Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perbedaan tarif akibat tuduhan anti-dumping oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Sebab, ada satu perusahaan yang terbebas dari bea masuk anti-dumping.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut. Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%.M Meskipun angka tersebut penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

"Berpotensi ke situ. Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9 ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9 ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9 persen. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri baik dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan di bidang perekonomian. Diusulkan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dalam rancangan kebijakan pembangunan Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usulan keberadaan Inpres tersebut diserahkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam bentuk Policy Paper Peta Jalan Kebijakan Pengawasan Kemitraan Indonesia 2024-2029 kepada Pemerintah secara simbolis kepada Penasihat KPPU yang juga Ketua Dewan Penasihat TKN Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah, didampingi Penasihat KPPU lainnya, Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean.

Fanshurullah berpendapat kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha di berbagai skala, termasuk antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dari total PDB pada tahun 2018, penyerapan 97% tenaga kerja dan 58,8% investasi, Fanshurullah melihat potensi kemitraan terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, namun kontribusinya masih relatif rendah.

UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri serta praktik kemitraan dengan industri hanya menguntungkan usaha besar, sementara alih teknologi berjalan lambat. Ketua KPPU menyampaikan beberapa masukan strategis kepada Presiden Terpilih terkait hal tersebut.

"Dalam jangka pendek diperlukan Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar dan menengah melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro yang diawasi oleh KPPU. Juga perlu dibentuk Lembaga koordinasi kemitraan nasional sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Aturan ini sudah berusia 16 tahun, namun belum dijalankan. Padahal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. Sementara untuk jangka menengah, perlu dibuat undang-undang khusus kemitraan, dan jangka panjang diperlukan peta jalan emas kemitraan sesuai RPJPN 2024-2045," sambungnya.

Ekonom Indonesia Prof Dr Didin S Damanhuri, yang membantu KPPU dalam penyusunan policy paper peta jalan tersebut menjelaskan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor strategis pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha yang efektif di Indonesia.

Serta perlu dilakukan penyusunan gap analysis terhadap regulasi dan kebijakan yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran atas hambatan dan peluang pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha. Berbagai analisis ini akan dituangkan dalam konsep naskah kebijakan sebagai bahan awal arahan strategis pengawasan kemitraan usaha di Indonesia untuk 5 tahun yang akan diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Penasihat KPPU Fuad Bawazier menyambut baik perlunya Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah tercepat yang dapat ditempuh. Sementara proses menuju Instruksi Presiden, Penasihat KPPU Burhanudin Abdullah mengarahkan KPPU agar memfokuskan pengawasan kemitraannya kepada 5.500 perusahaan besar yang memiliki cengkraman atau potensi untuk melakukan konsentrasi usaha.

Di samping itu, Penasihat KPPU Benny Pasaribu menambahkan solusi agar KPPU melakukan sosialisasi kepada lebih kurang 65 ribu perusahaan besar dan menengah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20/2008 dan turunannya agar kemitraan itu benar-benar dijalankan, karena bermitra adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar lebih efisien.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan tantangan bagi KPPU adalah bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan secara masif ke semua sektor yang jumlah UMKM-nya mencapai 64,1 juta.

"Melalui pengawasan yang masif, kesenjangan akan berkurang, dan pemerataan ekonomi akan tercapai. Karena semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," jelas Gopprera.

Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran KPPU, hal tersebut tentu belum dapat dicapai. Untuk itu, kata Gopprera, KPPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dan salah satunya dengan penyelarasan konsep kemitraan dengan rumusan Asta Cita Presiden 2024-2029.

Era globalisasi telah membuat daya saing lokal berada dalam posisi terancam. Untuk menghadapi persaingan di era globalisasi, hal yang harus dilakukan adalah memanfaatkan teknologi.

Perkembangan teknologi telah membuka peluang yang luar biasa di pasar global. Penggunaan teknologi digital kini bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi.

