Jakarta: Ketua DPR RI, Puan Maharani turut menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR 2024 yang berlangsung Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Puan turut mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran yang berhasil memenangkan Pemilu 2024 lalu. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD RI yang berhasil terpilih di periode berikutnya.

"Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada Bapak / Ibu yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD periode mendatang," kata Puan.
Selain itu, Puan menyampaikan beberapa kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Berikut ini beberapa kritikan Puan kepada pemerintah:

1. Mengkritik penyelenggaraan pemilu

Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal Pemilu 2024 yang belum memenuhi aspek keadilan. Ia menilai kualitas pemilu bukan dinilai dari jumlah partisipasi rakyat, tetapi kebebasan rakyat untuk memilih tanpa paksaan dan tanpa rasa takut.

"Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil?" ungkap Puan.

"Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut," ujarnya.

Baca juga: Puan Maharani Pakai Kebaya Emas di Sidang Tahunan MPR 2024, Ini Maknanya

2. Mengkritik soal etika politik

Selanjutnya, Puan mengkritik etika peserta pemilu yang ikut berkontestasi di Pemilu 2024 kemarin. Menurutnya, seluruh peserta yang terlibat pemilu harus mematuhi etika politik.

"Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Siap bertanding, siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya," kata Puan.

3. Singgung demokrasi Indonesia berjalan ke arah yang salah

Puan juga mengkritik soal arah demokrasi yang ia anggap berjalan ke arah yang salah. "Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya."

"Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat," terangnya.

4. Indonesia bukan milik satu orang

Puan menekankan bahwa dalam berdemokrasi negara bukan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu golongan saja. Meski begitu, Puan tidak memerinci siapa sosok atau golongan yang ia maksud.

"Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all," sebut Puan.

Baca juga: Momen Presiden Jokowi 4 Kali Minta Maaf dalam Pidato Kenegaraan

5. Mengkritik kebebasan berpendapat

Puan menegaskan bahwa rakyat harus terlibat dalam kontrol sosial. Maka dari itu, negara harus memberikan ruang kepada rakyat dan semua pihak, termasuk media hingga organisasi massa.

"Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial; baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat."

6. Mengkritik penegakan hukum dengan istilah no viral, no justice

Dalam kesempatan itu, Puan mengkritik kinerja berbagai lembaga negara lewat adanya fenomena no viral, no justice (tidak viral, tidak ada keadilan). Puan meminta lembaga hukum agar bisa bertindak lebih responsif dalam merespons rakyat kecil.

"Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan mem-viralkan di media sosial: no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, POLRI, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara," tegas Puan.

(PRI)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia jadi salah satu negara yang ekonominya terus tumbuh positif. Indonesia disebut sebagai negara yang pulih dengan cepat dari berbagai tantangan.

Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh di atas 5% di tengah melambatnya ekonomi negara-negara lain. Demikian disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," kata Jokowi.

Bahkan, kata Jokowi, di beberapa wilayah Indonesia, ekonomi bisa tumbuh hingga di atas 6-20%. Contohnya di wilayah Indonesia Timur.

"Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%" kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan tingkat inflasi juga masih terjaga di level 2-3% di saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%.

"Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024," jelasnya.

(hal/fdl)

IDXChannel - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan komitmen Indonesia untuk secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI.

Salah satunya dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.

Bamsoet mengakui, transisi energi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan butuh waktu lebih dari lima tahun.

"Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi sehingga membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Sebagai informasi, Sidang Tahunan 2024 ini terdiri dari tiga agenda yaitu pertama Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan para tamu undangan.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna emas saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Kebaya yang dipakai Puan memiliki model kutubaru berwarna emas yang diketahui terinspirasi dari sebuah optimisme bahwa setiap manusia adalah emas. Puan juga memakai selendang sutera berwarna emas yang nampak serasi dengan kebayanya tersebut. Selendang sutra ini diketahui sebagai lambang kelembutan.

