JAKARTA, invesstor.id – Retno Marsudi mendesak pentingnya para pemangku kepentingan tingkat global bekerja semakin keras menangani permasalahan krusial, yaitu masalah air. Hal ini disampaikannya dalam agenda pertama mantan menteri luar negeri (menlu) RI itu, yang kini menjadi Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Air.

Pertemuan ke-40 UN-Water berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS) Senin (4/11/2024) waktu setempat.

Retno menekankan, penanganan isu air adalah hal yang vital dalam upaya bersama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi perdamaian dan kemakmuran dunia.

“Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci mempercepat pembangunan. Khususnya mengingat upaya penanganan air di dunia saat ini dihadapkan pada dua kendala besar, yaitu keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu," papar Retno, menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diterima pada Kamis (7/11/2024).

Retno menyertakan laporan Bank Dunia, menyatakan sumber daya yang tersedia saat ini amat terbatas. Terlebih lagi, hingga 2030 pembangunan infrastruktur air di seluruh dunia akan membutuhkan dana fantastis yang mencapai US$ 6,7 triliun.

Dunia juga menghadapi sejumlah tenggat dalam menyelesaikan permasalahan air dunia. Di antaranya adalah Konferensi Air PBB pada 2026, tahap akhir Dekade Aksi Air pada 2028, dan target pencapaian Agenda 2030.

Retno meminta komunitas internasional bekerja sama memastikan penguatan sarana implementasi. Ini termasuk pendanaan, bagi perbaikan kualitas air dan sanitasi. Menlu RI periode 2014-2024 itu juga mengajak anggota dan mitra UN-Water meningkatkan usaha mereka.

Pada kesempatan uang sama, Ketua UN-Water Alvaro Lario menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan urusan air ke dalam semua agenda pembahasan dan proses PBB yang relevan. Ini termasuk dalam agenda Pembiayaan untuk Pembangunan.

Pertemuan ini juga jadi penyambutan Retno yang baru mulai menjalankan mandatnya sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB. Lario menyatakan harapan pihaknya dapat bekerja sama lebih erat dengan Retno.

Sebagai mekanisme koordinasi seluruh badan PBB bagi penanganan isu air, pertemuan UN-Water berlangsung dua tahun sekali. Tahun ini, pertemuan tersebut diselenggarakan pada 4-5 November 2024 dan dihadiri 130 peserta dari seluruh anggota dan mitra UN-Water.

Keikutsertaan Retno dalam pertemuan UN-Water menandai tugas pertamanya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air sejak secara resmi memulai mandat pada 1 November 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2014-2024, Retno Marsudi secara resmi memulai tugas barunya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan air pada 1 November 2024.

Hal tersebut disampaikan Retno melalui unggahan foto di media sosial Instagram pribadinya. Dari unggahan tersebut, terlihat Retno yang tengah tersenyum sembari memperlihatkan bendera PBB sebagai background-nya

"Hari ini, 1 November 2024, saya memulai peran baru saya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk isu air yang paling pertama," tulis Retno dalam caption unggahannya.
Tak hanya itu, Retno pun menyerukan supaya komunitas global menempatkan isu air di pucuk tertinggi agenda politik global dan bekerja sama untuk memastikan air menjadi maslahat bersama untuk semua.

“Air adalah nyawa,” tegasnya.

Baca juga: Hebat! Menlu Retno Jadi Utusan Khusus PBB untuk Isu Air

Penunjukan ini menjadikan Retno Marsudi sebagai orang Indonesia pertama yang mengemban jabatan penting dalam organisasi tersebut. Sebagai Utusan Khusus, Retno memiliki tugas utama memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil UN Water Conference 2023.

Selain itu, ia bertugas meningkatkan kerja sama dunia dan sinergi antara proses internasional dalam mendukung target air internasional, termasuk SDG 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Retno juga diamanahi untuk memperjuangkan masalah air supaya menjadi agenda politik utama baik, di dalam maupun luar PBB, serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target dunia terkait air.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI periode 2014—2024 Retno Marsudi kini mengemban jabatan baru.

Ia secara resmi ditunjuk menjadi Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk Urusan Air per 1 November 2024.

"Hari ini, 1 November 2024, saya memulai peran baru saya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk isu air yang paling pertama," ucap Retno dalam unggahan foto dirinya di Instagramnya, Jumat (1/11).

