JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, resmi memiliki sarana ibadah bagi umat Buddha, Si Mian Fo.

Peresmian rumah ibadah yang berlokasi di Simpang Empat Riverwalk Island PIK ini dilakukan pada Sabtu (9/11/2024), sekaligus merayakan Hari Kebesaran Si Mian Fo (Phra Phrom).

Proses peresmian dilakukan dalam upacara yang dipimpin oleh Sangha Dhammaduta Indonesia, YM. Bhikkhu Khanit Sannano Maha Thera.

Peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Direktur Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Nyoman Suriadarma, Chairman & Group CEO Agung Sedayu Group (ASG) Susanto Kusumo, Direktur ASG Richard Halim Kusuma, CEO ASG Steven Kusumo, Linda Kusumo dan Natalia Kusumo.

Kemudian Board of Director Agung Sedayu Group David Chaniago, Ketua Umum Majelis Tridharma Indonesia Eddy Wijaya dan Ketua Umum Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia Soegiandi.

Prasasti peresmian ditandatangani oleh Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia Prapan Disyatat dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama RI, Supriyadi.

“Semoga dengan kehadiran Si Mian Fo dapat semakin melengkapi fasilitas ibadah di kawasan ini. ASG terus memperkokoh komitmen, berkiprah untuk selalu memberikan pelayanan dan inovasi terbaik,” ungkap CEO ASG Steven Kusumo.

Sementara itu, Direktur ASG Richard Halim Kusuma mengatakan event ini merupakan momen yang sangat istimewa, karena peresmian ini bertepatan dengan Hari Kebesaran Si Mian Fo.

“Perayaan ini bukan hanya simbol dari keberhasilan pembangunan tempat ibadah, tetapi juga lambang harapan, kedamaian, dan keberkahan bagi kita semua,” jelas Richard.

Si Mian Fo dipercaya sebagai Brahma Vihara, Pencipta dan Penguasa dunia. Ia mewakili empat ajaran Dewa Brahma atau Dhamma, yaitu Metta (Cinta Kasih), Karuna (Welas Asih), Muditta (Rasa Simpati), dan Upekkha (Keseimbangan Batin).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kuil Wat Paknam Phasi Charoen Bikkhu Tanjaokhunpra Srisompoht menegaskan pentingnya pemahaman ajaran Dhamma.

“Saya berharap umat tidak hanya berdoa, tetapi juga memahami makna empat ajaran Brahma Vihara, terutama Metta yang merupakan inti dari semuanya,” tuturnya.

Dengan diresmikannya Sarana Ibadah Si Mian Fo, umat Buddha di PIK dan sekitarnya kini memiliki akses yang lebih mudah untuk beribadah.

Tempat ini diharapkan menjadi simbol perdamaian, cinta kasih, dan kerukunan antar umat beragama.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengucurkan dana sebesar Rp112,56 miliar untuk mendukung pembangunan masjid dan musala yang di Ranah Minang.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumbar, Al Amin mengatakan selama kurang lebih empat tahun ini soal pembangunan rumah ibadah masjid dan musala yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota terbilang mendapat perhatian dari Pemprov Sumbar.

"Kami mencatat anggaran yang telah digunakan yang bersumber dana hibah dari Pemprov Sumbar mencapai Rp112,56 miliar terhitung sejak tahun 2021-2024," katanya, Rabu (25/9/2024).

Dia menyampaikan bantuan yang diberikan itu secara jumlah dapat dikatakan mengalami peningkatan setiap tahun seiring jumlah permohonan yang disampaikan masyarakat.

"Jadi ada permohonan yang diajukan pengurus masjid dan musala ke Biro Kesra," ujarnya.

Al Amin menjelaskan melihat dari data pencairan bantuan untuk pembangunan masjid dan musala itu, terhitung mulai tahun 2021 sebesar Rp13,66 miliar.

Kemudian pada tahun 2022, jumlah bantuan meningkat menjadi Rp24,33 miliar. Selanjutnya tahun 2023 bantuan yang diberikan Rp35,4 miliar, dan di tahun 2024 nilainya naik lagi yakni mencapai Rp38,17 miliar.

