pracetak dan prategang untuk perumahan, yaitu Beton Modular Pracetak atau Prefabricated Modular Concrete.

Inovasi yang dilakukan melalui anak perusahaan CMNT, PT Motive Mulia alias Beton Merah Putih, ini salah satunya bertujuan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin mengatakan, untuk membangun satu integrated plan butuh nilai investasi sekitar Rp 100 miliar.

“Nilainya cukup besar, sehingga kami banyak bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari BUMN dan swasta,” ujarnya saat ditemui Kontan di BSD, Kamis (7/11).

Saat ini, CMNT punya 16 pabrik dengan rincian 13 pabrik readymix dan 3 pabrik precast. Untuk pabrik readymix, nilai investasinya Rp 30 miliar.

“Produksi pabrik readymix itu untuk suplai produksi beton. Dengan teknologi precast baru, penjualan semen (readymix) bisa meningkat 20% ke depan,” paparnya.

Selain kecepatan dan efisiensi proses konstruksi, sistem modular Beton Merah Putih juga sudah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan makin dibutuhkan dalam pembangunan yang masif dan berkelanjutan, sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional.

“Untuk produk Prefabricated Modular Concrete ini, kami juga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan semen non-OPC untuk mendukung sustainable construction. Ini ami berkolaborasi dengan Semen Merah Putih,” ungkapnya.

Head of Technical Marketing CMNT, Syarif Hidayat menjelaskan, perseroan akan fokus menghadirkan material berkualitas tinggi untuk berbagai penggunaan sembari mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komitmen CMNT ini mengacu ke jaminan kualitas produksi non-ordinary portland cement alias semen non-OPC yang lebih ramah lingkungan. CMNT pun menawarkan berbagai varian produk ramah lingkungan non-OPC untuk berbagai penggunaan.

Salah satunya adalah Semen Merah Putih FLEXIPLUS (HE), yaitu semen jenis hidrolis dengan High Early Strength yang sesuai untuk produksi modular pracetak untuk pembangunan rumah.

“Selain memiliki kualitas hasil pracetak yang tinggi, produk tersebut juga bisa mengurangi jejak karbon sektor konstruksi di Indonesia jika dibandingkan dengan penggunaan semen OPC konvensional,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Jakarta: Pemerintah tengah menargetkan pembangunan rumah untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah. Adanya peningkatan permintaan hunian membutuhkan solusi konstruksi yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Hal ini tentunya untuk menyeimbangkan aspek kebutuhan akan rumah layak dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada, seperti semakin sempitnya lahan perumahan atau meningkatnya biaya konstruksi.

PT Cemindo Gemilang Tbk, produsen Semen Merah Putih melalui anak usahanya PT Motive Mulia memberikan alternatif atau solusinya menggunakan material kuat dan tahan lama dengan beton.
General Manager Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan pihaknya telah mengusung konsep produksi perumahan dengan fokus penggunaan Beton Modular Pracetak (Prefabricated Modular Concrete). Solusi modular pracetak ini dirancang memberikan efisiensi biaya dan kecepatan dalam membangun perumahan.

Dengan penggunaan alternatif ini, maka pembangunan satu unit rumah bisa dikerjakan dalam satu hari dengan kecepatan sangat tinggi. Solusi ini juga mendukung program pemerintah pembangunan tiga juta rumah.

“Adanya program dari pemerintah untuk pembangunan tiga juta rumah, maka kami tentunya dengan asosiasi mengajukan sistem modular,” kata Akhmad.

Ia juga menjelaskan sistem modular telah mengusung konsep bahan ramah lingkungan. Diharapkan semakin dibutuhkan dalam pembangunan yang masif dan berkelanjutan sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional.

Baca juga: Lahan di Mojokerto dan Tangerang Disiapkan untuk Program 3 Juta Rumah

“Untuk produk Prefabricated Modular Concrete ini, kami juga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan semen non-opc untuk mendukung sustainable construction, berkolaborasi dengan induk perusahaan kami Semen Merah Putih,” jelas Akhmad.

Beton Merah Putih juga melakukan beberapa tes keamanan sebanyak empat tahap untuk memastikan kualitas beton yang diproduksi. Selain itu produksi dan kualitas kontrol yang baik, pihaknya melakukan beberapa tes sebelum pengiriman bahan.

“Produksi dari modular itu dilakukan di pabrik, kita membuat beberapa tes. Ada tes keempat dan lain-lain, ada replikanya,” jelas Akhmad.

Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) menilai kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam memperluas implementasi teknologi modular dan material berkelanjutan di industri pracetak dan prategang nasional.