Dalam unggahannya, foto yang dibagikannya itu menampilkan Retno dengan bendera PBB di belakangnya.

Dirinya kemudian menyerukan komunitas global seharusnya menempatkan isu air di pucuk tertinggi agenda politik global dan bekerja sama untuk memastikan air menjadi maslahat bersama untuk semua.

“Air adalah nyawa,” kata dia, menegaskan, dikutip dari Antara.

Sekjen PBB Antonio Guterres menunjuk Retno Marsudi sebagai utusan khususnya untuk isu air, sebuah jabatan baru, pada 13 September 2024.

Penunjukan Retno membuatnya menjadi orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB.

Adapun tugas yang akan dilakukan Retno sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB di antaranya adalah memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil UN Water Conference 2023.

Selain itu, ia bertugas meningkatkan kerja sama dunia dan sinergi antara proses internasional dalam mendukung target air internasional, termasuk SDG 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Retno juga diamanahi untuk memperjuangkan masalah air supaya menjadi agenda politik utama baik, di dalam maupun luar PBB, serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target dunia terkait air.

Dalam pernyataan penunjukan Retno, Sekjen PBB turut mengakui peran Retno sebagai Menlu RI dalam diplomasi global dalam 10 tahun terakhir, khususnya dalam penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada Mei lalu, di mana deklarasi tingkat menteri berhasil disepakati.

Sedari awal, Retno telah menyebut bahwa jabatan barunya akan diemban mulai 1 November 2024, setelah tanggung jawabnya sebagai menteri luar negeri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo selesai.

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam pada hari Senin atas Undang-Undang yang disahkan parlemen Israel, yang melarang badan bantuan PBB beroperasi di negara itu.
“
Saya sangat prihatin dengan pengesahan hari ini oleh Knesset Israel atas dua undang-undang tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang, jika dilaksanakan, kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum PBB," kata Guterres dalam sebuah pernyataan dan dikutip Anadol Agency, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pernyataan itu muncul setelah Parlemen Israel mengesahkan UU pada Senin kemarin, yang akan melarang UNRWA yang selama ini membantu warga Palestina beroperasi di negara itu. Hasil pemungutan suara menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung, dengan 10 menentang.

UU terpisah, yang disetujui anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan Israel untuk memutus semua hubungan dengan UNRWA, kecuali kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.
Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari ke depan.

"UNRWA adalah sarana utama yang digunakan untuk menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki. Tidak ada alternatif selain UNRWA," tegas Guterres.

Ia memperingatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut "dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan" bagi para pengungsi di Wilayah Palestina yang Diduduki, yang "tidak dapat diterima."

"Saya menyerukan kepada Israel untuk bertindak secara konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk berdasarkan hukum humaniter internasional dan yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut," tambahnya.

Menekankan bahwa penerapan undang-undang ini akan "merugikan" penyelesaian konflik Israel-Palestina dan perdamaian serta keamanan di kawasan secara keseluruhan, Guterres menegaskan kembali bahwa UNRWA "sangat diperlukan."

"Saya sampaikan masalah ini kepada Majelis Umum PBB dan akan terus memberi informasi kepada Majelis seiring perkembangan situasi," ungkapnya.

Baca juga: Makin Menjadi, Israel Larang UNRWA Beroperasi di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Istanbul: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada hari Minggu lalu menyatakan keterkejutannya atas tingginya angka kematian, cedera, dan kehancuran yang terjadi di Gaza Utara. Ia mengkritik otoritas Israel yang terus menolak pengiriman bantuan kemanusiaan, meskipun ada beberapa pengecualian terbatas.

Menurut pernyataan yang disampaikan juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, situasi di Gaza Utara telah mencapai titik kritis yang tidak dapat ditanggung bagi warga sipil Palestina yang terjebak dalam konflik.

Wilayah-wilayah seperti Jabalia, Beit Lahiya, dan Beit Hanoun kini menjadi zona bahaya, dengan warga sipil yang terperangkap tanpa akses ke perawatan medis, makanan, atau tempat berlindung yang memadai.
Salah satu kekhawatiran mendesak adalah penundaan kampanye vaksinasi polio, yang diungkapkan oleh pernyataan PBB sebagai ancaman serius bagi ribuan anak. Guterres menyatakan bahwa hal ini menambah krisis kesehatan yang terus meningkat di tengah situasi perang.

