Jubir PKS, M. Kholid, menyebut bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen agar tidak ada kotak kosong di pilkada, khususnya Pilkada DKI. Ia menyebut, komitmen itu ditunjukkan dengan diusungnya pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN).

“Sejak awal berkomitmen tidak ingin ada kotak kosong,” kata Kholid kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8).

Saat ini, berembus isu bahwa PKS akan diajak ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama beberapa parpol lainnya. Sejauh ini, KIM telah menunjuk Ridwan Kamil (RK) untuk maju di Pilgub Jakarta.

Meski begitu, sosok calon wakil RK masih menjadi tanda tanya. Namun, dengan gabungan partai yang begitu banyak, tak menutup kemungkinan pilkada hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon.

Belakangan, PKS ditawari bergabung dengan KIM itu juga untuk bisa masuk di pemerintahan berikutnya. Kholid tak menampik bahwa ada penawaran-penawaran kepada PKS.

“Sebelum tawaran AMAN (Anies-Sohibul Iman) dideklarasikan, tawaran itu sudah muncul. Tapi PKS memilih mendeklarasikan AMAN,” ungkapnya.

Sinyal PKS akan bergabung dengan KIM itu juga diikuti dengan isu akan mencabut dukungan kepada Anies. Salah satu faktornya adalah karena tak kunjung mendapat koalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan Pilkada DKI 22 kursi.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zainudin Paru, menyebut pasangan Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) kemungkinan besar gagal maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

"Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub/Cawagub DKJ," kata Zainudin Paru dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Dia mengatakan, Anies telah gagal menggenapkan kursi dukungan menjadi 20 persen untuk pasangan AMAN yang membuat pasangan tersebut kemungkinan besar tak jadi berlayar.

"Dengan telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, PKS sedang membahas dan mengkaji opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus" di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Saat ini, koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut menyiapkan Ridwan Kamil (RK) sebagai cagub di Jakarta, serta mengajak sejumlah parpol di luar koalisi turut bergabung.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.

Kholid menambahkan, sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS sudah memutuskan bahwa kadernya harus ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta, baik sebagai cagub atau cawagub.

Dia mengklaim prioritas PKS saat ini sebenarnya adalah memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar.

Maka dari itu, PKS sangat berharap Anies sebagai kandidat bisa mengantongi dukungan parpol lain untuk memenuhi kekurangan 4 kursi DPRD di Jakarta, supaya bisa mendapatkan tiket untuk maju.

"PKS juga terus membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKB, agar bisa memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar," tuturnya.

"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di pilkada," sambung Kholid.

Menurut Kholid, PKS sudah memberikan waktu 40 hari kepada Anies sejak deklarasi Anies-Sohibul pada 25 Juni 2024 lalu.

Dia menyebut 40 hari seharusnya sudah cukup bagi Anies untuk mengusahakan duet Anies-Sohibul ini bisa berlayar.

Kholid menilai, PKS sudah memberikan karpet merah kepada Anies, dengan perolehan 18 kursi di Jakarta. Anies hanya tinggal mencari sisanya saja.

"Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut. Dan kami terus berdoa agar semua ikhtiar dimudahkan," katanya.

Sementara itu, Kholid membeberkan hanya tersisa dua opsi yang tersedia bagi PKS di Pilkada Jakarta saat ini.

Opsi pertama yang menjadi prioritas PKS saat ini adalah memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar.

Sedangkan opsi kedua, PKS membuka opsi lain jika pasangan Anies-Sohibul tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi

"Di kedua opsi di atas PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagub atau cawagub. Insyaallah," imbuh Kholid.

Golkar buka peluang kader PKS jadi cawagub RK

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya membuka diri terhadap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi cawagub mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Doli menyebut Golkar sudah mengusung kader sebagai Cagub Jakarta, sehingga cawagubnya diserahkan ke partai lain.

"Ya kami membuka diri. Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024) malam.