Menurutnya adanya jumlah anggaran untuk bantuan pembangunan masjid dan musala itu, sebagai bukti upaya Pemprov Sumbar dalam mewujudkan Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan.

"Jadi hal itu tak sekedar omon-omon saja, tetapi aksi nyata melalui peningkatan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK)," jelasnya.

Dia menyebutkan penyaluran bantuan itu tidaklah berjalan sepanjang 12 bulan per tahunnya, tapi dikhususkan pada saat bulan Ramadan, yakni melalui Tim Safari Ramadan Provinsi Sumbar dalam kunjungannya ke masjid dan musala yang ditetapkan dengan lokasi di berbagai daerah di Sumbar.

"Jadi setiap tahunnya itu masjid dan musala akan berbeda-beda mendapatkan bantuan dana pembangunan. Tidak akan sama, karena kami ingin pemerataan bantuan, sehingga bisa dirasakan secara bertahap di berbagai daerah," ungkapnya.

Dikatakannya adanya perbedaan masjid dan musala yang mendapatkan alokasi bantuan itu, mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian bantuan hibah.

Alasan kenapa dipastikan masjid dan musala yang berbeda, karena sebelum pemberian bantuan, tim teknis Biro Kesra akan melakukan pendataan dan verifikasi lapangan berdasarkan usulan yang masuk.

"Artinya masjid dan musala lain yang belum tersentuh bantuan akan menjadi prioritas dalam pendistribusian bantuan," katanya.

Sedangkan untuk besarnya nilai bantuan yang dialokasikan Rp50 juta untuk masjid, dan Rp20 juta untuk musala. Bantuan tersebut dapat digunakan pengurus masjid dan musala untuk menunjang pembangunan sarana ibadah yang telah ada.

Al Amin juga menyampaikan bahwa bantuan pembangunan rumah ibadah itu tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tapi juga ada alokasi dana untuk umat Kristen yang ingin membangun gereja juga.

"Jadi juga ada alokasi untuk membantu rumah ibadah bagi umat kristen dan secara nilai dana memang tidak sebanyak masjid dan musala, sebab yang menjadi dasar dari pengucuran dananya adalah permohonan yang disampaikan," jelasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024, terdapat 485 lembaga yang tercatat sebagai penerima bantuan hibah dari Pemprov Sumbar. Bentuk lembaga yang menerima bantuan tersebut terdiri dari pondok pesantren, majelis taklim, kelompok yasin, rumah tahfidz dan lainnya.

Begitu pula dengan usulan masyarakat untuk pembangunan rumah ibadah baik masjid, mushola maupun gereja semua ditampung dan diberikan perhatian.

"Kami meyakini rumah ibadah memiliki peran strategis dalam pertumbuhan peradaban umat di bidang keagamaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan musala juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam.

Hingga saat ini jumlah masjid dan musala di Sumbar lebih dari 5.000 unit, diantaranya tercatat sebagai masjid nagari sebanyak 1.200 unit.

Biro Kesra mencatat jumlah tersebut akan terus bertambah seiring tingginya keinginan masyarakat untuk menghadirkan masjid dan musala yang representatif di lingkungan tempat tinggalnya.

"Pemprov Sumbar sendiri memberikan dukungan penuh kepada masyarakat untuk pembangunan rumah ibadah di lingkungannya," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Gubernur Jakarta, Suswono, berjanji akan mengupayakan penambahan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) di Jakarta jika memenangkan Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Suswono setelah bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, serta perwakilan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Jumat (13/9/2024) di Gedung DPR RI.

“Hari ini saya silaturahmi ke seorang tokoh yang tidak asing lagi, pak Hidayat Nur Wahid. Tadi kebetulan kan beliau ada tamu juga yang dari kalangan dewan masjid,” ujar Suswono kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (13/9/2024).

“Saya ketemu juga baru tadi dan kebetulan juga jadi kita mendengar aspirasi dari mereka. Diantaranya kan soal BOTI ya,” sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dewan Masjid menyampaikan harapan agar program BOTI dikembalikan seperti semula. Pasalnya, bantuan tersebut dikabarkan mengalami penurunan selama masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono.

