Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah siap menginventarisasi lahan untuk Kementerian Perumahan dalam upaya menyukseskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkap komitmennya untuk dapat berkontribusi melakukan pengadaan tanah bagi program tersebut. Khususnya untuk pengadaan perumahan di wilayah perkotaan.

“Kita pada prinsipnya siap, tadi dikatakan itu kalau memang kita diberikan nanti terutama yang ada di perkotaan, kalau di luar kota seperti kita tanahnya dapat di Napu itu orang tidak mau pindah ke sana,” jelasnya saat ditemui usai Forum Group Discussion, Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis (24/10).

Pada saat yang sama, dirinya juga memberi sinyal bahwa pengadaan lahan untuk program tiga juta rumah itu bakal dilakukan bersama Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia juga menegaskan, Badan Bank Tanah telah memiliki gambaran menggarap proyek perumahan. Di mana, saat ini Badan Bank Tanah memiliki program perumahan di dua wilayah yang berlokasi di Brebes dan Kendal.

“Kita sendiri untuk program perumahan sudah ada di dua tempat di Brebes dan di Kendal tapi dalam jumlah yang kecil juga,” tambahnya.

Selain di pulau Jawa, Badan Bank Tanah juga mengaku telah memiliki aset lahan yang cukup besar di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

“Tantangannya terutama yang ada di luar Jawa orang mau pindah nggak ke sana? dan juga dari pemerintah skemanya apakah ini pemberian atau sewa atau rumah gratis untuk orang yang tidak mampu yang belum punya lahan,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan empat tahun lagi. Mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah telah membidik sejumlah lahan beberapa wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

"Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kita sudah ada. Nanti akan ada di Kalimantan, itu bisa untuk ketahanan pangan," katanya saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, saat ini Bank Tanah mengelola sebanyak 27 ribu hektar lahan. Dia menargetkan pihaknya menargetkan sebanyak 40 ribu hektar lahan yang dikelola hingga akhir tahun.

Dia bilang tidak semua lahan yang dikelolanya dapat mendorong ketahanan pangan, seperti di Kalimantan ada beberapa yang tidak cocok. Adapun wilayah yang berpotensi, seperti di Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan.

"Total sekarang kita 27 ribu hektare lahan. Yang bakal dibidik nanti kita lihat dari keseluruhan lahannya, karena di Kalimantan tidak bisa semuanya dipakai ya. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya yang harus dipakai ya," terangnya.

Dia pun menyatakan pihaknya siap membantu Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Namun, pihaknya juga harus memperoleh tanah dalam jumlah yang besar.

"Kita siap semuanya, kita siap tentunya untuk swasembada pangan ini. Namun kita harus dapat dukungan juga perolehan Badan Bank Tanah agar bisa segera setepat mungkin dalam jumlah yang cukup besar," jelasnya.

Bank Tanah sedang belajar dari Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Malaysia atau Federal Land Development Authority (Felda) agar aset tanah di Indonesia mempunyai nilai ekonomi. Langkah ini diambil juga mewujudkan program reforma agraria.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan Felda dinilai sukses menjalankan reforma agraria. Hal ini terbukti sebanyak sebanyak 811.140 hektar yang dikelola untuk perkebunan dan pertanian.

"Kita hadirkan juga Felda, ada sharing bahkan ada satu corporation kita dengan Felda bagaimana bisa mensukseskan apa yang telah dilakukan felda cukup lama. Felda didirikan tahun 1956 dengan sekarang total kalau nggak salah 400 ribu hektar dan itu sukses," katanya dalam acara Forum Diskusi, Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Bank Tanah sendiri telah diamanatkan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, di mana Badan Bank Tanah wajib menyediakan minimal 30% lahan untukreforma agraria. Tugas ini tidak hanya menyediakan dan membagikan tanah, tetapi juga bagaimana aset tanah yang dimiliki rakyat bisa memiliki nilai ekonomi hingga menggerakkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan juga pemanfaatan teknologi.

"Kami Badan Bank Tanah, ingin agar reforma agraria tidak hanya menghadirkan keadilan, melainkan juga kesejahteraan. Kami tegas mengedepankan prinsip pemerataan dan keberlanjutan dari lahan yang kami siapkan untuk reforma agraria kepada masyarakat yang berhak," jelasnya.

Lebih lanjut, saat ini Badan Bank Tanah memiliki tiga lokasi lahan yang disediakan untuk reforma agraria, yakni Penajam Paser Utara (PPU) seluas 1.883 ha, Poso seluas 1.550 ha dan Cianjur seluas 203 ha.

Dia menyebut Felda saat ini menangani penataan kawasan perdesaan tertinggal menjadi kawasan pembangunan baru. Lembaga ini memusatkan perhatian pada pembukaan ladang-ladang kecil yang dapat menghasilkan tumbuhan produktif dan cepat panen.