“Konflik ini berlangsung dengan sedikit perhatian terhadap hukum kemanusiaan internasional dan menyerukan gencatan senjata segera serta pembebasan semua sandera tanpa syarat,” ujar Guterres dalam pernyataannya, seperti dikutip Anadolu, Senin 28 Oktober 2024.

“Perlunya perlindungan bagi pekerja kemanusiaan dan petugas penyelamat di lapangan, yang sangat dibutuhkan untuk membantu warga sipil yang terdampak,” imbuh pernyataan Guterres.

Serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas tahun lalu, telah menimbulkan dampak yang menghancurkan. Menurut otoritas kesehatan setempat, hampir 43.000 orang telah tewas, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak, sementara lebih dari 100.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

Kondisi ini juga menyebabkan krisis pengungsi besar-besaran, dengan mayoritas warga Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang memperparah kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel saat ini menghadapi gugatan genosida di Pengadilan Internasional atas tindakan militernya di Gaza, sementara Guterres menyerukan pertanggungjawaban atas nama kemanusiaan dan mendesak agar semua pihak menghormati hukum internasional demi melindungi kehidupan warga sipil yang terjebak dalam konflik. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Kazan: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kritik tajam kepada Presiden RusiaVladimir Putin terkait invasi Rusia ke Ukraina dalam pertemuan di KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Guterres menegaskan bahwa tindakan Rusia melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi PBB setelah pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan pertama bertemu sejak April 2022, Guterres mendesak di hadapan Putin untuk menuntut perdamaian yang adil di Ukraina sesuai dengan Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum. Sekjen PBB yang baru saja mengunjungi Rusia di tengah serangan intensif terhadap kota-kota Ukraina terlihat berjabat tangan dengan Putin sebelum pertemuan berlangsung.
“Kita membutuhkan perdamaian di Ukraina. Perdamaian yang adil sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum PBB,” kata Guterres dikutip dari Radio Free Europe, Jumat, 25 Oktober 2024.

Seruan Guterres di KTT ini menuai kritik keras dari Ukraina. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyampaikan kecaman lewat media sosial X, mengungkapkan kekecewaan karena Guterres menolak undangan ke KTT Perdamaian Global di Swiss namun hadir di Kazan, Rusia.

"Sudah tahun ketiga perang, dan Sekretaris Jenderal PBB berjabat tangan dengan seorang pembunuh," tulis Navalnaya di X.

Yulia Navalnaya, tokoh oposisi Rusia, turut melontarkan kritik terhadap pertemuan tersebut, menyebut Putin sebagai pembunuh. Ia menyalahkan Putin atas kematian suaminya, politisi oposisi Aleksei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia pada Februari lalu.

KTT BRICS di Kazan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara utama dunia berkembang, termasuk Iran dan Turki, serta 36 negara lainnya. Rusia mengklaim pertemuan ini sebagai simbol kekuatan dan dukungan internasional meski terus menghadapi sanksi besar dari Barat. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan kehadiran Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16. Kegiatan ini digelar selama tiga hari di kota Kazan, Rusia.

Kehadiran sang sekjen tersebut membuat Ukraina, negara yang diinvasi Rusia sejak Februari 2022, merasa kesal.

"Sekretaris Jenderal (Guterres) menghadiri pertemuan puncak BRICS, seperti yang dilakukan sebelumnya di Afrika Selatan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari Anadolu, Rabu, 23 Oktober 2024.
"Ini adalah praktik standar dalam menghadiri pertemuan organisasi dengan sejumlah besar negara anggota penting," kata Haq.

Ia menambahkan ada sejumlah pertemuan yang sangat penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hal tersebut menjadi alasan kehadiran Sekjen.

“Ditambah, negara-negara BRICS yang mewakili sekitar setengah dari populasi dunia,” lanjut Haq.

Dia menambahkan, Gutteres juga akan mengadakan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan puncak BRICS.

Para pemimpin negara-negara BRICS telah tiba di Kazan untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh 22 kepala negara dan enam kepala organisasi internasional.

Indonesia, sebagai negara yang diundang, mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono yang baru saja dilantik pada Senin kemarin. Ini menjadi tugas pertamanya sebagai Menlu RI.