“Bantuan operasional tempat ibadah yang konon katanya sekarang dipangkas ya oleh Plt (Gubernur), mungkin nanti kita akan perlu tahu penyebabnya apa sehingga dipangkas. Artinya kalau secara pendanaan memungkinkan ya kenapa tidak?” kata Suswono.

Menurut Suswono, dengan anggaran yang besar, Jakarta seharusnya mampu mempertahankan bahkan meningkatkan program BOTI demi mendukung operasional tempat ibadah.

“Setidak-tidaknya maka kami Rido (Ridwan Kamil-Suswono) ini akan mengembalikan BOTI itu minimal sama. Syukur-syukur kalau bisa nambah kan kenapa tidak ditambah? Yang jelas fungsi tempat ibadah nanti kita bisa akan kembangkan,” ujarnya.

Adapun Pilkada Jakarta 2024 bakal diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno diusung PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura.

Lalu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) diusung dan didukung belasan partai politik yaitu Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, Prima, PKN Perindo, PAN, PPP; dan Garuda.

Ada pula pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen.

Surabaya: Kementerian Agama tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pendirian rumah ibadah. Rancangan Perpres ini antara lain mengatur rekomendasi pendirian rumah ibadah cukup dari Kementerian Agama (Kemenag), tidak perlu lagi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Philip K Widjaja, mengatakan jika dilihat dari sejarah, fungsi rekomendasi FKUB saat itu adalah dalam rangka membantu Kemenag dalam berusaha mengurangi potensi konflik ke depan.

Dengan demikian, fungsi tersebut sifatnya merupakan tambahan untuk memperkuat tugas Kementerian Agama, bukan menggantikan. Seiring perjalanan waktu, di samping Kemenag terus berbenah dalam penyempurnaan dan memperkuat pembinaan agama sampai ke setiap daerah, kondisi dan kesadaran umat dalam beragama juga makin baik.
"Maka, dihapusnya fungsi FKUB untuk memberi rekomendasi sebenarnya adalah bagian kembalinya fungsi Kementerian Agama secara utuh. Permabudhi memberikan apresiasi tinggi atas rancangan keputusan ini dan mendukung dengan penuh," kata Philip di Surabaya, Minggu, 11 Agustus 2024.
Sementara Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu, mengatakan pendirian rumah ibadah harus disesuaikan dengan kebutuhan umat. Sementara selama ini proses pendirian rumah ibadah harus memerlukan rekomendasi dari FKUB.

"Kami setuju dengan Menteri Agama, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama, mengurangi diskriminasi, efisiensi dan kemudahan administrasi, menjaga kemandirian agama, hingga mencegah politisasi," jelasnya.

Dalam beberapa kasus, lanjut Kevin rekomendasi FKUB berpotensi menjadi alat untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Dengan menghapus persyaratan ini, setiap kelompok agama memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mendirikan rumah ibadah tanpa campur tangan atau tekanan dari kelompok manapun.

(DEN)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar mengaku belum mendapatkan informasi utuh terkait pencabutan syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendirikan tempat ibadah. Pihaknya tidak mau gegabah menyikapi wacana ini.

“MUI belum bisa bersikap karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari Kemenag. Ini kan harus dibahas dan dikaji terlebih dahulu,” ujar Kiai Anwar Iskandar di Jakarta, Kamis (7/8/2024l.

Menurut Kiai Anwar Iskandar, penjelasan utuh dari Kemenag sangat diperlukan sehingga MUI bisa menyikapi penghapusan syarat FKUB ini.

“Kan perlu dijelaskan. Apa misalnya manfaat dan mudharatnya jika hal itu dicabut. Mungkin yang menolak ini karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait hal ini,” ucap Kiai Anwar Iskandar.

Dia pum berpesan agar hal-hal yang sensitif dan menyentuh langsung masalah keumatan seperti ini, bisa disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan perubahan signifikan dalam prosedur perizinan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Dalam pernyataannya pada acara dialog kebangsaan dan rapat kerja nasional Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Jakarta padw Sabtu (3/8/2024), Gus Yaqut menyampaikan bahwa perizinan tersebut nantinya hanya perlu diajukan ke Kementerian Agama (Kemenag), tanpa memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Langkah ini, menurut Gus Yaqut, diambil untuk memudahkan proses perizinan pendirian rumah ibadah. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mendirikan tempat ibadah.