Pemanfaatan teknologi tentu bukan satu-satunya cara untuk menghadapi persaingan usaha di kancah global. Berdasarkan buku Strategi UMKM dan Bisnis Kreatif, Lena Nuryanti (2024:190), untuk menghadapi persaingan di era globalisasi, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

Untuk menghadapi persaingan di era globalisasi, hal yang harus dilakukan adalah inovasi produk. Inovasi dibutuhkan agar dapat menghadirkan solusi baru atau yang lebih baik dari kompetitor. (DK)

JAKARTA, investor.id – Praktik penetapan harga jual kembali atau resale price maintenance (RPM) terhadap sebuah produk merupakan hal yang biasa terjadi. Walau Pasal 8 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli menyebutkan tidak boleh menetapkan harga jual kembali, secara ekonomi bisnis penetapan RPM bukan-lah tindakan antipersaingan usaha.

“Kalau undang-undangnya jelas melarang. Tapi, kalau secara ekonomi bisa membuktikan sebaliknya, apalagi pendekatan kita ada di rule of reason dan itu bisa dibuktikan maka RPM sah-sah saja untuk dilakukan. Semua poduk, jika harganya ditetapkan kembali, pasti ada alasannya mengapa produsen melakukan hal itu,” ujar Pakar Hukum Persaingan Usaha, juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH. M.Li.

Dalam penjelasan lebih lanjut, hubungan antara produsen dan para reseller terjalin secara vertikal – terafiliasi antara produsen yang mendistribusikan produk ataupun reseller-nya – dan tidak horizontal atau sesama pesaing.

Ditambahkan oleh Profesor Ningrum, ada alasan-alasan bisnis tertentu yang bisa diterima produsen untuk melakukan RPM. Misalnya, untuk lebih efisien dan lebih memastikan perilaku distributor atau reseller-nya.

“Ada hubungan hukum, ada kontrak, ada perjanjian. Kalau di reseller dan distributor menjual seenaknya saja, ya dia bisa dihantam oleh pesaingnya secara horizontal. Semisal saya buat barang, kamu mesti jualkan. Tapi, tolong jangan jual dengan harga seenaknya supaya saya bisa kontrol. Kenapa? Kalau kamu jual tinggi kan nggak laku, sementara saya punya saingan di luar bisa jual lebih murah. Jadi (memang), ada alasannya mereka melakukan itu, untuk efisiensi atau ada kepastian harga,” tuturnya.

Di Amerika Serikat (AS) sendiri, penetapan harga jual kembali itu awalnya memang sangat sensitif dan dilarang total.  Tetapi pada 2007, Mahkamah Agung AS menemukan error yang terjadi selama ini dan dalam keputusannya pun berubah total. Secara ekonomi bisnis pun, RPM dinyatakan bukan absolutely tindakan anti-persaingan.

“Jadi, Mahkamah Agung Amerika membalikkan semua putusan yang lalu, dan mengatakan bisa menerima alasan bahwa penetapan harga jual kembali itu tidak secara absolut merusak persaingan usaha,” ungkap Prof. Ningrum.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyambut positif rencana merger emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).

Direktur TOWR Indra Gunawan mengatakan aksi korporasi di Industri telekomunikasi yang marak terjadi belakangan ini bakal berdampak baik bagi kinerja perseroan.

"Kami sangat bersyukur dengan semaraknya aksi korporasi. Kami melihat bahwa dari beberapa aksi korporasi itu memberikan dampak signifikan. Terbukti, ada penambahan jumlah menara," katanya dalam Pubex Live 2024 pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, dengan bergabungnya dua entitas bisnis, maka kemampuan finansial pun lebih kuat. Permintaan akan layanan tower pun semakin meningkat.

"Dampaknya, dengan merger punya jangkauan yang besar. Ini memberikan dampak positif terhadap TOWR," ujar Indra.

Hingga 31 Maret 2024, TOWR telah memiliki 31.000 menara. Selain itu, emiten Grup Djarum itu memiliki revenue-generating fiber to the tower (FTTT) sebanyak 186.500 km, serta 1 juta homes passed untuk fiber to the home (FTTH). Lalu, TOWR memiliki 13.500 activation untuk segmen connectivity.