Kekesalan Ukraina

Menanggapi kritik atas penerimaan undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Sekjen PBB, Haq mengatakan Guterres juga bermaksud untuk mengunjungi Ukraina pada waktu yang tepat. Ia menegaskan kembali bahwa pernyataan PBB sebelumnya mengenai perang Rusia-Ukraina tetap berlaku.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam kehadiran Guterres di KTT BRICS. Mereka menuduh Guterres menjauhi "pertemuan puncak perdamaian" mengenai perang di Ukraina.

“Sekretaris Jenderal PBB menolak undangan Ukraina ke Pertemuan Puncak Perdamaian Global pertama di Swiss," kata kementerian tersebut dalam sebuah posting di platform media sosial X.

“Namun, dia menerima undangan ke Kazan dari penjahat perang Putin. Ini adalah pilihan yang salah yang tidak memajukan tujuan perdamaian. Ini hanya merusak reputasi PBB,” lanjut pernyataan itu.

Selama KTT BRICS, Guterres diharapkan untuk mengangkat isu-isu yang tidak hanya menyangkut Ukraina dan Gaza, tetapi juga kebebasan navigasi di Laut Hitam.

Pertemuan puncak BRICS selama tiga hari melibatkan anggota lama kelompok tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, bersama dengan anggota barunya Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab.

Baca juga: Mendarat di Rusia, Menlu Sugiono Disambut dengan Makanan Tradisional Kazan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -TEHRAN - Kecaman atas serangan-serangan Israel terbaru Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) terus menggemparkan dunia. Serangan ini mengakibatkan beberapa personel perdamaian dunia di wilayah selatan negara Arab tersebut terluka.

Juru Bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, seperti dikutip Kantor Berita IRNA pada Minggu malam menyatakan, "Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran hukum internasional dan mungkin merupakan sebuah kejahatan perang."

“Personel UNIFIL dan markasnya tidak boleh menjadi target," tambah Dujarric, merujuk pada pasukan internasional berseragam biru tersebut, dan menambahkan, "dalam insiden yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi hari ini (Minggu), pintu masuk pos PBB juga disusupi secara sengaja oleh kendaraan lapis baja Israel."

Setidaknya lima penjaga perdamaian telah terluka dalam beberapa hari terakhir akibat serangan Israel di Lebanon selatan.

Pada Sabtu, 40 negara yang berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon menerbitkan pernyataan bersama, mengecam serangan Israel terhadap misi tersebut dan menyerukan penyelidikan atas insiden tersebut

Spanyol, Prancis, dan Italia telah mengecam serangan tersebut sebagai "tidak dapat dibenarkan." Pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden juga menyatakan bahwa ia telah mendesak Israel untuk menghentikan menjadikan tentara penjaga perdamaian PBB sebagai target.

Sementara itu, Turki menyatakan bahwa serangan Israel terhadap UNIFIL adalah ungkapan kebijakan pendudukan Netanyahu di Lebanon.

"Peranan penjaga perdamaian PBB sangat penting, terutama mengingat Israel berusaha memperluas perang di wilayah ini," kata Kemlu Turki, menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mencegah serangan terhadap pasukan yang berafiliasi dengan badan dunia tersebut.

UNIFIL, misi dengan sekitar 9.500 pasukan dari berbagai negara yang dibentuk menyusul invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978, telah menuduh militer Israel "sengaja" menembak pos-pos mereka.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Guterres pada Minggu untuk memindahkan penjaga perdamaian dari "zona bahaya," dengan alasan bahwa Hizboullah menggunakan mereka sebagai "perisai hidup." Namun UNIFIL tegas menolak untuk meninggalkan pos mereka.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel yang melukai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, UNIFIL. Lima tentara UNIFIL terluka dalam aksi Israel itu, termasuk dua personel TNI.

"Personel UNIFIL dan segala upayanya tak boleh menjadi target," kata juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, pada Minggu (13/10) seperti dikutip dari AFP.

"Serangan terhadap anggota pasukan perdamaian adalah pelanggaran hukum internasional dan merupakan sebuah kejahatan perang," sambung dia.

Dujarric menambahkan, serangan teranyar Israel yang berada di gerbang UNIFIL dipandang sebagai aksi disengaja. Ia bahkan menyebut aksi itu sangat memprihatinkan.

Sejak pekan lalu serangan Israel mengenai lima anggota UNIFIL, yaitu 2 anggota TNI, 2 tentara Sri Lanka dan seorang tentara yang tak disebut asalnya.

