Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan aturan untuk melindungi usaha peternak sapi perah. Desakan ini muncul usai sejumlah peternak sapi perah rakyat membuang sekitar 200 ton susu segar per hari lantaran tidak diserap atau dibeli oleh peternak sapi (IPS).

Ketua DPN Teguh Boediyana menyampaikan, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar dari peternak sapi perah ini terjadi lantaran tidak adanya regulasi yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat.

“Ini adalah sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat dan menjamin kepastian pasar dari susu segar yang di hasilkan,” kata Teguh dalam keterangan resminya, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar yang diproduksi oleh para peternak merupakan suatu tindakan pengingkaran komitmen. Teguh menuturkan, IPS sempat berkomitmen untuk menyerap dan membeli susu segar yang diproduksi oleh peternak sapi perah rakyat.

Lebih lanjut, tindakan IPS yang menolak untuk menyerap susu segar peternak sapi perah rakyat menambah penderitaan peternak yang sudah termarjinalisasi serta tidak pernah memperoleh nilai tambah dari susu segar yang dihasilkan.

Melihat kondisi tersebut, Teguh mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang dapat melindungi keberadaan dan kelanjutan usaha sapi perah rakyat.

“...segera menerbitkan peraturan pemerintah sekurang-kurangnya dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden guna melindungi keberadaan dan kelanjutan usaha sapi perah peternak rakyat,” desak Teguh.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat menjadi pengganti Instruksi Presiden No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada awal 1998 karena mengikuti Letter of Intent antara pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan kebijakan rasio impor susu yang dikaitkan dengan realisasi penyerapan susu segar. Kebijakan ini sudah dilaksanakan sebelum era reformasi dan dikenal dengan adanya Bukti Serap (Busep).

Teguh juga menilai, pemerintah dapat membentuk Badan Persusuan Nasional yang fokus bertugas menangani program terwujudnya swasembada produksi susu segar. Badan ini sekaligus untuk mendukung dan menunjang program makan bergizi gratis.

Terakhir, Teguh mengharapkan agar pemerintah dapat menindak tegas IPS agar tidak lagi terjadi kasus pembuangan susu segar seperti yang terjadi saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

"Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

"Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

Aksi serupa juga terjadi di Boyolali. Para peternak sapi hingga pengepul susu melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"Untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS. Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

KUD Mojosongo, imbuhnya, menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter per hari. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali menggelar aksi mandi susu pada Sabtu (9/11).

Aksi itu merupakan protes atas pembatasan kuota yang diterapkan di Industri Pengolahan Susu.

Para pengepul susu mengaku kecewa lantaran serapan susu dari sapi lokal berkurang.

Selain Boyolali, peternak dan pengepul di Pasuruan juga sempat melakukan aksi protes.

Mereka membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan pengiriman susu ke IPS.

Bisnis.com,JAKARTA - Sejumlah peternak sapi melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Menanggapi aksi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati,di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Dia mengutip pernyataan para pengepul bahwa alasan IPS membatasi pasokan susu, karena adanya perawatan pabrik, konsumen menurun, dan perbaikan standar kualitas.

Namun, Lusia mengatakan bahwa yang terpenting adalah dampak dari pengurangan kuota susu tadi. Dia mencontohkan KUD Mojosongo Boyolali yang menerima susu dari peternak sebanyak 23.000 liter per hari, ternyata IPS hanya bisa menerima susu sebanyak 15.000 liter per hari atau terjadi penurunan.

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

Produksi susu segar Boyolali dahulu bisa mencapai 51 juta liter per tahun tidak ada masalah di IPS. Namun kini dengan produksi rata-rata 38 juta liter per tahun tiba-tiba ada masalah ini.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS.

Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

"Hal ini, juga terjadi di luar wilayah Boyolali seperti di Salatiga dan Jawa Timur, juga mengalami hal yang sama. Hal ini, masalah kelihatan secara nasional yakni pengurangan jumlah produksi dari industri," ujarnya.

KUD Mojosongo per hari menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sejumlah peternak sapi melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Menanggapi aksi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati,di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Dia mengutip pernyataan para pengepul bahwa alasan IPS membatasi pasokan susu, karena adanya perawatan pabrik, konsumen menurun, dan perbaikan standar kualitas.

Namun, Lusia mengatakan bahwa yang terpenting adalah dampak dari pengurangan kuota susu tadi. Dia mencontohkan KUD Mojosongo Boyolali yang menerima susu dari peternak sebanyak 23.000 liter per hari, ternyata IPS hanya bisa menerima susu sebanyak 15.000 liter per hari atau terjadi penurunan.