Sebelumnya, TOWR juga telah menyelesaikan akuisisi 90,11% saham emiten grup IBST pada Juli lalu. Akuisisi IBST dilakukan TOWR melalui anak usahanya PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo melalui entitas usahanya PT iForte Solusi Infotek (iForte).

Dengan akuisisi ini, kepemilikan menara Protelindo akan melebihi 34.300 menara, dengan tingkat penyewaan mencapai hampir 58.000, serta peningkatan jaringan fiber optik mendekati 170.000 km.

Nilai pengambilalihan saham IBST adalah sebesar Rp2.813 per lembar saham dengan total nilai transaksi mencapai sekitar Rp3,42 triliun untuk keseluruhan 90,11% saham IBST.

Sementara itu, emiten telekomunikasi BUMN PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga memandang positif dilakukannya merger antara EXCL dan FREN.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan mengatakan penggabungan dua entitas tersebut akan mendorong pertumbuhan bisnis sektor telekomunikasi karena terciptanya kompetisi yang sehat.

"Harusnya ini menjadikan kompetisi jadi sehat dan dorong pertumbuhan lebih baik," kata Daru dalam acara public expose TLKM pada Senin (26/8/2024).

Apalagi, lanjut Daru, Telkomsel masih memiliki pangsa pasar bisnis telekomunikasi yang besar saat ini. Tercatat, pangsa pasar bisnis seluler di Telkomsel secara keseluruhan berada di atas 50%. Kemudian, pangsa pasar di fix broadband mencapai 70%.

Telkomsel juga gencar mengembangkan pangsa pasar layanan Internet 5G di Indonesia. "Implementasi 5G selektif kami lakukan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dari sisi kinerja keuangan, hingga semester I/2024, TLKM teratat meraup laba bersih Rp15,42 triliun, turun 8,31% secara tahunan (year on year/yoy). Namun, pendapatannya naik 2,42% yoy menjadi Rp75,29 triliun pada semester I/2024.

Kendati kinerja laba tengah tertekan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi mengatakan prospek sektor telekomunikasi masih menjanjikan. Hal ini lantaran telekomunikasi merupakan kebutuhan primer dari konektivitas digital enabler.

"Penetrasi di pasar seperti di fix broadband juga masih rendah. Artinya, memberikan peluang pertumbuhan," ujar Heri"

Untuk itu, pada keseluruhan tahun ini, Telkom membidik pertumbuhan pendapatan low single digit, serta laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) margin berkisar 50%-52%. Selain itu, capex to revenue ditarget mencapai 22%-24%.

Sejumlah bisnis yang dijalankan TLKM mulai dari seluler, fix broadband, data center, hingga tower juga menurutnya masih bertumbuh.

"Jadi, kami melihat secara keseluruhan masih menikmati pertumbuhan industri dan jadi katalis positif," tutur Heri.

Adapun, menurutnya pada tahun ini Telkom masih fokus pada percepatan transformasi melalui strategi utama five bold moves (5BM) yang melayani segmen business-to-consumer (B2C) dan business-to-business (B2B).

Perbesar

Selain TOWR dan TLKM, emiten menara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) juga menyambut baik aksi merger antara XL Axiata dan Smartfren.

Direktur Investasi dan Sekretaris Perusahaan Mitratel Hendra Purnama mengatakan, dalam jangka menengah-panjang konsolidasi operator seluler akan mendorong kesehatan industri telekomunikasi, yang artinya akan berdampak positif terhadap industri menara.

"Untuk itu, kami yakin ke depan kebutuhan infrastruktur telco seperti Menara dan fiber akan semakin dibutuhkan untuk akselerasi perluasan jaringan dari mobile network operator," kata Hendra kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan MTEL siap mendukung konsolidasi XL Axiata dan Smartfren dan berkolaborasi dengan entitas hasil merger ini untuk memaksimalkan optimalisasi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Hal ini diharapkan akan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Meski begitu, dia tidak memungkiri dalam jangka pendek adanya konsolidasi akan sedikit berdampak pada bisnis penyewaan menara.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Mitratel berupaya untuk selalu proaktif dalam mengantisipasi berbagai dinamika pasar, termasuk potensi yang akan terjadi bila terjadi konsolidasi operator seluler.