PKS telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta 2024. Namun, sampai saat ini pasangan tersebut belum mendapatkan tiket untuk mendaftar ke KPU karena masih kurang syarat minimal pencalonan.

Jadwal pendaftaran semakin dekat. KPU membuka pendaftaran mulai 27 hingga 29 Agustus.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengungkapkan, jika situasinya terus-terusan deadlock, maka PKS akan rugi. Sebab, PKS adalah peraih suara terbanyak dan mendapat paling banyak kursi di DPRD Jakarta.

“Sampai hari ini PKS satu-satunya partai yang memberikan SK dukungan kepada Pak Anies dan Sohibul Iman, yang lain belum ada,” kata Khoirudin kepada wartawan di Kantor Fraksi PKS DPRD Jakarta, Rabu (7/8).

“Tapi kalau seandainya seperti itu terus dan tidak ada kepastian, kita rugi, kita enggak ada waktu lagi untuk bisa komunikasi dengan partai lain,” sambungnya.

Khoirudin menilai, masalah deadlock ini bukan hanya tanggung jawab PKS saja, tapi juga Anies yang sudah diusung. Ia menyebutkan perlu adanya tenggat waktu untuk memastikan langkah PKS selanjutnya.

“Saya sih berharap PKS, Sohibul Iman dengan Pak Anies punya tenggat waktu, batas waktu yang disepakati bersama untuk mendapatkan teman koalisi,” ujarnya.

Sebelumnya PKB juga masih belum menentukan sikap untuk mengusung Anies atau tidak di Pilgub Jakarta. Mereka keberatan dengan wakil yang sudah “dikunci” oleh PKS.

“Ketika PKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman (menjadi wakil Anies) beberapa teman dari PKB juga keberatan,” kata Jazilul saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Jazilul sempat menawarkan kepada PKS dan partai-partai lain yang berniat untuk mengusung Anies untuk duduk bersama membicarakan soal paslon yang akan diusung.

Tujuannya, agar seluruh partai bisa mengusulkan nama-nama untuk dipasangkan dengan Anies dan dipertimbangkan bersama. Namun, hingga saat ini upaya duduk bersama ini tak kunjung terjadi.

“Masalahnya sampai hari ini, tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” kata Jazilul.

“Maka, keputusan usulan DPW PKB DKI ya tentu masih menjadi pertimbangan,” lanjutnya.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, artinya berat mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024 jika cawagubnya Sohibul Iman. Sohibul merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

“Ketika PKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman (menjadi wakil Anies) beberapa teman dari PKB juga keberatan,” kata Jazilul saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Jazilul sempat menawarkan kepada PKS dan partai-partai lain yang berniat untuk mengusung Anies untuk duduk bersama membicarakan soal paslon yang akan diusung.

Tujuannya, agar seluruh partai bisa mengusulkan nama-nama untuk dipasangkan dengan Anies dan dipertimbangkan bersama.

Namun, hingga saat ini upaya duduk bersama ini tak kunjung terjadi.

“Masalahnya sampai hari ini, tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” kata Jazilul.

“Maka, keputusan usulan DPW PKB DKI ya tentu masih menjadi pertimbangan,” lanjutnya.

Di sisi lain, PKB menerima tawaran dari KIM untuk bergabung menjadi KIM Plus di Pilgub Jakarta. Namun tawaran ini menurut Jazilul masih berupa wacana.

Sebab, belum ada pasangan calon yang ditawarkan.

“Jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa PKS memang tengah mencari opsi agar duet Anies-Sohibul Iman yang diusung bisa maju pada Pilkada Jakarta. Sebab, mereka tidak bisa mengajukan pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) sendiri di Jakarta.

Bahkan, Pipin mengungkapkan, PKS terbuka melakukan tawar menawar politik dengan PDI-P terkait pilkada.