Dalam serangan militer Israel (IDF) terbaru pada Minggu pagi, 15 tentara UNIFIL kena dampak asap dari senjata yang dilemparkan.

Atas semua kejadian itu, Dujarric meminta semua pihak menahan diri dari aksi-aksi membahayakan pasukan perdamaian.

Pemerintah RI lewat Menlu Retno Marsudi mengutuk keras serangan Israel terhadap anggota TNI yang bertugas di UNIFIL. Indonesia masuk daftar negara penyumbang personel UNIFIL terbesar, mencapai lebih dari 1.200 orang.

Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu meminta Guterres memindahkan pasukan UNIFIL di selatan Lebanon. Netanyahu beralasan Hizbullah — musuh bebuyutan Israel — menggunakan pasukan UNIFIL sebagai perisai hidup. Permintaan Netanyahu ini jelas ditolak mentah-mentah oleh UNIFIL.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel atas keputusannya untuk menyatakan Sekretaris Jenderal organisasi tersebut, Antonio Guterres, sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke wilayah pendudukan Israel.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (4/10/2024), Dewan Keamanan PBB dalam pernyataan bersamanya mengatakan setiap tindakan untuk mendelegitimasi pekerjaan Guterres sebagai hal yang kontraproduktif.

"Setiap keputusan untuk tidak berhubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB atau PBB adalah kontraproduktif, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata dewan beranggotakan 15 orang itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Kamis (3/10/2024) waktu setempat.

Para negara anggota dewan keamanan juga mendesak negara-negara untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang melemahkan upayanya.

Adapun, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz memasukkan nama Antonio Guterres ke dalam daftar hitam pada Rabu (2/10/2024) atas kecamannya atas serangan rudal Iran pada awal pekan ini, yang menurut para pejabat Israel tidak cukup efektif. Berdasarkan penetapan tersebut, Guterres juga dilarang memasuki Gaza dan Tepi Barat.

Keputusan pada hari Rabu tersebut menandai babak terbaru dari serangkaian perselisihan antara Israel dan PBB. Para pejabat Israel berpendapat bahwa ribuan pekerja PBB memiliki hubungan dengan Hamas, organisasi militan yang menyerang Israel, dan Jihad Islam Palestina. PBB mengatakan Israel tidak menyertakan bukti atas tuduhan itu.

Adapun, Israel juga telah berhenti mengeluarkan visa kepada pejabat PBB yang mencoba mengunjungi Gaza.

Meskipun negara-negara termasuk Perancis dan Inggris dengan cepat memberikan pembelaan terhadap Guterres, pernyataan Dewan Keamanan PBB tersebut adalah pertama kalinya AS—sekutu utama Israel—menyatakan dukungannya kepada pimpinan PBB tersebut.

Sementara itu, mengutip Reuters, Guterres pada Selasa (1/10/2024) lalu mengeluarkan pernyataan singkat setelah serangan rudal tersebut. Dia mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah, dengan eskalasi demi eskalasi.

Pernyataan tersebut direspons oleh Katz yang mengatakan kegagalan Guterres untuk menyerukan Iran menjadikannya persona non grata di Israel.

"Siapa pun yang tidak bisa secara tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang dilakukan hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel," kata Katz.

"Israel akan terus membela warganya dan menjunjung tinggi martabat nasionalnya, dengan atau tanpa Antonio Guterres," lanjut Katz

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, langkah-langkah seperti yang dilakukan Israel tidak produktif untuk meningkatkan posisinya di dunia.

"PBB melakukan pekerjaan yang sangat penting di Gaza. Ia melakukan pekerjaan yang sangat penting di kawasan ini. Dan PBB, ketika melakukan yang terbaik, dapat memainkan peran penting bagi keamanan dan stabilitas," tambah Miller.

Bisnis.com, JAKARTA - Israel melalui Menteri Luar Negerinya memblokir atau melarang kedatangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk datang ke negaranya.

Larangan Gutteres untuk datang ke Israel itu berkaitan dengan serangan Iran yang menebus Tel Aviv pada Selasa (1/10/2024).

Menlu Israel mengatakan Gutteres gagal bertindak atas serangan rudal balistik Iran terhadap Israel.

"Siapapun yang tidak dapat secara tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang dilakukan oleh hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel," kata Menlu Katz dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Kamis.