Dia melanjutkan berkaca dari merger yang pernah terjadi sebelumnya antara PT Indosat Tbk. (ISAT) dan Hutchison 3 Indonesia (H3I), Mitratel bisa menyediakan solusi bagi entitas merger tersebut.

Dengan demikian, Mitratel tidak hanya dapat memitigasi potensi penurunan tenant, tetapi menjaga tren pertumbuhan perusahaan melalui penempatan kolokasi baru dan memberikan layanan baru dalam ekosistem menara.

"Hal ini dimungkinkan mengingat Mitratel memiliki lebih dari 38.000 menara yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga entitas baru hasil merger memiliki banyak alternatif sekiranya memerlukan relokasi perangkat jaringannya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, proses merger antara XL Axiata dan Smartfren tengah berjalan. Kedua perseroan sudah masuk tahap uji tuntas atau due diligence untuk merger.

EXCL dan FREN diketahui telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tidak mengikat pada 15 Mei 2024, terkait dengan rencana menciptakan entitas baru.

Apabila proses penggabungan usaha berjalan mulus, dipastikan ada satu pihak yang bakal bertahan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai surviving entity atau entitas yang menerima penggabungan usai proses merger selesai.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses merger antara PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) sedang berjalan. Emiten telekomunikasi milik negara, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) pun buka suara soal proyeksi persaingan pasar anak usahanya Telkomsel.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan mengatakan Telomsel memiliki cara pandang positif atas rencana merger XL Axiata dengan Smartfren. "Harusnya ini menjadikan kompetisi jadi sehat dan dorong pertumbuhan lebih baik," katanya dalam acara public expose TLKM pada Senin (26/8/2024).

Menurutnya, Telkomsel masih memiliki pangsa pasar bisnis telekomunikasi yang besar saat ini. Tercatat, pangsa pasar bisnis seluler di Telkomsel secara keseluruhan berada di atas 50%. Kemudian, pangsa pasar di fix broadband mencapai 70%.

Telkomsel juga gencar mengembangkan pangsa pasar layanan Internet 5G di Indonesia. "Implementasi 5G selektif kami lakukan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, proses merger antara XL Axiata dan Smartfren tengah berjalan. Kedua perseroan sudah masuk tahap uji tuntas atau due diligence untuk merger.

EXCL dan FREN diketahui telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tidak mengikat pada 15 Mei 2024, terkait dengan rencana menciptakan entitas baru.

Jika proses penggabungan usaha berjalan mulus, dipastikan ada satu pihak yang bakal bertahan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai surviving entity atau entitas yang menerima penggabungan usai proses merger selesai.

Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys mengatakan proses due diligence tidak boleh berlangsung lama dan diharapkan bisa rampung dalam waktu yang tak lama.

“Due diligence tidak boleh lama-lama tapi segera lah harusnya selesai,” ujarnya.

Sayangnya, Merza tak mengungkap jadwal pasti rampungnya proses due diligence, serta pengendali dan komposisi pemegang saham dalam entitas gabungan ini. Namun, Merza menyatakan bahwa kedua perusahaan tidak mengalami kendala dalam proses tersebut.

“Enggak ada kendala, hanya nyari data semua. Ibarat orang mau nikah kita lihat bibit, bebet, bobotnya,” katanya.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar pertemuan dengan berbagai pelaku usaha sektor pertambangan di Kantor Pusat KPPU. Dihadiri perwakilan Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, dan PT INALUM, pertemuan tersebut membahas berbagai permasalahan persaingan usaha di pertambangan guna meningkatkan level persaingan usaha di sektor tersebut.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari tren perkembangan proporsi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat, yakni dari 7,65 persen di tahun 2015 menjadi 12,22 persen di tahun 2022. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh peningkatan Indeks Persaingan Usaha Nasional (IPU).