Felda merupakan pengelola perkebunan terbesar di dunia, dengan 811.140 hektare tumbuhan kelapa sawit, terutama di Semenanjung Malaysia, Sabah and Sarawak. Felda juga mengelola perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap Badan Bank Tanah mempermudah pengembangan Kota Nusantara yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan percepatan penyediaan lahan pembangunan prasarana penunjang ibu kota baru Indonesia itu. "Kami apresiasi Badan Bank Tanah dalam percepatan penyediaan lahan lokasi pembangunan prasarana penunjang Kota Nusantara," ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers, Senin, 14 Oktober 2024, seperti dilansir dari Antara.

Menurut Budi, kerja sama Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Bank Tanah menghasilkan kolaborasi yang baik dan berdampak positif pada percepatan sebuah pembangunan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meneken nota kesepahaman (MoU) dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lewat MoU ini Badan Bank Tanah bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara PT SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah dan bisa menyalurkan dana CSR-nya untuk subjek-subjek reforma agraria di hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan, MoU ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” ujarnya melalui keterangan resmi Sabtu, (12/10).

Parman mengungkapkan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Helianto menuturkan, kerja sama ini demi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata Helianto.

Dia bilang, dukungan Badan Bank Tanah merupakan peluang dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, pihaknya bisa menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” tuturnya.

Untuk diketahui, HPL Badan Bank Tanah untuk pembangunan rumah bagi MBR mencapai 4,3 hektare yang berada di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Ini telah dimanfaatkan lewat kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan PT SMF.

IDXChannel – Badan Bank Tanah bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berkolaborasi dalam mengatasi persoalan angka backlog ketersediaan rumah di Indonesia. Kolaborasi kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Badan Bank Tanah dalam hal ini bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah tersebut.

Selain itu, SMF juga dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyambut baik kerja sama ini. Dia berharap kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan pemukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan persnya, Jakarta, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Parman menyampaikan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang menjadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini. Kolaborasi ini juga menegaskan komitmen kedua Lembaga dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata dia.

Angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah merupakan peluang yang sangat baik dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, PT SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” ujar dia.

Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi ASN yang bekerja di IKN dan sekitarnya.

Saat ini dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 Hektare (Ha) telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan SMF.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan untuk pengembangan industri sapi perah di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal itu sejalan dengan minat investasi Vietnam di Indonesia.

Rencana pengembangan itu pun dilanjutkan dengan kunjungan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bersama perwakilan TH Group yang merupakan investor asal Vietnam, dan Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, ke Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu (25/9/2024).

Kunjungan ini dalam rangka memastikan lahan Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Poso, yang diproyeksikan menjadi salah satu lokasi investasi pengembangan industri sapi perah, sesuai dengan kriteria.

Mentan mengatakan investor tertarik untuk berinvestasi di Lembah Napu, Kabupaten Poso. “Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini" ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Rencana investasi ini merupakan tindaklanjut kerja sama dari hasil lawatan Mentan beberapa waktu lalu ke Vietnam. Bila investasi ini berjalan baik serta kebutuhan lahan terpenuhi, diproyeksikan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan dapat memproduksi 1,8 juta ton susu per tahun.

“Artinya, ini separuh dari total kita impor 3,7 juta ton susu per tahun. Kami memohon ke seluruh masyarakat Poso, Sulawesi Tengah, untuk mengawal dengan baik,“ katanya.

Sementara itu, Perdananto Aribowo menegaskan Badan Bank Tanah siap mendukung penuh pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu guna mendukung program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang peternakan termasuk program minum susu gratis dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dari sisi Badan Bank Tanah, kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah ini. Ini tentu menjadi hal yang sangat baik dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Poso. Muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan,“ kata dia.

Dia juga menyampaikan HPL Badan Bank Tanah yang berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso memenuhi beberapa kriteria yang di butuhkan yaitu lahan dalam kondisi clean & clear, infrastruktur jalur logistik yang cukup memadai, dan letak geografis yang cukup terjangkau ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan lahan di Lembah Napu, Poso seluas 6.647 Ha. Dari luasan tersebut, seluas 1.550 Ha telah disediakan untuk reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah.

Lahan tersebut juga berada di atas ketinggian 1100 MDPL, sehingga wilayah tersebut cocok untuk peternakan, perkebunan, pertanian dan lainnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah Poso, Heningsih menyampaikan, pihaknya menyambut baik investasi yang akan masuk di wilayah yang memiliki sejarah yang panjang serta keindahan alamnya yang memukau ini.

“Dengan masuknya investasi di daerah kami tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Dalam rangka menyambut investasi yang masuk di daerah kami, yang utama adalah jaminan keamanan, sehingga investor yang masuk tentunya akan nyaman berinvestasi,“ tuturnya.