"Perizinan cukup diajukan ke Kemenag, tidak perlu rekomendasi dari FKUB," ujar dia.

Gekira, ormas yang berada di bawah naungan Partai Gerindra, menjadi tuan rumah acara tersebut. Kehadiran Yaqut dalam acara ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap ormas-ormas keagamaan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Yaqut juga menyampaikan bahwa aturan baru ini akan diberlakukan setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengingatkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak boleh begitu saja mencoret keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Ma’ruf menyampaikan, adanya rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah merupakan kesepakatan dari masing-masing majelis agama yang diakui di Indonesia.

“Ini sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal corat-coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama,” kata Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kesepakatan itu dibuat bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Wapres pun menjelaskan bahwa aturan adanya rekomendasi FKUB tidak begitu saja terjadi. Hal ini telah dibahas secara selama empat bulan dalam 11 kali pertemuan.

“Saya hapal wong saya yang ikut melahirkan itu dari hasil diskusi-diskusi itulah terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,” papar Ma’ruf Amin.

“Jadi ada asbabun nuzulnya, mengapa peraturan itu ada. Nah jangan kemudian kesepakatan itu dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja!” ucapnya.

Wapres pun meminta Kementerian Agama kembali melihat dasar terkait adanya rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah.

Ia juga meminta Kemenag untuk mendengar para pihak yang pernah terlibat membuat aturan tersebut.

“Dilihat dulu sebabnya, untuk apa, kenapa terjadi peraturan itu, ada sebab-sebabnya, dan untuk apa peraturan itu dibuat,” kata Wapres.

“Dan mendengarkan banyak pendapat dari mereka yang terlibat pada waktu itu. Saya kira itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut menyatakan, bakal ada perubahan aturan untuk mempermudah pendirian rumah ibadah.

Hal ini disampaikan dalam acara dialog kebangsaan dan rapat kerja nasional Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Ke depan, kata Yaqut, perizinan pendirian rumah ibadah hanya cukup diajukan Kemenag, tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUB dicoret," kata Yaqut.

Menag mengatakan, perubahan aturan ini nantinya bakal berlaku setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pendirian rumah ibadah.

Sebab, pemerintah menilai telah terjadi hambatan pendirian rumah ibadah lantaran memerlukan rekomendasi FKUB. Padahal, pemerintah telah berkomitmen pendirian rumah ibadah harus dipermudah.

Perubahan aturan ini telah disepakati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Pak Menko Polhukam sudah bersepakat dengan kami dan Pak Mendagri untuk ini dijadikan Perpres. Jadi sebentar lagi, mudah-mudahan pendirian rumah ibadah ini tidak akan sulit lagi," kata Yaqut.

Medan: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan hadir di acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Musyawarah diselenggarakan di Hotel Santika, Medan, Sumatra Utara, Rabu-Sabtu 7-10 Agustus 2024.

“Insyaallah saya akan hadir di acara Munas ke-14 BKPRMI di Medan Awal Agustus 2024 mendatang. Diharapkan, dengan Munas itu nantinya, organisasi ini dapat melanjutkan program berkelanjutan yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Prabowo saat menerima silaturahmi Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus di Jakarta belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pembinaan Generasi Qur’ani oleh BKPRMI sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam mengentaskan buta aksara Al Qur’an. Prabowo bangga dengan keikhlasan para Ustaz/Ustazah BKPRMI yang telah melatih dan membina Generasi Qur’ani sehingga sampai saat ini BKPRMI telah mewisuda 30 juta santri Al Qur’an yang dibina oleh BKPRMI dan pembersihan 222.000 masjid dan musala se-Indonesia kerja sama BKPRMI dan yayasan Prabowo Subianto Djojohadikusumo.
"Semua kegiatan amal soleh ini harus diapresiasi oleh negara justru itu saya akan hadir pada acara Munas BKPRMI ke-14 di Medan dan akan memberikan bantuan 100 mobil pemelihara masjid," kata Presiden terpilih periode 2024 sd 2029.

