JAKARTA, investor.id- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, menyoroti isu keamanan ruang digital di Indonesia yang masih memprihatinkan pada 2024. Temuan SAFEnet  menyimpulkan bahwa keamanan dan hak-hak di ruang digital belum menjadi isu arus dan perhatian utama di Indonesia. Karena itu, insiden keamanan digital dan pelanggaran hak-hak digital pun masih terus terjadi.

Dalam laporan terbaru kuartal III-2024, SAFEet merekam telah terjadi insiden keamanan siber sebanyak 80 kali. Meski menurun sebanyak 10 insiden dibandingkan kuartal II-2024, kejadian tersebut menjadi tantangan serius bagi stakeholders di Tanah Air untuk terus berupaya menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi penggunanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Andi Hidayat, angkat bicara soal perubahan kedua atas UU ITE yang dinilai masih menyimpan berbagai permasalahan.

Andi menjelaskan pada perubahan kedua UU ITE masih terdapat sejumlah pasal yang multitafsir. Beberapa pasal itu mulai dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu hingga pemutusan akses tidak dihilangkan.

Perubahan kedua UU ITE, menurut Andi, justru diperjelas dengan penambahan sejumlah poin yang kian mempermudah orang untuk terjerat pasal-pasal karet dan pada gilirannya bakal membungkam kebebasan berpendapat.

“Justru malah orang itu lebih mudah menggunakan pasal ini, untuk menyetop orang lain berbicara atau berekspresi di media,” ujar Andi, Kamis, 10 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, menurut Andi, sudah seharusnya UU ITE dikembalikan kepada peruntukannya yakni, untuk mengatur transaksi elektronik.

“Karena memang tujuan awal adanya Undang-Undang ITE ini, untuk transaksi elektronik. Sebenarnya, kalau digunakan dengan betul hari ini kan marak judi online, nah harusnya untuk memberantas itu,” ungkap Andi.

Lebih jauh, Andi juga menyampaikan harapannya agar UU ITE yang berlaku saat ini direvisi total.

“Kita ingin revisi total. Revisi total itu ya tadi, kita ingin pasal-pasal karet dihapus,” ucap Andi.

Berdasarkan data yang dicatatkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak Januari hingga Juni 2024 terdapat 91 kasus yang tersandung UU ITE. Adapun kasus paling banyak adalah pada pasal pencemaran nama baik, diikuti ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebut kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengalami kenaikan sampai ratusan kasus. Bintang merujuk data SAFENET Indonesia terkait KBGO.

"Dari 118 kasus di triwulan pertama tahun 2023, naik menjadi 480 kasus di triwulan pertama tahun 2024. Dengan korban di rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak," kata Bintang saat menghadiri kegiatan di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta pada Kamis (10/7/2024).

Bintang menerangkan sebanyak 272 kasus atau 57 persen kasus didapati pada kelompok usia 18-25 tahun. Selanjutnya disusul oleh korban anak-anak di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 123 kasus atau 26 persen.

"Kasus yang muncul terkait dengan pelecehan dan eksploitasi seksual perempuan maupun anak secara online hingga penyebaran konten intim consensual," ucap Bintang.

Bintang mengungkapkan perempuan dan anak memang termasuk kelompok rentan menjadi korban KGBO. Salah satunya disebabkan kemajuan teknologi.

"Internet dan media sosial saat ini menjadi sarana bagi munculnya tindakan kekerasan dan eksploitasi yang semakin beragam jenis dan intensitasnya," ujar Bintang.

Oleh karena itu, Bintang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menemukan solusi yang terbaik. Bintang menekankan solusinya tidak hanya dalam urusan penanganan saja, melainkan juga ke tahap pencegahannya.

"Penting untuk mendorong perempuan dan anak Indonesia agar lebih aware dalam memanfaatkan teknologi digital secara tepat. Sebab, perempuan dan anak yang dibekali dengan kemampuan literasi digital yang baik akan mampu melindungi diri sendir," ucap Bintang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menyoroti kursi Menteri Komunikasi dan informatika (Menkominfo) di rezim Joko Widodo yang kerap diisi oleh pejabat tak kompeten.

Hal ini diungkapkan Safenet setelah menggelar aksi demonstrasi menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur imbas kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Rabu (10/7/2024).

Adapun Budi merupakan orang dekat Jokowi yang berstatus sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi.

"Kita bisa melihat dari track record sebelumnya, Menteri Kominfo itu selalu diisi oleh orang-orang yang berbagi jatah, bukan dari orang-orang yang punya kapasitas, baik dalam konteks teknologi informasi maupun komunikasi," jelas Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum kepada wartawan.