Data menunjukkan sektor pertambangan memiliki tingkat persaingan usaha yang relatif rendah dibandingkan 15 sektor ekonomi lainnya. Tahun lalu, IPU untuk sektor pertambangan berada di 4,56 atau di bawah angka agregat sebesar 4,91. Bahkan selama 6 (enam) tahun terakhir, sektor pertambangan berada di bawah besaran agregat. Rata-rata nilai IPU sektor pertambangan pada tahun 2018 hingga tahun 2023 pun berada di 4,42 sementara rata-rata nilai agregat periode yang sama adalah 4,76.

Selain faktor regulasi, rendahnya skor IPU sektor pertambangan ini akibat dari struktur pasar yang terkonsentrasi, perilaku dari pelaku usaha yang dinilai tidak sehat dan kinerja pasar yang tidak kompetitif. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa berharap tingkat persaingan usaha di sektor pertambangan dapat membaik.

"Pelaku usaha di sektor yang terkonsentrasi tinggi seperti pertambangan diharapkan tetap berupaya meningkatkan indeks persaingan usaha yang saat ini masih rendah. Salah satunya dengan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan KPPU menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pengawasan dan pencegahannya. Pihaknya juga mendengarkan berbagai masukan dan mendiskusikan strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan indikator persaingan usaha agar meningkat secara substansial.

Ifan menambahkan, diskusi yang digelar pada Rabu (21/8), itu juga mengemukakan beberapa isu strategis di sektor pertambangan di antaranya, terkait proses bisnis, regulasi dan kebijakan yang berpotensi menghambat persaingan, serta pemasaran dan hilirisasi.

Selanjutnya, tidak diperolehnya alokasi liquefied natural gas (LNG) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bagi pelaku usaha tambang yang ingin melakukan pergantian bahan bakar minyak pada pembangkit listriknya.

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai data, informasi, serta perspektif baru dalam diskusi tersebut, Ifan mengatakan KPPU akan menganalisis data serta kebijakan di sektor pertambangan. Pihaknya juga akan melakukan pemantauan lapangan ke berbagai area tambang untuk melengkapi analisis.

"Dari sisi regulasi, KPPU juga akan melakukan kajian atas peraturan yang dinilai akan menghambat persaingan untuk kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Berbagai hal tersebut penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat memberikan kesempatan berusaha yang adil dan merata," paparnya.

Sementara itu MIND ID menyambut baik upaya KPPU untuk mengidentifikasi potensi terjadinya pelanggaran di sektor pertambangan serta mitigasi agar terhindar dari pelanggaran persaingan usaha. Pada forum ini, MIND ID forum mengaku siap mengikuti program kepatuhan serta akan menyusun peraturan dan kebijakan internal perusahaan anggota atau sub holdingnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendukung penuh upaya yang dilakukan salah satu perusahaan dalam negeri yang melaporkan salah satu perusahaan asal Tiongkok ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar KPPU segera melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti laporan salah satu perusahaan nasional yang diduga dirugikan oleh salah satu perusahaan asal negeri Tirai Bambu.

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat menanggapi soal langkah PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT BEST), sebuah perusahaan nasional yang melaporkan Ningbo AUX IMP & EXP CO., LTD sebuah perusahaan asal Tiongkok sebagai pemilik merek AUX Air Conditioner ke KPPU.

Diketahui, PT BEST melaporkan perusahaan Tiongkok tersebut lewat surat tertanggal 14 Agustus 2024 atas dugaan Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"KPPU harus responsif saya kira ketika menerima laporan dari masyarakat. Apalagi ini menyangkut sebuah kedaulatan dan kepentingan ekonomi Nasional. Segera saja KPPU tindaklanjuti secara serius apa yang sudah dilaporkan itu," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (16/8/2024).