Sementara itu, Said Aldi Al Idrus mengatakan, Prabowo sebagai Dewan Pembina DPP BKPRMI mendukung BKPRMI,memberikan 50 mobil pembersih masjid untuk menyukseskan program pembersihan 222.000 masjid dan musala se indonesia BKPRMI bekerja sama dengan Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

"Bantuan ini adalah bentuk kepedulian Pak Prabowo konsisten membantu masjid dan musala serta menjaga kesuciannya," katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Panitia Munas-14 BKPRMI Ahmad Rizqon dan ketua SC Sedek Rahman Bahta yang meminta seluruh kader BKPRMI untuk bersama-sama ikut mendukung dan mensukseskan Munas ke-14 BKPRMI di Medan nantinya. Sebab dalam Munas ke-14 nantinya, akan banyak kegiatan yang diselenggarakan.

"Kita ingin Munas ke-14 di Medan kali ini berjalan dengan baik dan sukses. Karena selama 47 tahun BKPRMI berkiprah, baru kali ini dilaksanakan Munas BKPRMI di Kota Medan, Sumatera Utara,” ujarnya.

(ALB)

Pemerintah berencana mengubah aturan soal pendirian tempat ibadah. Dalam waktu dekat, izin pendirian tempat ibadah hanya memerlukan rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) dan tak lagi memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya, maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUB dicoret," kata Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kegiatan Rakernas Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Sabtu (3/4) dan dikutip Senin (5/8).

Yaqut menambahkan dirinya sudah berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, dan Mendagri, Tito Karnavian, mengenai aturan baru itu. Nantinya, kata dia, aturan baru itu akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi sebentar lagi bapak ibu sekalian mudah-mudahan pendirian rumah ibadah ini tidak akan sulit lagi," ucap dia.

Jika nantinya aturan itu sudah disahkan, hambatan selanjutnya untuk mendirikan tempat ibadah hanyalah kebijakan kepala daerah. Maka dari itu, Yaqut meminta agar masyarakat dapat memenangkan kepala daerah yang diusung oleh Gerindra. Sebab, Gerindra adalah partai yang menjunjung tinggi keberagaman.

"Gerindra yang pasti memiliki komitmen besar atas keragaman," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapapun yang memahami agama, maka akan semakin toleran terhadap perbedaan, termasuk dalam menyikapi pendirian rumah ibadah. Hal itu disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia, keberagaman dan perbedaan itu adalah keniscayaan.

"Jadi, orang yang ribut itu, yang tidak mau ada orang yang berbeda itu, artinya dia kurang mendalami agama yang ia yakini. Bukan sebaliknya," ujar sosok yang akrab disapa Gus Yaqut itu dalam "Dialog Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional Gekira" di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

"Kalau masih ribut-ribut, ada orang bikin gereja ditolak, misalnya, itu artinya dia belum belajar agama dengan baik. Kalau dia belajar agama dengan baik, pasti tidak akan menolak pendirian rumah ibadah agama apa pun," sambung Menag Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan, Indonesia menjadi negara yang aman dan damai karena dipenuhi dengan toleransi dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Sikap tasamuh muncul karena pemahaman yang kuat dari masing-masing pemeluk agama atas keyakinannya.

Menurut dia, Islam sebagai agama yang dianutnya juga mengajarkan sikap saling toleransi. Meski berbeda dalam keimanan, orang tetap bersaudara dalam kemanusiaan.

"Kemudian, apa yang bisa menjadikan alasan buat saudaranya untuk menentang saudara lain mendirikan rumah ibadah? Tidak ada," ujar dia.

Gus Yaqut yakin, sikap toleransi diajarkan di semua agama, bukan hanya monopoli satu agama. Oleh karena itu, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan lainnya, dipastikan menjunjung tinggi toleransi.

"Mari kita jaga keragaman yang dimiliki Indonesia, kita saling bertoleransi, kita saling membantu apa pun latar belakang kita. Hanya untuk Indonesia, hanya untuk Indonesia," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak kader Partai Gerindra untuk mempermudah perizinan pendirian rumah ibadah, jika menjadi terpilih menjadi kepala daerah dari hasil Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Yaqut dalam acara Dialog Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional organisasi sayap Partai Gerindra, Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

"Bagaimana caranya agar rumah ibadah ini bisa mudah berdiri setelah rekomendasi juga dipermudah hanya cukup melalui Kementerian Agama? Caranya bagaimana? Maka kader-kader Gerindra harus memenangi pilkada-pilkada di daerah yang akan datang," kata Yaqut.