Katz kemudian mengatakan bahwa Sekjen PBB telah bersikap anti-Israel yang kini dinlai telah memberikan dukungan terhadap teroris.

Ia kemudian mengatakan bahwa Israel akan terus membela warga dan menjaga martabat nasionalnya.

"Dengan atau tanpa Antonio Guterres," lanjutnya.

Dilarang masuk Israel, Guterres hanya mengeluarkan pernyataan singkat yang menyatakan keprihatinannya tentang meluasnya konflik di Timur Tengah dengan kalimat "eskalasi demi eskalasi."

Gutteres sendiri ingin mempercepat adanya gencatan senjata, karena konflik yang terjadi sudah semakin meluas.

Di sisi lain, perwakilan tetap Israel di PBB, Danny Danon meminta Dewan Keamaan untuk menggelar rapat darurat tentang serangan Iran ke negaranya.

Menurutnya, PBB harus bertindak tegas dan juga turun tangan untuk menetapkan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris di Iran.

"Saya juga dengan hormat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas untuk mengutuk Iran atas pelanggaran-pelanggaran yang terus berlanjut dan segera menetapkan 'Korps Pengawal Revolusi Islam' (IRGC) sebagai organisasi teroris," ucap Danon dalam suratnya ke DK PBB yang diunggah di X, Rabu (2/10).

Pihaknya juga bersikeras akan melakukan balasan atas serangan Iran yang diluncurkan pada beberapa waktu lalu.

"Menanggapi perkembangan berbahaya ini, saya menekankan bahwa Israel berhak mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela diri dan warganya sesuai dengan hukum internasional terhadap tindakan permusuhan Iran," tulisnya.

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengumumkan penunjukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebagai Utusan Khususnya untuk Air. Penunjukkan Menlu Retno bertujuan untuk menggalang kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air, termasuk menindaklanjuti hasil Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023.

“Utusan Khusus tersebut akan memanfaatkan hasil-hasil ini dalam persiapan menuju berbagai proses air global, khususnya Konferensi Air PBB 2026,” demikian dikutip dari laman un.org, Jumat, 13 September 2024.

Ia akan mendukung upaya untuk memastikan masa depan yang aman bagi semua orang dengan mengadvokasi kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang lebih kuat di semua tingkatan.

“Utusan Khusus tersebut juga akan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi internasional di antara berbagai proses air internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan sasaran terkait air, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan,” lanjut mereka.

Menlu Retno nantinya akan bertugas sebagai pejuang dan advokat tingkat tinggi dalam isu air dan sanitasi, mengangkat isu air sebagai agenda politik utama di dalam dan luar PBB. Ia bertugas mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, memperkuat kerja sistem PBB, dan memobilisasi tindakan serta sumber daya keuangan untuk mengatasi krisis air global.

Mewakili Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam proses air global, Menlu Retno juga akan bekerja sama dengan UN-WATER dan para anggotanya dalam mendukung implementasi Strategi Sistem PBB tentang Air dan Sanitasi di semua tingkatan, sejalan dengan Kerangka Akselerator Global SDG 6.

“Marsudi akan mengambil peran sebagai Utusan Khusus untuk Air pada 1 November 2024, setelah menyelesaikan tugas pemerintahannya,” tegas pemberitahuan tersebut.

Pengalaman Retno Marsudi

Penunjukkan Retno diangkat berdasarkan pengalaman yang luar biasa dalam diplomasi selama hampir sedekade, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dari (2014-Oktober 2024).

Retno sudah mengawasi penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 di Bali 2024, yang menghasilkan Deklarasi Menteri yang disepakati secara konsensual sebagai hasil dari Forum tersebut.

“Beliau memberikan dedikasi, tercermin melalui kepemimpinan Indonesia, termasuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (2019–2020), Presiden G20 (2022), Ketua ASEAN (2023), dan banyak entitas dan organisasi internasional lainnya,” sambung penguman tersebut.

Pada 2021, selama pandemi Covid-19, Retno ditunjuk sebagai Co-Chair COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group untuk mendukung partisipasi 92 negara ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah dalam Fasilitas COVAX dan memastikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19.

Ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda (2012-2014), serta Duta Besar untuk Islandia dan Norwegia (2005–2008).

Baca juga: Pamit, Menlu Retno Titip Isu Palestina ke Komisi I DPR

(FJR)