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

Produksi susu segar Boyolali dahulu bisa mencapai 51 juta liter per tahun tidak ada masalah di IPS. Namun kini dengan produksi rata-rata 38 juta liter per tahun tiba-tiba ada masalah ini.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS.

Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

"Hal ini, juga terjadi di luar wilayah Boyolali seperti di Salatiga dan Jawa Timur, juga mengalami hal yang sama. Hal ini, masalah kelihatan secara nasional yakni pengurangan jumlah produksi dari industri," ujarnya.

KUD Mojosongo per hari menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

PASURUAN, iNews.id – Pemandangan menyayat hati terjadi di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Para peternak sapi perah di wilayah tersebut terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah yang sangat besar. 

Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu sapi itu viral di media sosial.

Dalam rekaman video terlihat sejumlah truk tangki membuang ratusan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik.

Manajer pengepul susu NSP, Abednego Wahyu Adi Permana menyampaikan, pembatasan kuota pengiriman susu yang diterapkan oleh perusahaan telah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. 

"Ini terjadi bukan hanya di daerah Pasuruan tapi lebih menyeluruh. Kami sangat menyayangkan adanya pembatasan kuota ini sehingga babnyak peternak yang sulit untuk diterima di industri,",” ujar Abednego Wahyu.

Sementara itu, Kepala Desa Dawuan Sengon, Sugiyanto ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aksi pembuangan susu di wilayahnya. Dia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak susu. 

“Pada dasarnya, warga dan peternak berharap ada kenaikan harga susu,” kata Sugiyanto.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata pangan nasional terpantau bervariasi pada hari ini, Kamis (7/11/2024). Adapun, kenaikan terjadi pada beras, bawang, hingga telur ayam, sedangkan harga daging ayam dan daging sapi turun.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (7/11) pukul 09.35 WIB, harga rata-rata beras premium naik 0,90% menjadi Rp15.620 per kilogram. Diikuti harga beras medium yang naik 0,07% menjadi Rp13.540.

Selanjutnya, beras SPHP Bulog juga mengalami kenaikan tipis 0,08%. Alhasil, rata-rata harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.570 per kilogram.

Meskipun harga beras naik, namun harga daging ayam ras turun 0,58% menjadi Rp36.110 per kilogram, sedangkan daging sapi murni di pedagang eceran turun 0,03% menjadi Rp134.700 per kilogram.

Adapun, harga rata-rata telur ayam ras di pedagang eceran justru terpantau mengalami kenaikan 0,39% menjadi Rp28.680 per kilogram.

Beralih ke komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani juga mengalami kenaikan harga. Misalnya, harga rata-rata ikan kembung senilai Rp37.570 per kilogram, atau naik 1,29%.

Berikutnya, harga rata-rata ikan tongkol naik 0,26% menjadi Rp31.140 per kilogram. Namun, harga ikan bandeng turun 2,53% menjadi Rp32.410 per kilogram.

Lalu, harga cabai merah keriting naik 0,88% menjadi Rp28.790 per kilogram. Namun harga cabai rawit merah turun 0,53% atau menjadi Rp39.360 per kilogram.

Di lain sisi, kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah yang terkerek 0,03% menjadi Rp34.030 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,17% menjadi Rp40.440 per kg.

Untuk harga pangan kedelai biji kering impor terpantau naik 0,85% menjadi Rp10.700 per kilogram. Sementara, harga jagung pakan di tingkat peternak melejit 5,70% menjadi Rp6.310 per kilogram.

Di lain sisi, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,27% menjadi Rp18.260 per liter, sedangkan rata-rata minyak goreng curah turun 1,43% ke harga Rp16.530 per liter.

Panel harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran turun 0,22% menjadi Rp17.950 per kilogram. Disusul harga garam halus beryodium turun 0,26% menjadi Rp11.560 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata tepung terigu curah melandai 1,08% menjadi Rp10.060 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu kemasan (non-curah) naik tipis 0,08% menjadi Rp13.160 per kilogram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten peternakan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) menyatakan siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ini dilakukan dengan mendatangkan sapi dari Australia.

Direktur Utama BEEF Imam Subowo mengatakan, perseroan telah mengimpor 6.000 sapi sampai dengan saat ini dan diperkirakan akan mencapai 7.500 sapi sampai denga akhir tahun 2024.

SHUTTERSTOCK/K_SAMURKAS Ilustrasi daging sapi.

“Hari ini saja telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin Australia, untuk mengangkut sapi khusus milik PT Estika Tata Tiara Tbk dengan muatan 1.948 ekor sapi,” kata Imam dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Imam menjelaskan, setelah sapi impor melewati masa karantina, sapi-sapi tidak langsung dipasarkan, tapi terlebih dahulu masuk pada masa penggemukan selama 110 hari sebelum dipasarkan.