Darmadi juga mengingatkan, ada rIsiko atau dampak ekonomi yang cukup serius jika perusahan-perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri dibiarkan ketika melakukan sebuah pelanggaran bisnis.

"Selain akan jadi preseden buruk, kalau praktik mereka atau cara mereka berbisnis diduga banyak melakukan pelanggaran dibiarkan maka, implikasi seriusnya bakal banyak perusahaan lokal yang akan terganggu. Ekosistem bisnis tanah air bakal terguncang imbas ulah mereka nantinya. Jadi pemerintah termasuk KPPU harus peka dan bertindak tegas kepada perusahaan asing yang melakukan moral hazard semacam itu," tandas politikus PDIP itu.

Darmadi menduga sikap arogan perusahaan asal Tiongkok tersebut tak terlepas dari penegakan hukum di sektor bisnis yang lemah.

"Jadi kondisi itu mereka manfaatkan dan menganggap otoritas di kita lemah, itulah yang memicu mereka berbuat seenaknya di negeri orang. Kalau para pemegang otoritas di kita menjalankan aturan dengan benar dan tak mudah diiming-imingi, saya kira perusahaan asing manapun tak akan berani berbuat semaunya," tandasnya.

Terakhir, Darmadi mengingatkan agar pemerintah dalam hal ini KPPU khususnya mengedepankan kepentingan nasional sebagai skala prioritas yang perlu dijaga.

"Jiwa merah putih harus tertanam kuat di KPPU. Sekali lagi ini bukan menyangkut persoalan atau perkara bisnis semata tapi, ada soal harga diri, kedaulatan bangsa yang dipertaruhkan di dalam persolan ini. Kita tak anti investasi asing, tapi jika dalam prakteknya mereka menginjak-injak harga diri kita sebagai sebuah bangsa sudah selayaknya cara bisnis mereka ditinjau ulang bila perlu dibekukan izin operasionalnya," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa hukum PT BEST Slamet Riyadi dan Teja Yulianto menjelaskan bahwa pihak PT BEST sebagai Distributor Tunggal di Indonesia telah berhasil memasarkan produk pendingin udara AC (Air Conditioner) merek AUX di Indonesia selama lebih dari 20 tahun.

"Sehingga AC merek AUX dikenal luas oleh seluruh masyarakat Indonesia namun pada tanggal 5 Juli 2024 Ningbo AUX secara sepihak memutuskan kontrak distributor tunggal di Indonesia kepada PT BEST tanpa melalui itikad bisnis yang baik dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ungkap Slamet Riyadi.

Slamet Riyadi mengatakan, akibat pemutusan kontrak distributor tunggal secara sepihak yang dilakukan oleh Ningbo kepada PT BEST sebelum masa berakhirnya perjanjian.

"Berdampak kerugian atas produk terkait unit Air Conditioner merek AUX yang telah terjual oleh PT BEST di seluruh wilayah Indonesia atas layanan purna jual dan atas garansi produk dan PT BEST juga mengalami kerugiaan secara materil dan immateril," jelasnya.

Slamet Riyadi berharap agar majelis KPPU dapat memberikan rasa keadilan.

"Untuk kami pelaku usaha, dan demi terjaganya iklim usaha yang sehat sesuai amanat UU di NKRI dan juga mengimbau agar Ningbo AUX dapat mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT BEST) melaporkan Ningbo AUX IMP & EXP CO., LTD asal Tiongkok sebagai pemilik merek AUX Air Conditioner ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Laporan tertanggal 14 Agustus 2024 tersebut dilayangkan atas dugaan Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kuasa hukum PT BEST Slamet Riyadi dan Teja Yulianto menjelaskan bahwa pihak PT BEST sebagai distributor tunggal di Indonesia telah berhasil memasarkan produk pendingin udara AC (Air Conditioner) merek AUX di seluruh wilayah Indonesia selama lebih dari 20 tahun.