“Saya kira pagi tadi saja, saya sudah komunikasi ya telepon, 'gimana bang kira-kira bisa enggak kita berlayar’. Memang ada opsi bagi kami misalnya dengan PDI-P. Misalnya, kita tawarkan kalau misalnya PDI-P dukung PKS di Jakarta misalnya Anies-Sohibul Iman, kami bisa opsi misalnya di Jawa Tengah dukung PDI-P,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).

“Jadi sebetulnya di pilkada ini sangat memungkinkan, tinggal bagaimana apakah tawar menawar ini bisa terjadi atau tidak,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pipin, PKS merupakan partai rasional yang menargetkan kemenangan pada Pilkada 2024, agar bisa berkontribusi untuk masyarakat termasuk di Jakarta.

Oleh karenanya, dia mengungkapkan, PKS juga memberikan batas waktu atau deadline kepada Anies untuk membawa partai koalisi guna menggenapi jumlah 18 kursi yang telah dimiliki PKS menjadi 22 kursi sebagaimana syarat minimal pencalonan pada Pilkada Jakarta.

“Kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” ujarnya.

Pipin menjelaskan, deadline diberikan pada Anies karena PKS tidak ingin akhirnya tersudut sehingga tidak bisa mengikuti konstestasi Pilkada Jakarta.

Apalagi, dia menyebut bahwa sudah terjadi di beberapa daerah, calon yang memiliki elektabilitas tinggi justru tidak bisa maju karena tidak memiliki keterpilihan di kalangan elite politik.

"Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita tersudut, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.

Perjuangan PKS agar Aman berlayar

Namun, Pipin menegaskan bahwa PKS juga sudah berusaha untuk mengajak partai politik (parpol) lain untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

"Keseriusan kami mengusung Mas Anies sudah dilakukan,” katanya.

Dia memberikan contoh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh dan mengajukan nama Anies-Sohibul Iman.

Kemudian, Ahmad Syaikhu juga menghadiri Harlah ke-26 PKB dan menyampaikan pantun agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman di Jakarta.

"Per hari ini, pimpinan PKS masih ingin memperjuangkan Aman (Anies-Sohibul Iman) ini bisa berlayar. Tinggal bagaimana ke depan kita akan lihat ya deadline yang sudah diberikan kepada Mas Anies untuk bisa membawa tambahan tiket cukup empat saja sebetulnya sehingga ini bisa berlayar,” ujarnya.

Oleh karenanya, Pipin kembali mengatakan, PKS tetap harus mencari opsi lain sebagai antisipasi pasangan Anies-Sohibul Iman tak bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

“Saya ingin secara terbuka ya bahwa politik PKS ini saya kira bisa dipahami, jangan tiba-tiba ujung-ujungnya nanti PKS yang selalu dipersalahkan, ‘PKS tidak serius memperjuangkan Pak Anies di Jakarta', enggak (begitu),” kata Pipin.

Butuh koalisi

Sebagaimana diketahui, PKS mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada 25 Juni 2024. Tetapi, PKS membutuhkan sokongan partai politik lain agar pasangan tersebut bisa didaftarkan maju pada Pilkada 2024.

Pasalnya, PKS hanya memeroleh 18 kursi DPRD Jakarta. Sementara itu, sesuai perhitungan yang disyaratkan dalam UU Pilkada, untuk mengajukan calon syaratnya memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI.

Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Berikut perhitungan jumlah suara dan kursi partai politik di DPRD DKI Jakarta:

1. PKB 470.682 suara yang setara dengan 10 kursi
2. Gerindra 728.297 suara, setara dengan 14 kursi
3. PDI-P 850.174 suara, setara dengan 15 kursi
4. Golkar 517.819 suara, setara dengan 10 kursi
5. Nasdem 545.235 suara, setara dengan 11 kursi
6. PKS 1.012.028 suara, setara dengan 18 kursi
7. PAN 455.906 suara, setara dengan 10 kursi
8. Demokrat 444.314 suara, setara dengan 8 kursi
9. PSI 465.936 suara, setara dengan 8 kursi
10. Perindo 160.203 suara, setara dengan 1 kursi
11. PPP 153.240 suara, setara dengan 1 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian mengungkapkan bahwa partainya memang mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan koalisi yang lain terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, menurut Pipin, PKS hingga saat ini masih serius memperjuangkan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

“Jadi keseriusan PKS untuk memperjuangkan itu sangat serius. Di sini lain memang tawaran untuk gabung ke koalisi yang lain juga ada. Jadi kami di berbagai pilkada termasuk di Jakarta dan Jawa Barat, yang berharap berkoalisi dengan PKS begitu banyak partai politik dan kami harus menghormati itu,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).