"(Kami) menuntut Jokowi sebagai presiden yang menunjuk Menteri Kominfo yang mengisi jabatan kominfo strategis ini dengan orang-orang yan kapabel," ungkapnya.

Selama 10 tahun Jokowi menjabat, kursi Menkominfo sudah 2 kali berganti.

Menkominfo pertama era Jokowi adalah Rudiantara, seorang profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom.

Rudiantara lalu digantikan oleh politikus Partai Nasdem, Johnny G. Plate, yang belakangan divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek menara BTS 4G Kominfo.

Plate lalu digantikan oleh eks Menkopolhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, sebelum jabatan definitif diberikan Jokowi untuk Budi Arie yang masih menolak mundur sampai sekarang.

"(Kami) mendorong Budi Arie sebagai Menteri Kominfo untuk mundur dari jabatannya karena selama ini kita melihat ada ketidakbecusan saat dia jadi menteri," tegas Nenden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait diretasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan korban-korban yang terdampak dari (peretasan) PDNS," kata Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, kepada wartawan pada Rabu (10/7/2024).

Ia berharap, hal ini bisa menjadi dasar buat Safenet dan tim advokasi lain menyusun bentuk tanggung jawab dari negara.

"Kemungkinan kami akan melakukan gugatan kepada pemerintah, kepada Menkominfo dan Presiden atas kelalaian tersebut. Hingga saat ini kami sedang memformulasikan hal tersebut," lanjut dia.

"Salah satu opsinya itu (PTUN). Bisa juga class action," sebut Nenden.

Namun demikian, Nenden berujar, pihaknya masih menunggu perkembangan situasi.

Ia menambahkan, Safenet juga telah mengajukan permohonan informasi publik terkait situasi terkini kasus peretasan PDNS, termasuk di dalamnya informasi soal jumlah data ataupun jumlah layanan apa saja yang terdampak dari situasi tersebut.

"Tapi hingga saat ini kami masih menunggu jawaban dari Kominfo," kata Nenden.

Sebagai informasi, serangan siber terhadap PDNS 2 milik PT Telkom terjadi pada 20 Juni 2024. Akibatnya, sejumlah layanan publik pada 20 Juni sempat mengalami kendala.

Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Direktorat Jenderal Imigrasi yang membuat mobilitas masuk dan ke luar negeri di bandara terganggu.

Setelah ditelusuri, didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga 26 Juni 2024, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi forensik digital.

Terkait serangan siber tersebut, Budi Arie yang hingga kini menolak melepas jabatannya berujar bahwa si peretas meminta uang 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar sebagai tebusan.

Tetapi, pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Belakangan, selagi pemerintah tak meminta maaf atas peristiwa ini, justru si peretas yang meminta maaf dan berjanji bakal mengembalikan kunci pembuka ransomware PDNS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Perwakilan aliansi sekaligus Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum Menjelaskan, aksi demonstrasi ini untuk memprotes kegagalan Kemenkominfo menjaga dan melindungi data pribadi warga.

“Tuntutan kami diantaranya adalah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya PDNS 2 dengan mengundurkan diri,” ujar Nenden saat dihubungi, Rabu (10/7/2023).

Selain itu, lanjut Nenden, aksi yang berlangsung pukul 13.00 WIB juga untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Kemenkominfo yang merugikan dan melanggar hak-hak digital rakyat.

Adapun aksi ini diinisiasi oleh sejumlah organisasi yang tergabung di dalam aliansi, di antaranya Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Pers, Indonesian Corruption Watch (ICW), LBH Pers, Lokataru dan beberapa kelompok lainnya.

“Dalam aksi ini kami mengajak seluruh masyarakat dari kelompok apapun karena kita semua korban dari lemahnya perlindungan data,” kata Nenden.

Berikut 7 tuntut yang dibawa dalam aksi hari ini:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya PDNS 2 dengan MENGUNDURKAN DIRI.

2. Kementerian Memberikan notifikasi kepada publik soal data-data pribadi yang terungkap, termasuk kapan dan bagaimana serangan itu terjadi.

3. Memastikan proses investigasi secara akuntabel, transparan, menyeluruh, tuntas, dan dipublikasikan secara berkala sehingga publik menerima informasi yang akurat.

4. Memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bobolnya PDNS 2.

5. Mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

6. Memastikan independensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi.

7. Membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami peretasan sejak Kamis (20/6/2024) hingga membuat sejumlah layanan publik terganggu.

Akibat peretasan itu, sejumlah data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak. Pemerintah pusat memastikan tidak bisa memulihkan data yang hilang akibat terdampak peretasan.

Sejumlah layanan publik yang terganggu pun masih belum pulih sepenuhnya, dan masih dalam proses perbaikan secara bertahap hingga saat ini.