Namun pada 5 Juli 2024 Ningbo AUX secara sepihak memutuskan kontrak distributor tunggal di Indonesia kepada PT BEST tanpa melalui itikad bisnis yang baik dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Akibat pemutusan kontrak sepihak sebelum masa berakhirnya perjanjian tersebut berdampak kerugian yang dialami oleh PT BEST maupun konsumen atas layanan purna jual dan garansi produk AUX. PT BEST juga mengalami kerugian secara materil dan immateril.

"Kami berharap agar majelis KPPU dapat memberikan rasa keadilan untuk kami pelaku usaha, dan demi terjaganya iklim usaha yang sehat sesuai amanat UU di NKRI dan juga mengimbau agar NINGBO AUX dapat mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya," kata Slamet Riyadi dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (14/8/2024).

JAKARTA, investor.id - Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, digugat atas penerapan Google Play Billing (GPB) System di Google Play Store, melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia. Sidang pun telah digelar sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada Jumat (28/6/2028), dan kedua pada Selasa (16/7/2024).  

Googgle digugat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang diatur dalam Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a.

Pada sidang pertama akhir Juni lalu, sidang digelar dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator, yang dipimpin  ketua majelis hakim Hilman Pujana serta Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai anggota majelis.

Dalam paparannya, investigator menyampaikan bahwa telah terdapat cukup bukti atas terjadinya pelanggaran UU 5/1999.

Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasi melalui Google Play Store menggunakan GPB system dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi dari Google Play Store.

“GBP adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia. Atas penggunaan GBP tersebut, Google mengenakan tarif layanan (fee) kepada aplikasi sebesar 15-30% dari pembelian,” ungkap Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU Akhmad Muhari, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sementara itu, berbagai jenis aplikasi yang dikenakan penggunaan GPB tersebut meliputi aplikasi yang menawarkan langganan (seperti pendidikan, kebugaran, musik, atau video) serta aplikasi yang menawarkan digital items yang dapat digunakan dalam permainan/gim.

Selanjutnya, aplikasi yang menyediakan konten atau kemanfaatan (seperti versi aplikasi yang bebas iklan) serta aplikasi yang menawarkan cloud software and services (seperti jasa penyimpanan data, aplikasi produktivitas, dan lainnya).

Kebijakan penggunaan GPB tersebut pun mewajibkan aplikasi yang diunduh dari Google Play Store harus menggunakan GPB sebagai metode transaksinya. Sementara itu, penyedia konten atau pengembang (developer) aplikasi juga wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam GPB tersebut.

Google juga tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB. Kebijakan penggunaan GPB itu efektif diterapkan pada 1 Juni 2022. Bagi aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dihapus dari Google Play Store.

Sementara itu, Google Play Store sendiri merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 93%. Karena itu, atas beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Google LLC itu, investigator menganalisis adanya dampak terhadap persaingan usaha.

Investigator juga menyebut bahwa akibat perilaku Google LLC, melalui kebijakan-kebijakannya itu, menimbulkan hambatan pasar jasa penyediaan pembayaran, hilangnya pilihan pembayaran bagi konsumen, serta adanya penurunan pendapatan developer Indonesia yang dibarengi dengan kenaikan pendapatan terlapor (Google).

Bantahan Google

Sementara itu, pada sidang Selasa (16/7/2024) kemarin, Majelis Komisi melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda penyampaian tanggapan terlapor (Google) terhadap LDP yang sebelumnya telah disampaikan investigator pada sidang pertama di Ruang Sidang, Gedung Kantor KPPU Jakarta.

“Google LLC, yang dalam sidang diwakili oleh kuasa hukumnya, menyampaikan bahwa menolak LDP yang disampaikan investigator pada sidang sebelumnya,” ungkap Akhmad Muhari.

Dengan adanya tanggapan tersebut, Majelis Komisi pun akan menyusun hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam kesempatan yang sama, investigator KPPU maupun para terlapor juga telah menyerahkan daftar nama saksi dan/atau ahli kepada Majelis Komisi. 

Kasus tersebut sedianya punya jangka waktu pemeriksaan pendahuluan 30 hari kerja sejak tanggal 20 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2024.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News