Hanya saja, Pipin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tawaran bergabung dalam koalisi dalam pilkada tersebut. Dia hanya menyebut bahwa PKS memiliki hubungan yang baik dengan Ridwan Kamil dan Anies Baswedan.

"Nanti kebijaksaan pimpinan PKS memutuskan apakah ini akan berlanjut atau kami melihat opsi lain ke depan yang memungkinkan karena hubungan dengan Mas Ridwan Kamil juga baik, hubungan dengan Mas Anies juga baik, hubungan dengan berbagai pihak juga baik,” ujarnya.

Deadline untuk Anies

Lebih lanjut, Pipin menjelaskan bahwa PKS memberikan batas waktu atau deadline kepada Anies untuk membawa partai koalisi guna menggenapi jumlah 18 kursi yang telah dimiliki PKS menjadi 22 kursi sebagaimana syarat minimal pencalonan pada Pilkada Jakarta.

“Kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” katanya.

Menariknya, PKS memberikan deadline pada Anies hingga awal Agustus ini. Meskipun, menurut Pipin, perihal waktu masih bisa dibicarakan kembali dengan pimpinan PKS.

Pipin menjelaskan, deadline diberikan pada Anies karena PKS tidak ingin akhirnya tersudut sehingga tidak bisa mengikuti konstestasi Pilkada Jakarta. Pasalnya, PKS tidak bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri dan harus berkoalisi.

Apalagi, dia menyebut bahwa sudah terjadi di beberapa daerah, calom yang memiliki elektabilitas tinggi justru tidak bisa maju karena tidak memiliki keterpilihan di kalangan elite politik.

"Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita tersudut, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.

Oleh karena itu, dia mengatakan, PKS mencari opsi lain. Salah satunya yang tengah dilakukan adalah membangun komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KIM Plus, gagalkan Anies?

Sebagaimana diketahui, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melontarkan wacana soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) ‘Plus” pada Pilkada 2024.

Dia mengatakan, sejumlah partai politik bakal bergabung dengan KIM di sejumlah daerah pada Pilkada 2024. Sehingga, terbentuknya KIM “Plus”.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ada Koalisi Indonesia Maju Plus," ujar Dasco di iNews Tower, Jakarta pada 31 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan keseriusannya mengusung Anies Baswedan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, di tengah ada wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Namun, Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian menyebut bahwa partainya membuat kebijakan dengan memberikan tugas kepada Anies Baswedan untuk menggenapi kursi agar bisa benar maju pada Pilkada Jakarta.

Pasalnya, Pipin mengatakan, dalam pilkada yang diminta untuk menggenapkan kursi itu adalah calon kepala daerahnya, bukan partainya

“Bagi kami, Insya Allah kami akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya Aman (Anies-Sohibul Iman) ini berlayar tetapi kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).

Menurut Pipin, batas waktu atau deadline yang diberikan kepada Anies untuk menggenapi jumlah kursi tersebut hingga awal Agustus ini. Sebab, PKS juga memiliki batas waktu agar tetap bisa ikut dalam kontestasi pilkada dan menang.

Dia menegaskan bahwa PKS merupakan partai yang rasional sehingga memiliki target menang pada Pilkada 2024. Termasuk, di Jakarta.

“Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita di corner, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.

"Saya kira awal Agustus ini sudah diberikan tetapi kan nanti pimpinan tentu bijaksana melihat nanti apa masih mungkin atau tidak. Kami juga harus bicarakan tadi bagaimana ikhtiar Mas Anies untuk memboyong partai lain supaya ini menggenapi apakah sudah maksimal atau tidak,” katanya lagi.