Menurut AP3I, Pendekatan pracetak ini akan dapat membantu mengatasi tantangan backlog hunian di Indonesia sambil memperkuat kualitas bangunan yang tahan lama dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal AP31 Dudung Maulana Textianto meyakini kebutuhan hunian modular yang terjangkau semakin mendesak di tengah krisis perumahan.

“Kami percaya bahwa rumah sistem modular seperti yang ditawarkan Beton Merah Putih akan menjadi solusi untuk menjawab program 3 juta rumah pemerintah dan mengatasi backlog perumahan nasional dengan waktu yang efisien,” jelasnya. (Theresia Vania Somawidjaja)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Pemerintah tengah menargetkan pembangunan rumah untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah. Adanya peningkatan permintaan hunian membutuhkan solusi konstruksi yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Hal ini tentunya untuk menyeimbangkan aspek kebutuhan akan rumah layak dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada, seperti semakin sempitnya lahan perumahan atau meningkatnya biaya konstruksi.

PT Cemindo Gemilang Tbk, produsen Semen Merah Putih melalui anak usahanya PT Motive Mulia memberikan alternatif atau solusinya menggunakan material kuat dan tahan lama dengan beton.
General Manager Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan pihaknya telah mengusung konsep produksi perumahan dengan fokus penggunaan Beton Modular Pracetak (Prefabricated Modular Concrete). Solusi modular pracetak ini dirancang memberikan efisiensi biaya dan kecepatan dalam membangun perumahan.

Dengan penggunaan alternatif ini, maka pembangunan satu unit rumah bisa dikerjakan dalam satu hari dengan kecepatan sangat tinggi. Solusi ini juga mendukung program pemerintah pembangunan tiga juta rumah.

“Adanya program dari pemerintah untuk pembangunan tiga juta rumah, maka kami tentunya dengan asosiasi mengajukan sistem modular,” kata Akhmad.

Ia juga menjelaskan sistem modular telah mengusung konsep bahan ramah lingkungan. Diharapkan semakin dibutuhkan dalam pembangunan yang masif dan berkelanjutan sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional.

Baca juga: Lahan di Mojokerto dan Tangerang Disiapkan untuk Program 3 Juta Rumah

“Untuk produk Prefabricated Modular Concrete ini, kami juga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan semen non-opc untuk mendukung sustainable construction, berkolaborasi dengan induk perusahaan kami Semen Merah Putih,” jelas Akhmad.

Beton Merah Putih juga melakukan beberapa tes keamanan sebanyak empat tahap untuk memastikan kualitas beton yang diproduksi. Selain itu produksi dan kualitas kontrol yang baik, pihaknya melakukan beberapa tes sebelum pengiriman bahan.

“Produksi dari modular itu dilakukan di pabrik, kita membuat beberapa tes. Ada tes keempat dan lain-lain, ada replikanya,” jelas Akhmad.

Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) menilai kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam memperluas implementasi teknologi modular dan material berkelanjutan di industri pracetak dan prategang nasional.

Menurut AP3I, Pendekatan pracetak ini akan dapat membantu mengatasi tantangan backlog hunian di Indonesia sambil memperkuat kualitas bangunan yang tahan lama dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal AP31 Dudung Maulana Textianto meyakini kebutuhan hunian modular yang terjangkau semakin mendesak di tengah krisis perumahan.

“Kami percaya bahwa rumah sistem modular seperti yang ditawarkan Beton Merah Putih akan menjadi solusi untuk menjawab program 3 juta rumah pemerintah dan mengatasi backlog perumahan nasional dengan waktu yang efisien,” jelasnya. (Theresia Vania Somawidjaja)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Rabu (6/11/2024), Presiden AS Joe Biden berbicara kepada mantan Presiden Donald Trump melalui telepon untuk memberi selamat atas kemenangannya dalam pemilihan presiden.

Hal tersebut diungkapkan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan resmi.

"Presiden Biden menyatakan komitmennya untuk memastikan transisi yang lancar dan menekankan pentingnya bekerja untuk menyatukan negara," kata Gedung Putih seperti yang dikutip dari ABC News.

Selain itu, menurut pernyataan tersebut, Biden juga mengundang Trump untuk bertemu dengannya di Gedung Putih.

Juru bicara kampanye Trump Steven Cheung mengatakan pertemuan itu "akan segera berlangsung".

"Presiden Joe Biden menelepon Presiden Donald J. Trump untuk memberi selamat atas kemenangannya dan menyampaikan undangan ke Gedung Putih guna memastikan transisi yang lancar antara Pemerintahan saat ini dan Pemerintahan yang akan datang. Presiden Trump menantikan pertemuan itu, yang akan segera berlangsung, dan sangat menghargai panggilan telepon itu," kata Cheung dalam sebuah pernyataan.