Dari keterangan parlemen, di bagian panel tengah kebaya emas Puan disematkan bros berbentuk kupu-kupu yang melambangkan metamorfosa.
Kebaya itu juga dilengkapi dengan kain batik tulis motif sulur dan buketan, yang melambangkan keindahan dan proses yang bertumbuh.

Kebaya tersebut juga memiliki aksen motif kawung pada bagian pinggir kain. Motif Kawung menjadi simbol kemurnian, kebaikan, dan persatuan.

Sebagai informasi, Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

(WAN)

Jakarta: Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI tahun 2024, Jumat 16 Agustus 2024. Hal ini berdasarkan pantauan pada barisan kursi para mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Dari tayangan yang disiarkan TV Parlemen, hanya terlihat sejumlah mantan wapres. Mulai dari Try Sutrisno dan Jusuf Kalla.

Baca juga: SBY Dipastikan Absen Sidang Tahunan MPR 2024, Megawati Konfirmasi Hadir
Hal ini dipertegas dengan sapaan yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ia menyapa tiga nama mantan Wapres, termasuk Boedono, meski tidak terlihat di barisan mantan wapres.

Bambang Soesatyo tidak menyapa Megawati Soekarnoputri. Diduga kuat lantaran Megawati absen dalam sidang tahunan ini.

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut Megawati konfirmasi hadir dalam sidang tahunan. Sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir.

"Mantan presiden itu yang hadir itu Megawati, tadi pagi konfirmasi hadir," ujar Indra kepada wartawan, Jumat 16 Agustus 2024.

(DHI)

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang tahunan pada Jumat 16 Agustus 2024. Agenda tahunan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting mulai dari presiden serta pejabat tinggi negara.

Sidang tahunan MPR merupakan agenda tahunan yang dilakukan guna memfasilitasi Lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat luas. Tujuannya, agar publik mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun.

Sidang tahunan MPR awalnya dimulai sejak masa jabatan MPR RI periode 2014-2019. Sidang ini merupakan konvensi ketatanegaraan dari beberapa lembaga negara strategis.
Secara umum, sidang tahunan MPR RI bisa memiliki dua makna penting. Pertama, Sidang Tahunan MPR digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugasnya kepada rakyat.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Susunan Acara Sidang Tahunan 2024

Berikut ini 8 lembaga negara yang laporkan hasil kinerja di sidang tahunan MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Presiden

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Agung (MA)

Komisi Yudisial

(PRI)

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Acara sidang ini merupakan tradisi tahunan ketatanegaraan Indonesia. Sidang tahunan tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Berikut ini fakta-fakta Sidang Tahunan MPR 2024:

1. Sidang terakhir di era Jokowi

Sidang Tahunan MPR kali ini adalah yang terakhir bagi Jokowi. Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk yang terakhir kalinya di akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

2. Fungsi dan tujuan sidang tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun. Selain itu, Sidang Tahunan MPR juga bertujuan menjadi akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

3. Sebanyak 8 lembaga negara laporkan hasil kinerja

Dalam sidang tahunan ini, terdapat 8 lembaga negara yang akan menyampaikan laporan kinerjanya, antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY.

Baca juga: Ada Sidang Tahunan MPR 2024, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Sekitar Kompleks Parlemen

4. Dihadiri 2.022 tamu undangan

Sidang tahunan MPR dihadiri oleh sekitar 2.022 tamu undangan yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD. Diundang pula mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Pejabat setingkat menteri juga akan hadir di Sidang Tahunan MPR tersebut. Lalu, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, hingga ketua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

5. Sebanyak 3.475 personel gabungan TNI-Polri mengawal sidang

Polda Metro Jaya mengerahkan 3.457 personel gabungan untuk mengamankan sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2024 hari ini. "Total gabungan personel pengamanan yang disiapkan adalah 3.457 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi.

Ia mengatakan jumlah tersebut merupakan gabungan dari 3.137 personel Polri, 223 personel TNI, dan 97 personel Pemda. Ribuan personel tersebut nantinya akan disebar di beberapa titik, mulai dari Kompleks DPR/MPR hingga Kawasan Patung Kuda.