Mulanya, dia mengatakan, pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama, berkomitmen mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Hal itu diwujudkan lewat aturan baru pendirian rumah ibadah yang perizinannya hanya ditujukan ke Kemenag.

Dia menambahkan, aturan ini sudah lebih mudah dibanding sebelumnya yang mesti ada rekomendasi berlapis. Selain Kemenag, juga perlu ada rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk izin pendirian rumah ibadah.

Yaqut pun memastikan, dengan aturan baru tadi, pendirian rumah ibadah dari Kemenag akan lebih mudah. Hanya saja, katanya masih ada hambatan lain untuk persolan tersebut, yaitu izin dari kepala daerah.

"Saya jamin kalau rekomendasi di Kementerian Agama pasti mudah tidak akan dipersulit. Problemnya nanti di kepala daerah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Yaqut mengajak kader Partai Gerindra yang menang Pilkada 2024 untuk mempermudah izin pendirian rumah ibadah.

"Hambatannya apa? Kepala daerah. Kepala daerah setelah lolos rekomendasi (Kemenag), kemudian izin ini harus diterbitkan oleh kepala daerah," kata Yaqut.

"Bapak-Ibu sekalian memiliki kewajiban untuk memenangkan kepala-kepala daerah dari Gerindra yang pasti memiliki komitmen besar atas keragaman, atas keberagaman," ucapnya.

Tangerang: Polisi memastikan tak ada pengepungan rumah ibadah di Kampung Tukang Kajang, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, mengatakan video yang sempat viral dan kini muncul lagi adalah video lama.

"Itu video lama. Kejadian sekitar empat bulan lalu, saat Jemaat Gereja Tesalonika melakukan ibadah di rumah," kata Zain di Tangerang, Kamis, 25 Juli 2024.
Zain menjelaskan peristiwa itu sudah dimediasi dengan baik berlangsung damai dan kondusif. Dalam kasus ini pihaknya akan terus mengawal, memantau dan memastikan situasi Kamtibmas pascamediasi tetap terjaga dengan baik.
"Kami mengimbau kedua belah pihak, baik warga maupun Jamaat yayasan Thesalonika untuk saling menahan diri dan menjalankan hasil mediasi tersebut demi menjaga kondusifitas wilayah," jelasnya.

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan pemerintah telah melakukan mediasi sesaat setelah kejadian pada Maret 2024.

Mediasi dihadiri unsur Forkopimcam Kecamatan Teluknaga, DPMPTSP, Perkim, Satpol PP, Lintas sektoral Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, FKUB dan Polres Metro Tangerang Kota.

"Hasil mediasi diputuskan, pemerintah menyiapkan tempat sementara untuk jemaat Gereja Tesalonika dalam beribadah, yaitu di Aula Kantor lama Kecamatan Teluknaga," jelas Soma.

“Mengingat tempat ibadah mereka sebelumnya, yaitu di Perumahan Puri Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga masa kontraknya telah habis,” sambungnya.

Karena kontraknya habis, lanjut Soma, mereka membeli dua rumah untuk dijadikan tempat kegiatan Yayasan Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika. Beberapa bulan kemudian, tempat itu digunakan sebagai rumah doa.

“Masyarakat sekitar mengetahui hal itu. Merasa tidak dimintai izin untuk aktivitas rumah doa, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan akhirnya mendatangi rumah tersebut,” ungkapnya.

Sementara Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang, KH. Maski, turut mengamini bahwa kejadian dalam video yang kini kembali viral adalah video lama.

“Video itu kejadiannya 4 bulan lalu, tepatnya hari Sabtu 30 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB,” beber Maski.

“Dan permasalahannya sudah dilakukan mediasi mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten bersama Forkopimda, FKUB, Kemenag dan berbagai pihak terkait," ujarnya.

(DEN)