Namun, dia mengatakan, pimpinan PKS bisa memberikan waktu tambahan pada Anies untuk menggenapi kursis tersebut. Termasuk, kemungkinan mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKS), Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Kemarin sudah kami berikan deadline dan kemudian nanti kami akan rapatkan kembali. Kalau dalam bermain bola kan ada tambahan waktu ya bahwa kalau misalnya sudah mau habis maka bisa ada tambahan waktu,” kata Pipin.

Perjuangan PKS agar Aman berlayar

Lebih lanjut, Pipin menegaskan bahwa PKS juga sudah berusaha untuk mengajak partai politik (parpol) lain untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

"Keseriusan kami mengusung Mas Anies sudah dilakukan,” ujarnya.

Dia memberikan contoh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh dan mengajukan nama Anies-Sohibul Iman.

Kemudian, Ahmad Syaikhu juga menghadiri Harlah ke-26 PKB dan menyampaikan pantun agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersedia mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman di Jakarta.

Pipin juga mengungkapkan, PKS tengah mencoba membangun komunikasi dengan PDI-P agar pasangan Aman bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

"Per hari ini, pimpinan PKS masih ingin memperjuangkan Aman ini bisa berlayar,” katanya.

Namun, Pipin kembali mengatakan bahwa PKS juga harus rasional agar jangan tiba-tiba tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

“Yang kami khawatirkan sebagaimana terjadi di beberapa pilkada bahwa ada tokoh di satu daerah elektabilitasnya tinggi tetapi memiliki elektabilitas yang rendah di kalangan elite sehingga dia tdak bisa berlayar. Sebetulnya itu kami tidak menghendaki ada sudden death,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PKS pada 25 Juni 2024, mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal cagub berpasangan dengan kader mereka Sohibul Iman sebagai bakal cawagub pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun, PKS yang memeroleh 18 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta, membutuhkan sokongan partai politik lain agar duet Anies-Sohibul Iman mendapatkan tiket maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Apabila mengikuti aturan pada UU Pilkada, maka dibutuhkan minimal 22 kursi untuk mengusung calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta. Artinya, partai politik harus berkoalisi karena tidak ada yang memeroleh jumlah kursi minimal itu sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta tak ambil pusing mengenai sosok Sohibul Iman yang dinilai tak banyak menambah elektabilitas Anies Baswedan secara signifikan. PKS beranggapan hal itu terjadi terjadi karena mesin partai belum berjalan.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, partainya memiliki mesin yang cukup kuat di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan yang diraih PKS dalam Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024.

"Kan kami punya mesin ya, mesin PKS, yang salah satu variable mesin ini gaspol, bekerja maksimal," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut dia, mesin partai itu tentu akan bekerja optimal ketika ada kader yang diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Dalam hal ini, Sohibul merupakan representasi PKS. Pasalnya, Anies bukan kader PKS.

"Jadi, faktor itu (mesin partai) belum terukur disurvei. Saya yakin ketika ada kader jadi cawagubnya, akan besar pengaruhnya. untuk menggerakkan seluruh kader se-DKI Jakarta," kata dia.

Menurut Khoirudin, PKS memiliki jaringan yang sangat kuat di DKI Jakarta. Jaringan itu tentunya akan digunakan untuk memenangkan Anies-Sohibul secara maksimal.

Ia menilai, jaringan itu akan benar-benar bekerja maksimal ketika pasangan sudah didaftarkan secara resmi. Apalagi, ketika Anies didaftarkan bersama Sohibul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peta perpolitikan di Pilgub Jakarta masih dinamis. Sejumlah partai politik masih menganalisa kandidat yang bakal dimajukan dalam Pilgub Jakarta.