(PRI)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024. Mereka tiba di waktu berbeda dan siap menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2024.

Jokowi tiba di lokasi pukul 08.57 WIB didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi. Jokowi menggunakan pakaian adat betawi.

Sementara Wapres Ma'ruf Amin tiba lebih dulu ketimbang Jokowi. Ia didampingi istri, Wury Ma'ruf Amin dan tiba pukul 08.35 WIB.
Baca juga: Link Streaming Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang MPR 2024

Ma'ruf menggunakan pakaian adat Palembang bernuansa hitam dan emas sementara Wury mengenakan pakaian adat betawi bernuasa hijau.

Kehadiran Jokowi disambut para pimpinan parlemen. Di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti.

Dalam sidang tersebut, Jokowi akan menyampaikan dua pidato. Pertama, Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Kedua, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

(DHI)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan baju adat Betawi saat menghadiri acara sidang tahunan MPR RI 2024. Jika tahun lalu Jokowi mengenakan baju adat Suku Tanimbar dari Maluku, kali ini Jokowi hadir dengan mengenakan pakaian Demang khas adat Betawi, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan Medcom.id,Jokowi tampak mengenakan setelan pakaian Demang berwarna hitam dipadu dengan kain bertumpal yang cukup senada dengan hiasan rantai di dada menemani lambang kepresidenan, serta memakai peci berwarna hitam.

Sedangkan Ibu Iriana mengenakan pakaian berwarna krem. Keduanya terlihat serasi dalam balutan adat Betawi tersebut.

Baju Demang Adat Betawi

Baju Demang merupakan busana tradisional Betawi yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Pakaian ini biasanya dikenakan dalam acara-acara resmi, seperti pernikahan, pertemuan budaya, dan rapat yang bernuansa Betawi.

Asal-usul dan Sejarah

Kata "demang" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "jas". Pada zaman kolonial Belanda, demang merupakan sebutan bagi pejabat pemerintahan yang bertugas mengumpulkan pajak. Mereka memiliki wewenang untuk menghukum siapa pun yang menolak membayar pajak, bahkan sampai menyita harta benda.

Pengaruh Belanda juga tampak dalam desain Baju Demang. Pakaian ini biasanya berwarna hitam, dengan celana hitam dan sarung bermotif Betawi yang dililitkan di pinggang. Selain itu, para pria Betawi juga mengenakan aksesoris seperti senjata badik yang disematkan di pinggang dan jam rantai berwarna emas.

Baca juga: Deretan Baju Adat Jokowi di Sidang Tahunan MPR dari 2017-2023

Jenis dan Kombinasi

Baju Demang umumnya terdiri dari jas, celana, dan sarung. Jasnya dikenal juga dengan sebutan "ujung serong" karena memiliki bentuk yang menyerong pada bagian bawah depannya.

Sebagai pelengkap, Baju Demang dapat dipadukan dengan Baju Encim untuk wanita. Baju Encim adalah pakaian adat Betawi yang khusus diperuntukkan bagi gadis atau ibu muda. Hiasan dan aksesorisnya yang modern membuat Baju Encim mudah dipadukan dengan pakaian zaman sekarang.

Penggunaan dan Makna

Baju Demang merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan dalam budaya Betawi. Di masa lalu, pakaian ini hanya boleh dikenakan oleh para demang dan bangsawan.

Namun, seiring berjalannya waktu, Baju Demang mengalami perkembangan dan dapat dikenakan oleh masyarakat umum. Bahkan, pada beberapa acara resmi, baik pegawai negeri maupun pelajar Jakarta diwajibkan mengenakan pakaian adat Betawi, termasuk Baju Demang.

(WAN)

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Acara sidang ini merupakan tradisi tahunan ketatanegaraan Indonesia. Sidang tahunan tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Dalam sidang ini Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk yang terakhir kalinya di akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

Lantas, apa fungsi dan tujuan diselenggarakannya sidang tahunan ini? Dan apa saja yang akan dibahas di sidang tahunan ini? Berikut informasinya.