Pemda Poso bersama Badan Bank Tanah, kata Heningsih, terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mendukung percepatan penanganan dan investasi di wilayah Poso, khususnya Lembah Napu.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Pekurehuia Tawaelia, Hary Kobi menegaskan, masyarakat adat yang ada di wilayah Lembah Napu, khususnya di area HPL Badan Bank Tanah, mendukung 100 persen rencana investasi pengembangan industri sapi perah yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Kobi juga menyambut baik peran Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan lahan serta kepastian hak atas tanah bagi investor dan juga masyarakat. “Investasi sangat dibutuhkan masyarakat disini. Kalau tidak ada investasi disini kita akan terbelakang terus. Kami senang Ketika ada program pemerintah,“ katanya.

Dalam kegiatan ini turut mendampingi Team Leader Project Poso Mahendra Wahyu dan jajaran, turut hadir juga Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi serta Forkopimda.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan membuka kampus baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sudah menyiapkan lahan 4 hektare.

"Pembangunannya mungkin tahun depan sudah mulai disiapkan. Ini masih kami rapatkan dan bahas lebih lanjut bersama jajaran terkait termasuk pihak OIKN," kata Rektor Prof Nurhasan dalam peringatan Dies Natalis ke-60 Unesa di Surabaya, Rabu, 21 Agustus 2024.

Unesa sudah menyiapkan lahan sekitar 4 hektare untuk investasi dan mengelola pendidikan di IKN. Lokasi yang direncanakan sebagai kawasan kampus Unesa di sana berjarak sekitar 3,5 km dari lokasi upacara HUT ke-79 Republik Indonesia kemarin.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alumuddin mengapresiasi langkah Unesa karena sejalan dengan visi IKN menjadi kota dunia dengan kata kunci sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Ia juga mengapresiasi pimpinan Unesa yang berani mengambil sikap dan mengambil bagian dari rencana besar dan strategi pemerintah untuk Indonesia ke depan. Dia menegaskan bahwa IKN itu sifatnya terbuka oleh siapa saja.

"Rektor ini luar biasa beraninya mengambil sikap di antara ketidakpastian. Saat orang ragu-ragu, Pak Rektor langsung sodorkan visinya dan bilang ingin mendirikan Unesa di sana. Apresiasi buat beliau, semoga ini menjadi kolaborasi yang semakin memajukan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangganya dengan perkembangan Unesa.

Apalagi, katanya, Unesa menjadi satu-satunya PTN yang mendapat kesempatan membuka kampus atau prodi yang dibutuhkan untuk pengembangan IKN.

Menurutnya, ini merupakan amanah dari pemerintah untuk mengembangkan SDM Indonesia, terutama di IKN.

Bank Tanah Menang Gugatan atas Lahan Bandara

Bisnis.com, KENDAL - Pelaku usaha menyoroti tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam pengelolaan lahan. Pasalnya, peran tersebut dinilai telah melenceng dari tujuan awal pembentukan badan tersebut.

Menanggapi isu tersebut, Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.64/2021 memang memberikan beberapa mandat kepada organisasi tersebut untuk mengelola tanah dalam beberapa peruntukan.

"Betul, tidak hanya perumahan. Kami juga mendapat amanah untuk menjaga lingkungan, salah satunya hutan yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan, salah satu tugas kami adalah melestarikannya juga," ucap Hakiki saat ditemui wartawan di Kabupaten Kendal pada Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa kehadiran Badan Bank Tanah di pedalaman hutan Pulau Kalimantan, Sulawesi, juga Sumatera merupakan bagian dari usaha memenuhi mandat PP No.64/2021.

Di Pulau Jawa, salah satu tugas yang diemban Badan Bank Tanah memang tak jauh dari isu ketersediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan atau backlog hunian.

Namun, masih ada tugas lain yang juga perlu dipenuhi Badan Bank Tanah. Berdasarkan PP No.64/2021, Badan Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Adapun, jaminan ketersediaan tanah yang dimaksud termasuk di antaranya untuk cagar alam, penataan permukiman kumuh perkotaan, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta fasilitas umum lainnya.

Hakiki menjelaskan bahwa meskipun ditugasi untuk ikut memastikan ketersediaan lahan perumahan, Badan Bank Tanah belum memiliki target khusus untuk ikut mengurangi backlog.

"Memang untuk perumahan kami coba usahakan. Tentunya lokasi, dukungan pemerintah daerah, dukungan ekosistem harus dikoordinasikan," tambahnya.Hingga akhir 2023, Badan Bank Tanah telah memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 Hektare (Ha).

Dari jumlah tersebut, Badan Bank Tanah telah memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN), Jalan Tol IKN Seksi 5B, juga reforma agraria dan perumahan MBR.