Nama pejawat Anies Baswedan disebut-sebut menjadi kandidat kuat. PKS sudah memasangkan Anies dengan kader mereka Sohibul Iman. Sementara partai lain juga membuka peluang untuk menggandeng kader mereka bersama Anies.

PDIP termasuk yang membuka opsi tersebut. Nama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjadi salah satu pilihan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Reza Hariyadi menilai duet Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi di Pilkada Jakarta 2024 merupakan kombinasi yang paling ideal dan mencerminkan pluralisme di Jakarta.

"Memang, bersama Mas Pras dari PDIP ini kombinasi paling baik. Dua kutub mainstrem (arus utama) bisa bersama di Jakarta yang dikenal dengan pluralisme dan heterogenitas," kata Reza dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Namun, jika Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman atau bersama kader PKS tidak mencerminkan heterogenitas Jakarta karena sama-sama identik dengan Islam.

Menurut dia, PKB, PDIP, dan NasDem sebagai kombinasi politik yang baik untuk di Jakarta. Berpasangan dengan Prasetyo juga ideal karena selain sebagai kader PDIP, Prasetyo juga Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode.

"Tentu, ini menjadi modal utama membangun Jakarta ke depan. Anies pengalaman di Jakarta sebagai gubernur. Mas Pras Ketua DPRD DKI, pasti paham seluk beluk Jakarta," tuturnya.

Dekan Fakultas Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) itu juga berpendapat pasangan Anies-Prasetyo ini bisa saling melengkapi untuk menjalankan program pembangunan di Jakarta.

"Mas Pras ini komunikasi dengan lintas partai di Jakarta dan ASN di Pemprov Jakarta baik serta memahami kultur birokrat," kata dia.

Sehingga, tambah dia, ketika ada pembahasan di DPRD secara politis bisa diselesaikan dengan gaya komunikasi Prasetyo. Namun, jika ada permasalahan di eksekutif keduanya sudah paham bagaimana menyelesaikannya.

"Makanya, ini kombinasi komplit, dari partai dan pengalaman," paparnya.

Dalam konteks partai juga cukup kuat. PDIP pemenang kedua, NasDem pemenang keempat, dan PKB urutan keenam. Mereka sudah memiliki kantong-kantong suara.

"Sekarang pekerjaannya adalah, meningkatkan komunikasi lintas partai secara efektif. Karena jika pasangan ini terwujud berpotensi menang besar dan bisa satu putaran," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sosok Anies Baswedan pernah menjadi rival, tetapi pihaknya sekarang justru berdialog dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya, Anies kadang-kadang kita kontestasi, kita berdialog dengan Pak Anies, karena PDI Perjuangan kan menyatukan," ujar Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7).

Hingga saat ini, Anies Baswedan didukung oleh tiga partai politik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, yakni PKB, PKS, dan NasDem.

Bahkan, PKS telah memutuskan mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mau menerima usulan duet Anies Baswedan - M. Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.

Syaikhu pun mengungkit peran PKS ke PKB dalam ajang Pilpres 2024. Saat itu, PKS mau menerima usulan duet Anies-Cak Imin sehingga pasangan tersebut bisa maju Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, dia berharap giliran PKB yang membantu PKS. Jika dahulu PKS yang terima kader PKB yakni Muhaimin Iskandar untuk jadi pendamping Anies pada Pilpres 2024 maka kini PKB yang terima kader PKS (Sohibul Iman) untuk jadi pendamping Anies pada Pilkada 2024.

"Saya mengungkapkan dalam sebuah pantun Gus [Imin], dari Bekasi naik kereta, turunnya di Stasiun Sudirman; PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman," jelas Syaikhu.

Lebih lanjut, Syaikhu juga meminta izin ke Partai Gerindra agar jatah kursi gubernur Jakarta periode 2024-2029 diberikan kepada Anies Baswedan. Pada kesempatan itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga hadir.

Dia menjelaskan, Gerindra sudah meraih posisi presiden usai ketua umumnya Prabowo Subianto meraih kemenangan dalam ajang Pilpres 2024. Oleh sebab itu, demi mengedepankan kolaborasi antarpartai politik, dia berharap jatah gubernur Jakarta tidak diborong Gerindra juga.