Baca juga: Ini Susunan Acara Sidang Tahunan MPR 2024

Fungsi dan Tujuan Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun. Selain itu, Sidang Tahunan MPR juga bertujuan menjadi akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Apa Saja yang Dibahas saat Sidang Tahunan MPR?

Dalam sidang tahunan ini, terdapat 8 lembaga negara yang akan menyampaikan laporan kinerjanya, termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY.
Laporan ini penting untuk dibahas agar publik mendapatkan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut selama setahun terakhir.

Selain itu, presiden juga akan membahas tentang rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan.
RAPBN tahun anggaran 2024 dirancang untuk menjawab tantangan saat ini dan masa depan, dengan fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Dibacakan Presiden Tiap 16 Agustus, Ini Pengertian Nota Keuangan dan Isinya

Link Live Streaming Acara Sidang Tahunan 2024

Kegiatan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024 dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube MPR RI atau klik di sini.

Sidang Tahunan MPR ini disiarkan secara daring agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun.

Adapun, Sidang Tahunan MPR ini sudah diselenggarakan sejak masa jabatan MPR RI 2014 - 2019 sebagai konvensi ketatanegaraan.

(WAN)

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan acara sidang tahunan MPR 2024 ini akan dihadiri sekitar 2.022 undangan. Terdiri atas 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD.

Bamsoet memerinci para tamu undangan tersebut terdiri atas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Deretan Baju Adat Jokowi di Sidang Tahunan MPR dari 2017-2023

Diundang pula mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, para menteri Kabinet Indonesia Maju. Pejabat setingkat menteri juga akan hadir di Sidang Tahunan MPR tersebut.
Lalu, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, ketua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Apa Itu Sidang Tahunan MPR yang Digelar Hari Ini? Berikut Pengertian, Sejarah dan Tujuannya

Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan dua pidato. Pertama, Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Kedua, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

(UWA)

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang tahunan dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat, 16 Agustus 2024. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, serta pimpinan lembaga tinggi negara.

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan format Sidang Tahunan MPR 2024 masih diselenggarakan sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dia menuturkan melalui sidang tersebut rakyat bisa mendengar dan mengetahui apa saja yang sudah dijalankan berbagai lembaga negara dan juga lembaga kepresidenan selama setahun terakhir.

"Sehingga bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus mendewasakan demokrasi kita. Sekaligus bisa dijadikan ajang bagi lembaga negara dan kepresidenan untuk unjuk prestasi kepada rakyat," ujar Bamsoet dikutip melalui keterangan tertulis pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Setelah sidang tahunan tersebut, dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025.

Baca juga: Mengenal Medali Kepeloporan yang Diterima Surya Paloh dari Presiden RI

Berikut ini daftar lengkap susunan acara sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR serta DPD:

• 09.30 – 09.35 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• 09.35 - 09.38 Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR
• 09.38 - 09.58 Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 oleh Ketua MPR
• 09.58 - 10.18 Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR
• 10.18 - 11.03 Pidato Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia
• 11.03 - 11.06 Ketua DPR melanjutkan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD
• 11.06 – 11.13 Persembahan Lagu Daerah
• 11.13 - 11.18 Pembacaan Doa
• 11.18 - 11.23 Penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR
• 11.23 - 11.28 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• 11.28 Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI selesai

Selanjutnya, susunan acara Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025:

• 13.30 - 13.35 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• 13.35 - 13.50 Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 oleh Ketua DPR
• 13.50 - 14.35 Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya
• 14.35 - 14.50 - Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua DPR, dan dilanjutkan Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya, serta Surat Permintaan Pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD
• - Penandatanganan Berita Acara Penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Ketua DPR RI dan Presiden RI
• - Penandatangan Berita Acara Penyerahan RUU Tentang APBN beserta Surat Permintaan Pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI
• 14.50 - 14.57 Pembacaan Doa
• 14.57 – 15.02 Penutupan Sidang Paripurna RAPBN oleh Ketua DPR
• 15.02 - 15.07 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• 15.07 Sidang Paripurna DPR RI Tentang RAPBN selesai

(AGA)