Biden juga berbicara kepada Wakil Presiden Kamala Harris melalui telepon pada hari Rabu untuk memberi selamat kepadanya atas "kampanye bersejarahnya," kata Gedung Putih.

Kemudian, setelah pidato konsesi Harris kepada rakyat pada hari Rabu sore, Biden merilis pernyataan yang memuji Harris.

Biden mengatakan bahwa dia telah menjadi mitra yang luar biasa dan pelayan masyarakat yang penuh dengan integritas, keberanian, dan karakter.

"Dalam keadaan yang luar biasa, dia melangkah maju dan memimpin kampanye bersejarah yang mewujudkan apa yang mungkin terjadi jika dipandu oleh kompas moral yang kuat dan visi yang jelas untuk negara yang lebih bebas, lebih adil, dan penuh dengan lebih banyak peluang bagi semua warga Amerika," kata Biden.

Biden mengatakan memilih Harris sebagai calon wakil presidennya adalah "keputusan terbaik" yang dibuatnya.

"Kisahnya mewakili kisah terbaik Amerika. Dan seperti yang diperjelasnya hari ini, saya tidak ragu bahwa dia akan terus menulis kisah itu," kata Biden.

"Dia akan melanjutkan perjuangan dengan tujuan, tekad, dan kegembiraan. Dia akan terus menjadi pejuang bagi semua rakyat Amerika. Di atas segalanya, dia akan terus menjadi pemimpin yang akan diteladani anak-anak kita untuk generasi mendatang saat dia meninggalkan jejaknya pada masa depan Amerika," Biden menambahkan.

Trump dan Harris juga berbicara melalui telepon pada hari Rabu, menurut tim kampanye Trump. Harris memberi tahu Trump bahwa dia akan bekerja dengan Biden untuk memastikan pemindahan kekuasaan secara damai, tidak seperti transisi pada tahun 2020, menurut email yang dikirim ketua tim kampanye Harris Jen O'Malley Dillon kepada staf tim kampanye.

Menurut Gedung Putih, Biden berencana untuk berbicara tentang hasil pemilu dan transisi pada hari Kamis.

Tonton:Lengkap! Pidato Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih AS

Kekalahan Harris terjadi saat Trump meraih kemenangan di negara bagian penentu Pennsylvania, Georgia, dan Wisconsin pada malam hari. Trump kemudian memenangkan negara bagian penentu lainnya, Michigan, pada hari Rabu.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu (6/11/2024).

Dalam sidang tersebut Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029 berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.

Ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih dapat fokus menyelesaikan target-target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemanpan-RB) memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM), serta pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian pada Kabinet Merah Putih agar dapat berjalan dengan efektif.

“Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Asta Cita,” ujarnya dalam siaran persnya.

Pada 8 misi Asta Cita, tugas dan fungsi Kemenpan-RB ada di poin ke-4 terkait Penguatan Pembangunan (SDM), serta poin ke-7 terkait Penguatan Reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

Untuk mengakselerasi hal tersebut Kemenpan-RB telah menentukan tiga program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja.

Program pertama adalah penataan kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang meliputi organisasi, tugas dan fungsi, serta pengisian jabatan ASN pada masa transisi.

Penataan difokuskan pada pembagian peran yang efektif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik optimal.

“Saat ini Kemenpan-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara maraton bersama dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga sedang memfinalisasi berbagai kebijakan terkait hal ini,” kata Rini.

Untuk diketahui, terdapat pergeseran tugas dan fungsi pada kementerian dan lembaga yang baru/berubah/tetap. Maka dari itu, perlu dilakukan percepatan pengisian SDM aparatur pada kementerian dan lembaga tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Kita pastikan dalam pengisian jabatan ASN ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini agar tetap dapat menduduki jabatan yang setara,” sambung Rini

Program kedua adalah penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Melalui SAKP, diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

Selain itu, SAKP diharapkan dapat menciptakan keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Saat ini secara konsepsi kebijakan telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan dibahas harmonisasinya dengan Kementerian Hukum dan instansi terkait. Akan segera difinalisasi”. ungkap Rini

Ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Sebagai bagian dari amanat UU No. 20/2023 tentang ASN, secara teknis penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN terutama PPPK agar sesuai dengan kebutuhan instansi.

Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN melalui seleksi computer assisted test (CAT) dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik,” ucapnya.

Selain tiga program utama, terdapat juga program lain yang dijalankan, diantaranya penetapan Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan netralitas ASN pada momen Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak. Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN.

Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.