"Mohon izin Pak Dasco, kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik, serius membangun kebersamaan ke seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra, maka berikanlah ke DKI untuk PKS," ujar Syaikhu.

Sebagai informasi, Gerindra memang tampaknya tidak akan jalin kerja sama politik dengan PKS. Dalam banyak kesempatan, Gerindra menyatakan akan tetap jalin kerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Golkar, PAN, Demokrat, hingga PSI di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkoalisi mendukung pasangan Anies Baswedan-Mohamad Sohibul Iman pada pilkada DKI Jakarta 2024. Syaikhu melobi Cak Imin melalui sebuah pantun.

“Kalau kemarin kita sudah mengusung Gus Muhaimin jadi cawapres, kiranya pada pilkada 2024 kelak Insya Allah bisa bersama-sama, Gus. Hanya saya mengungkapkannya dalam sebuah pantun. Dari Bekasi naik kereta, turunnya di Stasiun Sudirman, PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman,” kata Syaikhu dalam acara Hari Lahir Ke-26 PKB di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7) malam.

Pada kesempatan itu, ia mengaku bersyukur atas kebersamaan selama Pemilu 2024. Terlebih, ia mengatakan bahwa terdapat dampak positif dari berkoalisi dengan PKB dalam masa tersebut.

“Saya kira ini menjadi sebuah kebahagiaan sendiri bagi PKS karena stigma-stigma yang selama ini muncul terhadap PKS, Alhamdulillah bisa hilang. Inilah kehebatan Gus Muhaimin dan PKB,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berpendapat kolaborasi yang sudah dibangun agar tidak berhenti pada pemilu saja, tetapi juga dapat dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, seperti pilkada 2024.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS memutuskan mengusung pasangan Anies-Sohibul sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada DKI Jakarta 2024.

"Maka, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024, telah memutuskan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS, Jakarta, Selasa (25/6).

Dia menjelaskan bahwa keputusan DPP PKS mengusung Anies-Sohibul diambil dengan mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, serta mendengarkan berbagai masukan para tokoh, ulama, tokoh lintas agama, para cendekiawan, hingga masyarakat terkait pilkada Jakarta.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengajak Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk bergabung mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Syaikhu dalam sambutannya di peringatan hari lahir (Harlah) ke-26 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7) malam.

Mulanya, Syaikhu mengapresiasi langkah PKB yang telah membangun citra dari legislatif dan eksekutif. Sehingga membawa PKB mencapai raihan terbaik di Pemilu 2024.

"Tentu saya mengapresiasi bahwa 26 tahun partai kebangkitan bangsa sudah memberikan citra nyata, bukan hanya sekadar diri legislatif tetapi juga di eksekutif. Karena memang sedemikian banyak diberi peran-peran Kementerian sehingga bisa tepat betul apa yang telah dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa dan itu yang kemudian membawa partai ini Alhamdulillah pada 2024 ini bisa mencapai raihan yang terbaik," kata Syaikhu.

Syaikhu bersyukur PKS dapat berkoalisi dengan PKB dalam Pilpres 2024. Ia menyebut stigma PKS hilang usai berkoalisi dengan PKB.

"Saya kira ini menjadi sebuah bagian tersendiri bagi PKS karena Alhamdulillah dengan demikian stigma-stigma yang selama ini muncul terhadap PKS Alhamdulillah bisa hilang. Inilah kehebatan Gus Ami dan PKB," ucap dia.

Lebih jauh, Syaikhu berharap koalisi yang telah dibangun tidak berhenti pada Pemilu 2024 saja. Tetapi juga dapat terus berlanjut di Pilkada. Ia pun menyampaikan pantun.

"Dari Bekasi naik kereta. Turunnya di Stasiun Sudirman. PKS ajak PKB Kolaborasi di Jakarta. Dukung Anies dan Shohibul Iman," pungkas dia.