“Langkah kami ini bagian dari upaya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah,” ungkap Imam.

Guna melancarkan mengimpor sapi di tahun 2024 dan biaya masa penggemukannya, perseroan telah menyiapkan belanja modal sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 350 miliar.

"Sumber dananya berasal dari kas internal, pinjaman,” terang Imam.

Lebih lanjut, Imam menuturkan, sapi-sapi yang diimpor telah melewati uji kualitas dan kesehatan sapi guna memastikan layak untuk program penggemukan di Indonesia.

"Kami memilih sapi-sapi jenis Brahman berkualitas terbaik dari peternak di Australia,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten peternakan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) menyatakan siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ini dilakukan dengan mendatangkan sapi dari Australia.

Direktur Utama BEEF Imam Subowo mengatakan, perseroan telah mengimpor 6.000 sapi sampai dengan saat ini dan diperkirakan akan mencapai 7.500 sapi sampai denga akhir tahun 2024.

SHUTTERSTOCK/K_SAMURKAS Ilustrasi daging sapi.

“Hari ini saja telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin Australia, untuk mengangkut sapi khusus milik PT Estika Tata Tiara Tbk dengan muatan 1.948 ekor sapi,” kata Imam dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Imam menjelaskan, setelah sapi impor melewati masa karantina, sapi-sapi tidak langsung dipasarkan, tapi terlebih dahulu masuk pada masa penggemukan selama 110 hari sebelum dipasarkan.

“Langkah kami ini bagian dari upaya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah,” ungkap Imam.

Guna melancarkan mengimpor sapi di tahun 2024 dan biaya masa penggemukannya, perseroan telah menyiapkan belanja modal sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 350 miliar.

"Sumber dananya berasal dari kas internal, pinjaman,” terang Imam.

Lebih lanjut, Imam menuturkan, sapi-sapi yang diimpor telah melewati uji kualitas dan kesehatan sapi guna memastikan layak untuk program penggemukan di Indonesia.

"Kami memilih sapi-sapi jenis Brahman berkualitas terbaik dari peternak di Australia,” ungkapnya.

Setelah melewati masa penggemukan dan panen tiba, Imam mengatakan perseroan akan memasarkan sapi-sapi tersebut langsung kepada para pedagang sapi.

“Perseroan saat ini berfokus utama pada usahanya yaitu penggemukan sapi, dan mempersiapkan cold storage dengan cold chain terbesar yang saat ini terintegrasi dengn RPH kami," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten peternakan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) menyatakan siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ini dilakukan dengan mendatangkan sapi dari Australia.

Direktur Utama BEEF Imam Subowo mengatakan, perseroan telah mengimpor 6.000 sapi sampai dengan saat ini dan diperkirakan akan mencapai 7.500 sapi sampai denga akhir tahun 2024.

SHUTTERSTOCK/K_SAMURKAS Ilustrasi daging sapi.

“Hari ini saja telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin Australia, untuk mengangkut sapi khusus milik PT Estika Tata Tiara Tbk dengan muatan 1.948 ekor sapi,” kata Imam dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Imam menjelaskan, setelah sapi impor melewati masa karantina, sapi-sapi tidak langsung dipasarkan, tapi terlebih dahulu masuk pada masa penggemukan selama 110 hari sebelum dipasarkan.

“Langkah kami ini bagian dari upaya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah,” ungkap Imam.

Guna melancarkan mengimpor sapi di tahun 2024 dan biaya masa penggemukannya, perseroan telah menyiapkan belanja modal sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 350 miliar.

"Sumber dananya berasal dari kas internal, pinjaman,” terang Imam.

Lebih lanjut, Imam menuturkan, sapi-sapi yang diimpor telah melewati uji kualitas dan kesehatan sapi guna memastikan layak untuk program penggemukan di Indonesia.

"Kami memilih sapi-sapi jenis Brahman berkualitas terbaik dari peternak di Australia,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

Amran sebelumnya menegaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi, agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk program pemerintahan selanjutnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Ia pun mengatakan Indonesia bercita-cita menjadi pemasok pangan global pada 2033. Karenanya, peningkatan produksi pangan menjadi sangat penting. Dengan begitu impor pangan yang sempat meningkat karena fenomena El Nino bisa ditekan.

Ia pun telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pengusaha Vietnam berinvestasi peternakan sapi perah di Indonesia.

"Yang kedua, ada investor dari Vietnam untuk sapi perah," kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Amran menyebut Kementan akan mengawal agar proses investasi itu berjalan dengan mudah. Kendati, Amran masih enggan membocorkan nilai total dari rencana investasi tersebut.

"Nanti kami sampaikan," imbuhnya.